Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum Progresif Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Journal of Indonesian Legal Studies Jurnal Jatiswara Indonesian Journal of Criminal Law MAGISTRA Law Review Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Bacarita Law Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum
Akhmad Khalimy
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah Sari, Novita Alina; Khalimy, Akhmad; Busthomi, Achmad Otong
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i1.10055

Abstract

Pasangan yang menikah biasanya tinggal dalam satu rumah. Namun, saat ini banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Karena waktu yang terbatas untuk bertemu dan komunikasi yang tidak lancar, pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri long distance marriage. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, faktor yang menjadi penyebab mereka menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Kedua, Potensi konflik pernikahan jarak jauh di Desa sarabau di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, overthinking, dan kesalahpahaman. Ketiga, Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dii desa sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa. Kata Kunci : Pernikahan jarak jauh, Potensi konflik, Maqashid Syariah
Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS di kabupaten Cirebon Mubarokah, Ni’mah; Khalimy, Akhmad; Firdaus, Yosep Muhammad; Hadi, Henrizal
JATISWARA Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i1.1175

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah dalam menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan penyebaran HIV/AIDS, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam penanggulangan HIV/AIDS di tingkat lokal, di tengah berbagai hambatan sosial dan anggaran yang terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yurisprudensi dengan metode kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, tenaga medis, aktivis kesehatan, serta studi dokumen yang mencakup peraturan daerah dan kebijakan pemerintah setempat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Dinas Kesehatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, seperti edukasi, pemeriksaan rutin, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah stigma sosial yang masih kuat terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya, serta perluasan anggaran untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi ODHA.
BENTURAN ANTARA PENYALAHGUNAAN DONASI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KASUS AGUS SALIM DAN PRATIWI NOVIYANTHI) Laela, Nyai Badrul; Sholihah, Syaima Nabilah; Khalimy, Akhmad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 13 No 1 (2025): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v13i1.1424

Abstract

This article explores two major legal issues: alleged embezzlement and defamation in the context of public fundraising. The case centers on Agus Salim, an acid attack survivor, accused of misappropriating IDR 1.5 billion in donations meant for his treatment. If proven, the misuse may constitute embezzlement under Article 372 of the Indonesian Penal Code. Agus denies the charges, stating the funds were unused due to BPJS coverage. The second issue involves a defamation complaint against Pratiwi Noviyanthi, who publicly questioned the fund’s use. Agus filed a police report under Articles 310 and 311 KUHP. This study highlights the legal complexities of managing public donations and the importance of balancing transparency, accountability, and the protection of personal reputation in the digital era.
The Revitalizing Indonesia's Religious Courts System: The Modernization Impacts and Potentials of E-Court Dian Latifiani; Nur Arif Nugraha; Anis Widyawati; Akhmad Khalimy; Muhammad Iqbal Baiquni; Asmarani Ramli; Pratama Herry Herlambang
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v40i1.32279

Abstract

The electronic court (E-Court) system implemented in this study utilizes online technology to facilitate the legal process. This system is based on the principles of fast, simple, and low-cost, and it is designed to address the challenges of traditional court procedures. The objective of this research is to evaluate the effectiveness of E-Court implementation in the Kendal and Semarang Religious Courts in accordance with the Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, No. 3 of 2022 and No. 7 of 2022 as well as the Directorate General of Religious Courts Agency No 5374/DJA/HM.01/X/2019, in achieving the principles of fast, simple, and low-cost. This study employs a juridical-empirical approach, using data gathered through interviews, observations, and literature review. The findings indicate that the online justice system, implemented with the aim of expediting the legal process, has been well received by the community, and has proven to be highly efficient in the Kendal and Semarang Religious Courts. Overall, this research highlights the importance of E-Court implementation in delivering fast, simple, and low-cost for the community, while acknowledging the need for continued efforts to enhance the system's accessibility and inclusivity.
MAKNA ATURAN PERALIHAN SEBAGAI POLITIK HUKUM RUU KUHP (TRANSFORMASI DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL) Khalimy, Akhmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 8, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.662 KB) | DOI: 10.14710/jhp.8.2.121-136

Abstract

Pengesahan RUU KUHP yang hampir terjadi di akhir tahun 2019 akhirnya harus terhenti. Cita-cita besar untuk melakukan Transformasi dari hukum kolonial yang bersifat imperialistik dan out of date menuju hukum nasional yang lebih modern dan Pancasilais terus tertunda hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Aturan peralihan dalam UUD 1945 cukup signifikan sebagai hukum politik RUU KUHP. Makna penting tersebut adalah pemahaman tentang aturan peralihan dalam undang-undang Dasar 1945, sebagai alat transformasi dari hukum kolonial menuju hukum nasional dengan cara mengesahkan RUU KUHP. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian dan pendekatan deduktif dalam analisis data. Dengan menggunakan dasar aturan peralihan terlihat bahwa KUHP belanda merupakan aturan yang penggunaannya terbatas waktu, tidak kekal hanya transisi, didesain untuk suatu waktu tertentu dan bukan untuk permanen. Dengan demikian Pengesahan RUU KUHP menjadi sangat urgen sebagai realisasi aturan peralihan.
Family Communication and Coping Strategies on Soldier Children’s Independence: A Maqasid Al-Shariah Perspective Hartatiah Hartatiah; Akhmad Khalimy; Muh. Isra Bil Ali
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM) Vol. 10 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i2.23381

Abstract

The dynamics of military families, characterized by high mobility and father absence due to operational duties, pose unique challenges to child development. This study aims to analyze the influence of family communication and coping strategies on the independence of soldiers’ children, viewed through the lens of Maqāṣid al-Sharī’ah. Using a mixed-method explanatory sequential design, quantitative data were collected from 200 respondents in the Kodam III/Siliwangi battalion, followed by in-depth interviews with selected informants. The results indicate that family communication and coping strategies significantly influence children’s independence, explaining 75.5% of the variance. The study theoretically contributes to Islamic Family Law by reframing psychological resilience as a spiritual necessity: effective communication is hifz al-nafs (preservation of the soul). At the same time, adaptive coping strategies manifest as hifz al-din (preservation of religion) and hifz al-nasl (preservation of progeny). Practically, these findings urge military institutions to integrate spirituality-based counseling into family support programs.
Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Melalui Mediasi di Luar Pengadilan (Studi Kasus Trafalgar Law Office) Irfan Irfan; Akhmad Khalimy; Ahmad Rofi’i
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2606

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga di Trafalgar Law Office, Cirebon. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 mencatat tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan sebesar 28,65%, namun data mengenai efektivitas mediasi di luar pengadilan belum tersedia secara sistematis. Urgensi penelitian ini didasarkan pada belum adanya regulasi komprehensif yang mengatur mediasi di luar pengadilan, serta potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak yang memilih jalur ini. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua kasus mediasi (sengketa pinjaman pranikah dan sengketa waris) serta melakukan wawancara mendalam dengan tiga advokat dan satu paralegal di Trafalgar Law Office. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi di Trafalgar Law Office belum sepenuhnya memenuhi standar profesional karena: (1) mediator tidak memiliki sertifikasi resmi dari MA atau lembaga terakreditasi; (2) terdapat inkonsistensi penamaan dokumen hasil mediasi ("Perjanjian Perdamaian" vs "Kesepakatan Bersama") yang tidak mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016; (3) kesepakatan tidak didaftarkan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi tiga faktor penyebab ketidakpastian hukum: inkonsistensi regulasi antara UU No. 30 Tahun 1999 (wajib daftar) dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 (opsional), ketiadaan standar sertifikasi mediator di luar pengadilan, dan tidak adanya kewajiban penguatan akta perdamaian. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan hanya bersifat perjanjian biasa (akta di bawah tangan) tanpa kekuatan eksekutorial (Pasal 1874 KUH Perdata).
Co-Authors Abdul Muizz Wadud Achmad Otong Busthomi Agung Rizky Permana Ahmad Rofi’i Anis Widyawati Apriyanti, Afia Asmarani Ramli Avissa, Avrilia Aurelia Bil Ali, Muh. Isra Dian Latifiani Dianah, Dianah Dzikirullah, Muhammad Fatikasari, Indi Firdaus, Yosep Muhammad Hadi, Henrizal Hartatiah Hartatiah Hartatiah, Hartatiah Iim Imroatus Sholihah Hamid Irfan Irfan Kuswanto, Irfan Laela, Nyai Badrul Mubarokah, Ni’mah Muh. Abdul Rafi Muh. Isra Bil Ali Muhammad Iqbal Baiquni Nur Arif Nugraha Oktaviani, Vivih Pratama Herry Herlambang Rini Triastuti, Rini Ro'fah Setyowati Saputra, Muhammad Ikhwanu Sari, Novita Alina Sholihah Hamid, Iim Imroatus Sholihah, Syaima Nabilah Soliha, Soliha Subakhti, Hasanudin Suryadi Suryadi Syahruddin Syahruddin Wiyanti, Meutya Eka Yusriyadi Yusriyadi Zauhair, Muhammad