Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Lentera Hukum JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Interdisciplinary Social Studies Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Jurnal Studia Legalia
Taniady, Vicko
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal

 1 
Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia Taniady, Vicko; Riwayanti, Novi Wahyu
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 2 (2021): IPMHI Law Journal, July-December 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i2.53702

Abstract

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai tindak pidana transnasional membawa dampak kerugian terhadap negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap terdakwa adalah menggunakan beban pembuktian terbalik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme beban pembuktian terbalik yang saat ini berlaku, serta menganalisis untuk melakukan reformulasi beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach), serta menggunakan teknik studi pustaka dalam mengolah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan Pola beban pembuktian terbalik pada UU TPPU masih mengalami problematika terkhusus dalam hal asset recovery. Selain itu, mekanisme beban pembuktian terbalik dalam UU TPPU belum mengatur prosedur terkait beracaranya atau setidak-tidaknya terkait mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Melihat hal tersebut, penerapan beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt dalam kasus TPPU menjadi urgensi yang harus dilakukan. Beban pembuktian terbalik berlandaskan asas presumption of guilt akan menggunakan dua metode yakni criminal forfeiture dan civil forfeiture, sehingga mampu lebih optimal dalam melakukan asset recovery. Adanya asas beban pembuktian terbalik yang berlandaskan asas presumption of guilt diharapkan mampu untuk meminimalisir kesulitan dalam mekanisme pembuktian TPPU.
Co-Authors Bayu Dwi Anggono Chutia, Upankar Disemadi, Hari Sutra Ermanto Fahamsyah Fendi Setyawan Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Fitriyah, Nur Himmatul I Gede Widhiana Suarda Ilham Muhammad Karimah, Husna Latifatul Lutfian, Lutfian Prastiwi, Gita Putri Putri, Maya Aiko Salsabila Putri, Natasya Aulia Rachim, Kania Venisa Riwayanti, Novi Wahyu Saputra, Ramadhan Dwi Siahaan, Steven Theonald Simbolon, Putu George Matthew Tan, David Wijaya, Glenn Windi Afdal, Windi Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Y.A. Triana Ohoiwutun, Y.A. Triana Yusro, Mochammad Abizar