Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Akuntan Publik Sebagai Asesor Laporan Keberlanjutan di Indonesia Hendi; Sujono; Sudarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4396

Abstract

Transisi menuju ekonomi hijau telah menggeser paradigma pelaporan korporasi dari sekadar informasi keuangan menjadi informasi keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG). Di Indonesia, kebijakan ini dipertegas melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang menciptakan kebutuhan mendesak akan verifikasi pihak ketiga oleh Akuntan Publik sebagai asesor laporan keberlanjutan. Namun, perluasan peran ini membawa risiko hukum yang signifikan bagi Akuntan Publik akibat ketidakpastian standar dan potensi kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Akuntan Publik. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) terkait batasan tanggung jawab profesional dalam asurans non-keuangan. Penulis merumuskan konstruksi hukum ideal (ius constituendum) berupa pengakuan doktrin Safe Harbor, penerapan pembatasan tanggung jawab perdata (liability caps), serta implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum di sektor keuangan. Kepastian hukum ini krusial untuk mencegah fenomena kriminalisasi profesi dan menjamin kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Magna Latrocinia di Era Modern: Sintesis Etika Politik Basilius Agung dan Agustinus sebagai Fondasi Moral untuk Reformasi Etos Pejabat Publik di Indonesia Hendi; Sugianto
Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat Vol 13 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Reformed Center for Religion and Society

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33550/sd.v13i1.560

Abstract

Krisis kepercayaan publik yang diakibatkan korupsi sistemik di Indonesia menandakan adanya masalah etis yang fundamental di kalangan pejabat publik. Pendekatan reformasi kontemporer (institusional, sosio-kultural, dan perilaku) cenderung sekuler-rasionalistik dan gagal menjawab pertanyaan teleologis mengenai tujuan hakiki kekuasaan. Untuk mengisi kesenjangan fondasi moral ini, penelitian ini berpaling pada etika politik Patristik. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, artikel ini menganalisis konsep oikonomia (penatalayanan) dari Basilius Agung dan iustitia (keadilan) dari Agustinus dari Hippo. Hasil analisis menunjukkan oikonomia Basilius mendefinisikan ulang jabatan sebagai penatalayanan bagi kaum miskin, sementara iustitia Agustinus menetapkan keadilan moral sebagai syarat legitimasi negara. Sintesis keduanya menghasilkan kerangka teo-etis yang mereformasi etos pejabat publik dengan mereorientasi tujuan jabatan dari kekuasaan menjadi pelayanan dan motivasi dari cinta diri menjadi cinta akan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Basilian-Agustinian menawarkan fondasi etika kebajikan yang melengkapi pendekatan reformasi yang ada dengan menggeser fokus dari sekadar “pejabat bersih” menuju “pejabat luhur” yang berintegritas moral.