Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cita Hukum Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Res Judicata JURNAL ILMIAH LIVING LAW Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan Pagaruyuang Law Journal Madani Legal Review JHR (Jurnal Hukum Replik) Unnes Law Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Journal of Judicial Review SUPREMASI Jurnal Hukum Media of Law and Sharia Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian (SNHRP) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Media of Law and Sharia
Mirza Hilmi Fahlevi, Achmad Hariri
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State Tareq Jati Pamungkas; Achmad Hariri
Media of Law and Sharia Vol 3, No 4: September 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v3i4.15198

Abstract

The welfare state is intended to provide social services for all its citizens, as well as possible. In the concept of a welfare state, a country provides assistance or social security with the aim of achieving prosperity and welfare for its population. This study aims to determine the implementation of state responsibilities in welfare. The problem studied in this research is how the form of state responsibility in the perspective of the welfare state and how the form of social security responsibility according to Law no. 24 of 2011 concerning BPJS in the perspective of the welfare state. This study uses a type of normative research method based on written regulations and literature study. The results of this study indicate that the responsibility given by the welfare state is in the form of social services. In an effort to be responsible for realizing a welfare state, it is to make social policies by providing basic protection and services for compulsory education, basic living needs, health care, and social protection to vulnerable groups.
Protection and compliance of Human Rights of Residents Affected by the Semeru Eruption Achmad Hariri; Samsul Arifin Ari; Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Asis Asis
Audito Comparative Law Journal (ACLJ) Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/aclj.v3i3.23209

Abstract

The eruption of Mount Semeru had a major impact on the surrounding communities affected. Not only about health, but these natural disasters also affect other aspects such as the economy, education, clean water facilities, and residential areas. The fulfilment of these rights is actually regulated in the International Covenant on economic, social, and cultural matters. Any country subject to such rules is insufficient to grant the right to access Education. Still, the state is obliged to provide Educational facilities, and the existing social and Educational facilities will necessarily suffer damage due to natural disasters. From these problems, this study aims to understand and elaborate on legal responsibility, protection and fulfilment of human rights for residents affected by the Semeru eruption. The method used in this research is Socio-Legal based legal research with an approach of Participatory Action Research (PAR).
Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad Bahrul Efendi; Achmad Hariri
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4922

Abstract

Gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) yang dikenal di Negara Anglo-Saxon yang menganut sistem hukum common law, yang pada pokoknya merupakan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap tanggung jawab penyelenggara Negara atau Pemerintah atas kelalaiannya. Berkembangnya gugatan citizen lawsuit dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikarenakan pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam praktiknya pengadilan perdata di Indonesia telah banyak menerima dan memutus dalam perkara gugatan citizen lawsuit sehingga telah menjadi putusan yurisprudensi bagi hakim berikutnya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach) yang bermaksud untuk menganalisa dua putusan pengadilan yang berbeda  dalam satu kasus yang sama pada perkara gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) yang seharusnya hakim menolak  permohonan pihak korporasi untuk masuk dan bergabung dalam perkara gugatan citizen lawsuit dengan alasan bahwa korporasi tidak mempunyai legal standing, sehingga kedua putusan yang berbeda tersebut mengandung kontradiktif yang tidak mempunyai kepastian hukum.Kata Kunci: keabsahan gugatan citizen lawsuit, kepastian hukum dan hak atas lingkungan. 
Forestry Sector Corruption and Oligarchy: A Case Study of the Laman Kinipan Indigenous People, Central Kalimantan Satria Unggul Wicaksana Prakasa; Achmad Hariri; Samsul Arifin; Asis Asis
Unnes Law Journal Vol 8 No 1 (2022): Promoting Law, Justice and Security in Indonesia and the World
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v8i1.55904

Abstract

Corruption is a serious problem in the rule of law development and sustainable development efforts. Law enforcement for weak environmental destroyers. On the other hand, the corruption process that is conducted involves a very strong power network and has impunity. This paper used a socio-legal based legal research method. Corruption in the forestry sector in Indonesia not only harms the state financially, but also creates environmental degradation that has an impact on human rights violations for the Laman Kinipan indigenous people. The Laman Kinipan indigenous people as victims of environmental damage have the right to get a solution from the perspective of being victims of environmental damage, both in the context of criminology, access to responsibility and accountability for environmental damage, then the impact of community sociology recovery, ensuring for perpetrators of environmental damage receive appropriate sanctions, as well as recovery in a collective sense. An effective anti-corruption mechanism with programs and compliance intended for business people and the government in preventing bribery corruption in the licensing sector, especially for PT.SML and the concession management circle at Laman Kinipan. Strengthening the concept of strict liability is a very strategic option in this era of industrialization to prevent environmental damage from corruption in the forestry sector.
PEMERINTAH DESA PASCA UU NO. 6 TAHUN 2014 (Studi Tentang Implementasi Otonomi Desa di Desa Paciran Kabupaten Lamongan) Sholahudin, Umar; Wahyudi, M. Hari; Hariri, Achmad
CAKRAWALA Vol 11, No 2: Desember 2017
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1157.924 KB) | DOI: 10.32781/cakrawala.v11i2.15

Abstract

Untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 terhadap aparatur desa Desa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan diormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No 6 tahun 2014 ini memberikan wewenang yang cukup luas kepada desa dalam mengatur rumah tangga pemerintahan di desa, sebagaiman yang ditegaskan dalam pasal 18. Bagaimana desa menjalankan kewenangan dan otonominya untuk mewjudkan kesejahteraan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari fakta dan data di lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui studi lapangan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Desa Paciran Lamongan. Selain itu data pula dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilakukan dan masyarakat desa. Adapun Hasil dari Penelitian ini adalah pengelolaan pemerintahan Desa Paciran Kabupaten Lamongan dalam rangka pengelolaan pemerintahan berbasis otonomi desa dapat berjalan relatif baik. Hhal ini ditunjukkan dengan kebijakan pengelolaan keuangan desa yang sudah lebih berfokus pada pembangunan desa yaitu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu pembangunan desa juga melibatkan peran serta masyarakat desa, sehingga pembangunan mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat memiliki peran aktif untuk mengawasi dan mengevaluasi pembangunan desa.
EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Setiawan, Rahmat Bagus; Hariri, Achmad
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5127

Abstract

AbstrakPemerintahan desa diawasi oleh lembaga perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam kehidupan nyata, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu faktornya adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa dianggap berada di bawah kepemimpinan atau subordinasi kepala desa. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas operasi pemerintahan desa. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Memperhatikan persyaratan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitian sebelumnya tentang sistem pengawasan pemerintahan desa. Studi menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk melakukannya karena diberi wewenang untuk melakukannya. Hal ini termasuk meminta keterangan, menilai, dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa harus lebih menyadari peran pentingnya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Purwanti, Maya Novira; Hariri, Achmad
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No.1 Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v2i1.15055

Abstract

This journal focuses on the position of consumers when there is a shortage of cooking oil as it is today, where cooking oil is one of the 9 staple ingredients that must be guaranteed availability. By using Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as the main reference material. This research will review about consumer legal protection to meet basic needs and legal remedies for consumers who experience a shortage of cooking oil products. The research method used is normative with a statute approach, using the law as a key instrument. The result is that based on the applicable law, the community can get legal protection for their right to obtain goods, in this case cooking oil, if in certain circumstances there is a scarcity or unavailability of an item or service. The community can even complain about their problems to the appointed agency and can file a lawsuit against the parties concerned for the violation of their rights. Socialization and awareness to the public on consumer protection is absolutely necessary to increase awareness, ability and empowerment of consumer rights. 
Legal Protection For Printing Workers Who Earn Wages Below The Regency Minimum Wage (Case Study In Telang Village, Bangkalan Regency) Makruf, Makruf; Hariri, Achmad
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 16 No. 1 (2024): Jurnal Ilmiah Living Law
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v16i1.11429

Abstract

This research contains harmonious industrial relations between two legal subjects, namely workers and entrepreneurs (employers), which involve the wage system, including work agreements and rights, as well as the obligations of the two legal subjects. In practice, workers often face unfair treatment in employment contracts due to a lack of attention and understanding of the law. Through a Governor's Decree, the provincial minimum wage and district/city minimum wage are determined as wage standards. However, there are still many printing entrepreneurs in Bangkalan Regency who do not meet the UMK requirements in terms of providing wages to workers. This has a negative impact on meeting workers' livelihood needs. It is important to focus on setting fair wages and legal protection for workers. Researchers use empirical legal research methods, which is a research method used to examine the legal bases that apply to actual situations in society. Samples were taken from several strategic printing points including Fix Print, ACC and KOPMA. Even though working time protection is in accordance with the Employment Law, the work agreements entered into by the three printers do not provide other legal protections such as wages, occupational safety and health and worker welfare. Regarding the decision factor to endure below standard wages, it is a personal decision that must be taken by each worker, including economic factors, comfort, security and uncertainty before making a decision.
Supreme Court Circular Legislation Ratio Number 4 Of 2016 Related to Reserved Good Faith Buyer Ihsan, Ahmad Yulianto; Hariri, Achmad; Stansyah, Dedy
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 1 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i1.8534

Abstract

The land sale and purchase dispute in this case drags the seller who has sold the same object to two buyers in two transactions. The second buyer (plaintiff) filed a lawsuit against the first buyer (Defendant II). The legal position is a dilemma. Both buyers feel they have rights to the disputed land because they have purchased the same object from the seller. To prove who the right buyer is, the judge needs to consider the principle of "good faith" as the basis for determining the buyer who deserves legal protection. The problem is, both buyers claim that they are buyers with good intentions. In protecting parties with good intentions in an agreement, regulations are needed that can provide legal certainty. In 2016 the Supreme Court held a plenary meeting and issued a Supreme Court Circular Number 4 of 2016, which provides a formulation regarding the criteria for buyers who have good intentions in purchasing land. In this study, it examines the first, the implementation of the Supreme Court Circular No. 4 of 2016 in court decisions. Second, the consideration of judges in deciding cases related to buyers in good faith is in accordance with applicable regulations. This type of research is normative research.
Pemberlakuan Sanksi Cambuk, Qanun Jinayat di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ida Ayu Rosida; Achmad Hariri
Media of Law and Sharia Vol. 4 No. 2: March 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v4i2.6

Abstract

The Province of the Special Region of Aceh is one of the special regions that has special autonomy in managing its area, this is in line with Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. The term regional regulation of Aceh province which regulates the governance and life of the people of Aceh is called Qanun, the qanun itself contains Islamic sharia rules which have adapted to become Acehnese customs. This article was compiled to find out how the application of caning sanctions in the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in the perspective of human rights. This study uses a normative legal method with a statute approach which refers to the concept of law as a rule and also uses legal doctrines which are then analyzed qualitatively and described in a descriptive form so that conformity is found between the subject matter and the normative provisions. Given that Aceh Province is a strong adherent of the Islamic religion, everything related to the life of its people must be based on Islamic law, especially in matters of criminal behavior.So the Aceh government with all its specificity in carrying out Islamic shari'ah made a regional regulation which was ratified in 2014, namely Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.
Co-Authors Agus Supriyo Ahmad Bahrul Efendi Ahmad Bahrul Efendi Ahzam, M Shohibul Ardianto, Ari Asis Asis Asis Asis Asis Asis Asri Wijayanti Babussalam, A Basuki Buchori Muslim, Mohammad Dedy Stansyah Ega Permatadani Ida Ayu Rosida Ida Nuriyah Idrus Salam Ihsan, Ahmad Yulianto M. Hari Wahyudi, M. Hari Makruf Makruf Mochklas, Mochamad Nadief Rahman Harris Prakasa, Satria Unggul Wicaksana Purwanti, Maya Novira Sahid, Mualimin Mochammad Samsul Arifin Sanni, Devi Mutiara Satria Unggul Wicaksana Perkasa Satria Unggul Wicaksana Prakasa Satria Unggul Wicaksana Prakasa Satria Unggul Wicaksana Prakasa Setiawan, Rahmat Bagus Tareq Jati Pamungkas Umar Sholahudin