Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal DE'RECHTSSTAAT YUSTISI Ensiklopedia of Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal eScience Humanity Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Keadilan
Zulfiko, Riki
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues) Abadi, Kasir; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum
Baby Blues Syndrome as a Reason For Forgiveness in Criminal Law System For Mothers Who Abuse Their Babies After Giving Birth Hidayat, Beni; Zulfiko, Riki
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 1 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i1.14991

Abstract

Baby blues syndrome has recently become a hot topic and a fact that often occurs in today's society. Becoming a mother of course makes women feel amazed when they see the child they have just given birth to, so mothers often feel enthusiastic about caring for their child, but some women actually feel the opposite. This cruel act cannot be separated from the hormonal changes that occur in mothers after giving birth, medical doctors call this condition Baby Blues Syndrome. because basically Baby Blues Syndrome is not only related to hormonal changes after giving birth, but is also related to the mother's mental health, especially if the mother commits a crime, such as a mother in Jember Regency, East Java, who was determined to throw her baby into a well until it died because of frequent bullying. Based on this case, it is necessary to explore more deeply regarding baby blues syndrome as a reason for forgiveness for mothers who abuse their children after giving birth. By using a normative research approach, namely a research method on statutory regulations both from the perspective of the hierarchy of legal regulations (vertical), as well as the harmonious relationship between legal regulations (horizontal).
Analisis Pengaturan Hukum atas Perbuatan Pengambilan Paksa Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector Dhany, Rahmat; Zulfiko, Riki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.14577

Abstract

This study provides an overview of the Criminal Act of Confiscation committed by Debt Collectors against customers who are in arrears. This criminal act causes customers to feel disadvantaged and humiliated because it occurs in a school environment. To find out the extent of the responsibility of debt collectors who commit criminal acts by confiscating vehicles that have problematic credit. The formulation of the problems raised 1) How is the regulation of vehicle confiscation on the highway carried out by debt collectors based on positive Indonesian law, 2) How is the criminal responsibility for confiscation of two-wheeled motor vehicles on the highway carried out by debt collectors against customers who are in arrears The method used in this study is normative research, where this research can be carried out by means of literature research, so that it can answer the formulation of the problem in accordance with the author's title.
Perbandingan Pengaturan Bestiality Menurut Hukum Indonesia dan Malaysia Maharani, Putri Agustina; Zulfiko, Riki
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15108

Abstract

bestiality, yaitu seseorang yang punya ketertarikan seksual terhadap hewan. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai bestiality, diperlukan perbandingan khusus untuk menentukan apakah pengaturan hukum tentang bestiality sudah lebih baik atau lebih buruk. Malaysia merupakan negara tetangga Indonesia yang memiliki persamaan Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan penduduk mayoritas yang menganut agama Islam. Karena itu, dapat dijadikan sebagai perbandingan yang tepat untuk mengetahui kenapa di Malaysia pengaturan tentang bestiality lebih tinggi dari Indonesia. Menurut penelitian saya, KUHP Indonesia yaitu pada pasal 302 sebelumnya tidak mengatur tentang bestiality. Kemudian, di KUHP baru pada pasal 337 baru mengatur bestiality dan baru berlaku pada 2026 nanti, dan hukumannya hanya 1 tahun kurungan penjara saja. Sementara itu, KUHP Malaysia pasal 377 juga mengatur bestiality dengan hukuman yang lebih berat dari Indonesia. Penelitian hukum normatif dan kesimpulan dilakukan dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI Saputra, Tomi; Sukmareni; Zulfiko, Riki
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.925

Abstract

Two-wheeled vehicle traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the City of Bukittinggi still occur a lot and have even increased from year to year. This study aims to find out how law enforcement is against violations of two-wheeled vehicle traffic by minors and the constraints and efforts made to enforce the law on traffic violations of minors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study, namely: 1) Law enforcement of traffic violations by minors in the City of Bukittinggi, is by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but there are still obstacles in its implementation, 2) Efforts law enforcement of two-wheeled vehicle traffic violations by minors has been carried out to the maximum extent possible by the Bukittinggi Police Traffic Unit, but in making these efforts there are obstacles encountered. These efforts are in the form of pre-emptive (coaching), preventive (counseling), and repressive (action) legal remedies.
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGGANTI MESIN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Ardiyansyah, Muhammad; Yunaldi, Wendra; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8493

Abstract

AbstrakTujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui dan mejelaskan tindakan yang dilakukan oleh unit Satlantas atas becak motor dan upaya yang dilakukan oleh Satlantas agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi. Adapun Penelitian ini ialah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normative yuridis, pendekatan kasus dan konseptual yang dianalisis secara Deskriptif-kualitatif menggunakan data primer.  Peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 tidak satu pun kasus yang ditindak lanjuti oleh Satlantas Polres Bukittinggi  terkait pengendara becak motor yang melakukan modifikasi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi agar becak motor berkurang penggunanya di wilayah Polresta Bukittinggi terdiri dari upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan arahan kepada pengguna becak motor mengenai apa saja yang harus dilengkapi dalam menggunakan kendaraan becak motor. Upaya preventif dilakukan penanganan langsung memberhentikan pengendara becak motor dan memberikan teguran kepada pengemudi becak yang melanggar peraturan. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan menertibkan pelanggar becak motor dan memberikan sanksi tilang agar timbul efek jera atau memberikan sanksi lainnya yang sesuai dengan perbuataannya. Kata kunci : Penindakan; Becak Motor; Satlantas Polresta. AbstractThe aim of this research is to find out and explain the actions taken by the Traffic Unit on motorbike becaks and the efforts made by the Traffic Police Unit to reduce the use of motorbike becaks in the Bukittinggi Police area. This research is empirical research using a normative juridical approach, case and conceptual approaches which are analyzed descriptively-qualitatively using primary data. Researchers processed it using qualitative data analysis techniques. The results of this research show that from 2020 to 2023 not a single case was followed up by the Bukittinggi Police Traffic Unit regarding motorbike rickshaw drivers who made modifications. The efforts made by the Bukittinggi Police Traffic Unit to reduce the use of motorized rickshaws in the Bukittinggi Police area consist of preventative efforts, pre-emptive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by providing outreach, counseling and direction to motorized rickshaw users regarding what must be equipped when using a motorized rickshaw vehicle. Preventive measures are taken to directly stop motorbike becak drivers and give warnings to becak drivers who violate the rules. Meanwhile, repressive efforts are carried out by providing strict sanctions and controlling motorbike rickshaw violators and giving fines to create a deterrent effect or providing other sanctions in accordance with their actions. Keywords: Enforcement; Motorized Becak; Police Traffic Unit.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP IBU KANDUNG DI UNIT PPA POLRES SIJUNJUNG Putri, Ajiza Amelia; Gusman, Erry; Zulfiko, Riki
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8811

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa tindak pindana tidak hanya ditemui terjadi diluar lingkungan kehidupan sehari-hari saja, bahkan pada lingkungan terdekat seperti keluarga pun sangat sering ditemui adanya kejadian atau tindak pidana. Metode penelitian ini adalah hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, Seperti kasus yang terjadi pada wilayah hukum Kota Sijunjung dimana ayah kandung membunuh ibu kandung yang disaksikan langsung oleh seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi saksi satu-satunya dalam kejadian ini hanyalah anak yang tergolong dalam kategori di bawah umur yang keterangannya sulit untuk digali. hambatan pada saat pemeriksaan terhadap keterangan anak dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam tindak pidana pembunuhan adalah terdapat adanya perbedaan persepsi antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia,  penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga swadaya masyarakat terkait penanganan terhadap anak yang menjadi saksi baik pada saat sebelum dan sesudah pemeriksaan.  Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hak Anak, Saksi AbstractThe purpose of this research is to explain that criminal acts are not only found to occur outside the environment of everyday life, even in the closest environment such as the family, criminal incidents or acts are very often encountered. This research method is empirical law with analytical descriptive research characteristics. The data used is primary data and secondary data, such as the case that occurred in the legal area of Sijunjung City where the biological father killed the biological mother which was witnessed directly by a child, so that the child who was the only witness in this incident was only a child who was classified in the following category. minors whose information is difficult to dig up. The obstacle when examining children's statements in efforts to legally protect children as witnesses in criminal acts of murder is that there are differences in perception between the Indonesian Child Protection Commission, law enforcement, the Witness and Victim Protection Agency, non-governmental organizations regarding the handling of children who are good witnesses. before and after the examination. Keywords: Crime of Murder, Protection of Children's Rights, Witnesses
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG Mufty, Mufty; Gusman, Erry; Zulfiko, Riki
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.753

Abstract

Laws are rules that allow people in general to actively carry out through special intermediaries who have the authority to carry out legal coercion, economic sanctions such as fines, etc. Children are part of the younger generation as one of the human resources who are potential and successors to the ideals of the nation's struggle in the future, who have a strategic role and have special characteristics and characteristics, require guidance and protection in order to ensure balanced physical, mental and social growth and development. Theft with violence from a legal perspective is one of the criminal acts that is troubling and detrimental to society. Therefore, legal action must be taken. The act of motorbike robbery carried out by a group of people or organized is in essence an act that is contrary to religious, moral, ethical and legal norms, and endangers the livelihoods and lives of the community, nation and state. Based on the Criminal Code, begal is included in "Criminal Acts of Theft Chapter XXII specifically regulated in Article 365 of the Criminal Code. This has been regulated in the Criminal Code Article 365 paragraphs (1), (2) and (3), namely with a maximum penalty of nine years, twelve years, even life imprisonment. The type of research used is Juridical Empirical. The research results obtained, namely: 1). Legal protection for minors who commit criminal acts of theft using sharp weapons in the jurisdiction of the Padang Polrestabes. 2). Obstacles and efforts faced by Padang Police investigators in protecting children's rights as perpetrators of crimes of theft using sharp weapons in the jurisdiction of the Padang Polrestabes. Based on the results of the research it is suggested: The members of the Padang Polrestabes are more active and effective in conducting outreach to the public regarding the large number of crimes or criminal acts of theft that use sharp weapons
Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi khozizah, Silvia; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.770

Abstract

One type of embezzlement crime is embezzlement in office. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Embezzlement in office is a crime committed by a person because of an employment relationship which initially started with a party's trust in another party, which ended with dishonesty of one of the parties, namely the perpetrator of the embezzlement, especially embezzlement often occurs by people who hold goods and is related to their work or position. The purpose of this research is to determine the process of carrying out investigations by the Bukittinggi Police Satreskrim Unit regarding criminal cases of embezzlement in office. The type of research method used in the research is empirical juridical in the form of exploratory research. The results of this research are how the investigation process carried out by Bukittinggi Police investigators was carried out in determining the articles violated by the perpetrators of the crime of embezzlement in office. The obstacle experienced by investigators in carrying out the investigation in this case was the search for the perpetrator and evidence. The investigators' efforts to overcome obstacles in carrying out this investigation were for the Bukittinggi Police Satreskrim Unit investigators to coordinate with the Gunung Tuleh Police in searching for the perpetrator of the crime of embezzlement in office and involving the perpetrator in the search for evidence.
Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Shadiq, Asad; Sukmareni, Sukmareni; Zulfiko, Riki
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.854

Abstract

Murder committed by persons with mental disorders is a common problem in society with various cases and characteristics. The news about this is likely to evoke strong emotions and raise questions about whether to be sanctioned or not. With regard to the crime itself, the view of Islamic law defines a criminal act as an act prohibited by law that comes from Allah, for this violation there is already a provision for punishment that comes from Him. The legal prohibition referred to here is doing something that has been prohibited or by not doing work that is not justified. What can be classified as part of a criminal act in Islam is if the act is only prohibited on the basis of the Shari'a. This must be said, by doing or not doing an act that will result in a punishment that must be based on the Shari'ah which is a crime. Comparison of Islamic law and in the provisions of criminal law against acts in the category of criminal acts, such as acts in the category of murder, which are committed by those who are experiencing mental disorders. Here it will be seen whether the form of Islamic law and the form of criminal law will also be applied to people with mental disorders who have been proven to have committed the crime. The research method used is a normative juridical approach, namely law that focuses on the study of library data as secondary data, in the form of positive law and governing Islamic law. Based on the results of research in positive law criminal offenders who experience mental disorders cannot be punished as well as in Islamic law, however there are slight differences that require criminal offenders who experience mental disorders to pay compensation which is borne by the offender's family.
Co-Authors Abadi, Kasir Agusti, Fadilla Andriani, Vivi ardiyansyah, Muhammad Arif, Zainal Beni Hidayat Dhany, Rahmat Efendi, Raffy Gusman, Erry Handayani, Gusma Putri khozizah, Silvia Maharani, Putri Agustina Mayanita, Ulfa Mellenia, Greynia Septia Mufty, Mufty Nurdianti, ulfah Putri, Ajiza Amelia Putri, Aldila Putri, Nadia Rahmadani S.Z, Bayu Helmin Sabri, Wiranda Nugraha Shadiq, Asad Sherly Ramadani Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Syafaatullah, M. Rafli Tomi Saputra Wahyudi, Reski Yunaldi, Wendra Yusra Dila Maiza Yustrisia, Lo Yustrisia, Lola