Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Trunojoyo Law Review Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas
Fajar, Moh. Ibnu
Universitas Trunojoyo Madura
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Regional Government Strategies to Preserve the Keris Industry in Sumenep Rahmadhani, Noviana Dwi; Fajar, Moh. Ibnu; Abdullah, Saiful
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 6, No 1 (2024): February
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v6i1.23289

Abstract

This research aims to analyze the importance of establishing regulations for the Aeng Tong-tong tourist village in Sumenep Regency, which are used to strive to develop and promote keris sectarian culture in Sumenep Regency. This research method is legal research using a sociological juridical approach, with observation and interview methods. The results of this research indicate that the keris as one of the world's non-material human heritage requires a re-emphasis on the values and role in society contained in the keris so that there are no misunderstandings in the placement of the keris. The conclusion of this research is the form of local government legal protection as an effort to preserve the keris industry in Sumenep Regency as a form of maintaining keris cultural crafts and also making Sumenep the city of Keris with the highest number of keris makers in Sumenep Regency. This form of legal protection is so that there are clear legal regulations.
Implikasi Penetapan Darurat Masa Covid-19 Sebagai Keadaan Force Majeure Pada Perjanjian Sektor Pariwisata Yogahastama, Riesta; Fajar, Moh. Ibnu
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.75 KB) | DOI: 10.17977/um019v5i2p398-409

Abstract

This study aimed to determine the implications of force majeure due to the Covid-19 pandemic on tourism sector agreements. This study used a sociological juridical approach. This research emphasized secondary sources of material, both field data, conditions in the field, and the form of regulations and legal theories. The results showed that the impact during the pandemic and the new normal was very significant. The factor that caused force majeure to take effect in the tourism sector in the Madura island region at the time of the Covid-19 epidemic was an excuse for not being able to fulfill obligations due to the disappearance of objects or destinations that are the subject of the agreement. The impact was arising from the imposition of force majeure on the tourism sector agreement in the Madura region during the Covid-19 pandemic, the tourism sector business actors canceled the agreement unilaterally by causing losses to the tourism sector business actors.
Implementasi Digitalisasi Desa melalui Sosialisasi Web Desa di Tlomar, Kabupaten Sampang Fajar, Moh. Ibnu; Qatrunnada, Nabila Rifdah; Makrufah, Auliya; Inayah, Nazatul
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Vol 2, No 2: 2025
Publisher : STAI Nurul Islam Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52620/jpmk.v2i2.133

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital mendorong penerapan digitalisasi desa sebagai upaya strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan digitalisasi melalui sosialisasi dan pembuatan web desa di Desa Tlomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Program kerja ini meliputi tahapan perizinan, survei kebutuhan, sosialisasi, pembuatan website, dan pelatihan perangkat desa. Website yang dikembangkan mencakup berbagai fitur seperti profil desa, agenda kegiatan, layanan publik, serta formulir pengaduan yang didukung dengan teknologi barcode. Hasil implementasi menunjukkan bahwa website Desa Tlomar mampu meningkatkan literasi digital masyarakat, mempermudah akses informasi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa. Inovasi ini menjadi langkah awal dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Desa Tlomar sebagai model digitalisasi desa yang berhasil.
EVALUASI KOMPREHANSIF MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DI DPRD KABUPATEN BANGKALAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INKLUSIF DAN AKUNTABEL Triana Wati; Moh Ibnu Fajar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2488

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme partisipasi publik di DPRD Bangklaan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan akuntabel. Menggunakan pendekatan empiris dengan data primer dari wawancara anggota DPRD serta data sekunder, studi ini menemukan bahwa DPRD Bangkalan memahami pentingnya partisipasi. Reses menjadi metode paling efektif untuk menyerap aspirasi yang kemudian diwujudkan dalam program, sementara Public Hearing fokus pada perumusan peraturan daerah meskipun jangkauannya terbatas. Namun identifikasi signifikan menunjukkan celah dalam inklusivitas dan akuntabilitas. Partisipasi kelompok petani masih rendah, terhambat oleh akses teknologi dan kurangnya informasi, berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang relevan. Ketiadaan mekanisme umpan balik yang transparan dan sistematis mengenai tindak lanjut aspirasi juga dapat mengikis kepercayaan publik. Sebagai Kesimpulan, DPRD Bangkalan perlu diversifikasi metode partisipasi yang lebih adaptif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta mengembangkan sistem umpan balik yang transparan dan akuntabel. Rekomendasi meliputi edukasi literasi digital, analisis tren aspirasi berkala, dan publikasi lapora tindak lanjut guna memperkuat akuntabilitas dan relevansi kebijakan.
ANALISIS YURIDIS KEKUATAN MENGIKAT AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK TANAH DI PENGADILAN Adinda Diva Silvi Zaila Putri; Devita Antikasari; Moh. Ibnu Fajar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/a525w655

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan mengikat secara yuridis dari akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak milik tanah di pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian yang efisien dari jalur litigasi yang prosesnya lama dan berbelit). Akta perdamaian, yang lahir dari kesepakatan para pihak di hadapan hakim sesuai Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (HIR), memiliki kedudukan hukum istimewa yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kekuatan mengikatnya bersumber dari tiga aspek utama: kekuatan mengikat mutlak (ne bis in idem) yang mencegah gugatan kembali untuk perkara yang sama, kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, dan kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung kepada Ketua Pengadilan. Dari perspektif Hukum Perdata, akta perdamaian memadukan kekuatan kontraktual dan yudisial, sehingga memberikan perlindungan hukum yang optimal. Sementara dari perspektif Hukum Agraria, akta perdamaian dapat dijadikan alas hak yang sah untuk melakukan perubahan data kepemilikan di Kantor Pertanahan, menjadikannya solusi efektif yang memberikan kepastian hukum dan efisiensi dalam mengatasi sengketa hak milik tanah
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENGARUH ALKOHOL YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN: ANALISIS PASAL 311 AYAT (5) JO. PASAL 106 AYAT (1) UU NOMOR 22 TAHUN 2009 Novi Tri Ulfatul Fajriah; Raiyan Faitul Abbror; Moh. Ibnu Fajar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5jxrmg73

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol yang mengakibatkan matinya orang lain serta mengkaji penerapan sanksi pidana dalam Pasal 311 ayat (5) jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 terkait aspek keadilan dan efek jera. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pengemudi yang mengemudi dalam pengaruh alkohol dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip actio libera in causa dengan bentuk kesalahan culpa lata. Meskipun ketentuan hukum memberikan ancaman maksimal 12 tahun penjara, penerapan sanksi di pengadilan menunjukkan disparitas signifikan dengan putusan yang jauh lebih ringan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan bagi korban dan efektivitas efek jera. Penelitian menyarankan perlunya pedoman pemidanaan yang jelas, penguatan pembuktian, konsistensi penegakan hukum, dan upaya pencegahan non-hukum untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana.
Co-Authors Abdullah, Saiful Adinda Diva Silvi Zaila Putri Devita Antikasari Inayah, Nazatul Makrufah, Auliya Novi Tri Ulfatul Fajriah Qatrunnada, Nabila Rifdah Rahmadhani, Noviana Dwi Raiyan Faitul Abbror Triana Wati Yogahastama, Riesta