Garuda - Garba Rujukan Digital

Responsibility of Individual Company Shareholders in the Event that an Individual Company Suffers Losses Based on Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation Rahmadhani, Elsha; Adriaman, Mahlil
JURNAL MAHASISWA YUSTISI Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/jurmayustisi.v2i1.732

The purpose of this study is to study, review, and analyze the responsibilities of shareholders in an individual company in the Job Creation Law and related government regulations.. This examination regulates juridical exploration with an approach to legal guidelines that are subsequently taken into account. Primary and secondary legal materials are two types of data sources that make up secondary data. Information collection strategies using library research. Legal analysis techniques are used to review primary and secondary legal materials. The process of thinking using rational reasoning strategies is used to reach decisions, especially points of view sourced from general information and then assess a particular event. The utilitarian hypothesis, the legal certainty hypothesis, and the legal discovery hypothesis are used as scientific tools in surveying this study. Individual Company Shareholders can be held liable up to their personal assets within the limits determined by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, even though individual Company Shareholders are only responsible for a number of shares they own

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Dwila Adha, Chyo; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1770

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi akibat perusahaan asuransi yang mereka gunakan dinyatakan pailit. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskan lah permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, dan Bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak ketika perusahaan asuransi yang mereka gunakan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar OJK membentuk lembaga tersendiri dalam memberikan jaminan kepada pemegang polis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan.

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Dwila Adha, Chyo; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 1 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v23i1.1770

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi akibat perusahaan asuransi yang mereka gunakan dinyatakan pailit. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskan lah permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit, dan Bagaimana mekanisme pembayaran klaim pemegang polis asuransi terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data sekunder yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan layak ketika perusahaan asuransi yang mereka gunakan mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar OJK membentuk lembaga tersendiri dalam memberikan jaminan kepada pemegang polis. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Perusahaan Asuransi Yang Dipailitkan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PENULIS BUKU BOOK CHAPTER DENGAN Yuliana, Elfira; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/gwzkt155

Hak cipta memberikan perlindungan hukum secara ekslusif kepada pencipta atas karya aslinya.Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalammenerbitkan suatu buku, pengarang dan penerbit terlebih dahulu akan mengadakanperjanjian/kontrak, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain hak cipta, bentuk perlindungan HAKI lainnya juga disebutkan dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur berbagai aspekterkait buku, mulai dari penerbitan sampai dengan pendistribusiannya, meliputi hak dan kewajibanpelaku perbukuan serta peran pemerintah dalam pengawasannya. Kemudian, mengenai hak danroyalti yang akan diperoleh pengarang, hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti untuk LisensiPenggunaan Kedua Atas Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lain dengan mengatur batasan istilahyang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentukperlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pengarang bab buku dengan CV. Gita Lentera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PENULIS BUKU BOOK CHAPTER DENGAN Yuliana, Elfira; Adriaman, Mahlil
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/gwzkt155

Hak cipta memberikan perlindungan hukum secara ekslusif kepada pencipta atas karya aslinya.Pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalammenerbitkan suatu buku, pengarang dan penerbit terlebih dahulu akan mengadakanperjanjian/kontrak, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Selain hak cipta, bentuk perlindungan HAKI lainnya juga disebutkan dalamUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang mengatur berbagai aspekterkait buku, mulai dari penerbitan sampai dengan pendistribusiannya, meliputi hak dan kewajibanpelaku perbukuan serta peran pemerintah dalam pengawasannya. Kemudian, mengenai hak danroyalti yang akan diperoleh pengarang, hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti untuk LisensiPenggunaan Kedua Atas Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lain dengan mengatur batasan istilahyang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentukperlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual pengarang bab buku dengan CV. Gita Lentera. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual, Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PRICE FIXING AGREEMENT PADA TARIF ANGKUTAN UDARA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ulya, Rahmatul; Rahmayani, Nuzul; Adriaman, Mahlil
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.923

A price fixing agreement is an agreement practice entered into by companies in the same industry to fix prices for goods/services together in the relevant market. Price fixing agreements on air freight rates have a negative impact on business competition, especially for consumers who use air transport services. This study aims to determine the form of price fixing agreement practices on air freight rates and the form of legal protection for consumers against price fixing agreements on air freight rates. This research uses normative legal research methods through literature study. The results of this study indicate that business actors who enter into price fixing agreements to increase the price of airplane tickets beyond the specified tarif limit have violated the provisions of business competition law, which can harm consumers. The legal protection provided to consumers in the form of preventive legal protection and repressive legal protection depends on the jurisdiction and the applicable legal framework.

PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HET MINYAK GORENG PADA PASAR TRADISIONAL DAN RITEL MODERN Kamal, Muhammad Irsyad; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9004

AbstrakThe purpose of this study is to determine how the implementation of the Maximum Retail Price (HET) Policy for cooking oil is applied in traditional markets and modern retailers when viewed from the perspective of the Business Competition Law, as well as the impact of this policy on traditional market traders. The research method used is normative juridical. In normative juridical research, library research is utilized as the primary relevant secondary data source. The data analysis method used is qualitative. The overall data obtained by the author is processed using descriptive data analysis. The Maximum Retail Price (HET) policy for cooking oil is a government policy to suppress the increase in cooking oil prices. The HET policy for cooking oil has an impact on the business competition between traditional markets and modern retailers. Indonesia has Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In Minister of Trade Regulation No. 6 of 2022 concerning the Determination of Maximum Retail Prices (HET) for palm cooking oil, it is considered to benefit only modern retail and harm traditional markets. This policy is contradictory to Law No. 5 of 1999. In reality, some practices can lead to unhealthy business competition between traditional markets and modern retail. Keywords: Business Competition Law, Traditional Market, Modern Retailers, Maximum Retail Price (HET), Cooking Oil. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak goreng di terapkan pada pasar tradisional dan ritel modern jika ditinjau dari Hukum persaingan Usaha serta bagaimana dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut kepada pedagang pasar teradisional. Meotde penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pada penelitian yuridis normative menggunakan literatur kepustakaan sebagai data skunder yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan keseluruhan data yang telah diperoleh oleh penulis menggunakan tipe data deskriptif. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan kenaikan harga minyak goreng. Kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan Ritel modern. Indonesia memiliki Undang-undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan Pasar Tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang no 5 tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern. KataKunci: Hukum Persaingan Usaha, Pasar tradisional, Ritel Modern, Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyak Goreng

PERLINDUNGAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG FIDUSIA Tanjung, Prima Pratama; Suryamizon, Anggun Lestari; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.8816

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan debitur pengguna jasa dalam perjanjian kredit Undang-undang Fidusia antara PT. BCA Finance Kota Bukittinggi dengan debitur dalam persidangan di pengadilan negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa debitur telah melangggar Undang-undang Fidusia. selanjutnya debitur mengajukan tuntutan kepada Pengadilan bahwasannya debitur tidak melakukan pelanggaran Fidusia dan hanya lalai dalam melakukan pembayaran cicilan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep UU Fidusia yang menjelaskan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif-analisis.Peneliti menemukan bahwa pelanggaran yang di lakukan oleh debitur bukan sepenuhnya menjadi kronologi hukum yang dapat memberatkan debitur, justru meningkatkan perlindungan debitur dalam jaminan perlindungan konsumen di pengadilan tinggi dan tidak adanya pelanggaran Fidusia yang dilakukan oleh debitur disebabkan debitur hanya melakukan kelalaian dalam pembayaran bukan dalam pemindahan alih kendaraan. Sehingga, keputusan persidangan tersebut yaitu debitur hanya membayar tagihan tanpa denda. Kata Kunci: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia AbstractThis research aims to explain the protection of service user debtors in the Fiduciary Law credit agreement between PT. BCA Finance City of Bukittinggi with the debtor in a trial at the Bukittinggi district court stating that the debtor had violated the Fiduciary Law. then the debtor submits a claim to the Court that the debtor did not commit a Fiduciary violation and was only negligent in making installment payments. ownership of the object. Data collection and analysis were carried out using qualitative methods and a descriptive-analytic approach.The researcher found that the violations committed by debtors were not entirely a legal chronology that could incriminate debtors, instead they increased debtor protection in consumer protection guarantees in high courts and there were no Fiduciary violations that carried out by the debtor because the debtor only made a negligence in payment, not in transferring the vehicle. Thus, the decision of the trial is that the debtor only pays bills without fines. Keyboard: BCA Finance Kota Bukittinggi; Debitur: Fidusia.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KARYA FOTOGRAFI YANG DIPLAGIASI DENGAN CARA DIGITAL IMAGE FORENSIC BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Irza, Muhammad Daffa; Rusly, Benny; Adriaman, Mahlil
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i3.9065

Abstracttujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaiaman peneyelesaian sengketa dan petimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait plagiasi yang menggunakan digital image forensik. Adapun masalah dalam penelitian ini ialah Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat hukum itu sendiri harus menyesuakan adaptasi yang memberikan kepastian kepada masyarakatnya. Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan karya yang lahir dalam pikiran seseorang dan tentunya ini sangat berguna untuk melindungi kekayaan inteltual sebagai penghargaan kontribusi seseorang kepada masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah metode normatif yuridis, metode ini merupakan mengkaji bahan yang berbasiskan kepustakan, adapun hasil penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa yang di lakukan terdapat dua jalur yaitu litigasi dan non litigasi kemudian bahwa pertimbangan hakim yang mengunakan teori plagiarisme sudah tepat dan akan menjadi yurisprudensi keduepanya. Kata kunci : Hak Cipta ; Digital Image Forensic AbstractThe aim of this research is to find out how the judge decides and considers decisions in deciding cases related to plagiarism using digital image forensics. The problem in this research is that technological developments are so rapid that the law itself must adapt to provide certainty to society. Copyright law provides protection for works that are born in a person's mind and of course this is very useful for protecting intellectual property as an appreciation for a person's contribution to society. The method used is a normative juridical method, this method is to examine literature-based material. The results of this research are that there are two paths to the resolution, namely litigation and non-litigation, then the judge's consideration using the theory of plagiarism is correct and will become jurisprudence. future. Keyword : Copyright ; digital image forensics

Inheritance Disputes Over Assets Still Under Debt Collateral Status from an Islamic Law Perspective Januaris, Fadli; Adriaman, Mahlil
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 2 (2024): Editions July-December 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v2i2.8798

Inheritance disputes involving assets under debt collateral status present unique challenges in the context of Islamic law, where debt repayment takes precedence over the distribution of inheritance. In Islamic banking, assets pledged as collateral (marhun) are considered the debtor's property but remain under the creditor's claim until the associated debt is fully paid. This creates legal and ethical complexities when the debtor passes away, as the heirs' right to inheritance may conflict with the creditor's right to the pledged asset. This study examines these disputes from an Islamic law perspective, focusing on the balance between fulfilling financial obligations and ensuring justice for heirs. The research analyzes relevant principles in Islamic inheritance law, including the prioritization of debt repayment and the distribution of remaining assets to heirs. It also evaluates the regulatory framework of Islamic banking, which often introduces contractual obligations affecting inheritance claims. Case studies are used to illustrate practical scenarios and highlight potential conflicts between creditors and heirs. The findings reveal that the resolution of such disputes requires a harmonization of traditional Islamic jurisprudence with contemporary banking practices. Proposed solutions include transparent debt documentation, equitable mechanisms for settling debts from the estate, and clear guidelines for managing collateralized assets in inheritance cases. By addressing these issues, this study contributes to the development of legal frameworks that uphold sharia principles, ensuring justice and fairness for all parties while maintaining the integrity of financial transactions and inheritance systems.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search