Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Jatiswara

Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ., Syachdin; Jumadi, Joko
JATISWARA Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i1.155

Abstract

Masa penahanan anak dalam tahapan penyidikan dengan perpanjangan maksimal adalah 15 hari, sementara penahanan untuk anak dalam tahapan penuntutan adalah 10 hari, artinya masa dimana bisa diajukan praperadilan adalah total 25 hari dari mulai dilakukan penahanan. Melihat persesuaian antara waktu dapat diajukannya parperadilan dalam UU SPPA, dilihat dari masa penahanan, dengan fakta empiris waktu acara praperadilan, maka bisa dipastikan akan terjadi kendala serius dalam pengajuan praperadilan dalam kasus-kasus anak. Belum lagi fakta yang menunjukkan bahwa dengan menelisik proses pengajuan permohonan praperadilan, keberadaan advokat rupanya berpengaruh besar pada penggunaan mekanisme praperadilan. Situasi ini dapat dilihat dalam komposisi pengajuan permohonan praperadilan antara yang diwakili advokat dengan yang tidak. kedudukan lembaga praperadilan dengan adanya asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis memiliki kedudukan hukum umum karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA mengenai lembaga praperadilan, maka hubungan antara SPPA dengan KUHAP merupakan Lex Specialis Derogat Legi Generalis dari KUHAP. Dalam mengadili perkara anak penggunaan pengaturan Undang Undang SPPA didahulukan dari pengaturan yang diatur dalam KUHAP. Namun jika tidak diatur di dalam Undang Undang SPPA, baru digunakan pengaturan yang diatur dalam KUHAP yang merupakan ketentuan hukum umumnya. Jadi, Lembaga Praperadilan berlaku juga pada proses penyelesaian perkara tindak pidana anak karena tidak diatur secara khusus dalam SPPA.
Restortative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Sebagai Strategi Penanggulangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Sartika, Dewi; Khairani Pancaningrum, Rina; Jumadi, Joko
JATISWARA Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i1.529

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peluang Restorative Justice digunakan sebagai strategi penanggulangan overcrowding di lembaga pemasyarakatan terhadap tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, pada dasarnya angka over kapasitas terhadap lapas pada tahun 2022 mencapai angka 109 %, hal tersebut menjadi persoalan yang kompleks bagi efektifitas pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, dimana mayoritas warga binaan lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Hal tersebut menjadi persoalan yang mendasar, khususnya tentang pemberlakukan pasal-pasal dalam tindak pidana narkotika yang sangat memungkinkan memasukkan pelaku ke dalam jeratan penyelesaian formil sistem peradilan pidana. Restorative justice menjadi alternatif bahkan dapat dijadikan solusi untuk menekan angka pelaku pelanggar tindak pidana narkotika masuk ke dalam lapas, hal tersebut tentunya bukan merupakan sebuah apriori terhadap sistem pemidaan, namun kembali menggunakan pendekatan pemulihan dalam setiap penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana narkotiska.