Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.026
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Politic and Government Studies
Sardini, Nur Hidayat -
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
NETRALITAS BIROKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 Saputra, Azhes Melodi; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi memainkan peran vital sebagai jantung negara, sehingga profesionalisme dan netralitas birokrasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas demokrasi. Penelitian ini berfokus pada fenomena ketidaknetralan birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tahun 2018, dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan wawancara dan dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang signifikan di tingkat kabupaten/kota, sementara di tingkat provinsi pelanggaran serupa tidak ditemukan. Perbedaan ini disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang tegas, serta transparansi pelaporan di tingkat provinsi. Faktor penyebab utama ketidaknetralan di tingkat kabupaten/kota meliputi tekanan politik lokal, ambisi individu, pengaruh kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta regulasi yang kurang tegas. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan netralitas ASN, khususnya di tingkat kabupaten/kota dengan memperkuat penerapan sistem merit, meningkatkan transparansi, dan memastikan regulasi yang jelas serta tegas. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus akademik tentang relasi antara birokrasi dan politik dalam konteks demokrasi lokal, dengan menegaskan pentingnya netralitas sebagai pilar utama birokrasi yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan ini menegaskan bahwa birokrasi yang tidak netral tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem birokrasi dan mencegah pelanggaran netralitas ASN dalam konteks Pilgub Jawa Barat 2018, yaitu Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, Peninjauan Ulang Peran Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Penguatan Penerapan Sistem Merit, Implementasi Sistem Reward and Punishment yang Adil dan Transparan, Penguatan Peran KASN dalam Pengawasan Netralitas ASN, Sosialisasi dan Edukasi terkait Netralitas ASN
KEMELUT PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 (STUDI SENGKETA HASIL PILKADA KOTA TEGAL TAHUN 2018) Suci, Annisa Rahma; Sardini, nur hidayat -; -, fitriyah -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji kemelut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tegal tahun 2018 yang menimbulkan sengketa hasil pemilihan antara pasangan calon Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum dan pasangan terpilih, Dedy Yon Supriyono dan Muhammad Jumadi. Konflik ini dipicu oleh selisih suara yang sangat tipis, yaitu 0,23%, serta dugaan pelanggaran administratif, praktik politik uang, hingga rehabilitasi Ketua KPU Kota Tegal tahun 2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan yang melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan konflik dipengaruhi oleh kelemahan pengawasan penyelenggaraan Pilkada karena masih bersifat ad hoc, inkonsistensi kinerja KPPS selaku administrator utama Pemilu, serta ketidakmampuan mengelola bukti dari Pihak Pemohon. Kelemahan ini yang mengakibatkan Pemohon menganggap penyelenggaraan Pilkada Kota Tegal tahun 2018 dilaksanakan secara „asal-asalan‟. Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum menolak gugatan karena ketidakjelasan isi permohonan (obscuur libel). Penerapan Sistem Keadilan Pemilu secara profesional dan transparan diperlukan untuk mencegah sengketa serupa di masa depan. Langkah strategis edukasi pemilih yang inklusif, pengawasan partisipatif, dan penguatan integritas kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi secara substantif
Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Presiden (PILPRES) Tahun 2024 di Desa Widodaren Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Palupi, Ivodia -; -, fitriyah -; Sardini, nur hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Money politics is a phenomenon that often occurs in the context of general elections, including in the 2024 Presidential Election (Pilpres). In this research, the author examines the practice of money politics carried out by the presidential candidate success team in Widodaren Village, Petarukan District, Pemalang Regency. This research aims to understand how these practices influence people's choices and local political dynamics. The practice of money politics is carried out with various strategies aimed at: attract attention and support from voters. Successful teams seek to influence voter decisions through various means, including giving money, goods, or attractive promises. This research also highlights the factors that influence the occurrence of money politics, as well as the actors involved in this practice.Through a qualitative approach, the author collects data from various sources, including interviews with voters, direct observation, and document analysis. The data obtained was then analyzed to provide a comprehensive picture of the practice of money politics in the region. It is hoped that this research can contribute to understanding the impact of money politics in general elections. The research results show that money politics has a significant influence on people's choices in Widodaren Village. People tend to vote for candidates who provide rewards, even though they realize that this practice is unethical. These findings emphasize the need for efforts to increase public awareness about the negative impact of money politics and the importance of integrity in the general election process
Co-Authors -, Fitriyah - -, Supratiwi - -, Wijayanto - Adnan, Muhammad - Ahmalia, Aida Fitris Alfina, Regita Dinda Ameilia, Alifia Putri Anggoro, Ardika Septyo Annora, Salsabila Anya astuti, puji - Atmaja, Bagas Kusuma Dewi, Rahma Kusuma Dzunuwanus Ghulam Manar Eka Saputra, Muhammad Reynaldi Hayuningtyas, Anggita Sekar Kharismaningtias, Indah Dwi - Laila Kholid Alfirdaus Martini, Rina - Nunik Retno Herawati Nuriya, Wanda Achlis Palupi, Ivodia - Pandia, Mutia Pebi Pramana, Ardine - Putri Utami, Kharisma Kusuma Rifa, Masyita Ainin Rumapea, Apri Ella Saputra, Azhes Melodi Suci, Annisa Rahma Sukma, Aji - Syaiana, Fitri Nur Utami, Adika Sri