Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.518
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) TEMATICS : TECHNOLOGY MANAGEMENT AND INFORMATICS RESEARCH JOURNALS Jurnal Administrasi Publik Journal of Administration and International Development
Ryanindityo, Mochammad
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALYSIS OF ISSUANCE OF TOURIST VISIT VISAS AND STAY PERMITS FROM ELECTRONIC VISA ON ARRIVAL VIA MOLINA Mulyawan, Budy; Ryanindityo, Mochammad; Anggraeni, Rahma Iria Mayang
TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals Vol 5 No 2 (2023): TEMATICS: Technology ManagemenT and Informatics Research Journals
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/tematics.v5i2.497

Abstract

Memasuki masa pasca pandemi covid-19 menjadikan momentum pemerintah untuk mengutamakan pemerintahan berbasis digitalisasi berdasarkan pemerintahan yang cepat, transparan, dan efisien, tidak terkecuali pada sektor pelayanan masyarakat. Imigrasi sebagai salah satu instansi yang melaksanakan administrasi pemerintahan, menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung perubahan pada era digitalisasi, yaitu dengan memberikan pelayanan permohonan Visa RI melalui aplikasi berbasis Weebsite MOLINA atau Modul Lalulintas Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang berasal dari e-VOA melalui MOLINA sebagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Administratif Negara berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014, beserta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat konsekuensi hukum apa yang dapat ditimbulkan oleh visa kunjungan wisata dan izin tinggal kunjungan yang dikeluarkan melalui MOLINA. MOLINA dikedepannya diharapkan mampu menjadi aplikasi mutakhir untuk melakukan semua permohonan Visa RI, oleh sebab itu perlu diperhatikan lagi mengenai dari produk yang diterbitkan oleh MOLINA. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif-empiris dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, dan data yang diolah didapatkan berdasarkan wawancara, kepustakaan dan observasi lapangan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 tahun 2021 yang mengatur alur penerbitan Visa Kunjungan dan Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan. Selain hal itu ketentuan penerbitan visa tanpa profiling dan verifikasi serta perpanjangan izin tinggal kunjungan tanpa pengambilan data biometrik, tidak sesuai dengan asas kecermatan pada AUPB dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa izin tinggal kunjungan yang didapatkan dibatalkan. visa, izin tinggal, Molina
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK BALE MADUKARA KABUPATEN PURWAKARTA Dwi Kurniawan, Eka; Nurul Jannah, Rahmawati; Ryanindityo, Mochammad
Journal of Administration and International Development Vol 2 No 2 (2022): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v3i1.368

Abstract

Implementasi Pelayanan Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Pada Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta dilatarbelakangi dari permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang yang menyebabkan kurangnya ke efektivitasan dalam pelaksanaan pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab tentang implementasi penyediaan pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia pada Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta kepada para pemohon dan untuk mengetahui faktor apa saja dalam meningkatkan penyediaan pelayanan dokumen perjalanan Republik Indonesia pada Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta. Adanya beberapa kendala yang terjadi pada pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara belum berjalan dengan maksimal dalam melakukan pelayanan setiap hari dan hanya dua kali dalam seminggu, sebagaimana semestinya sesuai kesepakatan bersama pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara seharusnya setiap hari pelayanan paspor dilakukan. Penyerahan paspor kepada pemohon itu selama tujuh hari setelah wawancara dan pengambilan data biometrik, seharunya dari mulai wawancara dan pengambilan data biometrik hingga penyerahan paspor kepada pemohon selama tiga hari. Meningkatkan kualitas jaringan internet yang ada di Mal Pelayanan Publik Bale Madukara Kabupaten Purwakarta.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PASPOR ELEKTRONIK 100% DALAM RANGKA MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL DOKUMEN PERJALANAN Haya, Fadhila; Ryanindityo, Mochammad; Nurkumalawati, Intan
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the 100% electronic passport policy is a strategic step by the Directorate General of Immigration in meeting international standards of travel documents in accordance with the provisions of the International Civil Aviation Organization (ICAO). This research aims to analyze the policy implementation process, as well as identify the challenges faced in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method. The results showed that the policy implementation was carried out in stages starting December 1, 2024 at 13 immigration offices in Indonesia. The advantages of electronic passports include high security, efficiency of the immigration process, and ease of visa application. However, challenges remain, such as infrastructure gaps between cities and regions, lack of technical training for officers, and uneven public understanding of the benefits of electronic passports. Overall, this policy reflects a response to the global need for secure and efficient travel documents amidst the evolving dynamics of international mobility.
PERAN E-GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA Shabihah, Sierra Aulia; Ryanindityo, Mochammad; Nurkumalawati, Intan
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital transformation in government through e-governance is an important step in supporting bureaucratic reform and realizing good governance. This research aims to analyze the strategic role of e-governance in improving government transparency and accountability in Indonesia. Using qualitative methods through literature studies and case studies, this research examines various e-governance implementations in various regions. The results show that e-governance plays a strategic role in improving government transparency and accountability, which are the two main pillars in realizing good governance. The implementation of Electronic-Based Government System (SPBE) in a number of regions such as Ciamis Regency, Bandung City, and DKI Jakarta has a positive impact on access to public information, service efficiency, and citizen participation. Digital innovations such as the “Helo Ciamis” application, the ‘JAKI’ platform, and the “Open Data Jakarta” program have proven to encourage information disclosure and strengthen public oversight of government performance. However, the implementation of e-governance still faces challenges in the form of limited technological infrastructure, low public digital literacy, and resistance to change from bureaucratic apparatus. Thus, alignment between national policy and implementation at the local level is needed, increasing the capacity of human resources and strengthening public participation.
ANALISIS KONSEP CONTROLLED BORDER DALAM KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP TRI FUNGSI IMIGRASI Rawesompa, Annisa Tenri; Ryanindityo, Mochammad; Ardi, Imma Yedida
Journal of Administration and International Development Vol 5 No 1 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di tengah meningkatnya mobilitas global dan perlintasan lintas negara, konsep controlled border menjadi pendekatan strategis dalam menyeimbangkan keterbukaan dan kedaulatan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep controlled border dalam kebijakan keimigrasian Indonesia serta implikasinya terhadap tri fungsi Imigrasi, yaitu pelayanan publik, penegakan hukum dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka untuk menganalisis bagaimana kebijakan seperti Visa on Arrival (VoA), Electronic Visa on Arrival (e-VOA), Bebas Visa Kunjungan (BVK), Golden Visa, dan Second Home Visa mencerminkan prinsip controlled border yang sistematis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan controlled border yang diterapkan Indonesia sudah relevan dan strategis dan memberikan kontribusi berbeda terhadap tri fungsi Imigrasi. Namun, peningkatan kolaborasi perlu diterapkan untuk mendukung penerapan konsep controlled border di Indonesia.
Transformasi Digital untuk Meningkatkan Layanan dan Keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia: Studi Terhadap Kebijakan Basis Data Terintegrasi Ryanindityo, Mochammad; Aji, Koesmoyo Ponco; Briando, Bobby; Syahrin, M. Alvi
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.429

Abstract

Guna melindungi perbatasan negara dari dampak negatif akibat adanya migrasi global, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia bekerja sama dengan International Criminal Police Organization (Interpol) dalam memanfaatkan basis data terintegrasi ‘I-24/7’ dan Border Control Management (BCM). Sistem interoperabilitas ini memungkinkan petugas imigrasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi dari kebijakan terintegrasi antara I-24/7 dengan BCM beserta faktor-faktor penghambatnya yang berdampak terhadap layanan dan keamanan di perbatasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara terhadap lima orang partisipan, observasi, dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait sistem yang terintegrasi sebagaimana yang disebutkan dalam MoU antara Kepolisian Negara RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia belum berjalan optimal. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah minimnya landasan hukum pelaksanaan kebijakan, personil yang kurang terlatih, terbatasnya jaringan dan basis data, terbatasnya diseminasi, serta keterbatasan keamanan platform. Faktor-faktor penghambat tersebut berdampak pada terganggunya layanan keimigrasian khususnya dalam waktu layanan pemeriksaan imigrasi, dan berpotensi mengancam keamanan negara Indonesia seperti masuknya orang yang tidak diinginkan di Indonesia. Rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya adalah dengan menyusun SOP yang mengatur tindakan terperinci petugas dalam menangani subjek yang ditemukan dalam notice sistem, meningkatkan kapabilitas personil Imigrasi dan Kepolisian RI dalam mengoperasikan sistem terintegrasi BCM-I-24/7, upgrading dan menambahkan back-up server perangkat keras agar sistem berjalan dengan optimal tanpa jeda, mengalihkan sistem komunikasi ke platform yang lebih aman dan tertutup untuk menjaga keamanan pertukaran data antara pihak Imigrasi, Kepolisian RI, dan Interpol.
REMITANSI DIGITAL DAN EKONOMI INKLUSIF: KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Kemal Lubis, Ali Mustafa; Ryanindityo, Mochammad; Astuti, Rita Kusuma
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.788

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran remitansi digital dalam mendorong ekonomi inklusif serta kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, remitansi digital melalui platform fintech semakin populer dan menawarkan potensi besar untuk memperluas akses keuangan serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah asal pekerja migran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka yang melibatkan analisis isi dan analisis tematik terhadap berbagai sumber literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan institusional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi digital berperan strategis dalam meningkatkan efisiensi transaksi, transparansi keuangan, dan keamanan pengiriman dana, yang secara signifikan memperkuat ekonomi inklusif di tingkat lokal. Meski demikian, implementasinya masih terkendala oleh minimnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta regulasi yang kurang adaptif. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa optimalisasi remitansi digital memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan kebijakan strategis yang mendukung inklusi keuangan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif di Indonesia.
Optimalisasi Pelayanan Publik Keimigrasian Melalui Pendekatan Good Governance: Studi Kasus Inovasi Pelayanan di Era Modern Yv, M Daffa Zhandra; Pujonggo, Seno Setyo; Ryanindityo, Mochammad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji optimalisasi pelayanan publik keimigrasian melalui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam konteks modernisasi administrasi publik Indonesia. Transformasi digital dan globalisasi menuntut reformasi menyeluruh dalam tata kelola pelayanan keimigrasian untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi implementasi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas dalam pelayanan keimigrasian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan constant comparative method. Temuan menunjukkan bahwa implementasi good governance dalam pelayanan keimigrasian masih menghadapi kendala dalam aspek transparansi informasi dan koordinasi antar-institusi, meskipun telah menunjukkan perbaikan dalam dimensi responsivitas dan efisiensi. Inovasi teknologi digital seperti sistem pembayaran elektronik, aplikasi mobile, dan integrasi database memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan. Model optimalisasi yang dikembangkan mengintegrasikan pengembangan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan implementasi sistem manajemen kinerja berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis good governance dalam pelayanan publik keimigrasian dan memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas layanan berbasis citizen-centric service design.
STRATEGI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN: IMMIGRATION SURVEILLANCE STRATEGY TO PREVENT THE BREACH OF IMMIGRATION STAY PERMITS AT MEDAN IMMIGRATION OFFICE Simarmata, Sarmuliandi PB; Ryanindityo, Mochammad; Mulyawan, Budy
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.705

Abstract

Pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan nasional, terutama dengan tingginya mobilitas internasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing, seperti overstay, penggunaan visa untuk bekerja ilegal, dan pelaporan alamat fiktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika pengawasan keimigrasian dan upaya pencegahan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi seperti aplikasi APOA dan SITITIK mendukung sistem pengawasan, masih ada kendala dalam keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi berbasis data, serta kolaborasi yang lebih baik antara instansi terkait dan masyarakat dalam menciptakan pengawasan yang lebih proaktif dan prediktif.
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM ERA DIGITAL: STUDI KASUS SISTEM E-VISA DI INDONESIA: TRANSFORMATION OF IMMIGRATION POLICY IN THE DIGITAL ERA: A CASE STUDY OF THE E-VISA SYSTEM IN INDONESIA Mas’adi, Daffa Raihan Arya; Bawono, Sri Kuncoro; Ryanindityo, Mochammad
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.713

Abstract

Abstract. : Digital transformation in immigration policy is the main focus in increasing the efficiency and transparency of public services in Indonesia. One significant innovation is the implementation of the e-Visa system, which allows applicants to apply for visas online without the need for face-to-face interaction. This research uses a qualitative approach with a case study method to analyze the implementation of the e-Visa system in Indonesia. Data was collected through literature studies, analysis of official documents, as well as in-depth interviews with immigration officials and e-Visa service users. The analysis was carried out thematically to identify the benefits, challenges and impacts of digitalization on immigration, tourism and investment. The research results show that e-Visa is able to speed up the administration process, increase tourism competitiveness, and reduce complex bureaucracy. However, the main challenges include issues of data security, technological infrastructure readiness, and community digital literacy. To optimize the implementation of e-Visa, strong regulations are needed, improving cyber security systems, as well as collaboration between the government and the private sector in providing digital infrastructure. Keywords: e-Visa, Immigration Digitalization, Policy Transformation, Public Services, Data Security, E-Government, Case Studies Abstrak. Transformasi digital dalam kebijakan keimigrasian menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di Indonesia. Salah satu inovasi signifikan adalah implementasi sistem e-Visa, yang memungkinkan pemohon mengajukan visa secara daring tanpa perlu interaksi tatap muka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan sistem e-Visa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi, serta wawancara mendalam dengan pejabat imigrasi dan pengguna layanan e-Visa. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta dampak digitalisasi terhadap keimigrasian, pariwisata, dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Visa mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan daya saing pariwisata, serta mengurangi birokrasi yang kompleks. Namun, tantangan utama meliputi isu keamanan data, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat. Untuk mengoptimalkan implementasi e-Visa, diperlukan regulasi yang kuat, peningkatan sistem keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital. Kata Kunci: e-Visa, Digitalisasi Keimigrasian, Transformasi Kebijakan, Layanan Publik, Keamanan Data, E-Government, Studi Kasus
Co-Authors Aji, Koesmoyo Ponco Anggraeni, Rahma Iria Mayang Ardi, Imma Yedida Astuti, Rita Kusuma Bawono, Sri Kuncoro Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Dwi Kurniawan, Eka Haya, Fadhila KEMAL LUBIS, ALI MUSTAFA M. Alvi Syahrin, M. Alvi Mas’adi, Daffa Raihan Arya Nurkumalawati, Intan Nurul Jannah, Rahmawati Pujonggo, Seno Setyo Rawesompa, Annisa Tenri Shabihah, Sierra Aulia Simarmata, Sarmuliandi PB Yv, M Daffa Zhandra