Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.322
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI JHR (Jurnal Hukum Replik) JURMA : Jurnal Program Mahasiswa Kreatif Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURMA YUSTISI Jurnal Legislasi Indonesia Mizan: Journal of Islamic Law
Desty Anggie Mustika
Universitas Ibn Khaldun Bogor
Religion Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
ANALISIS PUTUSAN HAK ANAK ANGKAT ATAS WASIAT WAJIBAH MENURUT FATWA PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NO. 058/Pdt.G/2010/PA.plg Nugraha, Muhyar; Purwaningsih, Prihatini; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4406

Abstract

Hukum Islam mengijinkan seorang anak yang dibesarkan dalam batasan tertentu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-pewaris mewali dan hubungan mewaris dari orang tua angkat. Dia tetap menjadi ahli waris orang tuanya dan anak itu tetap di bawah nama ayah kandungnya. Konsep filosofis yang terkandung dalam hukum Islam pada sisinya memperbolehkan adopsi tertentu namun disisi lain memberikan syarat yang tegas dan batasan pengertian adopsi adalah: Menjaga garis turun terlarang (genetik) seorang anak angkat sehingga jelas kepada siapa anak angkat tersebut. terkait garis keturunan mereka yang berdampak pada hubungan, sebab dan akibat hukum. menjaga agar garis-garis itu dilarang untuk anak-anaknya sendiri sehingga tetap jelas dari hubungan hukum dan konsekuensi hukum terhadapnya. Oleh karena itu, perlu adanya pembentukan pola pikir di masyarakat khususnya yang membesarkan anak bahwa anak angkat dalam Islam tidak sama statusnya dengan anak baik itu pemberian nama haram (keturunan) maupun nama belakang serta pemberian harta warisan. . Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat bukanlah warisan. Namun sebagai pengakuan atas kabar baik mengenai kelembagaan Pengangkatan, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat diperkuat dengan perantara wasiat atau Wasiat adalah Wajibah. Kompilasi hukum Islam yang kini menjadi acuan Mahkamah Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh "wasiat dan wasiat wajibah” dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta benda menurut pasal 209 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Untuk itu, disarankan kepada hakim di lingkungan peradilan Agama berani menerapkan undang-undang yang hidup di masyarakat sesuai dengan maksud pasal 5 ayat 1 undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tentang butir denda pidana. Kekuatan Keadilan yang berbunyi: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RENGASJAJAR KECAMATAN CIGUDEG BOGOR Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v5i1.4409

Abstract

Korban Kekerasan Domestik Secara Umum Sebagian Besar Dialami Oleh Wanita (Istri) Dan Pelakunya Adalah Sang Suami. Para Pelaku Atau Korban KEKERASAN DOMESTIK Adalah Orang-Orang Yang Memiliki Hubungan Darah, Perkawinan, Pengasuhan Anak, Dengan Suaminya, Anak-Anak Dan Bahkan Pengurus Rumah Tangga Yang Tinggal Di Bawah Satu Atap Perlindungan Dan Layanan Disediakan Oleh Lembaga Dan Lembaga Tugas Dan Fungsi Yang Sesuai Masing-masing Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 S. D Pasal 38  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlindungan Adalah Segala Upaya Yang Ditujukan Untuk Memberikan Rasa Aman Terhadap Pengorbanan Yang Dilakukan Keluarga, Lembaga Sosial, Pengacara, Polisi, Jaksa Penuntut, Pengadilan, Atau Pihak Lain, Baik Sementara atau Atas Dasar Penentuan Pengadilan.
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PASAL (7) PERATURAN BUPATI BOGOR NO. 61 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN RT.5 RW.1 PERUM PURI ARRAYA RT. 5 RW. 1 DESA CICADAS KEC. CIAMPEA KAB. BOGOR Andika, Dika Dwiputra; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v6i1.4414

Abstract

Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan Pembatasan sosial berskala besar. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar sesuai peraturan Bupati Pasal (03) No. Tahun 2020 untuk menekan penyebaran covid-19.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN KELURAHAN PADASUKA Achsan, Robbi; Al-Afghani, M. Mova; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4682

Abstract

In preventing the spread of the coronavirus, the Bogor Regency Government as the object of analysis carried out by this author has re-issued a new regulation, namely the Bogor Regent Regulation Number 60 of 2020. In addition to the implementation of this new regulation through the author's eyes, it turns out that some people still do not heed this new regulation. by not wearing a mask when traveling, not washing hands, and not maintaining distance or avoiding crowds. Especially in the Padasuka Urban Village which is the object of analysis in Bogor Regency, there are still many RT / RW areas that do not provide a place to wash hands, put up an appealing banner or wear a mask and keep a distance from the crowd. AbstrakDalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona ini Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai objek analisis yang dilakukan oleh penulis ini kembali menerbitkan Peraturan baru yaitu Peraturan Bupati Bogor Nomor 60 Tahun 2020. Disamping penerapan peraturan baru ini melalu kacamata pengamatan penulis ternyata masih saja sebagian masyarakat tidak mengindahkan peraturan baru ini dengan tidak memakai masker pada saat bepergian, tidak mencuci tangan dan tidak menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Terkhusus dilingkungan Kelurahan Padasuka yang menjadi objek analisis di Kabupatn Bogor, masih banyak ditemui beberapa wilayah RT/RW yang tidak menyediakan tempat untuk mencuci tangan, memasang spanduk himbauan atau memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.
PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGATUR MENGENAI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v8i1.4684

Abstract

The presence of law number 25 of 2007 concerning investment, in this case is the function of law as regulation, has substantially provided fresh air for investment growth in Indonesia. Various new breakthroughs regulated in this law are an effort to simplify and provide legal certainty for investors to invest in Indonesia. Of course, these conveniences are expected to attract investors to invest in Indonesia. However, all of that should still be carried out in line with the spirit of the constitution. Even though foreign investment is needed for the country's economic development, the end result must still be used for the benefit of the nation. This means that when foreign parties come to Indonesia it is hoped that they will have good intentions in order to cooperate in the economic sector. Not even detrimental to the domestic party or even more beneficial to outsiders. It is hoped that the government will not always rely solely on outside investment. Because there is a concern that this nation will always depend on the help of investors. The presence of investment, especially foreign investment, if it is too comfortable without a vigilant attitude from the government, is feared that it will create dependence on developed countries which will eventually give birth to economic colonization. For this reason, it returns to the governments of the recipient countries in directing and controlling investment, especially foreign investment so that a real contribution can be made. AbstrakKehadiran undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam hal ini adalah fungsi hukum sebagai regulasi, secara substansi telah memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Indonesia. Berbagai terobosan baru yang diatur dalam undang-undang ini merupakan upaya untuk mempermudah dan memberikan kepastian hukum bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudahan-kemudahan ini tentunya diharapkan dapat menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia. Namun hendaknya semua itu tetap dilaksanakan dengan sejalan semangat konstitusi. Meskipun penanaman modal asing diperlukan guna pembangunan ekonomi negara tetapi hasil akhirnya nanti tetaplah harus dimanfaatkan guna kepentingan bangsa. Artinya ketika pihak asing yang datang ke Indonesia diharapkan mereka benar-benar bertujuan baik dalam rangka melakukan kerja sama di bidang perekonomian. Bukan malah merugikan pihak dalam negeri atau malah lebih menguntungkan pihak luar. Diharapkan pemerintah juga tidak semata-mata selalu mengandalkan dari investasi pihak luar. Sebab akan dikhawatirkan bangsa ini akan selalu ketergantungan dengan bantuan investor. Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing apabila terlalu nyaman tanpa ada sikap waspada dari pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan ketergantungan kepada negara-negara maju yang pada akhirnya melahirkan penjajahan ekonomi. Untuk itu, kembali lagi kepada pemerintah negara penerima modal dalam mengarahkan dan mengendalikan penanaman modal khususnya penanaman modal asing agar kontribusi nyata dapat diberikan.
PELAKSANAAN PERWALI NOMOR 64 TAHUN 2020 DI RUKUN WARGA 16 BUMI MENTENG ASRI BOGOR Setiawan, Ricko; Mustika, Desty Anggie
YUSTISI Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v7i1.4698

Abstract

Perwali no.64 of 2020 is a regulation issued by the Mayor of Bogor by implementing administrative sanctions for the people of Bogor City who violate the regulations of the Perwali to prevent the spread and transmission of Covid-19. From the observations there were residents' activities that were at risk of causing the spread and transmission of Covid-19 and receiving administrative sanctions during the PSBB. Of the activities that have received administrative sanctions, residents of Rukun Warga 16 have tightened health protocols following applicable regulations. AbstrakPerwali no.64 tahun 2020 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bogor dengan menerapkan sanksi administratif bagi masyarakat Kota Bogor yang melanggar aturan dari Perwali tersebut dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19. Dari hasil observasi terdapat kegiatan warga yang berisiko menyebabkan penyebaran dan penularan Covid-19 serta mendapat sanksi administratif selama PSBB berlangsung. Dari kegiatan yang telah mendapat sanksi administratif itu, warga Rukun Warga 16 mengetatkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Daming, Saharuddin; Ratnawaty, Latifah; Mustika, Desty Anggie; Husna, Mufidatul
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.1005

Abstract

To realize legal certainty and guarantee land rights in order to create an orderly and maximally orderly land administration system towards a healthy and accountable land spatial structure, the government is promoting Complete Systematic Land Registration on a large scale. However, the problems that arise include: Is the Complete Systematic Land Registration a government policy that truly responds to the needs of the community? Is the implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government in accordance with the order of state administrative law? The method used in this research is descriptive social legal which describes the operation of a complete systematic land registration law in the community. The conclusion shows that the Complete Systematic Land Registration is a government policy that truly responds to the needs of the community in registering their land. The implementation of the Complete Systematic Land Registration program carried out by the government is generally in accordance with the order of state administrative law, although there are still shortcomings.
Juridical Analysis Of The Pre-Trial Decision On The Criminal Act Of Assault (Case Study of Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg.) Pebrian, Mahesa Tezar; Mustika, Desty Anggie; Ferrary, Ande Aditya Iman
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v3i2.1573

Abstract

This study analyzes pre-trial proceedings as a vital instrument in the Indonesian criminal justice system, especially after its scope was expanded by the Constitutional Court. The examination of Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg. is relevant for understanding how pre-trial judges apply limitations on their authority in reviewing the legality of investigation processes related to criminal acts of battery and maintaining a balance between law enforcement and the protection of individual rights. This research employs a normative juridical method, focusing on document study. Data was collected through the review of primary legal materials, such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the subject decision, as well as secondary legal materials including legal theories, doctrines, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively, interpreting and drawing conclusions on the legal implications of the decision, and identifying the consistency of the ruling with prevailing legal principles. The research findings indicate that the pre-trial judge in Decision Number 06/Pid.Prap/2016/PN.Kpg. consistently upheld the limits of pre-trial authority. The judge rejected the petition that sought to challenge the substantive merits of the battery case, focusing instead on the formal aspects and the sufficiency of preliminary evidence in the suspect’s designation. This rejection affirms that pre-trial proceedings are not a forum for adjudicating the substance of a case, but rather an essential procedural control mechanism to ensure legal certainty and protect individual human rights throughout every stage of the criminal process.
DAMPAK PENERAPAN KEBIJAKAN REGULASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR Fajri, Ibrahim; Hartini, Sri; Purwaningsih, Prihatini; Mustika, Desty Anggie; Dwiastuti, Rukmi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i3.20315

Abstract

Program MBKM memuat tentang kebijakan hak belajar mahasiswa di luar mata kuliah untuk 3 (tiga) semester. Mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mendapatkan kredit di luar kampus seperti pelaksanaan magang/praktik kerja industri atau tempat kerja lainnya. Dasar hukum dilaksanakannya MBKM di Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Dari Perguruan Tinggi Negeri Berubah Menjadi Perguruan Tinggi Yang Berbadan Hukum, 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020, 4) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020, dan 5) Tentang Penerimaan Mahsiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri, Permendikbud Nomor 7 tentang Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pembentukan, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Fakultas Hukum UIKA Bogor telah mengeluarkan peraturan Universitas Ibn Khaldun Fakultas Hukum telah melaksanakan MBKM, pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas Ibn Khaldun Nomor 12/Per/Universitas Ibn Khaldun/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Universitas Ibn Khaldun Bogor, Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor Nomor.705/F.3/FH-Universitas Ibn Khaldun/2021 tentang Pelaksanaan Kuliah Program Merdeka Belajar Kampus-Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dampak terhadap Fakultas Hukum dengan lebih memperbanyak kerjasama dengan institusi dan perguruan tinggi lain guna melaksanakan program MBKM. Mahasiswa Fakultas Hukum UIKA memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau diluar UIKA dan paling lama 3 semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.
The Protection of Consumer Rights of BPJS Health Patients in the Perspective of Civil Law Pawening, Triani Indah; Purwoto, Ady; Mustika, Desty Anggie
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v4i1.1534

Abstract

The National Health Insurance Program (JKN), administered by BPJS Health, aims to provide equitable access to healthcare services. However, in practice, various issues still arise, such as service refusal, delays in medical treatment, and discrimination against participants. This study aims to analyze the application of civil liability principles in the legal relationship between patients and healthcare providers, as well as to identify the forms of breach of contract (wanprestasi) that occur. The research method used is normative juridical with a literature study approach, including analysis of laws and regulations, legal doctrines, and case studies. The results show that although regulations exist to protect the rights of BPJS patients as consumers, the implementation remains weak, often resulting in rights violations that may lead to civil liability. This study concludes that strengthening legal protection through regulatory enforcement, enhanced supervision, and education for BPJS participants is urgently needed to ensure fair and accountable healthcare services.
Co-Authors Achsan, Robbi Ady Purwoto Ahim, Ahim Al-Afghani, M. Mova Al-Afghany, M. Mova Amiludin Amiludin Aminda, Annisa Andika, Dika Dwiputra Bayu Aji, Muhammad Taufan Budy Bhudiman Darmawan, Ahmad Didi Hilman Dwiastuti, Rukmi Ferrary, Ande Aditya Iman Gustiani, Hesti Hardi, Prima Lestari Hidayat, Wahyoe husna, Mufidatul Ibrahim Fajri Jamhari, Muhammad Ari Khasanah, Khasanah Latifah Ratnawaty Maradhona, Dyra M. Mufidatul Husna Muhyar Nugraha Pangesti, Hayuning Dyah Pawening, Triani Indah Pebrian, Mahesa Tezar Prihatini Purwaningsih Purwaningsih, Prihatini Ratnawaty, Latifah Saharuddin Daming Sardi, Faras Olvila Setiawan, Ricko Sri Hartini Urrahman, M. Taopiq wati, Sulistia Wella Regina Selviana Yafi Romli, M. Al