Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA KEPENGURUSAN KOPERASI PETANI IYO BASAMO Wulan, Sari; Rusli, Benni; Adriaman, Mahlil
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.664

Cooperatives were founded on the principle of kinship, which is the pillar of the nation's economy which is expected to become the strength of the people's economy. Substitution of cooperative management can cause problems where the old management is compared with the new one, such as poor performance or negligence in carrying out their duties. The aim is to find out and understand the dualism settlement in the management of the Iyo Basamo Farmers Cooperative and the considerations of the Panel of Judges in the decision on the Iyo Basamo Farmers Cooperative dispute. This type of research is normative legal research with an approach that is literary, statutory and legal concept analysis. The conclusion and analysis of this study is that there is dualism in management due to the support of many parties who have backgrounds that are classified as important, especially in the government, as well as the cancellation of any decisions previously issued relating to the Iyo Basamo Farmers Cooperative

PELAKSANAAN PROSES ROYA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BPR GUGUK MAS MAKMUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Agnesia, Silvie; Adriaman, Mahlil
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22730

Perkembangan teknologi dan informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk dalam proses Hak Tanggungan dan Roya. Pelayanan konvensional yang memakan waktu dan biaya besar menjadi tidak efisien. Sebagai solusi, Kementerian ATR/BPN meluncurkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) berbasis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Namun, implementasi e-Roya di Bank BPR Guguk Mas Makmur Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan hukum. Penelitian ini mengkaji dua masalah: (1) bagaimana pelaksanaan sertifikat hak tanggungan dalam proses roya berbasis elektronik di bank bpr guguk mas makmur ? (2) apa saja kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dan proses roya elektronik. ? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Bank BPR Guguk Mas Makmur dan studi literatur terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan untuk memahami implementasi dan kendala e-Roya secara komprehensif. Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kedudukan krusial dalam e-Roya sebagai bukti otentik yang diakui secara hukum (UU No. 4/1996, PP No. 24/1997, dan Permen ATR/BPN No. 1/2021). Proses elektronik meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi. Namun, kendala utama meliputi: (1) Infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi antara bank dan BPN, (2) Ketidaklengkapan dokumen digital, (3) Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi praktik digital, (4) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia, serta (5) Biaya operasional yang tetap tinggi. Kata Kunci : Roya, Hak tanggungan, administratif.

PELAKSANAAN PROSES ROYA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BPR GUGUK MAS MAKMUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Agnesia, Silvie; Adriaman, Mahlil
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22730

Perkembangan teknologi dan informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk dalam proses Hak Tanggungan dan Roya. Pelayanan konvensional yang memakan waktu dan biaya besar menjadi tidak efisien. Sebagai solusi, Kementerian ATR/BPN meluncurkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) berbasis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Namun, implementasi e-Roya di Bank BPR Guguk Mas Makmur Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan hukum. Penelitian ini mengkaji dua masalah: (1) bagaimana pelaksanaan sertifikat hak tanggungan dalam proses roya berbasis elektronik di bank bpr guguk mas makmur ? (2) apa saja kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dan proses roya elektronik. ? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Bank BPR Guguk Mas Makmur dan studi literatur terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan untuk memahami implementasi dan kendala e-Roya secara komprehensif. Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kedudukan krusial dalam e-Roya sebagai bukti otentik yang diakui secara hukum (UU No. 4/1996, PP No. 24/1997, dan Permen ATR/BPN No. 1/2021). Proses elektronik meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi. Namun, kendala utama meliputi: (1) Infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi antara bank dan BPN, (2) Ketidaklengkapan dokumen digital, (3) Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi praktik digital, (4) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia, serta (5) Biaya operasional yang tetap tinggi. Kata Kunci : Roya, Hak tanggungan, administratif.

Keabsahan Perjanjian Kredit Mikro Tanggung Renteng pada PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuah Gadang Aulia, Nadia; Adriaman, Mahlil
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6226

Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian kredit mikro dengan sistem tanggung renteng pada Program PT. PNM Mekaar di Nagari Situjuah Gadang serta bentuk tanggung jawab hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi. Fokus kajian diarahkan pada pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta konstruksi perikatan tanggung renteng berdasarkan Pasal 1278–1282 KUH Perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara semi terstruktur serta observasi terhadap mekanisme pertemuan dan pembayaran kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal perjanjian kredit mikro PNM Mekaar memenuhi unsur perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1313 KUH Perdata dan keempat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk adanya klausul tanggung renteng yang dinyatakan tegas sebagaimana disyaratkan Pasal 1282 KUH Perdata. Namun, pada tataran substansial ditemukan problem ketidakseimbangan posisi tawar akibat penggunaan perjanjian baku (take it or leave it) yang membatasi ruang negosiasi nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya lahir dari pemahaman yang memadai. Dalam hal terjadi wanprestasi, tanggung jawab eksternal terhadap kreditur dapat dibebankan kepada seluruh anggota kelompok berdasarkan prinsip tanggung renteng, sedangkan secara internal anggota yang menanggung pembayaran memiliki hak regres terhadap pihak yang wanprestasi. Penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan formal kontrak tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan substantif, sehingga diperlukan penguatan perlindungan dan transparansi informasi dalam pelaksanaan kredit mikro berbasis tanggung renteng.

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search