Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

11.951

P-Index

This Author published in this journals

Kartono, Kartono

Unknown Affiliation

Author-ID : 5555158

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

POLITIK HUKUM JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA Kartono Kartono
Jurnal Dinamika Hukum Vol 11 (2011)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.258

Although Indonesia judicial review system is not opens the possibility of regulations review under the act against the constitution, das sollen pracitically these conditions may still occur. From political of law the legal authority of constitutional court should be able to put the interests of citizens rights that are based on the principles of recognition, guarantees, protection and legal certainty of a fair and equal treatment before the law. Given that changes in the constitution can not be done easily, then the judicial review in UUD 1945 should not be formulated too limitedly that restricting the organic law to complete and explore the authority that is adaptable to any concrete problem. Keywords: politics of law, constitutional court, UUD 1945, limitedly.

The Policy of The Regional Supervisory Board in Overcoming Business Competition Problems in The Determination of Honorarium By Notaries in The Kuningan District Mochamad Sesar Dwisepta; Kadar Pamuji; Kartono Kartono
Authentica Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : Notary Master Programe, Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.atc.2021.4.2.158

The role of the Regional Supervisory Board (hereinafter referred to as Supervisory) in supervising Notary is very important, the goal is that Notary in carrying out their duties in their positions remain within the corridors of statutory regulations and the code of ethics. This study aims to determine the extent of the role of the Supervisory in supervising Notary in determining Honorarium outside the Rules of Notary Profession and under association provisions. This type of research is normative juridical. The method used in this research is literature study and interviews by interviewing several Notary and the chairman of the Regional Supervisory Board as respondents. The data obtained were analyzed using qualitative analysis techniques and then described. The results of the study show that the Regional Supervisory Board regarding its role in supervising Notary who determine the honorarium under the stipulations of the association and the Law on Notary Position can be summoned if there is a prior report from the public, however, the Supervisory should work and be active in terms of supervising Notary, because the Supervisory according to article 1 number 6 of the Rules of Notary Profession has given the authority to guide Notary.Keywords: Regional Supervisory Board; Notary; Role; Honorarium

Legal protection of migrant workers and their families: before, during, and after working Kartono Kartono; Siti Kunarti; Sri Hartini; Supriyanto Supriyanto; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law Review Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6871

This study aims to identify and analyze local government role as well as solving the problem concerning protection of migrant workers and their families before, during, and after working. The results showed that the local governments have not perfomed their role in maximum level to protect migrant workers and their families. Many policies have not been able to encourage legal protection because they are established on the old laws and emphasized administrative. The policies opens for brokers to operate in the village and the number of fake documents. The legal protection for migrant workers and their families is mainly provided by NGOs and individuals who are aware of protecting the migrant workers, and by establishing village regulations. It is necessary to initiate a more comprehensive legal protection, both administratively and technically through adjustment of local regulations to the new laws. In addition, the role of villages and communities/individuals can be expanded to better protect migrant workers.

DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG Tenggar Miftakhul Akbar; Kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Kartono -
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.196

Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional di dunia, terutama Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangan atributif dengan mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dinilai menimbulkan kekebalan hukum bagi pejabat negara serta menghapuskan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah benar, rumusan Pasal 27 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta pendapat para ahli mengenai diskresi.

GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 474/K/Pdt/2019) Geby Fauzia Anindita; Supriyanto Supriyanto; Kartono Kartono
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.112

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Melalui Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, diberikan jaminan kepastian hukum tersedianya tanah untuk pembangunan serta jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Pelaksanaan dari pengadaan tanah berpedoman pada asas-asas dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pemberian ganti rugi. Meskipun begitu, dalam praktek pelaksanaannya kerap kali terdapat permasalahan. Permasalahan yang akan diteliti mengenai wewenang Penilai Pertanahan dalam menaksir nilai ganti rugi obyek pengadaan tanah dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian bidang tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung mengesahkan nominal ganti rugi sebesar Rp. 4.425.800.000 yang ditaksir oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan yang kemudian dijadikan pertimbangan musyawarah penetapan nominal ganti rugi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018.PN Clp. Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa terdapat kesalahan judex facti dalam menerapkan hukum berupa perhitungan mesin produksi sebagai objek ganti rugi pengadaan tanah yang dihitung sendiri, serta dijadikannya penilaian dari Penilai Publik PT Nilai Konsulesia yang tidak memiliki kewenangan dalam kasus ini sebagai pertimbangan perhitungan nilai objek ganti rugi.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Panitia Penaksir

The Effectiveness of Math Magazine Assisted Problem Based Learning on Students’ Problem Solving Viewed from Learning Independence Azizah, Maharani Nuur; Kartono, Kartono
Unnes Journal of Mathematics Education Vol 12 No 2 (2023): Unnes Journal of Mathematics Education
Publisher : Department of Mathematics, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Problem solving ability is one of the abilities that must be possessed by students of the five abilities in mathematics education. The problem-solving ability and independent learning character of SMA Negeri 5 Semarang students still need to be improved. One of the efforts to enhance problem-solving skills and the character of learning independence is to apply Problem Based Learning with the help of Math Magazine. This research aims (1) to test the effectiveness of Problem Based Learning assisted by Math Magazine and (2) to describe problem solving abilities with Problem Based Learning assisted by Math Magazine in terms of learning independence. This research used a mixed method research method with a sequential explanatory research design. The population in this study were students of class XI SMA Negeri 5 Semarang for the 2022/2023 academic year. The selected sample was 33 students in the experimental group and 28 students in the control group. Data collection methods were carried out by tests, independent learning questionnaires, and interviews. The results showed that (1) Problem Based Learning assisted by Math Magazine on the ability to solve problems exceeds classical completeness by 91%, (2) The average problem solving ability in the Problem Based Learning model assisted by Math Magazine is better than the problem solving abilities of control class students, and (3) the average problem solving ability in the Problem Based Learning model assisted by the Math magazine is more than 70.

Customer Protection Through Implementation Of Banking Governance Utari, Anak Agung Dewi; Imaniyati, Neni; Kartono, Kartono
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 01 (2024): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum, 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The number of banks closing is a phenomenon considering the role of banking in economic growth. GCG is the main requirement for banking existence in carrying out its intermediary function. This research aims to examine the relationship between contract balance and banking health and uses a normative juridical research form with a statutory regulation approach and a multidisciplinary approach involving the theory of economic analysis of laws and civil law and governance. The analysis emphasizes non-juridical research. The research results show that implementation of good corporate governance by prioritizing balanced contracts between the parties. The position of banking institutions can continue to be maintained if supervision from the OJK institution and the implementation of good governance based on applicable regulations run as they should. So far, many banks have gone bankrupt due to fraud and mismanagement, especially in corporate governance, even though the OJK has tried to restore banking health. Imbalance in contracts is also a form of bank non-transparency in contracts with customers, resulting in high NPLs that can affect the liquidity risk of bank financial institutions

Pengembangan compact disc interaktif berbantuan roda pintar trigonometri pada materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kelas X SMA Pratiwi, Yogi Hendra; Sembiring, Maximus Gorky; Kartono, Kartono
Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika Vol 13, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/dpi.v13i2.8886

Abstrak. Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan atau research and development (RD) yang bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pengembangan CD interaktif berbantuan roda pintar trigonometri pada materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kelas X SMA, 2) mengetahui kelayakan CD interaktif berbantuan roda pintar trigonometri pada materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi di kelas X SMA berdasarkan kategori valid, praktis, dan efektif. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran yaitu CD interaktif berbantuan roda pintar trigonometri dengan menggunakan model pengembangan prosedural desain pembelajaran dari model Borg and Gall yang meliputi: (1) potensi dan masalah, (2) mengumpulkan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) perbaikan desain, (6) uji coba produk, (7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian. Berdasarkan analisis data, CD interaktif ini memenuhi kriteria kevalidan sangat kuat dengan persentase 87,55% dari ahli media dan 93,33% dari ahli materi. Angket respon siswa menunjukkan tingkat kepraktisan sangat kuat dengan persentase 91,55% dan dari evaluasi hasil belajar peserta didik, tingkat keefektifan sangat kuat dengan persentase 90,90%. Karena hasil penilaian terhadap media pembelajaran ini dinyatakan valid, praktis, dan efektif maka CD interaktif ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran.Â Kata Kunci: Pengembangan CD Interaktif, Roda Pintar Trigonometri, Perbandingan Trigonometri, Sudut-sudut Berelasi

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN PENYU: STUDI KASUS TERHADAP UPAYA KONSERVASI DI PANTAI KEMBAR KEBUMEN Kartono, Kartono; Pamuji, Kadar; Nasihuddin, Abdul Azis; Hartini, Sri; Yuliantinigsih, Aryuni; Fatah, Muhammad Hamdan
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.141

ABSTRAKIndonesia adalah habitat enam jenis penyu dari tujuh penyu yang ada di dunia. Mereka dilindungi oleh UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, serta terdaftar dalam satwa yang masuk daftar merah di IUCN. Salah satu tempat yang banyak menjadi tempat peneluran penyu adalah di Pantai Selatan Jawa Tengah, khususnya Pantai Kembar, Kabupaten Kebumen. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam upaya konservasi penyu di kawasan Pantai Kembar, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan dengan pendekatan hukum. Penelitian dilakukan di kelompok konservasi penyu Pantai Kembar, Kebumen. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai data utama, serta dilakukan wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penyu sebagai satwa liar yang dilindungi sudah tinggi. Namun, faktor sosial budaya dan ekonomi masih memberikan pengaruh terhadap upaya konservasi penyu. Kendala dalam konservasi penyu bersifat multi aspek, diantaranya sosial budaya yang bertentangan dengan konservasi terutama pada tradisi melarung laut, belum optimalnya pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat setempat, dan belum tersedianya instrumen hukum yang spesifik di daerah sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan konservasi penyu. Kata kunci: kesadaran hukum, konservasi, penyu ABSTRACTIndonesia is the habitat of six types of turtles out of the seven turtles in the world. They are protected by Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems, and is listed as an animal on the IUCN red list. One of the places where many turtles nest is on the South Coast of Central Java, especially Kembar Beach, Kebumen Regency. This article aims to analyze the community's legal awareness in turtle conservation efforts in the Kembar Beach area, Puring District, Kebumen Regency. This research is exploratory qualitative research with a legal approach. The research was conducted at the Kembar Beach turtle conservation group, Kebumen. Data collection was carried out using questionnaires as the main data, as well as interviews and observations. The research results show that public legal awareness of turtles as protected wild animals is high. However, socio-cultural and economic factors still have an influence on turtle conservation efforts. Constraints in sea turtle conservation are multi-faceted, including socio-culture that conflicts with conservation, especially in the tradition of sea turtle throwing, not optimal legal knowledge of the local community, and the unavailability of specific legal instruments in the Region as technical guidelines in the management of sea turtle conservation.Keywords: legal awareness, conservation, turtles.

Stakeholders’ Participation in the Creative Economic Development of Cirebon City Pusparani, Indah Gilang; Kartono, Kartono; Hermawan, Kurnia Tri; Wibowo, Toni Ari
Celt: A Journal of Culture, English Language Teaching & Literature Vol 24, No 1: June 2024, Nationally Accredited
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/celt.v24i1.10238

This study aims to examine the participation level of stakeholders, identify the dominant stakeholders, and investigate the factors inhibiting stakeholders’ participation in the planning, implementation, and evaluation of creative economic development in Cirebon City. “Creative City” is politically and legally stipulated as the city vision in the regional mid-term development plan 2018-2023 of Cirebon City. As the creative economy is centered around the production, exchanges, and consumption of goods and services from human creativity, Cirebon City is, therefore, a significant case study to investigate how the local government implements participatory processes in developing a creative city.Using qualitative methods, data were collected through a semi-guided interview of 190 respondents from five stakeholders: academics, businesses, communities, government institutions, and media organizations. It was followed by a focus group discussion of 12 key respondents selected purposively from the five stakeholders. With primary and secondary data sources, qualitative data was analyzed through the process of data reduction, data display, and conclusion drawing/verification.This study concluded that stakeholders' participation in all stages of creative economic development in Cirebon was still minimal. The businesses in culinary subsectors as the most dominant stakeholders in the participation processes. The lack of socialization from the municipal government and the limited collaboration amongst the stakeholders were identified as the inhibiting factors of inclusive participation in creative city development. The government needs to accelerate creative economic development through multisectoral policies, including improvement of business knowledge and skills of the local business actors, goods and services’ quality upgrading and assurance, certification and legal assistance, as well as promotion and market expansion

Co-Authors Abdul Aziz Nasihuddin Adie, Panji Galih Kusumo Adisty, Saskia Agianti, Putri Okta Agung Hartoyo Agus Salim Ahmad Yani T Al Frostasya, Ghiska Aldyanto, Aldyanto Alfadillah, Dinni Ali Imron Amidi Amidi, Amidi Ananda, Razi Andana, Fery Andang Firmansyah Andi Saparuddin Nur Angela, Yuyun Annisa Annisa Antariksa, Kasih Ayu Dian Antariksa Anugrah, Siti Amelia Nur Apriani, Sindy Ariani, Dita Arief Agoestanto Arif Ramadhani, Arif Arifianto, Chandra Fitra Armita, Angella Asmayani Salimi Astuti, Widi Nur Awalurahman, Halim Wildan Azizah, Maharani Nuur Bonyah, Ebenezer Budiyanto Budiyanto Budiyono Budiyono Bunsu, Yuliana Curatman, Aang Darma, Jenshen Dewi Utari, Anak Agung Dewi, Nuriana Rahmani Diana, Deti Dwi Vidiastutik, Cici Dyah Adriantini Sintha Dewi Dyoty Auliya Vilda Ghasya Edy Hartono Effendy, Aidil Amin Elya Rohimi, Upit Emi Pujiastuti Endang Wahyuningrum Fardiana, Rina Faridi Faridi Fatah, Muhammad Hamdan Fatmadiwi, Anggi Fauzi , Shukor Sanim Mohd Fridayani, Fridayani Galih K , Pandji Geby Fauzia Anindita Genrawan Hoendarto Ghony, M. Djunaidi Gufron, Uup Gultom, Manorang Gusti, Rizka Pamuji Habibie, Zulqoidi R Hadi Wiyono Hardi Suyitno Hardjowikarto, Dharliana Haryanto, Budiman Setyo Hendarto, Alexander Ryan Hermawan, Kurnia Tri Hery Kresnadi Husda, Anggun Permata Husnani, Nurmi Ida Rosnidah Ilmansyah, Uray Imaniyati, Neni Indah Werdiningsih Indra Kharisma Raharjana Iqbal Kharisudin Irfan Daud, Muhammad Irfan Izudin, Muhammad Izudin, Muhammad Irfan Jannah, Inne Isnaeni Nurul Jimmy Iskandar, Riyadi Johan, Gio Mohamad Jumantara, Gusye Kadar Pamuji Kadar Pamuji Kadar Pamuji Karim, Akbar Faisal Kartono, Wardono Khonjogo, Muhammad Jagad Kristina Wijayanti Kurniawati, Septi Lativah, Evi Luthfiana Fajrin, Annisa Nur Magdalena Magdalena Maharani, Wulandari Malik Assidik , Ramadhan Marmawi R . Maskuri Maskuri Masrukan Masrukan Maulidya, Maulidya Mayuni, Irin Millah, Alimul Mochamad Sesar Dwisepta Muafiyah, Rofidatul Muhammad Faqih Mulyono Mulyono Munahefi, Detalia Noriza Murtiyoko, Heri Muskania, Ricka Tesi Muzayin, Akhmad Mu’afiyah, Rofidatul Nany Safrianty Nasihuddin, Abdul Azis Neva Sari Susanti Nio, Tan Hian Nofiantari, Putri Nugroho, Dhimas Dwi Nur'annisa, Maharani Salsabila Nurfahmi, Ilham Nurhadi, Ahmad Nurkhofifah, Nadya Patimah, Tiara Ayu Permata, Andika Pilipus, Abilo Juan Pranata, Rio Prasodjo, Bayu Pratiwi, Yogi Hendra Purnamasari, Anggun Pusparani, Indah Gilang Putri Aziziah Putri, Angelina Adinda Putriaji Hendikawati Rahayu, Suci Indah Rahmaini, Rahmaini Rahmawati, Dea Ratri Rahayu Rizka Amaliah, Rizka Rochmad - Safrianty, Nanny Saiful Ridlo Santika Lya Diah Pramesti Saputri, Septiani Sayudin, Sayudin Scolastika Mariani Seda, Savira S Semantri, Dimas Sembiring, Maximus Gorky Sepitri, Ninda Sholihah, Dzakiyyah Sianipar, Ricky Rivaldo Siregar, Nujuluddin Siti Halidjah Siti Kunarti Soesanto, Robert Harry Soewita, Samuel Sri Hartini Sri Hartini St. Budi Waluya Sudarso, Aden Prawiro Suhendar Suhendar, Suhendar Sukestiyarno Sukestiyarno Sumartinih, Anita Supriyanto Supriyanto Supriyanto Supriyanto Surahman, Arif Susanto Susanto Susintoi, Susintoi Suyadi Suyadi Suyatin Suyatin, Suyatin Syadza, Tiara Aulia Asy Tahmid Sabri Tarigas, Emelia Christine Tenang Haryanto Tendean, Sandi Tenggar Miftakhul Akbar Tobi Setiadi Toni Ari Wibowo Tony Darmanto Vilda Ghasya, Dyoty Aulia Wahyudi, Rudi Walid Walid, Walid Wangi, Putri Sekar Wardani Rahayu Wibowo, Sandi Nasrudin Wijayanti, Nina Yasmin, Rani Putri Yuliantinigsih, Aryuni Yumiati Zainuri Zainuri, Zainuri Zendrato, Desti Prestasi

Title

Found 101 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 101 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 101 Documents
Search