Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Sosialisasi Pemilihan Umum Partisipatif Pencalonan Presiden, Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Ika Widiastuti; Ari Soeti Yani; Rafika Rasdin; Imam Suryono; Ahmat Komarul Anam
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2, No.3, Nopember 2024
Publisher : Perkumpulan Dosen Program Hibah Indonesia (PDPHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/jpkm.v1i2.175

Abstract

Kegiatan berupa sosialisasi pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pentingnya kontribusi pada pemilihan umum tahun 2024 nantinya. Sosialisasi ini merupakan tantangan bagi masyarakat yaitu minimnya informasi terkait pemilu dan pendidikan politik bagi mereka. Sosialiasi pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan membuka pemikiran masyarakat terkait pentingnya pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia. Kedepannya dapat dilakukan kegiatan serupa di tempat berbeda dengan kondisi yang sama, agar mampu meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum secara signifikan. Pengawasan pelaksanaan pemilu yang demokratis membutuhkan peran partisipasi masyarakat. Namun, masih adanya masyarakat yang alergi terhadap politik dan menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kegiatan pemilu. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang harus diselesaikan. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu 2024.
PENGEMBANGAN BISNIS UMKM SECARA DIGITALISASI DI CILINCING Edward, Robert; Ridhwan , Muhammad; Ika Widiastuti; Ode, Samsul
Jurnal Al Basirah Vol. 5 No. 2 (2025): Al Basirah
Publisher : LPPM STAIMAS WONOGIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58326/jab.v5i2.424

Abstract

Tujuan utama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 14 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi pelaku UMKM di terkait pentingnya pemanfaatan digital marketing bagi UMKM. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan metode Seminar dibagi kedalam tigat sesi dimana pada masing-masing sesi diberikan materi yang berbeda-beda. Pada keseluruhan sesi, termasuk sesi tentang pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan Penggunaaan Platform Marketplace, narasumber yang menjadi pemateri berasal dari Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hal ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang harus terus berjuang di tengah kondisi ekonomi negara dan dunia yang semakin tidak menentu. Salah satu hasil temuan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian yaitu kurangnya pengetahuan dari pelaku UMKM di wilayah RW 14 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara terkait platform digital. Sehingga, dengan adanya penyampaian informasi kepada peserta Seminar terkait platform e-commerce, diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di wilayah RW 14 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara untuk dapat melakukan ekspansi pasar dan membangun Bisnis UMKM baru.
PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI JAWA BARAT Ika Widiastuti
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.2.2.2017.91-101

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat sangatlah penting agar dapat meningkatkan kepuasan terhadap masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, sistem serta harga yang terjangkau. Cita-cita awal pelaksanaan BPJS Kesehatan adalah agar masyarakat bisa terlayani dengan baik di puskesmas namun masih terdapat permasalahan yang harus dibenahi. Tujuan penulisan adalah 1) untuk mengetahui dan membahas pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Barat, 2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep pelayanan BPJS kesehatan di Jawa Barat. Metode penulisan ini adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif dan eksploratif. Dapat disimpulkan bahwa 1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 2) terdapat permasalahan yang harus dibenahi baik berupa sistem, prosedur, SDM (tenaga medis), maupun sarana prasarana serta belum menerapkan prinsip responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di Jawa Barat, 3) pelayanan bidang kesehatan belum memenuhi standar pelayanan publik yang baik, akses masyarakat untuk mendapatkan manfaat pelayanan sangat terbatas, masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan disemua fasilitas kesehatan. Kata kunci: pelayanan, BPJS, kesehatan
Kebijakan Pelayanan E-KTP Di Kota Bandung Ika Widiastuti
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.16-25

Abstract

Pembuatan E-KTP merupakan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. E-KTP merupakan unsur penting dalam administrasi kependudukan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 bahwa setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Fungsi e-KTP adalah agar pendataan penduduk Indonesia menjadi lebih seragam. Dalam pelaksanaannya, penduduk hanya boleh memiliki 1 buah e-KTP saja. KTP elektronik ini berlaku untuk seumur hidup, dan hanya perlu 1 kali membuatnya. Tujuan penulisan adalah 1) untuk mengetahui dan membahas kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung, 2) mengumpulkan informasi serta mengembangkan konsep kebijakan pelayanan E-KTP di Kota Bandung. Metode jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa: 1) E-KTP adalah singkatan dari KTP Elektronik, merupakan program pemerintah untuk menggantikan KTP konvensional. 2) Dalam proses implementasi pelayanan e-KTP yang sampai saat ini berjalan masih dijumpai beberapa permasalahan yaitu lambatnya pelayanan e-KTP kepada masyarakat, belum meningkatnya kualitas SDM, ada oknum aparatur desa (kepala desa) melakukan pungutan liar pada saat pengambilan e-KTP, dan lain-lain. 3) e-KTP dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Making E-KTP is a basic government services to the people. E-ID card is an important element in the administration of residence. In accordance with Presidential Decree No. 52 of 1997 that every resident aged 17 years or never marry must have identity cards. E-ID Card or Electronic Identity Card is a document that contains demographic security system / control, whether from the administration or information technology based on national population database. E-ID function is that Indonesian population census to be more uniform. In doing so, residents can only have 1 piece of e-ID cards only. Electronic ID card is valid for a lifetime, and it only takes one time to make it. The purpose of writing is 1) to assess and discuss the E-ID card service policies in Bandung, 2) gather information and develop policies on the concept of E-ID card in Bandung. Methods kind of research is qualitative research. It can be concluded that: 1) E-ID stands for Electronic Identity Card, a government program to replace conventional KTP. 2) In the implementation process of service of e-ID card hitherto runs still found some problems that slow service e-ID cards to the public, has not increased the quality of human resources, there are unscrupulous village officials (village head) perform illegal fees at the time of taking the e-KTP, and others. 3) e-ID card can serve as an entrance for the public to basic services such as education and health.