Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pemerintah Melalui Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Kabupaten Sorong Rais, Lukman; Halik, Wahyudin; Purnomo, Arie; Ali, Muhammad; Mardliyah, Uswatul; Banggu, Masni; Salmawati; Ramli, Umar; Wahid, Bustamin
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 6 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v6i2.3504

Abstract

Sosialisasi Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) menjadi inisiatif Universitas Muhammadiyah Sorong dengan melakukan layanan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diharapkan membuka peluang bagi pegawai untuk mendapatkan pendidikan tingkat strata-1 (sarjana). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Sorong mengenai manfaat, prosedur, dan peluang yang ditawarkan oleh sistem RPL, dengan tujuan utama mengembangkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan melalui program akademik sarjana yang fokus pada ilmu pemerintahan dan memberi peluang kepada lulusan program pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sosialisasi ini dilakukan pada bulan Juni 2024 dengan sasaran utama kantor Distrik Kabupaten Sorong dengan 3 (tiga) bentuk kegiatan seperti pembuatan road map kegiatan, pembagian tim dan sosialisasi secara langsung. Sosialisasi ini menjelaskan 1) Asas utama pembukaan jalur RPL, yaitu memberikan kesempatan kepada pegawai yang telah berkarir profesional dan ingin memperoleh gelar sarjana, 2) Tujuan pembukaan jalur RPL, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan sepanjang hayat melalui jalur pendidikan formal di Pendidikan Tinggi, dan mendorong individu yang mengalami putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, namun memiliki kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan, untuk kembali melanjutkan studi ke jenjang Pendidikan Tinggi, dan 3) diskusi terkait dokumen atau portofolio yang dapat diakui dalam proses RPL yang memungkinkan untuk mempercepat kemajuan studi dengan mengakui pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja. Sosialisasi ini diharapkan akan meningkatkan minat pegawai untuk melanjutkan studi dan meningkatkan kapabilitas mereka dalam bekerja.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS MALAWEI KOTA SORONG ANDI HASAN, JONDEWAY; PURNOMO, ARIE; ANGELIA PATROUW, JUVITA
Jurnal Maladum Vol. 1 No. 2 (2023): Mei
Publisher : LRI Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Malawei Kota Sorong dan memberikan informasi tentang pelayanan kesehatan masyarakat melalui program pelayanan kesehatan seperti puskesmas yang diterapkan kepada masyarakat di Puskesmas Malawei Kota Sorong. Hasilnya menunjukkan bahwa Puskesmas sebagai pemberi pelayanan primer yang menjadi andalan utama pelayanan bagi masyarakat, belum mampu memberikan pelayanan bagi daerah kota Sorong. Wilayah kerja puskesmas cukup luas, secara geografis sebagian sulit dijangkau, jumlah penduduk yang sangat banyak, tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang saling berjauhan. Status kesehatan masyarakat dan cakupan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan masih rendah. Masyarakat secara umum belum mempunyai pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan kondisi lingkungan yang kurang baik. Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan dan tercapainya kemampuan masyarakat untuk hidup sehat serta derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam Mengatasi Tantangan Anak Putus Sekolah Limbong, Elsi Salu; Purnomo, Arie; Halik, Wahyudin
Jurnal Maladum Vol. 3 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : LRI Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jm.v3i1.4725

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah menggunakan lima indikator, yaitu Tujuan, Lingkungan, Arah, Tindakan, dan Pembelajaran. Faktor-faktor yang memengaruhi strategi pemerintah Kota Sorong dalam mengatasi tantangan anak putus sekolah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah keterbatasan anggaran dalam mendukung berbagai program pendidikan, efektivitas program yang belum maksimal. Perbedaan tingkat keberhasilan strategi di berbagai daerah dan kurangnya koordinasi antar instansi. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat serta organisasi pendidikan. Dengan strategi yang terencana dan kerja sama lintas sektoral, diharapkan angka putus sekolah di Kota Sorong dapat terus ditekan dan mutu pendidikan dapat ditingkatkan.
Implementasi Pengelolaan Data Penduduk Berbasis Online Melalui Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Distrik Klamono Kabupaten Sorong Salossa, Asafita Patricia Klasjok; Purnomo, Arie; Fikri, Awal
Jurnal Maladum Vol. 3 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : LRI Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jm.v3i1.4727

Abstract

In the era of rapid globalization, digital access and technology integration are the keys to advancing a region, even in places far from the city center. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the Population Administration Information System in Klamono District, Sorong Regency, Southwest Papua. The Population Administration Information System (SIAK) is a system that manages population data by utilizing information and communication technology. SIAK includes population data collection and civil registration. The Klamono District Government implements the use of SIAK as one form of service approach to the community. SIAK is part of online-based governance that refers to the use of information technology to improve efficiency, transparency and accountability in governance. Thus, this section includes the provision of public services online. The SIAK implementation process in Klamono District has gone well as it should and received a positive response from the community who have benefited from it. However, of course there are still challenges that occur, for that, with various efforts that have been made, it is hoped that the existing challenges can be overcome.
Deterrent Effect and Human Rights: A Critical Analysis of Chemical Castration Implementation in Child Protection Law Purnomo, Arie; Karyma, Desvika Rizqi; Kurniati, Syahrani; Mukti, Tansah Hanggawa; Rawie, Muhammad Daffa Eka
Jurnal Dinamika Hukum Vol 25 No 3 (2025)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2025.25.3.17722

Abstract

Sexual violence against children is an extraordinary crime that demands firm legal enforcement to ensure both deterrence and protection for victims. To address this issue, the Indonesian government introduced chemical castration through Government Regulation in Lieu of Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2016 as an additional sanction for perpetrators of sexual violence against children. This study critically examines the implementation of chemical castration in Indonesia by highlighting the legal framework and the tension between deterrence and the protection of human rights. The analysis draws on relevant legislation, criminal law concepts, and selected court decisions to evaluate the policy’s practical and ethical challenges. The findings reveal that chemical castration has not been an effective deterrent due to the absence of technical implementation guidelines and objections from medical professionals, particularly the Indonesian Medical Association (IDI), based on professional ethics. These obstacles have weakened both deterrence and rehabilitation efforts, creating ethical and legal dilemmas in their enforcement. Therefore, a policy reformulation is necessary by positioning chemical castration within a double-track system that integrates punishment and rehabilitation to achieve a balanced approach between deterrence, offender recovery, and human rights protection. Future implementation should be supported by clear procedural standards, inter-agency coordination, and ethical oversight to ensure that the policy aligns with the principles of justice and human dignity.
LIABILITY OF EXPEDITION SERVICE COMPANIES FOR LOSSES SUFFERED BY CONSUMERS Purnomo, Arie; Ramadhan, Muhamad Akbar; Maulana, Rendy
Jurnal Abdisci Vol 3 No 2 (2025): Vol 3 No 2 Tahun 2025
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/abdisci.v3i2.731

Abstract

Abstract Background. Development in science and technology has an impact on making human work easier in an efficient era. One of them is that the existence of this goods delivery service makes it very easy for people to send goods between cities and islands. The problem is if the goods promised within the specified time do not arrive according to the estimated time or experience delays. Losses experienced by consumers are goods received that are defective, destroyed, or lost. In this case, the consumer can file a lawsuit regarding the losses suffered by consumers against the expedition provider in a civil manner regarding consumer protection. Aims. The purpose of this writing is to find out how responsible expedition service companies are for losses experienced by consumers. Methods. By using 2 (two) types of research methods, namely the library research method (Library Research). Refers to data or research materials that have been previously researched related to the topic of discussion. In this research, the normative juridical research method was used, namely by conducting a literature review, studying the provisions of legislation regarding consumer protection. Conclusion. The efforts made by the expedition service to ensure protection for its service users are also subject to the conscience of the people, who abide by the agreement/peace voluntarily, without anyone feeling defeated, because each provides insurance for the goods shipped. Implementation. This shows that the expedition service company has made efforts to implement articles 7 and 19 of the UUPK, 468 Criminal Code, 1366 Criminal Code, and 188 Laws Number 22 of 2009, which stipulates that the company must provide compensation if the consumer's product is damaged at the time of delivery. However, the compensation provided is not complete if it is not accompanied by insurance.
Sosialisasi Sistem Pendidikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Pemerintah Kota Sorong Ali, Muhammad; Halik, Wahyudin; Ramli, Umar; Banggu, Masni; Salmawati; Rais, Lukman; Basri, La; Wahid, Bustamin; Hidaya, Nur; Sangadji, Ismail Munadi; Purnomo, Arie
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 6 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v6i1.3128

Abstract

Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman di Pemerintah Kota Sorong mengenai manfaat, prosedur, serta peluang sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). RPL adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran seseorang yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang menjadi dasar melanjutkan pendidikan formal dan melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Program RPL merupakan inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas masyarakat dengan menggunakan pendekatan pendidikan yang memberikan penghargaan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman belajar di luar lingkungan formal. Sosialisasi ini dilakukan pada bulan Juli 2023 dengan sasaran utama kantor Distrik Kota Sorong. Penerapan RPL diharapkan dapat membuka pintu akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif. Sosialisasi mengenai program RPL di Universitas Muhammadiyah Sorong mencakup penyampaian materi, diskusi, dan simulasi. Aspek yang dibahas melibatkan (a) Dasar Hukum dan konsep RPL yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sorong, (b) Rincian tahapan dari pendaftaran hingga pengakuan dokumen portofolio, serta proses perkuliahannya, dan (c) Keunggulan yang dimiliki oleh program RPL tersebut. Setelah sosialisasi, peserta diundang untuk mendaftar sebagai mahasiswa RPL di jurusan Ilmu Pemerintahan.