Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.432
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Justisia Ekonomika Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat PROFICIO: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Midang
Darodjat, Rafan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pendampingan UMKM melalui Pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Sumedang Yuanitasari, Deviana; Darodjat, Rafan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6135

Abstract

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di Sumedang, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Terdapat 8 RW di Desa Rancakalong, Sumedang. Walau memiliki nama yang sama dengan nama kecamatannya, namun wilayah Desa Rancakalong, Sumedang tidak mencakup pusat pemerintahan Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Karena lokasinya berada di sebelah barat daya pusat kecamatan dengan jarak sekitar dua kilometer. Metode yang digunakan di dalam PKM ini untuk dapat memberikan pendampingan administrasi kepada pelaku UMKM mengenai pendaftaran NIB di Rancakalong, Sumedang. Dengan tahapan Tahap Persiapan awal, Tahap Pelaksanaan, Tahap Evaluasi dan Laporan Akhir dan Persentasi. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan administrasi, meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam memenuhi NIB, serta membantu memperluas pasar mereka melalui kepatuhan terhadap regulasi. Pelaku UMKM yang awalnya kesulitan dalam proses pengurusan administrasi NIB menjadi terbantu dengan adanya pendampingan ini, yang pada akhirnya meningkatkan peluang pasar dan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TIDAK BERJENJANG DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PELINDUNGAN KONSUMEN Suwandono, Agus; Harrieti, Nun; Darodjat, Rafan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.694

Abstract

The consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency is a non-tiered system for resolving consumer disputes. The purpose of this study is to determine and analyze the non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency, as well as its implications for consumer protection in consumer dispute resolution within the framework of consumer protection law. This research is a normative juridical study with descriptive analytical specifications. The results indicate that the non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency is based on an agreement between consumers and business actors. The non-tiered consumer dispute resolution mechanism at the Consumer Dispute Settlement Agency can cause uncertainty and a lack of legal protection for consumers in cases where no agreement can be reached on the form and amount of compensation in consumer dispute resolution through conciliation or mediation. Consumer dispute resolution through conciliation and mediation is highly dependent on consumer empowerment, awareness among business actors, and the good faith of the parties. Therefore, in order to provide opportunities for consumer dispute resolution at the Consumer Dispute Settlement Agency in stages, if the parties fail to reach an agreement, the dispute can be resolved through arbitration.
Penerapan Strategi Konsumen Sentris dalam Perekonomian terhadap Kesejahteraan Konsumen Yusuf, Satria Bagus; Karen Rehulina Ananda Ariawan, Ni Kadek; Darodjat, Rafan
Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) Vol 5, No 4 (2025): Abdira, Oktober
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdira.v5i4.965

Abstract

Consumers are regarded as kings, playing a pivotal role in the advancement of any business; without consumers, producers would be unable to generate profit. The world economy has developed and undergone many changes. There has been a paradigm shift from a product-centric approach to a consumer-centric one, aligning with the notion that “the consumer is king,” wherein business actors adopt approaches that prioritize consumers by addressing their needs and welfare—key determinants of business success. The consumer-centric strategy embodies the principles enshrined in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This study aims to explain the impact of implementing a consumer-centric strategy within the economy on business actors in Cileunyi Kulon through Community Service (Pengabdian Pada Masyarakat, PPM) activities. The service method employed involved initial legal research, followed by Participatory Action Research (PAR), engaging local entrepreneurs in active participation. The research team then optimized outcomes through mentoring activities. This PPM initiative resulted in a significant improvement in business actors’ understanding of consumer-centric strategies and their implications for consumer welfare.
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Penyalahguna Darodjat, Rafan; Suwandono, Agus; Ali Utama, Feriza
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3189

Abstract

Indonesia pernah mengalami fase darurat narkotika dikarenakan masuknya berbagai macam jenis zat dari luar negeri yang memiliki pengaruh psikoaktif dan menyebabkan kecanduan. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1980 – 2010, ketika heroin mulai dikenal kalangan luas dengan penggunaan melalui jarum suntik, banyak menyebabkan kematian, terjangkit HIV/AIDS, hepatitis, dan efek buruk lainnya bagi generasi muda. Meskipun pada dekade tersebut Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, akan tetapi lebih mengedepankan efek jera dan kriminalisasi bagi pengguna. Sehingga perlu upaya yang lebih efektif dengan pencegahan secara masif serta penguatan di semua elemen masyarakat dan rehabilitasi bagi pengguna. Law enforcement sebagai pemutus mata rantai, sehingga prevalensi pengguna narkotika dapat terus ditekan. Program Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakat dan institusi pemerintah sehingga mampu secara mandiri menanggapi ancaman narkotika dengan upaya antisipasi, adaptasi, dan mitigasi dengan posisi Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai penggerak untuk berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Hasil dari pengabdian ini adalah pemberdayaan 30 (tiga puluh) instansi pemerintah, sekolah, dan BUMN untuk membuat kebijakan yang memberikan pengetahuan akan bahaya narkoba, menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk gaya hidup yang sehat, dan memitigasi apabila di instansinya ada yang kecanduan narkotika untuk mengikuti Program Rehabilitasi BNN. Program Kotan juga memiliki kemampuan me-mitigasi apabila terjadi penyalahgunaan masyarakat harus memiliki mindset bagi pemakai untuk di rehabilitasi dan yang terlibat pengedarannya untuk di proses hukum sebagai efek jera.
SPECIAL CRIMINAL LAW AGAINST SHARIA ECONOMIC CRIMES Darodjat, Rafan; Suwandono, Agus
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i2.24012

Abstract

The growth of the Islamic economy is reflected in the business lines of the financial sector, halal industry, investment, and Islamic social finance (zakat, waqf, infaq, and sadaqah). Public trust to carry out Islamic economic activities arises because of the Islamic principles upheld and the security of its management. However, Islamic economics has its own appeal because it is labeled according to religious teachings and is not profit-oriented. The state as an organ of power must be able to be present to supervise and carry out coercion if there is a criminal offense. Criminal offenses in Islamic Law are in the realm of Fiqh Jinayah, which regulates the punishment for a crime. The imposition of sanctions in Islam is indeed severe, but the more highlighted preventive efforts. Specific criminal law research on sharia economic crimes with normative juridical types, normative legal research is presented in a description for a comprehensive picture so that it has a major impact on Islamic economics. The results of this study obtained an overview that the impact of the existence of criminal specialization for those who commit crimes against sharia economic activities can give confidence to the public to use Islamic financial services and Islamic social social institutions that channel donor assets. The verdict on sharia economic crimes must be carried out by professionals who understand fiqh and sharia principles, the evidence must be materially clear to fulfill a sense of justice. The punishment given to those who misuse it must be more severe as a preventive effort.
MODEL PERJANJIAN MEDIASI PADA SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN KEKUATAN MENGIKAT AKTA Darodjat, Rafan; Maulana, Mursal
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v9i1.11685

Abstract

Persoalan sengketa jasa keuangan apabila diselesaikan secara litigasi membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, dan tentunya menambah beban bagi institusi peradilan karena banyak sengketa lain yang menjadi tanggung jawabnya. Maka penyelesaian mediasi menjadi opsi yang dapat diandalkan, akan tetapi permasalahan muncul karena Perjanjian Mediasi sebagai bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan, dalam praktiknya memiliki kekuatan mengikat yang berbeda-beda sesuai dengan proses akta yang digunakan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah data-data primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait mediasi sengketa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan konsumen, prinsip-prinsip hukum, doktrin dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian ini berdampak terhadap efisiensi lembaga mediasi, mediator, dan pihak-pihak yang melakukan mediasi dengan hasil tepat terhindar dari pemborosan energi apabila ada pihak yang melakukan gugatan kembali, Model Perjanjian Mediasi berdasarkan kekuatan mengikat akta, yaitu: Acte Van Dading, mediasi di LAPS-SJK tembusan ke OJK / LAPS-SK tembusan ke BI, Akta Notaris, dan sukarela.
Legal Politics of the Existence of Customary Courts in Civil Procedure Law Kusmayanti, Hazar; Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah; Kania, Dede; Darodjat, Rafan
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol. 13 No. 1 (2024)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v13i1.23079

Abstract

Along with the development of increasingly modern globalization, the authority and existence of customary institutions for dispute resolution began to be questioned, especially now that some people tend to resolve their disputes through formal institutions such as state courts and the police. This article examines the legal politics of the existence of customary courts in civil procedure law. The research approach is normative juridic and is analyzed through qualitative juridic, which studies data based on legal aspects. The study's findings indicate that legal discrepancies regarding customary justice in the law of civil events remain. However, there is a history of cooperation between the state and the village courts as regulated in Article 86 letter A, article 103, paragraphs (2) and (3). article 120 letter a and article 135 letter a HIR (KUH Perdata Hindia Belanda). Since the entry into force of Emergency Law No. 1 of 1951, these articles have been abrogated, except for Article 135 letter a HIR. The practical implications of the political study of customary law include adopting a common law recognizing the right to justice for indigenous peoples in Indonesia. 
Co-Authors Aam Suryamah Agus Suwandono Ali Utama, Feriza Chairunnisa, Madiha Dzakiyyah Dede Kania Deviana Yuanitasari Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Karen Rehulina Ananda Ariawan, Ni Kadek Maulana Irfan, Maulana Maulana, Mursal Mursal Maulana Nun Harrieti, Nun Yusuf, Satria Bagus