Claim Missing Document
Check
Articles

Implications of Uncertainty in the Status of Palilah Griya Pasiten Letter Holders in the Baluwarti Area Dipta, Pramandini Amara; Jamin, Mohammad; Najicha, Fatma Ulfatun
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8899

Abstract

This study analyzes the legal status of Palilah Griya Pasiten Letter in the Baluwarti area of Surakarta within Indonesia's national agrarian law framework. Surat Palilah, issued by the Surakarta Palace as an authorization to occupy and use palace land, has no clear position under the Basic Agrarian Law (UUPA), creating legal uncertainty, particularly in land registration and certification. This research applies normative legal methods, drawing on statutory, historical, and conceptual approaches, and is supported by empirical interviews as complementary data. The study examines the legal standing of Palilah land, available forms of legal protection, and obstacles in the registration process. The findings show that Palilah land cannot be certified as ownership or building use rights and may only be recognized as a Right of Use with Palace approval. The study contributes to agrarian law scholarship by clarifying the normative gap between traditional palace land governance and the national land law system and by providing a conceptual basis for strengthening legal protection within a pluralistic agrarian framework.
Urgensi Pembentukan Karakter Cinta Tanah Air melalui Pendidikan Pancasila Suroto, Fitri Indriani; Najicha, Fatma Ulfatun
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2023): CIVIC
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v8i1.5549

Abstract

The attitude of love for the motherland is one of the contents of the noble values ​​of Pancasila which became the basis for the establishment of the independent nation and state of Indonesia. One of the positive values ​​that need to be instilled in students through the learning process as the next generation of the nation is the character of loving the motherland. Seeing the current reality, many young people are starting to lose their love for their homeland along with the era of globalization and modernization. This study aims to examine the role of Pancasila education in the formation of the character of loving the homeland by using a qualitative descriptive method. The importance of Pancasila education in creating young people as pillars of the nation has a very important role. Pancasila character education is not only limited to answering actual problems and being used as an educational advertising commodity, but there are future achievements that must be achieved, namely building a sovereign, independent and superior nation based on a sense of love for the motherland as a strong roots in implementation.
Implementasi Transparansi Hukum dalam Lingkup Sosial dan Budaya dengan Asas Ultimum Remedium Susanto, Gabriello Dwi Januar; Najicha, Fatma Ulfatun
CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2022): CIVIC
Publisher : Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/civics.v7i2.5550

Abstract

Transparansi hukum merupakan suatu hal yang perlu dilaksanakan pada setiap negara hukum, termasuk Indonesia. Berkaitan pula dengan asas ultimum remedium harus digunakan dalam menangani kasus di kehidupan sosial dan budaya. Banyak dari masyarakat masih belum mengerti secara utuh bagaimana hukum di Indonesia diberlakukan di setiap aspek yang ada. Penulis melakukan studi literatur untuk memecahkan masalah tersebut. Ditemukan bahwa masih terdapat kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), diskriminasi terhadap minoritas, dan kekerasan seksual di masyarakat Indonesia. Di mana semua kasus tersebut memerlukan asas ultimum remedium supaya tidak merugikan pihak yang berkaitan dan transparansi hukum sepenuhnya terwujud bagi khalayak.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Akibat Tumpang Tindih Sertipikat Dalam Sistem Publikasi Negatif Berdasarkan Asas Keadilan Roto, Oktavianti Puspito; Raharjo, Purwono Sungkowo; Najicha, Fatma Ulfatun
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6521

Abstract

Tumpang tindih sertipikat tanah masih menjadi persoalan yang kerap muncul dalam praktik pertanahan di Indonesia, terutama dalam sistem publikasi negatif yang dianut oleh pemerintah. Sistem ini menempatkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak, sehingga masih terbuka kemungkinan terjadinya gugatan apabila ditemukan cacat hukum dalam proses penerbitannya. Akibatnya, ketika lebih dari satu sertipikat diterbitkan atas objek tanah yang sama, muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan dan merugikan pemegang hak yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih sertipikat serta menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya, serta didukung oleh analisis putusan pengadilan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem publikasi negatif memiliki kelemahan yang memungkinkan terjadinya sengketa akibat kesalahan administratif, negara tetap memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah dan beritikad baik. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih sangat bergantung pada ketelitian proses administrasi pertanahan, profesionalisme aparatur, serta konsistensi putusan peradilan dalam menegakkan asas keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi pertanahan dan harmonisasi regulasi guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia.
Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) di Indonesia dan Singapura: Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Singapura Sudjudiman, Haikal; Najicha, Fatma Ulfatun
UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6767

Abstract

As a rule of law, Indonesia is required to provide legal protection to all its citizens, including employers and workers. Legal protection for workers to ensure the basic rights of workers to create workers' welfare, including termination of employment. However, in practice, there are still cases of rights in terms of termination of employment. This journal will describe clearly the equality and guarantee of legal protection for workers' rights in cases of termination of employment in Indonesia and Singapore so that we can benefit from the legal protection offered by Singapore. This research is a juridical normative legal research using the comparative law method. Therefore, the data source used is a secondary data source collected by literature study techniques. After the data is collected, the data is processed and analyzed using descriptive qualitative analytic methods, meaning that the data is grouped according to the aspects studied and then drawn from the conclusions and described descriptively. Based on the research results, it is found that the legal protection of the rights of daily workers in Indonesia and Singapore has its own advantages and disadvantages.
Aktualisasi Nilai Pancasila Pada Pendidikan Di Era Globalisasi Ahmadi, Naufal; Najicha, Fatma Ulfatun
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 13 No. 3 (2025): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v13i3.60398

Abstract

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang memiliki lima prinsip, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia Pendidikan. Di dunia pendidikan, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan karakter peserta didik. Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah membentuk generasi yang memiliki kepribadian yang kuat, mandiri, dan bertanggung jawab. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan karakter peserta didik, diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan, dan diaplikasikan dalam pengelolaan sekolah dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, Pancasila mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan generasi muda yang berkarakter kuat, mandiri, dan bertanggung jawab.