Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah : Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Para Pihak) Brigays, Chintia Ayala; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.508

Abstract

This study examines the authority and legal liability of Notaries in drafting the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) for land and its implications for legal certainty and the protection of the parties involved. The main issue addressed is the inaccurate understanding of a Notary’s authority in practice (dassein), which is often equated with that of the Land Deed Official (PPAT), whereas normatively (dassolen) both have distinct boundaries as stipulated in the Law on Notary Positions and regulations on land rights transfer. The purpose of this research is to analyze the scope of a Notary’s authority, the forms of legal responsibility, and their contribution to ensuring legal certainty in land sale and purchase transactions. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through an examination of doctrines, legislation, and relevant court decisions. The results show that Notaries are authorized to prepare PPJBs as authentic deeds that provide perfect evidentiary value and secure the principal agreement between the seller and the buyer. However, the authority to transfer ownership rights remains with the PPAT through the Sale and Purchase Deed (AJB). A Notary’s legal liability covers civil, criminal, and administrative aspects, playing an essential role in preventive and repressive legal protection to ensure legal certainty in land transactions.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perempuan Pengguna Commuter Line: Studi Kasus Rute Jurangmangu–Tanah Abangi Konsumen Perempuan Pengguna Commuter Line: Studi Kasus Rute Jurangmangu–Tanah Abang Hasanah, Himma; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32610

Abstract

Peningkatan jumlah penumpang perempuan di Commuter Line rute Jurangmangu–Tanah Abang tidak diimbangi ketersediaan fasilitas yang memadai, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan ketidaknyamanan, terutama pada jam sibuk.Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen perempuan berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengkaji implementasinya dalam layanan PT KCI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah menjamin hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi penumpang perempuan, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama terkait ketersediaan gerbong khusus perempuan dan upaya pencegahan pelecehan. Konsumen perempuan memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, termasuk gerbong khusus, kompensasi jika dirugikan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan. Di lapangan, hak-hak ini belum terpenuhi karena jumlah gerbong khusus terbatas, pengawasan keamanan lemah, kompensasi minim, dan sistem pelaporan kurang memadai, sehingga perlindungan hukum masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan.Diskusi menekankan pentingnya inovasi layanan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), seperti penambahan jumlah gerbong khusus perempuan dan peningkatan pengawasan pada jam sibuk, untuk memastikan perlindungan hukum berjalan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen perempuan membutuhkan kombinasi antara kerangka regulasi yang kuat dan strategi operasional proaktif dari penyedia layanan agar hak-hak perempuan benar-benar terlindungi.
Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi Nathawira, Emerentia; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32612

Abstract

This study aims to analyze the implementation of cyber notary in Indonesia in relation to personal data protection, particularly after the enactment of the Personal Data Protection Act (UU PDP). Using a normative legal research method, the study examines primary legal materials such as UU ITE, UU PDP, and UUJN, as well as secondary sources from legal literature and comparative studies between civil law and common law jurisdictions. The findings show that although cyber notary offers efficiency and accessibility through electronic deeds and digital authentication, it also raises serious challenges regarding data privacy, security risks, and regulatory disharmony. Notaries potentially act as both data controllers and processors, requiring clear legal obligations and technological safeguards to prevent misuse or leakage of personal data. The study concludes that the future of cyber notary in Indonesia depends on harmonizing relevant laws, adopting responsive law principles, and reinforcing notaries’ role as guardians of privacy. Furthermore, the integration of regulatory sandbox mechanisms, national technical standards, and joint supervision by state institutions and professional associations is essential to ensure that digitalization in the notarial field aligns with both legal certainty and citizens’ right to privacy.