Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ANALISIS STRATEGI PEMBELAJARAN GURU IPS PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI SMPK RUNU PUHUN DONA SINSE DONG RIRIN; MUMAMMAD FITRI; MUHAMMAD AMIR
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 03 (2021): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA (EDISI - OKTOBER 2021 )
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan :1).strategi pembelajaran yang diterapkan guru 2). Pembelajaran IPS pada masa pandemi covid 19. Subjek penelitian ini adalah Guru Mata Pelajaran IPS di SMPK Runu Puhun , peserta didik dan Kepala Sekolah SMPK Runu Puhun. Tekniknpengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Sekolah, guru mata pelajaran IPS, dan peserta didik bahwa dalam pembelajaran pada masa Covid-19 guru Mata pelajaran melakukan perencanaan pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar menjadih lebih terarah dengan cara mempersiapkan media pembelajaran seadanya. Perencanaan pembelajaran pada masa Covid-19 guru mempersiapkan bahan ajar , membuat media pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang akan dijarkan kepada peserta didik dengan membaca buku dan mempelajari kembali materi yang sudah diberikan sebelumnya, hal itu dilakukan agar saat proses pembelajaran berlangsung guru dapat menguasai semua materi pelajaran. Media yang di gunakan pada saat pademi covid-19 adalah mempersiapkan dan membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran, media yang guru IPS gunakan berupa video pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara door to door yang mana seorang guru mendatangi rumah yang dijadikan sebagai kelompok belajar. Metode door-to-door ini di anggap lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran daring yang dapat diterapkan pada siswa di SMPK Runu Puhun mengingat jaringan internet disekolah tersebut tidak dapat diakses. Metode yang bisa di mengerti oleh peserta didik pada saat pembelajaran pandemic adalah metode Daring dan Luring serta tetap memperhatikan protokol kesehatan, medianya adalah menggunakan HP dan belajar kelompok serta metode door to door karena guru mata pelajaran IPS bisa menjelaskan secarah baik supaya peserta didik dapat mengerti.
A Qualitative Study: Availability of Health Facilities as Part of Supporting the Implementation of the Health Referral System Sartini Risky; Alida Palilati; Muhammad Amir; Nani Yuniar
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Vol. 15 No. 2 (2021): Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
Publisher : Institute of Medico-legal Publications Pvt Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37506/ijfmt.v15i2.14904

Abstract

The referral problem in Southeast Sulawesi is still quite complex. Based on preliminary studies conductedat several health centers, it was found that there were several problems related to human resources, time,facilities and infrastructure. The basic thing that was found was lack of availability of facilities and infrastructure. The results of observations at several Public Health Care found that several other complaintsrelated to the BPJS (Social Security Administrator) referral system that were felt were the lack of facilities inprimary health services and some damaged facilities so that cases that should have been handled at primary/ secondary services were immediately referred to tertiary hospitals. This research is a qualitative research,The research was conducted at the Public Health Care of Kendari City and Bau-Bau City from February2020 to completion. aspects of facilities and infrastructure as an important aspect in the implementationof The referral system is still inadequate in terms of the quantity of facilities and infrastructure as well ascompliance with the compendium. The referral system is still inadequate in terms of both the number ofdrugs and the suitability of the formulary.
Kepemimpinan Lokal dalam Pelestarian Budaya Buton pada Masyarakat Katobengke di Kota Bau-Bau Muhammad Amir
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 2 No 1 (2013): Volume 2 Nomor 1, Februari 2013
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7905.418 KB) | DOI: 10.33772/etnoreflika.v2i1.35

Abstract

ABSTRACT This study aims to investigate the implementation of local leadership in community Katobengke, and evaluate the role of local leadership in the preservation of culture Buton. This study used qualitative research methods, with an ethnographic approach. What this study in three villages in the subdistrict Betoambari Katobengke Village, Village Lipu, and Village Waborobo. Informants in this study is parabela, the customs, and the village chief. Methods of data collection in this research are: the method of participant observation (partisipation observation method), in-depth interviews (interview method), and library research (library research). The method of data analysis is the analysis of qualitative data. The results until now still looks implementation of local leadership for community groups in the frame Katobengke formal authority-administrative leadership. Parabela obtain the source of authority from customary rules are still strongly attached in the community. Values - values and norms that have traditionally been handed down since the ancestors can be a reference for behavior in the social life of the citizens of the city of Bau-Bau heterogeneity without a negative view of one of the groups that the Katobengke in interacting with other townspeople Bau-Bau. These values are disseminated and transformed by parabela through customary institutions that have long proven Katobengke society to remain confident and continue to build cooperation with external parties is the Katobengke social capital, which can be an example for city residents others outside the community katobengke, because generally people of Bau-Bau has been heavily influenced by modern life, individualistic and with a range of conflict. The role of local leadership in cultural pelastarian buton still act as adat. Key words: local leadership, cultural preservation Buton, and Katobengke society
PERSEKUTUAN LIMA AJATAPPARENG DI SULAWESI SELATAN ABAD KE-16 Muhammad Amir
JURNAL PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.631 KB) | DOI: 10.36424/jpsb.v1i2.90

Abstract

Artikel ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan latar belakang, proses pembentukan, dan dinamika persekutuan Lima Ajatappareng. Metode yang digunakan adalah metode sejarah, yang menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa persekutuan ini dibentuk dalam rangka menjalin kerjasama antarkerajaan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman di wilayah Ajatappareng. Pembentukan ini bukan hanya dilatari oleh meningkatnyapersaingan antarkerajaan dalam mengontrol perdagangan dan lahan pertanian, melainkan juga karena terjadinya penurunan ekspor seiring dengan meningkatnya permintaan luar atas barang-barang dari wilayah Ajatappareng. Persekutuan ini bukan hanya semakin mengukuhkan kedudukan Suppa sebagai bandar niaga komoditi ekspor terutama beras, tetapi juga melapangkan terbangunnya kekuatan maritim yang tangguh dan berhasil menaklukkan sejumlah daerah pesisir di sepanjang pantai barat Sulawesi. Itulah sebabnya bandar niaga ini semakin ramai didatangi oleh pedagang, termasuk pedagang Melayu sehingga Ajatappareng memiliki kedudukan penting dalam perdagangan maritim pada abad ke-16. Selain itu, perjanjian yang mendasari terbentuknya persekutuan ini juga mengandung nilai persaudaraan, kesetaraan, kebersamaan, toleransi, persatuan dan kesatuan.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH Basri Basri; Wempy Banga; Muhammad Amir
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11, No 2 (2020): Jurnal Publica Vol 11 No 2
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v11i2.13065

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis upaya implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Metode penelitian ini menggunakan penedekatan kualitaatif, dengan jumlah informan terdiri dari 5 orang,  teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunak adalah reduksi data,Penyajian data dan penarikan kesimpulan/ ferivikasi. Hasil penelian menunjukan bahwa iimplementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sudah berjalan dengan baik namun masih ada sebagian SKPD yang belum  melaksanakan secara sempurnah. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor sumber daya manusia, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi. Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016,                        Struktur Organisasi. ABSTRACT               The purpose of this study was to datermine And analyze efforts to implement PP No 18 of  2016 concerning regional apparatuses and to Find out and factors in the implementation of government Regulation No 18 of 2016 concerning Regional apparatuses. This research method user qualitative approach, with the number of informants consisting of 5 people, the technique of selecting informants using purposive sampling techniques, data collection techniques using observation, interviews and literature study. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and drawing conclusions/fermentation. The results of the study indicate thet the implementation of implgovernment regulation number 18 year 2016 regarding regional apparatuses has been running well bur there are still some SKPD that hove not implemented it perfectly. This is influenced by several factors inclouding human resources, communication attitudes and bucratic structures Keywotds: Implementation, Policy, Government Regulation No 18, Organizasional                  Structure. 
STRATEGI PENINGKATAN PAJAK REKLAME, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HOTEL DI KABUPATEN KOLAKA (STUDI KASUS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA) Amir Amir; Muhammad Amir; Muhammad Basri
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021): Jurnal Publica Vol 12 No 1
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v12i1.14454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi peningkatan pajak reklame, pajak restoran dan pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititf dengan informan berjumlah sebanyak 6 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif yang mencakup pengumpulan data yang terintegrasi dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan pajak reklame, pajak restoran, dan pajak hotel di Bapenda Kabupaten Kolaka yakni strategi berbasis demokrasi dan akuntabilitas yang mencakup penemuan, penilaian, pembebanan, sensitisasi, pengumpulan, dan kepatuhan, namun strategi-strategi tersebut seluruhnya belum terimplementasi secara optimal dan komprehensif. Kata Kunci: Strategi, Peningkatan, Pajak Daerah
DESKRIPSI DAN SPESIFIKASI PEKERJAAN PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA Heppy Apriyanti; Wempy Banga; Muhammad Amir
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Publica Vol 8 No 1
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.728 KB) | DOI: 10.33772/publica.v8i1.6597

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe tujuan deskriptif. Strategi penelitian yang digunakan adalah sensus di mana 42 pegawai seluruhnya menjadi responden. Instrumen pengambilan data adalah kuesioner dengan konstruksi skala Likert. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif rata-rata hitung dan persentase dengan menggunakan SPSS versi 20 dan MS Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi pekerjaan termasuk kategori  sesuai, hal ini tercermin  melalui  apa yang dirasakan pegawai terhadap tugas pokok, wewenang  dan tanggung jawab. Selain itu, seluruh pegawai  memiliki spesifikasi pekerjaan yang  dipersyaratkan  untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Kata-kata kunci: Deskripsi pekerjaan, Spesifikasi pekerjaan, Tugas pokok, Tanggung jawab.   
STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PULAU KONDO KABUPATEN BOMBANA (STUDI PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA) Nirmala Santi; Muhammad Amir; La Tarifu
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10, No 2 (2019): Jurnal Publica Vol 10 No 2
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v10i2.10969

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan obyek wisata Pulau Kondo di Kabupaten Bombana Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan sarana dan prasarana, atraksi wisata, promosi wisata, pembinaan masyarakat dan kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata di obyek wisata Pulau Kondo ke depannya. Keseluruhan strategi tersebut saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dan memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan pariwisata khususnya di obyek wisata Pulau Kondo, faktor pendukung dan penghambat sangat diperlukan dalam menerapkan strategi pengembangan obyek wisata Pulau Kondo dan menjadi penentu dalam menentukan arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan dan memberdayakan obyek wisata Pulau Kondo sebagai destinasi unggulan di Kabupaten Bombana. Kata kunci: Strategi, pengembangan, obyek wisata
ANALISIS KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA ANALYSIS OF DEVELOPMENT COORDINATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE WORK PLAN Imran Husen; Muhammad Amir; Syahri Nehru Husain
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018): Jurnal Publica Vol 9 No 1
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v9i1.6533

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Informan penelitian sebanyak 6 orang yang dipilih secara purposif dengan pertimbangan keterlibatan dalam koordinasi penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model interaktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup empat aktivitas teknis, yakni: mengidentifikasi tujuan, mengatur kegiatan, menugaskan kegiatan kepada pelaku, dan melakukan sinkronisasi kegiatan, yang dilakukan secara bertahap dan berurutan, serta dalam sistem multi-level sesuai perspektif era governance post-NPM. Kelemahan dalam penyelenggaraan koordinasi tersebut adalah tidak adanya pernyataan eksplisit tentang tujuan koordinasi dan matrik kalender kegiatan yang sangat terbatas cakupannya.   Kata-kata kunci:  Koordinasi, RKPD, mandat, sistem, keperilakuan
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR KEUANGAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Andi Izmuwardana Manggabarani; Wempy Banga; Muhammad Amir
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12, No 2 (2021): Jurnal Publica Vol 12 No 2
Publisher : Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33772/publica.v12i2.14604

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan sistem informasi akuntansi sektor keuangan publik dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kaulitatif. Informan penelitian dalam penelitian terdiri dari 7 (tujuh) orang, dimana tehnik pemilihan informan menggunakan tehnik criterion sampling. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan penerapan sistem informasi akuntansi sektor keuangan publik dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. hal tersebut ditunjukkan dari penggunaan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Melalui penggunaan SIMDA ini, maka pelaksanaan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja mulai dari mekanisme perencanaan hingga pada penyusunan anggaran dapat berjalan dengan tepat dan transparan. Selain itu, basis penerapan SIMDA yang secara terkomputersisasi juga akan menghasilkan mekanisme proses penetapan anggaran yang terarah dan konsisten dengan seluruh dokumen-dokumen terkait seperti Renja, Renstra, RKPD, dan dokumen lainnya yang akan menjadi dasar acuan dalam perumusan strategi penetapan, perencanaan strategi anggaran, hingga pada pembuatan program kerja.