Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.496
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Golden Ratio of Data in Summary DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak
Larissa, Dea
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR’IAH Mursyid, Saadillah; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Bulukumba dalam meningkatkan pertisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah, dengan permasalahan diantaranya 1) bagaimana peran KPU Bulumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula 2) Kendala yang dihadapi dan 3) pandangan siyasah syar’iyyah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi dengan pelbagai platform media sosial seperti facebook, instragram, twitter yang memang banyak digunakan oleh pemilih pemula. Selain karena penyebaran Covid-19, kendala lain yang dihadapi oleh KPU adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata kesemua desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga sosialisasi daring juga tidak akan maksimal, belum lagi ketertarikan pemilih pemula terhadap politik yang memang masih rendah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah hal yang dianjurkan, sebab keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud apabila diorganisir dengan baik oleh suatu pemerintahan yang sah, pemlihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih pemimpin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Kata Kunci: Pemilih Pemula; Peran KPU; Pilkada
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP UPAYA PEMULIHAN AKIBAT BENCANA ALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH B., Rahmawati; Larissa, Dea; Hisbullah, Hisbullah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The natural disaster that occurred in Buakkang Village, Bungayya District, Gowa Regency in 2019 affected the damage to residents' homes and various village infrastructures. This study aims to describe the role of village governments in overcoming and restoring their territories after natural disasters. This type of research is qualitative research with a juridical and normative approach to syar'i. As the spearhead of the government, the Buakkang Village Government has carried out emergency technical measures in an effort to recover after a natural disaster, such as collecting data on the impact of damage, opening access to isolated roads through mutual aid actions and distributing assistance to affected residents. The limited recovery budget, caused the village government to classify the beneficiaries based on the level of economic ability of the residents. The responsiveness of the village government in the event of a natural disaster is the application of one of the principles of al Maqasih al Syariah, which is an effort to save the human soul (hifdz nasf).
POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILUKADA KOTA MAKASSAR TELAAH HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL Paradigma, Sopyar; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat ditingkat daerah untuk memilih pemimpin. Salah satu problem mendasar dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah maraknya praktik-praktik politik transaksional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik politik transaksional serta peran Badan Pengawas Pemilu. Penelitian merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa sedikitnya terdapat 4 laporan praktik politik transaksional selama Pemilukada Kota Makassar. Faktor yang memengaruhi diantaranya tingkat pendidikan, ekonomi, dan kebiasaan. Badan Pengawas Pemilu berperan dalam melakukan berbagai upaya pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik politik transaksional, dengan melibatkan pelbagai pihak seperti pemilih, organisasi kemasyarakatan, peserta Pemilukada dan dalam proses penegakan hukumnya melibatkan Sentra Gakkumdu. Dalam hukum Islam, politik transaksional dapat dikategorikan sebagai risywah atau suap-menyuap dengan status hukumnya adalah haram. Sementara dalam hukum positif, politik transaksional merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana.Kata Kunci: Demokrasi; Pemilukada; Politik Transaksional
HAK BURUH UMKM PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN PINRANG Amin, Astrid Amanda Putri; Hasan, Hamzah; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of female workers in the MSME industry is a form of empowering women in the world of work but does not rule out the possibility of discrimination in the work environment. This study aims to determine the implementation of women's MSME labor rights based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in Pinrang Regency. The type of research conducted is field qualitative research with juridical approaches. The results of the study show that female MSME workers in Pinrang Regency have obtained their rights in accordance with statutory provisions, and the government has monitored every business actor, to minimize the gap between women workers.
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SOPPENG Fitrah, A. Nurhafidhah; Sultan, Lomba; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal aid is a constitutional right of every citizen to guaranteed legal protection and guaranteed equality before the law. This study aims to find out how the application of local regulations regarding the provision of legal aid to the poor in Soppeng Regency. This research is a qualitative field research, with a normative juridical approach. The results of the research show that the provision of legal aid for the poor through Regional Regulation No. 1 of 2017 is a manifestation of the commitment of the local government of Soppeng Regency to providing protection, guarantees of human rights, and access to justice for underprivileged people in the justice system. In addition, legal aid for People Cannot Afford It the answer to equality before the law which needs to be regulated in laws and derivative regulations. With the existence of legal aid regulations, equality before the law and access to justice for the community can be realized.
BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN JENEPONTO Syam, Syamsul Marlin; Rahmiati, Rahmiati; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The performance of the State Civil Apparatus has always been a hot topic and is often considered to ignore work culture. This study aims to analyze the work culture of the State Civil Apparatus in Jeneponto Regency, especially in the Population and Civil Registration Office. The type of research used is qualitative research (field research), data sources in the form of primary and secondary data obtained through observation, interviews, documentation and literature studies, in answering these problems, the author uses a syar'i normative approach and an empirical juridical approach. The results showed that work culture in local government agencies is a key instrument in improving the quality of public services. The work culture of the State Civil Apparatus of the Jeneponto Regency Population and Civil Registration Office is strongly influenced by several variables, including leadership behavior, employee selection, organizational culture, learning process and work motivation. Work culture is time to become a system of values, perceptions, behaviors and beliefs held by each State Civil Apparatus to achieve the goals of government organization.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI KONSUMEN E-COMMERCE DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH SYAR'IYAH Adriani, Dwi; Maloko, Thahir; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-Commerce is currently an electronic trading that is growing very fast. It is possible that crimes can also be committed by irresponsible individuals regarding consumer privacy data. The purpose of this study, to determine the form of legal protection of consumer privacy in e-commerce according to positive law. Knowing the siyasah syar’iyah probisions on consumer privacy in e-commerce. This research is a qualitative research using syariah normative theological approach and juridical approach. Sources of data used are primary data and secondary data. And the data collection method used by the researcher is the document technique (library study). Based on the results in this study, the ITE law and other positive laws and regulations that have provided clarity and protection to consumer privacy have regulated electronic trading regulations so that consumers no langer feel worried about privacy data held in transactions. Electronic commerce according to the siyasah syar’iyah provisions may be carried out as long as it does not conflict with Islamic law. Because according to siyasah syar’iyah, the government has the power to determine everything as long as it is in accordance with Islamic law, including the law on consumer privacy protection. So the two laws, both positive law and siyasah syar’iyah, have provided legal protection for consumer privacy in e-commerce transactions.
REALISASI PERDA NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Mundzir, Ibnu; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the realization of PERDA No. 1 of 2014 concerning the Regional Medium-Term Development Plan of Polewali Mandar Regency with a siyasa syar'iyyah perspective. This research is a field research with a juridical and syar'i approach. The regional medium-term development program in Polewali Mandar Regency from 2014 to 2019 has been carried out in accordance with the mandate of PERDA No. 1 of 2014 concerning the RPJMD for Polewali Mandar district. Although the implementation of this five-year development has been carried out, in some developments there are still many things that need to be reviewed, because there are still developments that are not in accordance with the wishes and needs of the community and the development that has been carried out touches the main parts of people's lives that have not been realized evenly in all areas. region.
TINJAUAN DUE PROCES OF LAW ATAS TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI MASYARAKAT PAPUA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Reynaldi, Muh; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law enforcement in Papua is not running in accordance with the values of legal philosophy, and the struggle of the Papuan people for justice is still not over. The many cases of law enforcement officers using violence and cruelty against the Papuan people show a tendency towards prejudice in the field of law enforcement. This study seeks to determine the actions of law enforcement officials against the Papuan people in accordance with the principle of due process of law and the perspective of siyasah syar'iyyah towards law enforcement officials for discrimination against the Papuan people through the use of library research, with a normative syar'i and normative juridical approach. The results of this study indicate that the actions of law enforcement against the Papuan people often spark controversy because they are considered to violate the principles of due process of law in several cases handled without following established protocols. The importance of upholding the ideals of justice and equality and the protection of human rights is emphasized in siyasah shar'iyyah. To uphold the dignity of the rule of law, the government and law enforcement agencies must take a firm stance against prejudice against Papuans and must also improve the standard of legal education provided to law enforcement officials.
Co-Authors Adriani, Dwi Amin, Astrid Amanda Putri Andi Tenripadang, Andi Anton, Nurfadillah Atifah, Nurul Rezky B., Rahmawati Bahraeni, Bahraeni Fajriana, Andi Nurul Fitrah, A. Nurhafidhah Hamzah Hasan, Hamzah Hardianti, Sitti Hasbi, Hasnan Hisbullah Hisbullah laman, ilham Lomba Sultan Maloko, Thahir Mundzir, Ibnu Mursyid, Saadillah Nisrina Arifin, Sitti Ma’rifah Ondeng, Syarifuddin Paradigma, Sopyar Rahman, Ananda Fathur Rahmiati Rahmiati Reynaldi, Muh RUSTAM, SUCI CAHYANI Syam, Syamsul Marlin Syamsul Alam, Syamsul Usman Usman