Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.081
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal DE'RECHTSSTAAT YUSTISI Ensiklopedia of Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review DOKTRINA: JOURNAL OF LAW JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Keadilan Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan RIO LAW JURNAL PAMALI: Pattimura Magister Law Review Collegium Studiosum Journal eScience Humanity Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Keadilan
Zulfiko, Riki
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang tidak Melaporkan Perubahan Status Sipil ke Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Agam Putri, Aldila; Zulfiko, Riki
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 8 No. 1 (2025): Doktrina:Juornal of Law April 2025
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v8i1.12476

Abstract

The purpose of this study is to discuss the law enforcement against immigration violations in the area of the Class II Non-TPI Immigration Office in Agam and the factors that hinder law enforcement against immigration violations. The method used in this research is descriptive with an empirical juridical type of research, using a qualitative approach. The data was obtained through interviews with the Head of the Intelligence and Immigration Enforcement Section (INTELDAKIM) at the Class II Non-TPI Immigration Office in Agam. The research findings indicate that there are difficulties faced by the INTELDAKIM division in processing law enforcement against violations committed by foreign nationals. These difficulties include a lack of personnel in the INTELDAKIM division to handle the cases, as one of the members is currently undergoing training as an investigator, which creates an imbalance between law enforcement and the number of foreign nationals entering the jurisdiction of the Class II Non-TPI Immigration Office in Agam. Another challenge is the lack of public attention in reporting violations committed by foreign nationals
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PESERTA QURBAN DI UNIT SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI S.Z, Bayu Helmin; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19916

Abstract

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan hukum di masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti serta informasi terkait tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian adalah penggelapan dana peserta qurban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam KUHAP. Namun, terdapat kendala seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan pengawasan terhadap tersangka, serta memanfaatkan teknologi dalam penyelidikan. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan, Dana Qurban
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO Wahyudi, Reski; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19919

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi hukum-hukum baru terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan meyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Kemudian data dianalisa secara sistematis sehingga memperoleh jawaban tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto Kata kunci: Narkotika, Rehabilitasi sosial, Lembaga permasyarakatan.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA PESERTA QURBAN DI UNIT SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGGI S.Z, Bayu Helmin; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19916

Abstract

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan hukum di masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti serta informasi terkait tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang menjadi perhatian adalah penggelapan dana peserta qurban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi, kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam KUHAP. Namun, terdapat kendala seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan pengawasan terhadap tersangka, serta memanfaatkan teknologi dalam penyelidikan. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan, Dana Qurban
PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO Wahyudi, Reski; Zulfiko, Riki
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19919

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi hukum-hukum baru terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan meyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Kemudian data dianalisa secara sistematis sehingga memperoleh jawaban tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto Kata kunci: Narkotika, Rehabilitasi sosial, Lembaga permasyarakatan.
Peran Hukum Pidana Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Umbuak Umbai Di Jorong Pakan Sinayan Nagari Kamang Tangah Anam Suku Andriani, Vivi; Zulfiko, Riki
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 9.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia, yang diatur berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Hukum ini tidak tercatat dalam undang-undang resmi, namun keberadaannya sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial di dalam komunitas adat. Hukum pidana adat berperan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat adat dengan cara yang sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini oleh kelompok tersebut. Salah satu bentuk implementasi hukum pidana adat dapat dilihat dalam praktik umbuak-umbai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum pidana adat melalui proses umbuak-umbai serta peranannya dalam penyelesaian masalah hukum dalam masyarakat adat dan untuk mengetahui Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis norma-norma hukum adat yang berlaku dalam penyelesaian sengketa serta bagaimana umbuak-umbai dijadikan sarana untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dengan begitu akan diketahui pentingnya peran hukum adat dalam penyelesaikan perkara khususnya perkara umbuak umbai dengan selalu mengedepankan nilai-nilai dan budaya hukum yang sudah dijunjung pada nagari Pakan Sinayan Kamang Tangah Anam Suku. Pelaksanaan hukum pidana adat sudah berjalan dengan lancar di nagari Pakan Sinayan, penanganan masalah yang dinaungi oleh niniak mamak setempat sangat cekatan dalam menyelesaikan permasalahan terkhusus umbuak umbai yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini
PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ANAK DI PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN Sabri, Wiranda Nugraha; Yustrisia, Lo; Zulfiko, Riki
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1089

Abstract

The purpose of this research is to find out about law enforcement against children who are victims of prostitution and to find out the efforts so that users of prostitution services can be given criminal sanctions. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to provide data that is as precise as possible about the circumstances that are the object of research. Then the problem approach used is a normative juridical approach, namely research that is only aimed at written regulations so that this writing is closely related to libraries because it will require secondary data from the library. Sources of data and legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature with the subject matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that law enforcement in this case does not yet reflect justice for the victims and does not yet reflect a massive enforcement and the efforts that are being made are imposing sanctions in accordance with the context of laws and regulations.
PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PROSES REKONSTRUKSI Mellenia, Greynia Septia; Gusman, Erry; Zulfiko, Riki
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i1.4854

Abstract

This study aims to examine children's rights in carrying out the reconstruction of cases of abuse carried out by investigators, the obstacles that are often faced by investigators in carrying out reconstruction, and the efforts of investigators to deal with obstacles when carrying out reconstruction, this study uses empirical juridical research, namely examining applicable legal provisions and what actually happens in society. As for the results of the first study, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection regulates the protection of the rights of children who become suspects in criminal acts because criminal justice for children is not merely a punishment but for improvement. conditions, maintenance and protection of children and preventing repetition of acts by using constructive courts. Second, the obstacle in the process of reconstructing the crime itself is that ideally in carrying out the reconstruction of the crime it must be carried out at the scene of the incident. Because by carrying out the reconstruction of the crime at the scene of the case, it will make it easier for the suspect to carry out his actions thereby facilitating the examination. However, it is not uncommon for the reconstruction of a crime to be carried out at the scene of the actual incident. This is because there are obstacles from the community, whose emotions usually have not subsided due to cases that have happened to their families and their environment. Usually, in big cases and this worries the community, reconstruction of the crime is not carried out at the place where the case occurred. So that in cases like this the reconstruction of the crime is carried out at the scene determined by the investigator, and the third is that obstacles arising from the investigation process in overcoming obstacles that arise due to the loss of evidence can be prevented by providing information to the public. through legal counseling as well as to law enforcement agencies themselves and related agencies. In this way, it is hoped that the public will know more about the importance of evidence in the context of the case settlement process. Meanwhile, other obstacles can be overcome by increasing public legal awareness through legal counseling. This counseling does not have to be carried out in a formal setting but can be carried out informally by each member of the Police in their daily interactions in the community. So that this will bring citizens and the police closer together in a friendly and open relationship.
PENYELESAIAN PIDANA SUMBANG SALAH MENURUT PRINSIP BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN DI NAGARI SALAYO Nurdianti, ulfah; Zulfiko, Riki; Yunaldi, Wendra
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 2 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i2.1467

Abstract

Abstrak Dalam KUHP zina di definisikan untuk orang yang terikat perkawinan tetapi dalam Hukum Adat Minangkabau zina tidak hanya berlaku untuk orang yang terikat perkawinan saja melainkan yang tidak terikat perkawinan juga dikatakan zina. Menurut keyakinan masyarakat Minangkabau tolak ukur suatu perbuatan zina bukan terletak dari adanya persetubuhan diluar perkawinan, namun lebih kepada adanya norma kesusilaan yang dilanggar pelakunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip Bajanjang naiak Batanggo turun serta kendala dan upaya dalam penyelesaian Sumbang Salah di Nagari Salayo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan analisis pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pelaku zina diberikan hukum buang dan pernah diberlakukan denda dengan 20 sak semen, karena tidak ada dasar hukum dari Nagari maka pelaku mengatakan hal tersebut berdalih kepada pemerasan. Sebagai bentuk permintaan maaf atas perbuatan zina maka diharuskan mengadakan Alek Manimbang Salah. Kata Kunci: KUHP, Zina, Hukum Adat, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah. Abstract In the Criminal Code (KUHP), adultery is defined as people who are bound by marriage, but in the Minangkabau Customary Law, adultery does not only apply to people who are bound by marriage, but those who are not bound by marriage are also said to be adultery. This research aims to find out how the principles of Bajanjang naiak Batanggo turun as well as the obstacles and efforts in resolving Sumbang Salah in Nagari Salayo region. This research is empirical legal research with qualitative data processing analysis. The results of the research found that the perpetrator of adultery was given a legal ban and a fine of 20 bags of cement was imposed, because there was no legal basis from Nagari, the perpetrator said this was an excuse for extortion. As a form of apology for the act of adultery, it is necessary to hold an Alek Manimbang Salah. Keywords : Criminal Code, Adultery, Bajanjang naiak Batanggo turun, Manimbang Salah.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues) Abadi, Kasir; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum
Co-Authors Abadi, Kasir Agusti, Fadilla Andriani, Vivi ardiyansyah, Muhammad Arif, Zainal Beni Hidayat Dhany, Rahmat Efendi, Raffy Gusman, Erry Handayani, Gusma Putri khozizah, Silvia Lola Yustrisia Maharani, Putri Agustina Mayanita, Ulfa Mellenia, Greynia Septia Mufty, Mufty Nurdianti, ulfah Putri, Ajiza Amelia Putri, Aldila Putri, Nadia Rahmadani S.Z, Bayu Helmin Sabri, Wiranda Nugraha Shadiq, Asad Sherly Ramadani Sukmareni Sukmareni Sukmareni, Sukmareni Syafaatullah, M. Rafli Tomi Saputra Wahyudi, Reski Yunaldi, Wendra Yustrisia, Lo