Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Magnum Opus Jurnal Kolaboratif Sains
Yohanes Don Bosco Watu
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DI DESA COMPANG LAWI, KECAMATAN SAMBI RAMPAS, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Haipon, Hendrikus; Watu, Yohanes Don Bosco
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v4i2.4805

Abstract

AbstractThe purpose of the study was to determine the role of the Compang Lawi Village Consultative Body, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency in overseeing the 2016 Village Fund Allocation in Compang Lawi Village. This type of research and research approach is normative and uses interview data as a complement. In this study, primary data is used in the form of information by asking directly to informants (resources) who clearly know the role of BPD supervision in overseeing 2016 ADD in Compang Lawi Village, Sambi Rampas District, East Manggarai Regency. Lack of understanding in carrying out the supervisory function and the absence of the Compang Lawi BPD work program. Lack of education and training provided by local governments as well as low community participation and also lack of means of communication to facilitate the wheels of village governance.Keywords: ADD; BPD; ManggaraiAbstrakTujuan penelitian untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dalam mengawasi Alokasi Dana Desa Tahun 2016 di Desa Compang Lawi. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian normatif dan menggunakan data wawancara sebagai pelengkap. Di dalam penelitian ini menggunakan  data primer berupa informasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pemberi informasi (narasumber) yang mengetahui secara jelas peran pengawasan BPD dalam mengawasi ADD Tahun 2016 di Desa Compang Lawi, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Kurangnya pemahaman dalam menjalankan fungsi pengawasan serta tidak dibuatnya program kerja BPD Compang Lawi. Kurangnya pendidikan dan latihan yang diberikan oleh pemerintah daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat dan juga kurangnya sarana komunikasi guna memperlancar roda pemerintahan desa.
Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012: Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012 Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Maria Alberta Liza Quintarti; Yohanes Don Bosco Watu; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i8.1940

Abstract

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia: The Existence of the Financial Services Authority in Financial Institutions in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Riadi Asra Rahmad; Hamzah Mardiansyah; Johny Koynja; Safwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5905

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Eksistensi OJK sebagai pengawas dan pengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan integritas sistem keuangan. Melalui kebijakan, pengawasan, dan perlindungannya, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Analisis Yuridis bagi Penjual dalam Melayani Bisnis Online yang Tidak Sesuai Pesanan: Legal Analysis for Sellers in Serving Online Businesses that Do Not Match Orders Yohanes Don Bosco Watu; Maria Alberta Liza Quintarti; Rosita; Hamzah Mardiansyah; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6043

Abstract

Era digital saat ini, bisnis online telah menjadi salah satu metode utama untuk melakukan transaksi perdagangan. Namun, ketidaksesuaian barang yang diterima dengan pesanan yang dilakukan oleh pembeli sering kali menjadi isu utama yang menimbulkan sengketa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penjual dalam konteks bisnis online ketika menghadapi kasus barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Berdasarkan analisis yuridis, hak-hak pembeli meliputi hak untuk menerima barang sesuai pesanan, hak untuk mengembalikan barang, hak untuk mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang, dan hak atas ganti rugi. Di sisi lain, kewajiban penjual mencakup memberikan informasi yang akurat, mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi, memperbaiki atau mengganti barang, serta mengembalikan uang dan menanggung biaya pengembalian jika barang tidak sesuai. Konsekuensi hukum bagi penjual yang tidak memenuhi kewajiban meliputi kewajiban ganti rugi, sanksi administratif, dan kemungkinan gugatan di pengadilan. Kesimpulan dari analisis ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan prosedur penyelesaian sengketa untuk memastikan transaksi yang adil dan efisien dalam bisnis online.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Pasien dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional: Legal Analysis of Violations of Patient Rights in the National Health Insurance System Yohanes Don Bosco Watu; Endah Labati Silapurna; Rustam; Ady Purwoto; Tuti Herningtyas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6695

Abstract

Artikel ini mengkaji pelanggaran hak pasien yang terjadi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan. Meskipun tujuan utama JKN adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara, berbagai pelanggaran hak pasien terus terjadi. Empat masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah diskriminasi dalam pemberian layanan, ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, kualitas layanan yang buruk, dan masalah pengelolaan klaim dan administrasi JKN. Diskriminasi antara pasien JKN dan non-JKN, kesenjangan fasilitas antara kota dan pedesaan, dan kualitas layanan yang buruk adalah masalah penting yang mempengaruhi pemenuhan hak pasien. Selain itu, pasien yang membutuhkan perawatan medis seringkali dibebani dengan proses administrasi klaim yang rumit dan lambat. Selain itu, artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak pasien dalam sistem JKN dan menyarankan perbaikan kebijakan, pengelolaan klaim, pengawasan, dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Diharapkan upaya ini akan melindungi hak pasien dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.
Co-Authors Ady Purwoto Alief Akbar Musaddad Ana Maria Gadi Djou Christina Bagenda Endah Labati Silapurna Hamzah Mardiansyah Hendrikus Haipon Heri Budianto Johny Koynja Kalijunjung Hasibuan Maria Alberta Liza Quintarti Mohammadong Riadi Asra Rahmad Rosita Rustam Rustam Safwan Tuti Herningtyas Yuko Fitrian