Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERLINDUNGAN PARTAI-POLITIK DARI PERSONALISASI PARTAI POLITIK Seftia Azrianti; Riyanto Riyanto; Tuti Herningtyas; Linayati Lestari; Erwin Ashari
JURNAL DIMENSI Vol 9, No 3 (2020): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2020)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v9i3.2735

Abstract

Partai-politik adalah pilar demokrasi, hal ini bisa di lihat penyebutan partai-politik beserta kewenangan dan fungsinya dalam konstitusi. Pilar di artikan sebagai penguat atau penentu atau merupakan bagian dalam sistim demokrasi suatu Negara. Sebagai bagian dari sistim demokrasi, peran dan fungsi partai-politik harus sejalan dengan sistim demokrasi itu sendiri. Amandemen UUD 1945 telah meletakkan perbaikan sistim dan penguatan dari lembaga bukan individu. Hal berbeda yang terjadi dalam partai-politik, masa jabatan ketua umum partai-politik tidak di batasi dalam undang-undang sehingga individu dapat menjadi ketua umum dengan waktu yang lama sehingga tercipta personalisasi partai-politik. Penelitian yang di lakukan adalah jenis penelitian normative yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainya serta bahan lain dari perpustakaan kemudian melihat fakta yang ada yaitu tentang berapa lama seorang menjabat ketua umum partai politik besera akibatnya serta meneliti bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan mampu melindungi partai-politik dari personalisasi. Pokok pembahasan penulis yaitu: pertama, mengenai penyebab personalisasi partai-politik yaitu masa jabatan dan keuangan partai-politik. Masa jabatan adalah salah satu sumber dari kuatnya individu menguasai partai-politik, karena semakin lama ketua umum menjabat akan membangun kekuatan politik pendukungnya. Keuangan adalah salah satu penyebab personalisasi karena di satu sisi partai-politik di tuntut memenuhi syarat undang-undang di sisi yang lain partai-politik memerlukan dana yang besar sedangkan faktanya iuran anggota tidak bisa di andalkan. Kedua membahas tentang bagaimana memberi perlindungan terhadap partai-politik dari personalisasi yaitu dengan membatasi masa jabatan ketua umum partai baik melalui konstitusi,undang-undang dan AD/ART partai-politik.Dan membiayai atau setidaknya menambah bantuan keuangan Negara untuk partai-politik.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Ciptono Ciptono; Parningotan Malau; Dian Arianto; Tuti Herningtyas; Adelia Widya Pramesti
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.823 KB) | DOI: 10.33373/pta.v1i2.4052

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan dari cara pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 kuhperdata merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena semua poin dalam pasal tersebut diatas telah dipenuhi dalam perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pembeli dan penjual. Perjanjian dalam pembuatanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 kuhperdata. Hanya saja ada aturan khusus yang menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli rumah/bangunan harus dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk jual beli rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan maka tidak dapat digunakan sebagai syarat pengalihan balik nama ruma/bangunan.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN PERHOTELAN Rahmanidar Rahmanidar; Tuti Herningtyas; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Putri Dwi Yulisa; Tri Novianti
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.904 KB) | DOI: 10.33373/pta.v2i2.4005

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran perjanjian kerja waktu tertentu  yang terjadi pada perusahaan perhotelan, mengenai masa percobaan yang diterapkan oleh perusahaan. Perjanjian kerja adalah awal dari lahirnya kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Pada saat ini banyak ditemukan sebuah perusahaan yang menggunakan penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak lain untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan perusahaan perhotelan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga tidak terlaksana sesuai dengan aturan undang-undang nomor 13 tahun 2003.
ANALISIS YURIDIS VARIASI PERUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI PEMBAYARAN PESANGON KARYAWAN BAGI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KEPAILITAN DI KOTA BATAM Rudiyanto Rudiyanto; Siti Nurkhotijah; Fadlan Fadlan; Lia Fadjriani; Tuti Herningtyas
JURNAL DIMENSI Vol 12, No 1 (2023): JURNAL DIMENSI (MARET 2023)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v12i1.4710

Abstract

Isu Kepailitan merupakan permasalahan yang sangat rentan terjadi pada suatu perusahaan terkhususnya di kala suatu perusahaan menghadapi persoalan likuiditas keuangan dan hal ini jelas akan menjadi ancaman untuk dipailitkan hanya dengan melalui permohonan dari sedikitnya dua pihak kreditur.Salah satu dampak dari dinyatakannya pailit suatu perusahaan adalah terhadap nasib para pekerja/buruh yang masih bekerja di perusahaan tersebut. Persoalan gaji terutang dan/atau pesangon yang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayar kepada pekerja/buruh menjadi teralihkan ke kurator pada saat pernyataan pailit diucapkan pengadilan niaga pada pengadilan negeri.Pengaturan hukum mengenai hak pekerja/buruh akibat adanya pernyataan pailit suatu perusahaan sudah tertera pada Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003, yang mana telah diperkuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 tahun 2013 terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan RI Nomor 13 tahun 2003. Selain itu, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 juga mengatur mengenai hak pekerja dalam hal upah terutang yang akan menjadi utang debitur di dalam harta pailit.Secara umum pengaturan hukum terhadap hak pekerja/buruh terkait perusahaan yang mengalami kepailitan sudah jelas, namun pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan dalam pemenuhan hak pekerja/buruh tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga timbul ketidakjelasan dalam implementasi hukum positif yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan azas kepastian hukum yang berlaku di negara ini.  
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Pasien dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional: Legal Analysis of Violations of Patient Rights in the National Health Insurance System Yohanes Don Bosco Watu; Endah Labati Silapurna; Rustam; Ady Purwoto; Tuti Herningtyas
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6695

Abstract

Artikel ini mengkaji pelanggaran hak pasien yang terjadi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan. Meskipun tujuan utama JKN adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang setara, berbagai pelanggaran hak pasien terus terjadi. Empat masalah utama yang dibahas dalam artikel ini adalah diskriminasi dalam pemberian layanan, ketidaksetaraan akses ke layanan kesehatan, kualitas layanan yang buruk, dan masalah pengelolaan klaim dan administrasi JKN. Diskriminasi antara pasien JKN dan non-JKN, kesenjangan fasilitas antara kota dan pedesaan, dan kualitas layanan yang buruk adalah masalah penting yang mempengaruhi pemenuhan hak pasien. Selain itu, pasien yang membutuhkan perawatan medis seringkali dibebani dengan proses administrasi klaim yang rumit dan lambat. Selain itu, artikel ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran hak pasien dalam sistem JKN dan menyarankan perbaikan kebijakan, pengelolaan klaim, pengawasan, dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan. Diharapkan upaya ini akan melindungi hak pasien dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan.
Edukasi Kekuatan Ikhlas Sebagai Upaya Preventif untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Janti Sidoarjo: Education on the Power of Sincerity as a Preventive Effort to Improve the Quality of Life of the Community in Janti Village Sidoarjo Budi Handayani; Yayu Sriwahyuni Hamzah; Tuti Herningtyas; Haniyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6733

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikator penting yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kekuatan ikhlas sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ini melibatkan 20 masyarakat mitra dari kelompok PKK RT 003 Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo. Hasil evaluasi terhadap edukasi yang disampaikan adalah sebanyak 95% telah mencapai target dan luaran yang diinginkan dimana peserta telah memahami dan berkeinginan untuk menerapkan sikap ikhlas di kehidupan sehari – hari.
Legal Aspects of Medical Malpractice: Patient Protection and Physician Liability Tuti Herningtyas; Endah Labati; Anna Veronica Pont
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7360

Abstract

Medical malpractice represents a significant violation within healthcare services, posing serious risks to patient safety and eroding public trust. In Indonesia, incidents of malpractice are relatively frequent, yet many remain unresolved due to limited legal awareness and inadequate access to justice for patients. This article examines the legal dimensions of medical malpractice by focusing on two critical aspects: the legal protection afforded to patients and the legal liability borne by medical practitioners. Employing a normative juridical approach, alongside an analysis of relevant legislation and case studies, this paper aims to provide a comprehensive understanding of the existing legal frameworks and the practical challenges faced in their enforcement. The findings are expected to serve as a valuable reference for stakeholders, including patients, healthcare professionals, and legal institutions.
Penerapan Metode Qiroati untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada Anak-Anak Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik: Application of Qiroati Method to Improve the Ability to Read the Quran in Children of Cangkir Village, Driyorejo District, Gresik Regency Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menilai kemampuan anak membaca Al-Qur'an yang sangat vital bagi eksistensi manusia, khususnya dalam konteks globalisasi kontemporer. Semua individu menginginkan kemampuan membaca untuk memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu Al-Qur'an merupakan syarat yang harus dipenuhi dan dipupuk oleh setiap Muslim, khususnya anak muda, karena secara intrinsik terkait dengan ibadah seperti sholat, Haji,dan salat. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk mengutamakan kemampuan membaca dalam pendidikan keislaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat penting untuk pengajaran di sekolah atau madrasah, memastikan bahwa para siswa menginternalisasi prinsip-prinsip mulianya dan melihat Al-Qur'an sebagai bacaan yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Teknik Qira'ati dapat digunakan secara efisien ketika pembelajaran dilakukan melalui lembaga yang dikenal dengan Taman Pendidian Al-Qur'an (TPQ). Melalui lembaga TPQ, mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti tahapan pembelajaran baik tradisional maupun individual secara terus menerus mulai dari kelas SD hingga kelas Al-Qur'an. Temuan menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari Al-Qur'an memungkinkan siswa untuk mencapai membaca dan menulis dengan lancar, tepat, dan akurat sesuai dengan prinsip Tajwid yang tepat dalam waktu singkat.
Pembatalan Merek Itikat Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis: Enforcement of the Law for Brand Cancellation Due to Bad Faith of the Applicant According To Law No. 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9026

Abstract

Mengajukan pendaftaran merek dagang dengan itikad baik merupakan langkah awal dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. sejalan dengan Pasal 20 ayat (3) UU No 20 Tahun 2016 yang menyatakan permohonan akan ditolak apabila diajukan oleh orang yang berniat jahat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi umum yang akan memberikan gambaran yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang terkenal di Indonesia. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum positif Indonesia mendefinisikan itikad baik dan bagaimana itikad baik berkembang dari gagasan , agar dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang itikad baik dalam mendaftarkan merek dagang, khususnya merek dagang terkenal di Indonesia. Serta menjelaskan bagaimana pembatalan merek yang diajukan adanya indikasi itikat tidak baik dari si pemohon.
Efektivitas Program MBG (Makan Bergizi Gratis) pada Anak TK Darussalam Guna Peningkatkan Kualitas Belajar Mengajar di Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Sidoarjo: Effectiveness of the MBG (Free Nutritional Meal) Program for Darussalam Kindergarten Children to Improve the Quality of Teaching and Learning in Wedoro Village, Waru District, Sidoarjo Tuti Herningtyas; Seftia Azrianti; Lia Fadjriani; Putri Dwi Yulisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 10: Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.9027

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisa tentang efektivitas dan keberhasilan program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan gizi dan nutrisi yang memadai bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya untuk mencegah malnutrisi dan stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM dan petani. Program MBG ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2025 untuk mengatasi isu-isu gizi pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan program MBG pada anak TK guna meningkatkan kualitas belajar mengajar di Desa Wedoro Sidoarjo. Program ini juga berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi bagi keluarga dan memberdayakan pengusaha lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti distribusi makanan yang tidak merata, kekurangan fasilitas di sekolah, dan perbedaan pemahaman tentang gizi di masyarakat. Program ini memberikan dampak positif bagi siswa seperti peningkatan fokus dan semangat belajar, kehadiran yang lebih rajin, dan pengurangan uang jajan. Studi ini menyimpulkan bahwa MBG memiliki potensi yang signifikan dalam menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas, asalkan didukung oleh pengelolaan yang baik.