Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Jaga Warga di DIY: Mengokohkan Solidaritas Komunitas untuk Keamanan dan Kesejahteraan Muhammad Tsaqib Almazy; Pebri Purnama Hasbi; Pangki Kahang; R. Widodo Triputro; Adji Suradji Muhammad
Journal of Creative Student Research Vol. 2 No. 4 (2024): Agustus : Journal of Creative Student Research
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jcsr-politama.v2i4.3977

Abstract

The "Jaga Warga" program in the Special Region of Yogyakarta is a policy of the Governor in an effort to foster community initiatives that aim to improve community security and welfare. This program mobilizes citizens to look after each other, provide assistance, and increase awareness of potential threats in the surrounding environment. The research aims to find out how the social impact of the policy, especially in strengthening solidarity among local communities. Through a qualitative research approach based on literature, a comprehensive and in-depth picture will be obtained, especially related to the social impact of the "Jaga Warga" program. The results show that the Jaga Warga program is able to encourage community participation to look after each other, provide assistance, and increase awareness of potential threats in the surrounding environment.
Sistem Proporsional Terbuka Bukan Akar Politik Uang Dalam Pemilu Adrianto Adrianto; Achmad Musyaddad; Rini Admiwati; Wahyu Muharomdoni; Adji Suradji Muhammad
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v3i3.3909

Abstract

The influence of an open proportional representation system with a majority vote does not explain the rise of money politics and political corruption after the election period. Systemically, the influence of the electoral system is aimed more at establishing a stable party system and modeling coalition models to produce a model of political balance in managing relations between the Government and Parliament. Meanwhile, the quality of the implementation of the electoral system is actually determined by the quality of the institutionalization of political parties, including the tendency of the type of party. Money politics is the result of the poor quality of political institutions in a type of party that only focuses on electoral interests.
Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Sulistyowati; Adji Suradji Muhammad; Dewi Nadya Maharani; Gusti Bintang Maharaja
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.504

Abstract

Mengintegrasikan hukum adat secara lebih efektif dalam sistem hukum nasional, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam sejarah, hukum adat memainkan peran vital dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat adat, namun pergeseran peran terjadi seiring dengan perkembangan zaman, digantikan oleh hukum positif. Pergantian ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti blind-spot dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, hanya enam agama resmi yang diakui, mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat seperti Sunda Wiwitan. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan metode domain analysis untuk menjelajahi problematika hukum tertulis dan tidak tertulis dalam domain komunitas adat. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen hukum dan perundang-undangan, serta laporan mengenai pertentangan antara hukum adat dan hukum negara di masyarakat marjinal. Hasil penelitian menunjukkan perlunya refleksi dan pembaharuan dalam kebijakan publik untuk mengakomodasi keberagaman masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap kepercayaan masyarakat adat dapat mengatasi blind-spot, menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami dan memecahkan tantangan hukum yang dihadapi masyarakat adat dalam konteks perkembangan hukum positif.