Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.425
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Bisnis Mahasiswa Jurnal Risalah Kenotariatan Journal of Social Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Sosial dan Sains ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Hukum dan Pembangunan Bhinneka Multidisiplin Journal Journal of Law and Justice Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Sudirman, M.
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Akta Autentik Oktavia, Ketut Ria Wahyudani; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19485

Abstract

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta ini sering digunakan dalam berbagai transaksi, seperti jual beli tanah, perjanjian utang piutang, dan pengaturan waris. Namun, dalam praktiknya, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, di mana salah satu pihak memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum yang dapat ditanggung oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan praktisi notaris serta ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat muncul dalam bentuk manipulasi informasi, tekanan psikologis, dan ketidaktahuan hukum. Notaris yang terlibat dalam penyalahgunaan keadaan dapat menghadapi sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab pidana. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan, notaris perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan, serta menerapkan prosedur standar dalam pembuatan akta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh notaris dan mendorong praktik kenotariatan yang lebih baik dan beretika.
PENGESAHAN RUPS ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG DILAKUKAN SETELAH MASA JABATANNYA BERAKHIR DALAM PEMBERIAN ACQUIT ET DE CHARGE Renita, Renita; Sinaulan, Ramlani Lina; Sudirman, M.
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 1 No. 12 (2023): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, Desember 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v1i12.1090

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah Bagaimana hukum mengatur tentang tindakan Direksi yang dilakukan setelah masa jabatannya berakhir dan Bagaimana hubungan hukum antara pengesahan dan penegasan RUPS dengan tanggung jawab Direksi atas tindakan perseroan yang dilakukan setelah masa jabatan mereka berakhir dalam konteks pengesahan dan penegasan tindakan Direksi untuk pemberian acquit de charge?. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi perseroan terbatas terikat oleh aturan, termasuk masa jabatan. Tindakan pengurusan selama masa jabatan dianggap tindakan perseroan, sedangkan setelah masa jabatan dianggap ultra vires. Meskipun undang-undang tak melarang ultra vires, Direksi bisa membenarkannya dengan alasan kuat seperti itikad baik. Direksi bertanggung jawab penuh atas tindakan ultra vires, kecuali jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Pasal 97 mengatur bahwa tanggung jawab bisa beralih ke perseroan jika persyaratan tertentu dipenuhi, meratifikasi tindakan sebagai milik perseroan.
Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah : Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Para Pihak) Brigays, Chintia Ayala; Djaja, Benny; Sudirman, M.
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.508

Abstract

This study examines the authority and legal liability of Notaries in drafting the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) for land and its implications for legal certainty and the protection of the parties involved. The main issue addressed is the inaccurate understanding of a Notary’s authority in practice (dassein), which is often equated with that of the Land Deed Official (PPAT), whereas normatively (dassolen) both have distinct boundaries as stipulated in the Law on Notary Positions and regulations on land rights transfer. The purpose of this research is to analyze the scope of a Notary’s authority, the forms of legal responsibility, and their contribution to ensuring legal certainty in land sale and purchase transactions. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through an examination of doctrines, legislation, and relevant court decisions. The results show that Notaries are authorized to prepare PPJBs as authentic deeds that provide perfect evidentiary value and secure the principal agreement between the seller and the buyer. However, the authority to transfer ownership rights remains with the PPAT through the Sale and Purchase Deed (AJB). A Notary’s legal liability covers civil, criminal, and administrative aspects, playing an essential role in preventive and repressive legal protection to ensure legal certainty in land transactions.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perempuan Pengguna Commuter Line: Studi Kasus Rute Jurangmangu–Tanah Abangi Konsumen Perempuan Pengguna Commuter Line: Studi Kasus Rute Jurangmangu–Tanah Abang Hasanah, Himma; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32610

Abstract

Peningkatan jumlah penumpang perempuan di Commuter Line rute Jurangmangu–Tanah Abang tidak diimbangi ketersediaan fasilitas yang memadai, sehingga berpotensi meningkatkan risiko pelecehan dan ketidaknyamanan, terutama pada jam sibuk.Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen perempuan berdasarkan regulasi yang berlaku serta mengkaji implementasinya dalam layanan PT KCI. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif regulasi telah menjamin hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi penumpang perempuan, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama terkait ketersediaan gerbong khusus perempuan dan upaya pencegahan pelecehan. Konsumen perempuan memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, termasuk gerbong khusus, kompensasi jika dirugikan, serta mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan. Di lapangan, hak-hak ini belum terpenuhi karena jumlah gerbong khusus terbatas, pengawasan keamanan lemah, kompensasi minim, dan sistem pelaporan kurang memadai, sehingga perlindungan hukum masih bersifat formal dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perempuan.Diskusi menekankan pentingnya inovasi layanan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), seperti penambahan jumlah gerbong khusus perempuan dan peningkatan pengawasan pada jam sibuk, untuk memastikan perlindungan hukum berjalan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum konsumen perempuan membutuhkan kombinasi antara kerangka regulasi yang kuat dan strategi operasional proaktif dari penyedia layanan agar hak-hak perempuan benar-benar terlindungi.
Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi Nathawira, Emerentia; Sudirman, M.; Djaja, Benny
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 12 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i12.32612

Abstract

This study aims to analyze the implementation of cyber notary in Indonesia in relation to personal data protection, particularly after the enactment of the Personal Data Protection Act (UU PDP). Using a normative legal research method, the study examines primary legal materials such as UU ITE, UU PDP, and UUJN, as well as secondary sources from legal literature and comparative studies between civil law and common law jurisdictions. The findings show that although cyber notary offers efficiency and accessibility through electronic deeds and digital authentication, it also raises serious challenges regarding data privacy, security risks, and regulatory disharmony. Notaries potentially act as both data controllers and processors, requiring clear legal obligations and technological safeguards to prevent misuse or leakage of personal data. The study concludes that the future of cyber notary in Indonesia depends on harmonizing relevant laws, adopting responsive law principles, and reinforcing notaries’ role as guardians of privacy. Furthermore, the integration of regulatory sandbox mechanisms, national technical standards, and joint supervision by state institutions and professional associations is essential to ensure that digitalization in the notarial field aligns with both legal certainty and citizens’ right to privacy.
Co-Authors Abdurahman . Aisya, Alyaziza Brigays, Chintia Ayala Caroline Pontoh, Sunita Devi Nurjayanti, Florencia Devi, Rizki Cintia Dewi Rositasari, Noviarasta Djaja, Benny Dwi Yusakawati, Ni Made Arya Dzakirah, Vania Egawati, Dwi Firmansyah, Rahmadany Guritno, Yulianto Haryanto, Steven Galileo Hasanah, Himma Hertanto, Sandrarina Izza, Ning Aqidatul Mau, Hedwig Adianto Mustafa, Marni Emmy Nasesri, Jelly Nathawira, Emerentia Oktavia, Ketut Ria Wahyudani Prathiwi, Della Hadyanti Qorib, Syarif Facthul Renita Renita Rizky Purba, David Sahril, Iran Sihabudin Sihabudin, Sihabudin Sinaulan, Ramlani Lina Siti Astuti Suba, Erika Yoberthin Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Sungkawa Putra, Andri Jatnika Susy Tanzil, Ko Tambunan, Sahat WULANDARI Yapferonica, Yapferonica