Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PENCEGAHAN KEGIATAN ILLEGAL LOGGING PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BALURAN MELALUI USAHA PRODUKTIF PEMELIHARAAN AYAM KUB SEMI INTENSIF Irfan H. Djunaidi; Siti Azizah; Sukarmi Sukarmi; Ike Wanusmawatie
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1: Januari-April 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i1.3082

Abstract

Kawasan hutan Taman Nasional Baluran (TNB), kerap kali terganggu dengan adanya kegiatan illegal logging (pembalakan kayu liar) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemicu dan penyebab utama dari pembalakan liar tersebut terutama adalah masalah ekonomi dengan tujuan mendapatkan penghasilan dari kayu yang dicuri, meskipun hal tersebut melanggar aturan. Sebagian besar masyarakat disekitar hutan termasuk keluarga miskin yang hidup dengan menggaduh ternak dan tidak banyak memiliki akses ke lahan dan tanaman sehingga membatasi kemampuan dan minat mereka untuk menanam atau mengelola tanaman. Pendekatan kegiatan ekonomi produkstif melalui kegiatan beternak merupakan alternatif yang bisa menjadi salah satu solusi, yaitu berupa kegiatan homeyard farming ayam kampung semi intensif. Jenis ternak ayam kampung petelur yaitu ayam KUB 2 dipilih karena adaptif terhadap lingkungan, bermodal kecil, tahan penyakit dan pakan bisa didapatkan dari area setempat. Budidaya ayam KUB 2 ini dapat difungsikan sebagai dual purposes yaitu menghasil telur dan sekaligus daging
Assessing the Merger of Online Platform Companies: Does it Lead to Monopoly or just Business Expansion? (Analysis of The Merged Company of GoTo) Sukarmi Sukarmi; Sholahuddin Al-Fatih; Kukuh Tejomurti; Moch. Zairul Alam
Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i3.21667

Abstract

Two large digital platform companies, Gojek and Tokopedia, officially merged to form a holding company called the GoTo Group that is considered to have anti-competitive behavior and potentially data monopoly. This article aimed to analyze the adequate response to potential violations of the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Regulation and legal issues related to consumer data monopoly issues. This article uses normative legal research with the conceptual research and statute approach. The result shows that it is necessary to define “relevant markets” and the “substituted products” to determine the existence of unfair business competition in the Gojek-Tokopedia merger. It requires analyzing the consumer behavior in other marketplaces other than Tokopedia; when consumers do not "run" to Gojek, it means they are not in the same market. To prevent privacy protection failures in post-merger data integration, companies need to assess data sharing that may be carried out as part of a risk assessment. Regarding the rights of data subjects, The company needs to provide notification to the data subject regarding the Merger and Acquisition (M & A) given the data subject's right to refuse and guarantee that the M & A process will not violate the right to privacy of the customer's dataKeywords: Competition Law; Digital Platform; Merger Menilai Penggabungan Perusahaan Platform Online: Apakah Mengakibatkan Monopoli atau Hanya Ekspansi Bisnis? (Analisis Penggabungan GoTo)AbstrakDua perusahaan platform digital besar, Gojek dan Tokopedia, resmi bergabung membentuk holding company bernama GoTo Group yang dinilai memiliki perilaku anti persaingan dan berpotensi monopoli data. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon yang memadai terhadap potensi pelanggaran Peraturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta masalah hukum terkait masalah monopoli data konsumen. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan perlunya mendefinisikan “pasar relevan” dan “produk substitusi” untuk mengetahui adanya persaingan usaha tidak sehat dalam merger Gojek-Tokopedia. Hal ini membutuhkan analisis perilaku konsumen di pasar lain selain Tokopedia; ketika konsumen tidak “lari” ke Gojek, berarti mereka tidak berada di pasar yang sama. Untuk mencegah kegagalan perlindungan privasi dalam integrasi data pasca-merger, perusahaan perlu menilai pembagian data yang mungkin dilakukan sebagai bagian dari penilaian risiko. Mengenai hak subjek data, Perusahaan perlu memberikan pemberitahuan kepada subjek data mengenai Merger dan Akuisisi (M&A) mengingat hak subjek data untuk menolak dan menjamin bahwa proses M&A tidak akan melanggar hak privasi data pelangganKata Kunci: Hukum Persaingan Usaha; Platform Digital; PenggabunganОценка слияний компаний онлайн-платформ: приведет ли это к монополии или просто к расширению бизнеса? (Анализ слияний GoTo (Gojek и Tokopedia)  АннотацияДве крупные компании, занимающиеся цифровыми платформами, Gojek и Tokopedia, официально объединили свои усилия, чтобы сформировать холдинговую компанию GoTo Group, которая, как считается, ведет антиконкурентную политику и может монополизировать данные. Данная статья направлена на анализ адекватного реагирования на возможные нарушения Положения о запрещении монополистической практики и недобросовестной конкуренции, а также на правовые вопросы, связанные с проблемой монополии на данные потребителей. В данной статье используется нормативно-правовое исследование с концептуальным и правовым исследовательским подходом. Результаты исследования указывают на необходимость определить «соответствующие рынки» и «продукты-заменители», чтобы определить наличие недобросовестной деловой конкуренции в слиянии Gojek-Tokopedia. Это требует анализа поведения потребителей на рынках, отличных от Tokopedia; когда потребители не «бегут» в Gojek, это означает, что они не находятся на одинаковом рынке. Чтобы предотвратить сбои в защите конфиденциальности при интеграции данных после слияния, компаниям необходимо оценить возможное совместное использование данных в рамках оценки рисков. Что касается прав субъекта данных, Компания должна уведомить субъект данных о слиянии и поглощении (M&A), учитывая право субъекта данных отказаться и гарантировать, что процесс M&A не нарушит права на конфиденциальность данных клиента.Ключевые слова: Закон о деловой конкуренции; цифровые платформы; слияние
ASSESSMENT OF CREATIVE ECONOMY PRODUCTS AS INTELLECTUAL PROPERTY THAT CAN BE USED AS COLLATERAL IN BANKING WITH LEGAL CERTAINTY Amselnius Siregar; Sukarmi; Yuliati
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i3.3020

Abstract

This research aims to analyze the existence of the regulation in Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the implementing regulation of the Creative Economy Law regarding financing based on intellectual property (namely: creative economy products) in Article 12 Paragraph 5. The appraiser in the a quo norm has the duty regarding intellectual property (creative economy products) to obtain financing from banking financial institutions and non-bank financial institutions. With the existence of intellectual property, there are benefits for aspects of community life and the enhancement of national growth. However, the reality that the regulation has not yet functioned ideally results in the development of intellectual property (creative economy products) needing to be followed up. This research is supported by normative (doctrinal) legal research methods with 2 (two) approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach, all of which are analyzed prescriptively and analytically. Based on the research results, it is concluded that in a country it is very necessary: first, Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementing Regulation of the Creative Economy Law in the provisions of Article 12 paragraph 5 within legal certainty, the assessment of economic products as authorized appraisers has not yet had a standard for intellectual property appraisal because intellectual property is an intangible object that has different values (changing/not fixed) over time. Therefore, there is a need for a new government regulation to complement the existing regulations. This is because intellectual property plays a very significant role in the country's economic income.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Muhammad Luthfi Ghifari; Sukarmi; Shinta Hadiyantina; Djumikasih
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0wxxf83

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibility. Permasalahan yang dikaji terletak pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur model pertanggungjawaban penggunaan PMN dalam perspektif hukum publik dan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ideal pengaturan penggunaan PMN oleh Perseroan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 karena hanya mengatur mekanisme pelaporan dan penatausahaan PMN tanpa mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang berbasis akuntabilitas keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara rezim hukum perseroan dan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan PMN melalui revisi Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan menambahkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang terintegrasi, indikator evaluasi kinerja PMN, serta penguatan fungsi koordinatif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pertanggungjawaban PMN.
THE JUST REGULATION OF IMMATERIAL LOSSES IN SHARIA ECONOMIC DISPUTES: RECONSTRUCTION OF TA'WID BASED ON MAQASID AL-SYARI'AH Tiya Ulfa; Sukarmi; Nur Chanifah
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 3 (2026): September
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21853263

Abstract

This article examines the regulation of immaterial losses in sharia economic disputes and proposes a reconstruction through maqashid al-syariah as an analytical tool. The normative basis for compensation has been recognized through the concepts of ta'wid and daman in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the DSN-MUI fatwa, but this formulation stops at the principle and interprets "real losses" primarily as nominal costs. This study uses normative legal research methods with statutory, conceptual, and historical approaches. The first finding shows that a narrow reading of the term "real" is not a neutral stance, but rather creates a double maqashid deficit: on the one hand, the law only restores hifz al-mal and ignores hifz al-nafs , hifz al-'aql , and hifz al-'ird ; on the other hand, the lack of norms encourages judges to borrow general civil law without a sharia filter, thereby opening up the risk of gharar and unlawful enrichment. The second finding offers an ideal regulatory model that redefines “real” functionally, recognizes immaterial losses in a limited and measurable manner within the paradigm of recovery ( jabr al-darar ), maps four categories of losses to the maqashid they protect, establishes thresholds based on the hierarchy of darurriyyat–hajiyyat–tashiniyyat and the principle of proportionality, and designs layered evidence and guided discretion. The novelty of this article lies in providing an operative framework for immaterial losses guided by maqashid, which has not been provided by KHES, fatwas, or previous studies. The most realistic update is carried out through strengthening KHES within the framework of PERMA, affirmation of DSN-MUI, and the Supreme Court's technical guidelines for Religious Court judges.
The Qualified Effects Doctrine in the Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective Sukarmi Sukarmi; Hassan Qaqaya; Fransiska A. Susanto; Rika Kurniaty
Sriwijaya Law Review Volume 5 Issue 2, July 2021
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol5.Iss2.1050.pp192-204

Abstract

The use of extraterritorial jurisdiction of competition law, based on the effect doctrine, has long been debated. This paper discusses the application of extraterritorial jurisdiction to Indonesian competition law. Competition law in Indonesia applies to any collusive or abusive behaviour that has a necessary effect on the business and economy spheres, regardless of the nationality or geographic location of the company or where the occurred conduct. This study employs a normative juridical method to analyse legal norms and principles. The approaches used include a statutory approach, a comparative law approach, and a case approach. This study reveals that the regulations concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have not explicitly regulated extraterritorial norms in Indonesia. However, the Business Competition Supervisory Commission makes legal breakthroughs by applying the extraterritorial principle to resolve the involvement of foreign business actors and impose penalties on them. This article argues that Indonesia significantly needs to amend its competition law and increase cooperation with other countries to enforce the competition law.