Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Model Edukasi dan Pengawasan Praktik Sangkal Putung Berbasis Kolaborasi Kedokteran Ortopedi dan Hukum Kesehatan di Desa Arisan Buntal Ronny Sutanto; Hilda Muliana; Sabda Wahab
JURNAL LENTERA ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Lentera Ilmiah Pengabdian Masyarakat (JLIPM)
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/jlipm.v3i1.105

Abstract

Praktik pengobatan tradisional sangkal putung (patah tulang) masih menjadi pilihan utama masyarakat pedesaan di Indonesia akibat faktor budaya, ekonomi, dan aksesibilitas. Namun, penanganan fraktur tanpa evaluasi medis yang adekuat berisiko tinggi menyebabkan komplikasi muskuloskeletal, keterlambatan rujukan, hingga kecacatan permanen, yang juga memicu sengketa hukum kesehatan. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi model edukasi dan pengawasan praktik sangkal putung berbasis kolaborasi kedokteran ortopedi dan hukum kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif, dilaksanakan di Desa Arisan Buntal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sasaran kegiatan meliputi masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan. Metode pelaksanaan mencakup edukasi interaktif mengenai tanda bahaya fraktur, prinsip keselamatan pasien (patient safety), dan batasan kewenangan hukum tenaga kesehatan tradisional. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat mengenai risiko komplikasi dan alur rujukan medis. Model ini berhasil membangun kesadaran bahwa praktik tradisional tidak perlu ditiadakan, melainkan harus diawasi dan diintegrasikan ke dalam sistem keselamatan pasien. Kesimpulannya, kolaborasi interdisipliner antara ilmu ortopedi dan hukum kesehatan efektif meningkatkan literasi kesehatan masyarakat dan membentuk sistem pengawasan partisipatif yang melindungi masyarakat dari malapraktik tanpa mendegradasi kearifan lokal.
Edukasi DAGUSIBU sebagai Strategi Peningkatan Literasi Pengelolaan Obat Rumah Tangga pada Masyarakat Desa Tanjung Lubuk Hilda Muliana; Ronny Sutanto; Nia Azzahra
JURNAL LENTERA ILMIAH PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal Lentera Ilmiah Pengabdian Masyarakat (JLIPM)
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/jlipm.v3i1.106

Abstract

Pengelolaan obat rumah tangga yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko kesalahan penggunaan obat, kegagalan terapi, keracunan, resistensi antibiotik, serta pencemaran lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai pengelolaan obat rumah tangga melalui edukasi DAGUSIBU di Desa Tanjung Lubuk. Kegiatan diikuti oleh 46 peserta dan dilaksanakan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pembagian leaflet edukasi. Materi yang disampaikan meliputi cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Evaluasi pengetahuan dilakukan menggunakan desain pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata skor pengetahuan peserta meningkat dari 58,4 ± 11,2 sebelum edukasi menjadi 83,7 ± 8,6 setelah edukasi, dengan peningkatan sebesar 25,3 poin atau 43,3%. Proporsi peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 21,7% menjadi 78,3%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 26,1% menjadi 2,1%. Penurunan simpangan baku dari 11,2 menjadi 8,6 juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta setelah edukasi menjadi lebih merata. Secara deskriptif, hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi DAGUSIBU melalui pendekatan interaktif dan media leaflet menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan obat rumah tangga. Kegiatan ini dapat dikembangkan sebagai strategi promotif dan preventif berbasis masyarakat untuk mendukung terbentuknya keluarga yang mampu menggunakan dan mengelola obat secara rasional, aman, dan bertanggung jawab.
Gambaran Penyimpanan Obat di Puskesmas Empat Ulu Kota Palembang Tahun 2025 Nova Pitriyanti; Burhanuddin Gumay; Sabda Wahab; Nia Azzahra; Hilda Muliana
JURNAL LENTERA ILMIAH KESEHATAN Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Kesehatan
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/jlik.v3i2.124

Abstract

Pelayanan kefarmasian di puskesmas berperan penting dalam menjaga mutu, keamanan, dan efektivitas obat, salah satunya melalui sistem penyimpanan yang sesuai standar Good Storage Practice (GSP) sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 74 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penyimpanan obat di Puskesmas Empat Ulu Kota Palembang berdasarkan penerapan metode alfabetis, First In First Out (FIFO), dan First Expired First Out (FEFO). Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Puskesmas Empat Ulu Kota Palembang pada 1-29 Juli 2025. Data dikumpulkan melalui obserbasi langsung terhadap sistem penyimpanan, wawancara dengan tenaga farmasi, dan telaah dokumen seperti kartu stok serta SOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh indikator penyimpanan obat telah memenuhi standar dengan tingkat kepatuhan 100%. Obat disusun rapi sesuai tablet, bentuk sediaan, dan kelompok terapi; penerapan FIFO dan FEFO dilakukan konsisten dengan penandaan khusus untuk obat yang mendekati kedaluwarsa; obat narkotika dan pisikotropika disimpan terpisah dengan pengaman khusus; dan sediaan rantai dingin disimpan dalam lemari pendingin dengan pemantauan suhu rutin. Pembahasan menunjukkan keberhasilan ini didukung oleh kesadaran petugas, fasilitas memadai, serta pengawasan yang baik. Simpulan penelitian ini Adalah sistem penyimpanan obat di Puskesmas Empat Ulu telah sesuai dengan Permenkes No. 74 Tahun 2016 dan prinsip GSP.
Gambaran Waktu Tunggu Resep Rawat Jalan di Puskesmas Nagaswidak Palembang Tahun 2025 Occa Putri; Dani Prasetyo; Hilda Muliana; Nia Azzahra
JURNAL LENTERA ILMIAH KESEHATAN Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Kesehatan
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/jlik.v3i2.128

Abstract

Waktu tunggu pelayanan resep merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan tingkat pertama Waktu tunggu yang lama dapat menurunkan kepuasan pasien, menghambat kepatuhan penggunaan obat, serta mencerminkan rendahnya efisiensi pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan di Puskesmas Nagaswidak Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasional. Sampel penelitian sebanyak 94 resep yang masuk selama periode bulan juni 2025 ditentukan dengan rumus Slovin Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan resep dan dianalisis secara univariat untuk menghitung rata-rata waktu tunggu serta distribusinya berdasarkan jenis resep, jumlah tenaga farmasi, dan ketersediaan obat. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas resep rawat jalan adalah non racikan (74,2%), sedangkan racikan sebesar 25,8%. Jumlah tenaga farmasi terdiri dari 1 apoteker (33,4%) dan 2 tenaga teknis kefarmasian (66,6%). Ketersediaan obat tercatat 100%, sehingga seluruh resep dapat dilayani. Rata-rata waktu tunggu resep non racikan adalah 3,7 menit (standar ≤10 menit), sedangkan racikan 12,1 menit (standar ≤15 menit). Kesimpulan penelitian ini adalah waktu tunggu pelayanan resep di Puskesmas Nagaswidak Kota Palembang masih sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Faktor yang mendukung efisiensi pelayanan meliputi dominasi resep non racikan, ketercukupan tenaga farmasi, serta ketersediaan obat yang optimal.
Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Penggunaan Obat Antihipertensi di RSUD Siti Fatimah Sinta Livia; Yovi Pranata; Nia Azzahra; Hilda Muliana
JURNAL LENTERA ILMIAH KESEHATAN Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Kesehatan
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/3ecg6e18

Abstract

Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah yang menetap di atas 140/90 mmHg dan menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular. Keberhasilan terapi hipertensi sangat ditentukan oleh kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional pada 139 responden yang memenuhi kriteria inklusi bulan Juli 2025 melalui metode total sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8). Analisis dilakukan secara univariat, bivariat (uji Chi-Square), dan simultan (uji ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan sedang (69,8%). Uji Chi-Square menunjukkan hanya variabel tingkat pendidikan yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan minum obat (p=0,026; r=-0,161), sedangkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lama menderita hipertensi tidak signifikan. Uji ANOVA menunjukkan bahwa secara simultan, karakteristikresponden tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penggunaan obat antihipertensi (F=1,537; Sig.=0,172 > 0,05). Kesimpulannya, tingkat pendidikan menjadi faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pasien hipertensi, dengan kecenderungan semakin tinggi pendidikan justru menurunkan kepatuhan
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Minum Obat Antidiabetik Oral di Puskesmas Pangkalan Balai Tahun 2025 Muhammad Irza Satria Putra; Yovi Pranata; Sabda Wahab; Hilda Muliana
JURNAL LENTERA ILMIAH KESEHATAN Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Lentera Ilmiah Kesehatan
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/jlik.v3i2.126

Abstract

Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit metabolik kronis yang membutuhkan terapi jangka panjang, sehingga kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat antidiabetik oral sangat menentukan keberhasilan pengobatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan minum obat antidiabetik oral di Puskesmas Pangkalan Balai tahun 2025. Penelitian menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan metode analitik korelasional dan pendekatan cross sectional. Sampel berjumlah 94 responden yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (Cronbach’s Alpha = 0,708). Analisis menggunakan uji Chi-Square pada taraf signifikansi 95% (α = 0,05). Hasil menunjukkan sebagian besar responden perempuan (53,2%) dan memiliki kepatuhan rendah (57,4%), dengan hanya 22,3% yang patuh. Sebagian menilai fasilitas kesehatan baik (55,3%), namun 68,1% memiliki pola hidup tidak sehat. Uji bivariat menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara fasilitas kesehatan (p = 0,958) maupun pola hidup (p = 0,518) dengan kepatuhan. Kesimpulannya, kepatuhan minum obat antidiabetik oral masih rendah dan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh fasilitas kesehatan dan pola hidup, sehingga faktor lain seperti pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga kemungkinan lebih berperan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Terhadap Produk Obat yang Tidak Bersertifikasi Halal Hilda Muliana; Sabda Wahab; Ronny Sutanto
Soepra Jurnal Hukum Kesehatan Vol 12, No 1: Juni 2026
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/sjhk.v12i1.13719

Abstract

Kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan atas hak umat Islam untuk mengonsumsi produk halal, termasuk obat-obatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur kewajiban sertifikasi halal, implementasinya pada sektor farmasi masih lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam konteks peredaran produk obat yang tidak bersertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan label halal pada produk obat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi konsumen Muslim, serta menciptakan ketimpangan kompetisi di antara pelaku usaha. UU JPH, UU Perlindungan Konsumen dan Pepres 3/2023 telah memberikan dasar hukum preventif dan represif melalui sanksi administratif, pidana, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata. Namun demikian, pengawasan yang lemah, ketidakharmonisan regulasi, dan beban administratif menjadi hambatan signifikan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha belum optimal. Diperlukan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur sertifikasi, dan penguatan pengawasan terpadu untuk menjamin hak konsumen sekaligus menciptakan iklim usaha yang adil dan berintegritas di sektor farmasi.Abstract: The state's obligation to guarantee freedom of religion as stipulated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution is the basis for protecting the right of Muslims to consume halal products, including medicines. Although Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has established the obligation to obtain halal certification, its implementation in the pharmaceutical sector remains weak. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers and business actors in the context of the circulation of medicinal products that are not halal-certified. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the absence of halal labels on drug products causes both material and immaterial losses for Muslim consumers, as well as creating inequality of competition among business actors. The JPH Law, the Consumer Protection Law, and Presidential Decree 3/2023 have provided a legal basis for preventive and repressive measures through administrative and criminal sanctions, as well as the right to file civil lawsuits. However, weak supervision, regulatory disharmony, and administrative burdens are significant obstacles. In conclusion, legal protection for consumers and business actors has not been optimal. It is necessary to harmonize regulations, simplify certification procedures, and strengthen integrated supervision to ensure consumer rights while creating a fair, integrity-driven business climate in the pharmaceutical sector.