Sardini, Nur Hidayat -
Unknown Affiliation

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (STUDI KOMPARASI DI KECAMATAN WANGON DAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS) Kharismaningtias, Indah Dwi -; Sardini, Nur Hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The low level of participation of disability groups is an issue that needs attention considering that disabled voters are an inseparable segment of the election. The phenomenon of participation gaps that occurred in Wangon and Rawalo Districts, Banyumas Regency in the 2019 election became the starting point for the departure of research that needs to be carried out. Rawalo sub-district as the area with the lowest participation of disabled voters only reached a participation rate of 20.37%, while Wangon sub-district as the region with the highest participation managed to contribute 82.24% participation. This study was conducted to compare the reasons why voters with disabilities in both regions participated or did not participate in the election along with the factors that influenced the high and low participation. Qualitative methods with descriptive-comparative research types are used to explore phenomena more deeply through data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The results of this study show that the high and low turnout in Wangon and Rawalo sub-districts is influenced by internal factors coming from the voter and external factors coming from the election organizer and the surrounding environment. Some of the problems that hinder disability involvement include suboptimal socialization intensity, lack of provision of electoral facilities and infrastructure, and lack of support and assistance from family. The factors that make it easier for people with disabilities to participate include the location of polling stations that are easy to reach and the provision of ball pick-up services on polling day. From this study, it was also found that aspects of political awareness and mentoring were the factors that most influenced the difference in participation rates in the two regions
Implementasi Kebijakan Dan Sinergi Stakeholders Dalam Pengembangan Kabupaten Tegal Layak Anak Hayuningtyas, Anggita Sekar; Alfirdaus, Laila Kholid; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Tegal selama lima (5) tahun terakhir mengalami kondisi stagnan. Kondisi tersebut mengantarkan Kabupaten Tegal menyandang predikat Pratama (predikat paling rendah) dalam pelaksanaan KLA. Keberadaan Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB dirasa belum cukup mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kehidupan anak di Kabupaten Tegal. Artinya tidak ada keseriusan peran yang dilakukan Pemkab Tegal melalui dinas terkait untuk melaksanakan kebijakan KLA yang sesuai dengan kaidahnya. Permasalahan tersebut yang mendorong ide dalam penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal melalui peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kab. Tegal. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Melalui wawancara dan observasi, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan KLA di Kabupaten Tegal memang telah direncanakan dengan baik melalui RPJMD. Pemkab Tegal melalui DP3AP2KB berkomitmen untuk melaksanakan KLA sepenuhnya. Namun proses implementasi tidak berlangsung dengan baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak siapnya SDM Pemkab Tegal untuk memahami KLA sehingga menyebabkan minimnya kesadaran dan konsistensi untuk melaksanakan KLA yang menyeluruh di Kab. Tegal. Hal tersebut juga berdampak pada minimnya peran masyarakat terhadap implementasi KLA di Kab. Tegal
KONFLIK SEKTARIANISME DAN DOMINASI MASYARAKAT (Studi Kasus: Penolakan Pembangunan Masjid di Desa Kalikangkung, Kabupaten Tegal Tahun 2022) Pramana, Ardine -; Sardini, Nur Hidayat -; Adnan, Muhammad -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia and many other developing countries make multiculturalism both a wealth and a threat. This depends on how the government manages existing multiculturalism. Multiculturalism led to the emergence of various social groups, oneof which was a social group with a religious background. The existence of social groups causes the emergence of social conflicts in the community. Such conflicts can be sectarianism or intrareligious conflicts. This study was conducted to determine the sectarianism conflict that occurred in Kalikangkung Village, Pangkah District, Tegal Regency. Researchers analyze the chronology of conflict and the factors causing conflict. This study uses qualitative research type with case study approach. Thetypes of data used are primary and secondary data with data collection techniques through in-depth interviews. This study explains the dynamics of sectarian conflict in Kalikangkung Village. The conflict dynamics are in the form of pre-conflict, confrontation, crisis, and post-conflict stages. This study also explains the factorsthat cause conflict in the form of general factors (underlying factors) and supporting factors (participating factors). Common factors relate to the dominance of society and the influence of the Ahmadiya community. Supporting factors are actions that cause prejudice from society. In this study, researchers found the existence of social identity that creates social dominance in society. This results in social conflicts. The sectarian conflict of Kalikangkung Village is classified as a great conflict because it meets the elements of contradiction, attitude, and behavior
ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN TRANSPORTASI TRANS CIREBON Atmaja, Bagas Kusuma; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kepuasan masyarakat yang menggunakan moda transportasi BRT Cirebon. Kepuasan terhadap pelayanan menjadi penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan terhadap kepuasan dalam penggunaan moda transportasi BRT Cirebon dengan penggunaan teori pelayanan sinambela. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden yang menggunakan layanan transportasi. Hasil analisis menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam penggunaan transpoprtasi BRT. Melalui uji statistik, diperoleh nilai signifikansi yang menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan pengguna. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori Sinambela yang menekankan bahwa pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola layanan transportasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan mereka demi meningkatkan kepuasan pengguna
SAYA MELIHAT, SAYA TERSENTUH, SAYA MEMILIH? PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MENYOSIALISASIKAN PEMILU TAHUN 2024 DI KALANGAN PEMILIH MUDA STUDI KASUS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SEMARANG Putri Utami, Kharisma Kusuma; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penggunaan Instagram KPU Kota Semarang dalam menyosialisasikan Pemilu 2024 di Kota Semarang dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk melakukan komunikasi, meningkatkan kesadaran politik, dan memotivasi pemilih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan triangulasi dalam melakukan pengolahan data yang mengkombinasikan pendekatan etnografi digital dan wawancara. Etnografi digital dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati Instagram KPU Kota Semarang dalam rentang waktu 3 bulan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memperoleh 8 informan yang terdiri dari 1 informan validitas dari KPU Kota Semarang dan 7 informan sebagai pemilih muda di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Instagram KPU Kota Semarang telah meningkatkan pengetahuan dan membuat pemilih muda di Kota Semarang berminat pada Pemilu 2024. Kedua, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang mampu meningkatkan kesadaran dan memotivasi pemilih untuk berinteraksi pada Pemilu 2024. Ketiga, informasi yang diunggah di Instagram KPU Kota Semarang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pemilih untuk tergerak pada Pemilu 2024. Keempat, pada Instagram KPU Kota Semarang belum mencerimkan adanya komunikasi yang interaktif. Sehingga dalam penelitian ini Instagram KPU Kota Semarang masih pasif dan berada pada level membuat pemilih mengetahui terkait Pemilu 2024 dan memotivasi pemilih, belum sampai membuat pemilih tergerak untuk memilih pada Pemilu 2024
MODAL SOSIAL DALAM KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURAKARTA GIBRAN RAKABUMING RAKA: STUDI POLITIK DINASTI Ahmalia, Aida Fitris; -, Fitriyah -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinasti politik telah mewarnai demokrasi di Indonesia. Dalam Pilkada 2020 lalu, Kota Surakarta muncul tokoh baru yang tampil dalam Pemilihan Walikota Surakarta yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Putra Sulung dari Presiden RI Joko Widodo. Proses pencalonan hingga kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta 2020 tidak terlepas dari modal sosial yang dimilikinya melalui relasi kekeluargaannya dengan Jokowi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat peran modal sosial yang dimiliki Gibran terhadap kepemimpinannya sebagai Walikota Surakarta dan meneliti sumber modal sosial Gibran. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan dokumetasi. Hasil dari penelitian ini adalah modal sosial Gibran berasal dari dinasti politik Jokowi sehingga mampu menaikkan elektabilitasnya sebagai tokoh publik. Bentuk dinasti politik yang Jokowi bangun adalah octopus dynasty. Dinasti politik Joko Widodo ini berpengaruh terhadap kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta selama dua tahun kepemimpinan. Jaringan kekeluargaan Jokowi diindikasikan adanya praktik politik gentong babi oleh Jokowi terhadap Kota Surakarta yang mampu meningkatkan elektabilitas Gibran sebagai Walikota Surakarta. Praktik politik distribusi berupa politik gentong babi ini digunakan untuk membingkai citra Gibran sebelum namanya dinaikkan menjadi Calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024
ANALISIS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI LORONG INDAH MARGOREJO KABUPATEN PATI Dewi, Rahma Kusuma; Sardini, Nur Hidayat -; Martini, rina -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo over the past two decades has become a social pathology in the midst of society and is considered to give a negative image to the Pati Regency. The existence of the localization also violates the laws and regulations regarding regional spatial plans because it stands on sustainable agricultural land which should not be used as a place to build buildings. The presence of instructions from the central government to implement Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) during Covid19 pandemic and encouragement from various parties is also an additional trigger for the local government of Pati Regency to carry out the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo. This study aims to analyze the dynamics of the localization closure process as well as the decision taken by the local government of Pati Regency after the closure. The type of research used descriptive qualitative method. The data collection techniques used were interviews and documentation. The results showed that the closure of the prostitution localization Lorong Indah Margorejo Pati went through a long dynamic. The closure process involved the Forkopimda of Pati Regency based on the legal basis that had been violated by the residents and the sociological basis in the hope of minimizing one of social pathology. Local government of Pati Regency continued to carry out the closure process until the demolition despite several obstacles during the closure process After the closure, the government did not provide compensation because it considered that the existence of the Lorong Indah itself had violated. The closure actually caused a new problem such as prostitution places that were fragments of Lorong Indah on the side of the road and their existence became more exposed. The local government of Pati Regency has according to procedures, but has not been able to apply the sociological approach with implementation of the sociology of government after the closure
DINAMIKA INKLUSIVTAS: PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA PEMILU 2024 (STUDI PADA RUMAH TAHANAN KELAS IIB KABUPATEN TEMANGGUNG) Nuriya, Wanda Achlis; -, Wijayanto -; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Pada Pemilu 2024, angka partisipasi politik di Kabupaten Temanggung paling tinggi di Jawa Tengah yaitu 89,57%. Capaian tersebut didorong dengan adanya kebijakan pembentukan TPS Khusus, Rutan Kelas IIB merupakan instansi satu-satunya yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menganalisis implementasi pelayanan Pemilihan Umum yang inklusif oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap kelompok rentan yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung serta faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka partisipasi politik. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif dengan mewawancarai informan kunci yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan dan informan pendukung yaitu pihak internal Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung dan Komisioner KPU Kabupaten Temanggung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan temuan penelitian sebagai berikut. Pertama, Rutan merupakan satu-satunya instansi yang menerima tawaran pembentukan TPS Khusus oleh KPU Kabupaten Temanggung, yang diberi nama TPS Khusus 901. Kedua, dalam menetapkan daftar pemilih, pihak internal dan KPU Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Dindukcapil Kabupaten Temanggung untuk pengecekan identitas dan melengkapi identitas yang masih kurang. Jumlah daftar pemilih yang dimutakhirkan adalah 167 orang. Ketiga, TPS disajikan dengan sefleksibel mungkin, mengadopsi hari valentine, TPS Khusus 901 diberi nama “Hari Kasih Suara”. Kebutuhan logistik untuk TPS juga sangat terpenuhi tanpa kekurangan apapun. Keempat, sosialisasi pendidikan pemilih yang diadakan oleh KPU Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan secara menyeluruh. Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilibatkan hanya yang laki-laki saja sedangkan yang perempuan tidak. Sosialisasi tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya partisipasi, tetapi pada pemahaman Pemilu dan pilihan rasional pemilih. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, Pemilu di Rutan Kelas IIB Kabupaten Temanggung sudah cukup inklusif dengan angka partisipasi yang cukup tinggi
Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Pandia, Mutia Pebi; Sardini, nur hidayat -; Astuti, puji -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan kronologis PSU dalam Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya PSU Pemilu Tahun 2024 Di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan logistik pemilu, malpraktek penyelenggara pemilu, pengawasan yang kurang efektif oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, ketidakpuasan masyarakat, keterlambatan dalam penyelesaian sengketa pemilu, serta kurangnya peningkatan kualitas pendidikan pemilu.
PARTISIPASI POLITIK PURNAWIRAWAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN TEGAL Rifa, Masyita Ainin; Sardini, Nur Hidayat -
Journal of Politic and Government Studies Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reformasi menghapuskan Dwi Fungsi ABRI dan mengembalikan fitrah demokrasi partisipatif. Anggota TNI dan POLRI diwajibkan netral sesuai ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Selepas prajurit dan bhayangkara memasuki masa pensiun, purnawirawan tercatat sebagai warga sipil. Hak dan kewajiban yang melekat pada warga sipil berupa kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpartisipasi dalam Pemilu. Partisipasi purnawirawan dibutuhkan dalam mencapai kehidupan politik yang demokratis. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal baik dalam Pemilu maupun luar Pemilu. Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik menurut Gabriel Almond, dan teori Piramida Partisipasi Politik oleh David. F. Roth dan Frank L. Wilson. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan. Penentuan pengambilan informan melalui teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian menujukkan bahwa bentuk partisipasi politik purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal adalah bentuk partisipasi konvensional. Purnawirawan berada pada aturan demokrasi dan tidak bersikap apolitis. Purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal dalam aspek Pemilu berada pada level Pengamat/ Penonton (Spectator) dibuktikan dengan keterlibatan saat Hari Pemungutan Suara yakni menggunakan hak pilih. Sedangkan partisipasi politik di luar Pemilu, purnawirawan TNI dan POLRI di Kabupaten Tegal tergolong pada tingkat Partisipan (Gladiator) karena purnawirawan tergabung dan aktif berpartisipasi politik dalam organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan partai politik. Hal ini tidak terlepas dari faktor latar belakang dan modal sosial yang dimiliki purnawirawan atas profesi terdahulu