Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN PERATURAN KEMENTRIAN DESA DAN PDTT NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA REJOSARI KABUPATEN SEMARANG Diah Winatasari; Retnaning Muji Lestari; Darmanto Darmanto
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v9i1.247

Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Perumusan masalah, bagaimana penggunaan dana desa dalam penatalaksanaan stunting di Desa Rejosari dalam rangka percepatan penurunan stunting Tujuan, mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penurunan stunting sesuai dengan peraturan kementrian desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Rejosari Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, Analisis datanya kualitatif. Hasil, pemerintah desa rejosari telah mengalokasikan penggunaan dana desa secara efektif sesuai dengan peraturan permendesa dan PDTT no.19 tahun 2017 sehingga terjadi penurunan angka stunting. Adapun upaya yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting yaitu melakukan program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting, pembangunan sarana Kesehatan, melakukan pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

Legal Issues in Online Transactions Involving Minors Nurfieni, Amrin; Retnaning Muji Lestari
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.2.23733

The advancement of information technology has led to transactions no longer being confined to physical spaces but extending to electronic transactions. In addition to the positive impacts, this development also brings challenges, particularly concerning the participation of minors in online transactions. Problems emerge when existing regulations fail to accommodate the rapid pace of technological advancement adequately. Minors lack the legal capacity to enter into valid agreements. Based on Article 47, paragraph 1 of the Marriage Law, a person who has not yet reached the age of 18 or is not married remains under the authority of their parents. E-commerce verification technology is not yet adequately optimized to prevent minors from carrying out transactions. Irresponsible transactions carried out by minors have the potential to cause financial harm to their parents or legal guardians. Legal issues arising from online transactions involving minors include the legality of agreements, parental supervision, transaction oversight, and payment issues. Currently, no regulations in Indonesia prohibit minors from purchasing goods through e-commerce platforms. Neither the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions nor regulations on Electronic Commerce provide concrete limitations. The challenges surrounding legal regulations governing online transactions involving minors require a comprehensive and integrated approach. Thus, there is a need for more effective legal regulations to both prevent and address the potential misuse of interests involving minors in online transactions. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan transaksi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas hingga transaksi elektronik. Selain dampak positif, perkembangan ini juga membawa tantangan, khususnya terkait keikutsertaan anak di bawah umur dalam transaksi daring. Masalah muncul ketika regulasi yang ada tidak mampu mengakomodasi laju kemajuan teknologi yang pesat. Anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU Perkawinan, seseorang yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Teknologi verifikasi e-commerce belum dioptimalkan secara memadai untuk mencegah anak di bawah umur melakukan transaksi. Transaksi yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh anak di bawah umur berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi orang tua atau wali yang sah. Masalah hukum yang timbul dari transaksi daring yang melibatkan anak di bawah umur meliputi legalitas perjanjian, pengawasan orang tua, kekeliruan transaksi, dan masalah pembayaran. Saat ini, tidak ada regulasi di Indonesia yang melarang anak di bawah umur untuk membeli barang melalui platform e-commerce. Baik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maupun peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan Elektronik tidak memberikan batasan yang konkret. Tantangan yang ada dalam regulasi hukum yang mengatur transaksi daring yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum yang lebih efektif untuk mencegah dan menanggulangi potensi penyalahgunaan kepentingan yang melibatkan anak di bawah umur dalam transaksi daring.

Perbedaan Tingkat Pengetahuan Peserta Pencak Silat tentang Pencegahan dan Penanganan Cedera Olahraga Purnanto, Nurulistyawan Tri; Sasanti, Serafina Damar; Lestari, Retnaning Muji Lestari Muji
JURNAL KESEHATAN POLTEKKES KEMENKES RI PANGKALPINANG Vol 13, No 1 (2025): JKP JUNI 2025
Publisher : Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32922/jkp.v13i1.1015

Latar belakang: pencak silat merupakan salah satu olahraga yang rentan dengan cedera akibat seringnya kontak tubuh. Penanganan dan pencegahan cedera yang baik dan benar akan membantu mengurangi terjadinya keparahan. Disini dibutuhkan pengetahuan lebih agar para Peserta Pencak silat dapat melakukan Pencegahan dan Penanganan cedera akibat olahraga.Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengetahuan peserta pencak silat dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan cedera olahraga.Metode: penelitian ini berjenis Kuantitatif dengan desian Pre Experimental Study. Pendekatan yang digunakan adalah Pre dan Post Test Design. Sampel penelitian ini adalah Peserta pencak silat dengan jumlah 57 Responden yang dipilih secara total sampling. Pengumpalan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji Paired t-Test.Hasil: umur responden mayoritas adalah 21,26 tahun, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51 (89,5%). Tingkat Pengetahuan Pre Test mayoritas adalah Cukup sebanyak 28 (49,1%) dan Tingkat Pengetahuan pada Tahap Post Test adalah Baik yaitu 32 (56,1%). Hasil analisa Paired t-Test menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000, r-value sebesar 0,577 dengan nilai mean pada tahap post test sebesar 19.81Kesimpulan: terdapat perbedaan tingkat Pengetahuan Responden antara Pre dan Post Test Edukasi dengan nilai p-value sebesar 0,000. Kata kunci: Pengetahuan; Pencegahan; Penanganan; Cedera; Pencak Silat

Edukasi Pentingnya Pemahaman Hukum tentang Kesehatan Anak dalam Mencegah Stunting di Dusun Nggaron Lestari, Retnaning Muji; Sasanti, Serafina Damar; Utaminingtyas, Farida; Nurfieni, Amrin
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 3 (2025): Abdira, Juli
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i3.847

Stunting is a chronic nutritional problem caused by prolonged undernutrition and repeated infections. The Indonesian government has updated its health law policy through Law No. 17 of 2023 on Health, which guarantees children's rights to nutrition and basic health services. Article 126 states that “children have the right to basic health services that include nutrition, immunization, monitoring of children's growth and development, and protection from disease”. Therefore, it is important to provide education on legal understanding of child health to have an impact on mothers' preventive attitudes in preventing stunting. This education is expected to contribute to accelerating the reduction of stunting rates. The purpose of this activity is to provide a legal understanding of child health and preventive steps for mothers in preventing stunting. Methods This activity was carried out by delivering material then continued with discussion and question and answer sessions. Based on the evaluation results, all participants were declared successful in understanding the material. The expected results are the formation of preventive attitudes of mothers in preventing stunting.

PENGETAHUAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DENGAN PENERAPAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) Agustina, Citra Elly; Winatasari, Diah; Lestari, Retnaning Muji; Watiningrum, Rahayu Yuliana
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v10i1.290

Keberhasilan program kesehatan ibu dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu. Kematian ibu disebabkan karena komplikasi selama kehamilan dan setelah persalinan serta diperburuk dengan tidak adanya tindak lanjut pada saat ANC. Periode kehamilan, melahirkan, dan setelah kehamilan merupakan waktu-waktu dengan risiko kesehatan yang tinggi bagi seorang ibu. Upaya penurunan AKI salah satunya adalah dengan pendekatan P4K. Beberapa faktor yang mempengaruhi P4K yaitu pengetahuan, dukungan keluarga, situasi geografis dan budaya. Tujuan dari penelitian mengidentifikasi hubungan pengetahuan ibu hamil resiko tinggi dengan penerapan P4K. Desain penelitian menggunakan korelasional analitik dengan pendekatan cross sectional, sampel diambil dengan teknik total sampling, sebanyak 40 ibu hamil resiko tinggi, instrumen yang digunakan yaitu kuesioner pengetahuan ibu hamil resiko tinggi dan penerapan P4K. Analisis data yaitu analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi, serta analisis bivariat dengan menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu hamil resiko tinggi berhubungan signifikan (<0,05) dengan penerapan P4K. Nilai p value: 0,001. Kesimpulan pada penelitian ini ibu hamil resiko tinggi diharapkan dapat menerapkan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi untuk mencegah terjadinya komplikasi maupun kematian ibu dan bayi.

PERANAN PEMERINTAH DESA KADIREJO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN PERPRES NOMOR 72 TAHUN 2021 Lestari, Retnaning Muji; Winatasari, Diah
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v8i1.195

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Oleh sebab itu peran pemerintah desa sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah stunting, mengingat target capaian nasional adalah 14 % pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang peranan pemerintah desa kadirejo dalam rangka percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. Tujuan, mengetahui dan menganalisis penerapan peranan pemerintah desa serta kendala dan upaya mengatasinya dalam rangka percepatan penurunan stunting. Metode yang digunakan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, analisis datanya kualitatif. Hasil, pemerintah desa Kadirejo telah melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting diantaranya yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, namun masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan secara maksimal. Intervensi yang nampak berhasil dalam percepatan penanganan stunting yaitu intervensi gizi sensitive khususnya dengan pemberian bantuan pangan. Perlu komitmen bersama antara pemerintah, fasilitas kesehatan, Institusi Pendidikan dan masyarakat dalam menghadapi hambatan-hambatan serta mencari solusi masalah percepatan penurunan stunting.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK UNTUK TUMBUH KEMBANG PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Lestari, Retnaning Muji
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v7i2.182

Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak di dalam kandungan (usia 0-18 tahun). Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan memberikan kegiatan kepada anak serta dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam diri anak yang sesuai dengan kemampuan, keunikan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Anak-anak harus mendapat pelayanan yang maksimal dalam hal kesehatan dan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yang bersifat eksplanatoris. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Teknik sampling Snowball. Jumlah sampel 3 PAUD. Hasil Penelitian : Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah memadai terhadap Peran pendidikan anak usia dini dalam mewujudkan tumbuh kembang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang. Peran PAUD X, PAUD Y, PAUD Z sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai tempat pendidikan anak usia dini sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sekolah dan guru PAUD X, PAUD Y, PAUD Z didapatkan bahwa ketiga PAUD tersebut tidak memenuhi Kualifikasi Akademik,. Hambatan pada ketiga PAUD didapatkan bahwa ada anak yang kurang aktif serta orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI BALITA GIZI KURANG SESUAI DENGAN KEPMENKES RI NO. HK.01.07/MENKES/4631/2021 DI DESA DELIK KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG Lestari, Retnaning Muji; Winatasari, Diah; Nurfieni, Amrin
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v9i2.264

Balita gizi kurang memiliki dampak pada perkembangan anak yaitu berpengaruh terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan, perkembangan kognitif, sistem kekebalan tubuh, dan bahkan produktivitas mereka di kemudian hari. Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan Pemberian Makanan Tambahan pada Balita. Dalam program Pemberian Makanan Tambahan terdapat petunjuk teknis pengelolaan pemberian makanan tambahan agar mendapatkan hasil yang optimal yaitu tercantum dalam Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/menkes/4631/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi kebijakan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang di Desa Delik, Kecamatan Tuntang Kab. Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, analisis data secara kualitatif. Pemerintah Desa Delik telah melakukan pengelolaan pemberian makanan tambahan secara tepat sesuai dengan arahan kebijakan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/menkes/4631/2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil kurang energi kronis. Hasil yang didapatkan dari pemberian makanan tambahan menunjukkan adanya perbaikan gizi dengan adanya peningkatan berat badan, meskipun belum dapat dikaregorikan status gizi baik.

ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 PASAL 15 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK TERHADAP PENDAMPINGAN IBU HAMIL RESIKO TINGGI DALAM UPAYA MENURUNKAN AKI DI WILAYAH DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA Winatasari, Diah; Lestari, Retnaning Muji; Darmanto, Darmanto
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v9i2.260

Kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung. Undang-Undang Kesehatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Dinas Kesehatan Kota Salatiga melakukan kegiatan pendampingan ini sebagai langkah pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat mau dan mampu memberikan edukasi kepada ibu hamil risti di daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan Kota Salatiga melakukan Implementasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, analisis datanya kualitatif. Kegiatan pendampingan ibu hamil di wilayah Dinas Kesehatan Kota Salatiga adalah sejumlah 50 ibu hamil resiko tinggi di wilayah Dinas Kesehatan Kota Salatiga, kegiatan pendampingan ini melibatkan kader KSI, mahasiswa dan dosen Prodi Diploma Tiga Kebidanan STIKES Ar-Rum. Pendampingan dimulai dari bulan Mei sampai September tahun 2024 dimana kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama 5 kali kunjungan selama 5 bulan dengan melakukan pendampingan dan kunjungan ke rumah ibu hamil dengan resiko tinggi. Sebanyak 61,2% kehamilan berakhir dengan operasi normal atau caesar, 45% belum melahirkan, dan 37,7% mengalami aborsi atau kematian janin dalam kandungan, yang merupakan 2% dari total angka kematian ibu. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi dapat dikatakan berhasil dalam menurunkan AKI di wilayah Kota Salatiga.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING SESUAI DENGAN PERATURAN KEMENTRIAN DESA DAN PDTT NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA REJOSARI KABUPATEN SEMARANG Winatasari, Diah; Lestari, Retnaning Muji; Darmanto, Darmanto
Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : STIKES Ar-Rum Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36409/jika.v9i1.247

Pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting dapat dimulai dari pemetaan sasaran secara partisipatif terhadap warga desa yang terindikasi perlu mendapat perhatian dalam penanganan stunting oleh kader pemberdayaan di desa. Dukungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam upaya penurunan stunting antara lain melalui pengaktifan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh unsur desa. Perumusan masalah, bagaimana penggunaan dana desa dalam penatalaksanaan stunting di Desa Rejosari dalam rangka percepatan penurunan stunting Tujuan, mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penurunan stunting sesuai dengan peraturan kementrian desa dan PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa di Desa Rejosari Kabupaten Semarang. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, Analisis datanya kualitatif. Hasil, pemerintah desa rejosari telah mengalokasikan penggunaan dana desa secara efektif sesuai dengan peraturan permendesa dan PDTT no.19 tahun 2017 sehingga terjadi penurunan angka stunting. Adapun upaya yang dilakukan dalam upaya penurunan stunting yaitu melakukan program pemberian PMT Lokal selama 90 hari berturut-turut kepada balita dengan indikasi stunting, pembangunan sarana Kesehatan, melakukan pelatihan kader dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search