Claim Missing Document
Check
Articles

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGHADAPI RASISME DI INDONESIA Anggraini, Dwi Sinta; Najicha, Fatma Ulfatun
Ganesha Civic Education Journal Vol. 6 No. 1 (2024): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v6i1.4956

Abstract

Dengan jumlah populasi lebih dari 269 juta jiwa dan total pulau lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini merupakan anugerah sekaligus kekuatan bagi Indonesia yang memiliki tujuan untuk bersatu diatas segala perbedaan. Namun perbedaan ini juga menjadi suatu ancaman karena mendorong terjadinya rasisme dan diskriminasi antar golongan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah rasisme di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun tata cara pengumpulan sumber data menggunakan tata cara penelitian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan rasisme di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan penting dalam mencegah rasisme di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengajarkan sikap toleransi terhadap perbedaan latar belakang entah itu suku, ras, maupun agama seseorang, sebagai langkah awal mencapai integrasi nasional. Implikasi penelitian ini adalah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih adil, setara, dan bebas dari diskriminasi rasial melalui jalur pendidikan. Hasilnya dapat menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengatasi masalah rasisme di Indonesia.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS Marwa, Adeline Fellita; Najicha, Fatma Ulfatun
Ganesha Civic Education Journal Vol. 5 No. 1 (2023): April, Ganesha Civic Education Journal
Publisher : Program Studi PPKn Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/gancej.v5i1.5139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nama Pancasila sendiri diambil dari Bahasa Sansekerta yaitu kata Panca yang artinyalima dan kata Sila yang berarti prinsip atau asas. Lalu setelah sejarah terbentuknya Pancasila, terdapat juga fungsi dan peranan Pancasila, kemudian yang terakhir terdapat penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap mahasiswa. Metode yang akan digunakan adalah metode studi pustaka dengan instrumen kunci dalam penelitian ini yaitu peneliti sendiri. Metode penelitian ini menggunakan analisis pendekatan kualitatif, karena data yang dipaparkan berupa deskripsi yang diuraikan dalam bentuk pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi nilai-nilai pancasila bagi mahasiswa di lingkungan universitas bisa dilaksanakan dengan menumbuhkan sifat nasionalisme pada mahasiswa. Nasionalisme dapat dipupuk kembali dalam momentum-momentum yang tepat seperti pada saat peringatan hari sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan, dan hari besar nasional lainnya.
Pentingnya Menjaga Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat bagi Generasi Z Dewi, Nabilla Nurulita; Najicha, Fatma Ulfatun
Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/antropocene.v2i1.896

Abstract

Kemerosotan moral atau lunnturnya karakter bangsa diakibatkan oleh pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Kemerosotan moral dapat mengarah kepada kehancuran suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pentingnya generasi Z menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam berpikir, bertingkah laku, dan bertutur kata dalam kehidupan bermasyarakat, baik di ruang nyata maupun ruang digital, pada era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Literatur yang dipilih didasarkan pada relevansi bahasan dengan nilai-nilai Pancasila, pembangunan karakter bangsa, wawasan nusantara, generasi muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perhatian khusus dalam pembangunan karakter bangsa. Selain itu, generasi Z diharuskan memiliki kesadaran dan menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak kehilangan jati diri bangsa Indonesia. Rekomendasi penelitian mengarah agar generasi Z bisa memiliki rasa cinta tanah air; mendalami cara pandang wawasan nusantara; menjaga dan menjadikan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur Pancasila, dan nilai-nilai kearifan budaya lokal.
Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuhnya Jiwa Nasionalisme Saputra, Iskandar Abdul Azis; Najicha, Fatma Ulfatun
Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/konstruksisosial.v2i1.893

Abstract

Bela negara menjadi sikap dan tindakan warga negara untuk cinta tanah air dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh lingkungan terhadap tumbuhnya jiwa nasionalisme. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan membaca dan mencari literatur baik dari buku, jurnal, Undang-Undang. Hasil penelitian yaitu pertama, upaya memperkuat jiwa nasionalisme ajaran kebangsaan menjadi pergerakan perjuangan kemerdekaan untuk mempersatukan bangsa. Kedua, pelestarian budaya Indonesia termasuk lambat sedangkan pergerakan globalisasi sangat cepat. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab perlunya menumbuhkan jiwa nasionalisme baik dalam lingkungan masyarakat, sekolah, dan perkantoran. Jiwa nasionalisme dalam lingkungan perlu tergambarkan untuk memunculkan rasa menghormati, melestarikan, melindungi, dan menjaga segala yang dimiliki oleh negara. Hal itu menegaskan perlunya pembentukan sikap nasionalisme bukan hanya terjadi di dalam lingkungan kecil saja akan tetapi perlu terjadi dalam lingkungan apapun itu. Jiwa cinta tanah air dapat ditimbulkan melalui pemberian pengetahuan dan implementasi nilai-nilai nasionalisme oleh lingkungan sekitar kita.
The The Bio-Rights Scheme in the Use of the Sun as a Renewable New Energy Promotes the Availability of Sustainable Electricity Energy Sources Yuniar, Riska Sasi; Najicha, Fatma Ulfatun
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i2.77876

Abstract

Sunlight is an energy that has great potential to support the availability of sustainable power sources. Often in the construction of EBT facilities, the community is hampered by expensive project costs. The study aims to examine the policies that have been drafted by the government regarding the exploitation of solar energy potential in Indonesia, the Regulations and Legislation that form the basis of energy management, as well as to offer alternative solutions related to how the energy management ecosystem scheme is appropriate so that it can respond to the problems of the construction of the EBT project. In the Bio-Rights scheme, indigenous and local communities have an important role to play in the use of solar heat. They have the right to participate in decision-making, benefit from solar heat, and protect natural resources. Keywords Solar Power, New Renewable Energy Projects, Floating PLTS, Bio-Rights Scheme
The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia Pelengkahu, Muhammad Rahjay; Najicha, Fatma Ulfatun; Karjoko, Lego
Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v7i1.5013

Abstract

Natural resources are utilized and controlled to achieve the well-being and prosperity of the population, as directed by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is responsible for designing policies to mitigate the ecological crises and environmental deterioration caused by the usage of natural resources, particularly energy, to prevent ecological disasters. Utilizing New Renewable Energy can help mitigate environmental harm, optimize natural resource potential, and promote community well-being. This research intends to investigate the necessity of controlling the utilization of natural resources, particularly focusing on new and renewable energy (EBT) as a key strategy to optimize the use of natural resources in Indonesia. This study is prescriptive juridical-normative legal research. The legal materials utilized consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The legal materials are evaluated using a logical syllogism tool. The research findings indicate that the advancement of EBT in Indonesia would not only affect the economy but also provide advantages to the society. Using EBT will enhance efficiency and promote the attainment of a pristine and healthy environment. The current EBT restrictions are inadequate to support the ongoing use of EBT due to its dispersion across many laws and regulations. The Government must align and coordinate laws and regulations in the energy sector to prevent any duplication of legislation within the legal framework. Creating a specific law for EBT will help address the legal gaps in the EBT sector, ensuring legal clarity, protection for enterprises involved in procurement, use, and development, as well as promoting sustainable and responsible administration of EBT. Furthermore, under a specific EBT regulation, individuals might face criminal penalties for causing harm to technical facilities or equipment powered by EBT.
Application of General Principles of Good Governance in Law No. 30 of 2014 as Guidelines in Implementing the Authority of Discretion by Government Officials in Indonesia Najicha, Fatma Ulfatun
VJJ Vol. 3 No. 1 (2021): Veteran Justice Journal
Publisher : VJJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted with the aim to find out how the discretionary authority of Government officials based on Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration and how the Implementation of General Principles of Good Governance (AUPB) within the discretionary authority of Government officials based on Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration. By using the normative juridical research method, it is concluded: 1. Discretion is a decision or action determined or carried out by a government official to overcome concrete problems encountered in the administration of government in terms of laws and regulations that provide choice, not regulate , incomplete, or not clear, or government stagnation. In accordance with Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration for its use discretion is used primarily because; first, an emergency that makes it impossible to apply written provisions; second, there are no or no regulations goingverning it; third, there are rules but they are vague or multiple interpretations. Freedom of discretion is freedom of administration which includes freedom of administration (interpretatieverijheid), freedom of consideration (beoordelingsvrijheid), and freedom to take policy (beleidsvrijheid). 2. General Principles of Good Governance is a way that directs and maintains the use of government authority in order to remain controlled from the abuse of power of government officials. This shows that the legal relationship between discretionary authority and General Principles of Good Governance (AUPB) is the General Principles of the Government.
Kebijakan Pengaturan Hak Upah Pekerja UMKM Di Kota Madiun Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Nararya, Auryn Putri; Raharjo, Purwono Sungkowo; Najicha, Fatma Ulfatun
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.5607

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional, baik dari sisi penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu sektor UMKM yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah usaha coffee shop. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya budaya konsumsi kopi serta perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang menjadikan coffee shop tidak hanya sebagai tempat konsumsi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial dan produktivitas. Kota Madiun menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan signifikan jumlah usaha coffee shop, sehingga menimbulkan dinamika baru dalam hubungan ketenagakerjaan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak-hak pekerja coffee shop, terutama terkait dengan pemenuhan hak atas upah yang layak. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak upah pekerja coffee shop di Kota Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan perlindungan hukum tersebut dalam praktik ketenagakerjaan di sektor UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan mengombinasikan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan studi keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menyediakan kerangka perlindungan hukum yang cukup komprehensif, meliputi pengaturan upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, pengaturan jam kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Implementasi perlindungan hukum belum berjalan optimal, lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha, serta karakter hubungan kerja di sektor coffee shop cenderung fleksibel dan informal.
Ponorogo Regency Green Open Space Analysis of Law Number 27 of 2007 concerning Spatial Planning Arimurti, Danang Johar; Najicha, Fatma Ulfatun
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 2 No. 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v2i2.40201

Abstract

One of the uses of space stated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning is Green Open Space (RTH). This law requires that each district/city have a green open space area of at least 30% of the entire regional area. Ponorogo Regency is one of the districts in East Java Province which has an area of 137,178 Ha. This research will discuss the suitability of the green open space owned by Ponorogo Regency to Law Number 26 of 2007 concerning spatial planning and the potential for developing green open space in the Ponorogo Regency area. This article uses normative research methods with a positive legal approach and an approach using statistical data. The result is that Ponorogo Regency has not yet reached the minimum green open space limit of 30% because it is still at 19%. However, Ponorogo Regency has ambitions with the existence of Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning RTRW 2012-2032 which states that the minimum limit of 30% RTH will be achieved in 2032. For the potential for developing RTH areas, Ponorogo Regency has three places, namely roads, river routes and mining areas.
Analysis of Changes in Criminal Threats in Regulations on Environmental Protection and Management Arimurti, Danang Johar; Najicha, Fatma Ulfatun
Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development Vol. 2 No. 2 (2023): July-December, 2023
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijel.v2i2.40205

Abstract

Currently, Indonesia is grappling with serious environmental issues exacerbated by a lack of public awareness and law enforcement. Law enforcement is crucial in addressing environmental problems, necessitating the use of coercive legal instruments such as criminal sanctions. The primary legal framework governing environmental protection and management in Indonesia is Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and several amendments to Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation Number 2 of 2022 concerning Job Creation. This article focuses on the changes in criminal sanctions and how these changes occurred by comparing the two aforementioned laws and analyzing them. The results indicate that five articles concerning criminal sanctions have been amended or repealed. This is because four out of the five articles have been simplified for administrative purposes and to avoid legal ambiguities, while one of the five articles cannot be determined due to changes resulting in legal nullity.