Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.869
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Al Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) IRDH International Journal of Technology, Agriculture and Natural Sciences (IRDH IJTANS) Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Tarbawi AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam. Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Hikam, Ahmad Bahrul
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENDIDIKAN DALAM RELASI RASULULLAH SAW TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS Ahmad Bahrul Hikam
AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 4 No 1 (2024): alfikrah
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/alfikrah.v4i1.567

Abstract

Penelitian ini membahas tentang relasi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan dari pola relasi yang dibangun tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis. Data-data primer dan sekunder bersumber dari literer kepustakaan berupa buku, kitab, jurnal dan lainnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pola relasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas pada peradaban pra Islam maupun umat beragama terdahulu cenderung meniadakan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Pola relasi yang dilakukan Rasulullah Saw terhadap penyandang disabilitas memberikan penegasan bahwa Islam sangat peduli pada eksistensi kemanusiaan penyandang disabilitas. Kepada mereka, Islam mengakui serta memberikan hak dan kewajiban dalam kehidupan keagamaan, sosial, pendidikan, dan lainnya. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas dihilangkan, memberikan kedudukan yang sama seperti individu yang normal, dan memberikan ruang untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki.
FIKIH INKLUSIF: SOLUSI MENGATASI PERBEDAAN MAZHAB Achmad Saeful; Ahmad Bahrul Hikam
AL Fikrah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Vol 5 No 1 (2025): alfikrah
Publisher : Institut Binamadani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/alfikrah.v5i1.717

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang fikih inklusif sebagai solusi mengatasi perbedaan mazhab. Dalam tulisan ini ditegaskan fikih sebagai bagian dari ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang ada di dalamnya menunjukkan bila ilmu fikih memiliki corak inklusif. Metode dalam tulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh, dideskripsikan, dan dianalisis secara mendalam. Tulisan ini berjenis kepustakaan yang mengumpulkan data dari sumber yang relevan dengan judul bahasan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi secara kualitatif (qualitative content analysis). Analisis isi kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalis teks atau dokumen untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi teks atau setiap dokumen yang diteliti, sehingga dapat melahirkan pemahaman secara jelas. Tulisan ini menemukan bahwa fikih inklusif hadir untuk menjadikan fikih sebagai ilmu yang tidak hanya bermuara pada satu pandangan mazhab, tetapi kepada seluruh pendapat para ulama mazhab. Fikih inklusif ingin membangun kesadaran setiap muslim bahwa pemahaman terhadap ilmu fikih tidak mungkin bersifat tunggal. Selama ilmu fikih berasal dari pikiran dan pemahaman manusia, maka pemahaman atasnya pun tidak mungkin sama, pasti akan beragam.
Hamka’s Interpretation of Qur’anic Rebuke (‘Itāb) Verses: Cultural Reflections on Islam in West Sumatra Ahmad Bahrul Hikam; Mohamad Zaenal Arifin
AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Vol. 9 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/alquds.v9i3.14230

Abstract

The interpretation of the verses of ‘itāb (divine rebuke) in the Qur’an is not only normative-theological, but also has a cultural content that can reflect local values. This article aims to analyze Hamka’s interpretation of ‘itāb verses (such as QS. Abbas/80: 1-4, QS. at-Tahrīm/66: 1-5, QS. al-Anfāl/8: 67–68, and QS. al-Ahzāb/33: 37) in Tafsir Al-Azhar, as well as how the interpretation reflects the Islamic philosophy and identity of the Minangkabau people. Using the literature study method and content analysis approach, this study explores how the verses of ‘itab are interpreted by Hamka in the context of local culture based on the philosophy of Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Customs. The results of the study show that Hamka not only interprets Allah’s rebuke as a theological correction, but also as a social ethics in accordance with Minangkabau philosophy, such as duduak samo randah-tagak samo tinggi, raso jo pareso, abstinence from the property of the position, bundo kanduang, and kato nan ampek. The local philosophy emphasizes social equality, sensitivity and scrutiny, integrity and social responsibility, the important role of women, and language ethics. These findings show that culturally responsive local interpretations can extend the normative meaning of the Qur’an into society’s moral praxis. This study recommends strengthening culturally based contextual interpretations in Islamic education and Qur’an studies.
KONSEP KAFAAH PADA PERNIKAHAN: STUDI KOMPARATIF IMAM SYAFI’I DAN IBNU HAZM Ahmad Bahrul Hikam; Padia Rahmadani
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2020): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang 1) bagaimana konsep kafa’ah pada pernikahan menurut pandangan Imam Syafi’i, 2) bagaimana konsep kafa’ah pada pernikahan menurut pandangan Ibnu Hazm, dan 3) bagaimana komparasi konsep kafa’ah menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam pandangan konsep kafa’ah pada pernikahan Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm, bahwa Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya kafa’ah ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya nikah. Dalam artian sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafa’ah ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak sekufu antara suami istri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Mengenai hal kafa’ah, Imam Syafi’i mendefinisikan kafa’ah merupakan sepadan atau sebanding antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sedangkan Ibnu Hazm mengemukakan pendapatnya mengenai kafa’ah yaitu bahwa semua orang islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan keturunan bani hasyim, seorang muslim yang sangat fasik sekalipun sekufu dengan wanita Muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina. Ibnu Hazm mengeluarkan istinbat hukum dengan berdalilkan dalam surat al-hujurat ayat 10 yang artinya : “sesungguhnya mukmin itu bersaudara”.
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DALAM KITAB ‘UQUDULLUJAIN Karnubi; Ibnu Hajar; Ahmad Bahrul Hikam
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6 No 2 (2021): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab ‘Uqudullujain Karya Syekh Nawawi Al-Bantani adalah kitab yang mengkaji beberapa hal tentang perkawinan dan pernikahan dan sampai sekarang ini masih sering dikaji dipenjuru pelosok dunia terutama di pesantren nusantara. Dengan adanya pengkajian Kitab ‘Uqudullujain baik suami ataupun istri akan tahu bagaimana dalam kehidupan berumah tangga yang semestinya dijalankan menurut ajaran agama islam.Kitab ini juga berisi tentang cerita dalam kehidupan rumah tangga orang-orang terdahulu yang bisa dijadikan contoh atau tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga dengan mencari solusi yang baik. Masih sering ditemui banyak suami dan istri untuk menjalankan urusan rumah tangganya tidak ada rasa bahagia diantaranya karena kurang harmonisnya keluarga, ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainnya. Akan banyak ditemui suami dan istri mengadu dan mengeluh kepada orang lain ataupun keluarganya akibat antara salah satu puhak tidak terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Kekurang fahaman suami dan istri akan hak dan kewajibannya ini yang menjadi faktor utama keruntuhan dalam berumah tangga sehingga keharmonisan keluarga dan mahligai cinta yang akan dibangun tidak bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu agar rumah tangga yang hendak dicapai berjalan dengan baik perlu sekali masing-masing individu harus mengetahui, memahami hak dan kewajibannya, ini sebagai modal untuk menempuh berbagai ujian dalam menjalankan roda rumah tangganya kelak.
KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (WHATSAPP) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Bahrul Hikam; Nadia Auliya Sari; Ahmad Badruddin
Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7 No 1 (2022): Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Publisher : HIKAMUNA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembahasan ini di latar belakangi oleh masalah maraknya kasus perceraian melalui medsos, yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah berikut: bagaimana pelaksanaan perceraian melalui medsos (Whatsapp) di Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang?, dan bagaimana keabsahan perceraian melalui medsos (Whatsapp) menurut Hukum Islam di Desa Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif lapangan (field reseach) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yaitu delapan informan yang di wawancara terkait dengan masalah yang diteliti di Desa Kosambi Timur kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai, baik yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kedua pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan dalam memahami agama, yang menghubungkan perkembangan masyarakat untuk mengetahui kondisi sosial yang berkembang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan perceraian melalui medsos di Desa Kosambi Timur di klasifikasikan menjadi empat macam: (1) dilakukan hanya melalui pesan Whatsapp saja dan tidak diucapkan secara langsung atau diluar pengadilan agama; (2) dilakukan tanpa diketahui keluarga ataupun saksi dari keduanya; dan (3) faktor yang menjadi penyebab terjadinya rata-rata karena ekonomi, tetapi ada juga karena faktor perselingkuhan dan pernikahan dibawah umur. Kedua, Hukum perceraian dalam Islam kerap menimbulkan salah paham, seakan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada wanita. Pedahal betapa hati-hatinya hukum Islam mengatur soal perceraian. Tidak salah jika dikatakan bahwa tidak satu agama atau peraturan manusia pun menyamainya. Hak laki-laki dan wanita begitu seimbang diaturnya, sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur.
Dampak Nikah Siri terhadap Tanggung Jawab Nafkah dan Kesejahteraan Istri Sah Kelin Kelin; Ahmad Bahrul Hikam; Fakhry Fadhi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.81493

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum serta ekonomi, khususnya bagi istri sah pertama. Ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut sering berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah suami, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan tidak terdaftar terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian meliputi beberapa istri sah yang suaminya melakukan perkawinan tidak terdaftar, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terkait kondisi ekonomi dan relasi rumah tangga subjek. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak terdaftar berdampak signifikan terhadap menurunnya pemenuhan kewajiban nafkah suami, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pengabaian total. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya beban psikologis, serta menurunnya kualitas hidup istri sah. Kurangnya pemahaman hukum turut memperlemah posisi istri sah dalam memperjuangkan hak nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan tidak terdaftar memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah dan menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum serta penguatan advokasi dan bantuan hukum guna melindungi hak-hak ekonomi perempuan dalam perkawinan.
FIL–JAWAB–NATIJAH AS AN ALTERNATIVE FRAMEWORK FOR LEGAL INTERPRETATION OF QURANIC NARRATIVE VERSES: THE PERSPECTIVE OF IZZ AL-DIN IBN ABD AL-SALAM Mohamad Zaenal Arifin; Ahmad Bahrul Hikam; Nurkholis
Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir Vol. 10 No. 2 (2025): Volume 10 No. 2 December 2025
Publisher : The Department of the Qur'anic Studies, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, State Institute of Islamic Studies (IAIN) Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/at-tibyan.v10i2.12389

Abstract

Quranic narrative verses, in addition to serving as sources of spiritual, moral, and educational values, can also function as a medium for formulating legal principles. This article examines a model of interpreting Quranic narrative verses in Shajarat al-Maarif by Izz al-Din ibn Abd al-Salam. This study employs a qualitative method based on library research. The primary source of data is Shajarat al-Maarif, while secondary sources include classical Quranic commentaries, books, and scholarly articles relevant to the topic. The collected data are analyzed using content analysis techniques. The findings reveal that Ibn Abd al-Salam interprets Quranic narrative verses through a fil–jawab–natijah model, which is integrated with elements of Sufism, maqasid al-shariah, and usul al-fiqh in the process of deriving legal principles. Through this model, every human action (fil) is evaluated based on God’s response (jawab), which subsequently generates normative consequences (natijah) that can be generalized into legal maxims. From the narratives of the prophets—such as Prophet Yusuf, Musa, and Ibrahim—and the figure of Qarun, Ibn Abd al-Salam extracts legal principles including non-formal evidentiary procedures, the prioritization of public interest (maslahah), and prophetic ethics in the implementation of legal obligations (taklif). From the story of Qarun, he further emphasizes the importance of wealth redistribution, anti-greed ethics, and policies of economic justice. This study concludes that the fil–jawab–natijah model proposed by Ibn Abd al-Salam enriches the discourse of legal interpretation of Quranic narrative verses by offering an integrative and contextual approach.
Taklif and the Fulfillment of the Rights of Persons with Mental and Intellectual Disabilities: An Islamic Legal Perspective Fuad Masykur; Ahmad Bahrul Hikam; Muhammad Amin
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 12 No. 2 (2025): Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan
Publisher : Hukum Keluarga Islam IAIN LANGSA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/qadha.v12i2.11334

Abstract

It's so important to recognize that people with disabilities are an integral part of our multicultural society. As a Muslim community, they also have rights and obligations like other Muslim communities. However, there is still so much to be done to gain a more comprehensive understanding of taklif studies regarding legal construction for people with disabilities. This research is an exciting step forward in constructing the taklif of persons with disabilities in their capacity as legal subjects. This research uses qualitative literature methods, with the main data being the Koran and legal hadith. Secondary data is obtained through legal commentary books, articles, and others. A normative approach is used in this research to look at the legal aspect of the meaning of legal sources that are directly related to taklif for people with disabilities. This approach was also carried out to find out more about the position of taklîf for people with mental and intellectual disabilities and the influence of mental and intellectual disabilities on Ahliyyah. The findings indicate that individuals with psychosocial and complex mental disorders are not inherently affected by taklîf in terms of taklîf and Ahliyyah. Another form of disabled individual is the mukallaf, who are subject to taklîf obligations based on their skills. With regard to the right to practice religion, people with mental and intellectual disabilities can still complete zakat responsibilities as a guardian pays them. Individuals with mental and intellectual disabilities are prohibited from exploiting their assets, regardless of whether their condition is permanent or temporary. Consequently, they are subject to a guardianship system. With regard to marriage, those with modest mental and intellectual disabilities who have an ahliyah wujub and an ahliyah ada' kamilah are considered to have a lawful marriage status. Conversely, if the disability is moderate or severe and there is a need to marry, the marriage may be performed by a wali mujbir.
Dowry as Parental Motivation in Underage Marriage in Bogor, West Java Iqbal Subhan Nugraha; Abdul Aziz; Ahmad Bahrul Hikam
Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities Vol. 10 No. 1 (2025): MILLATI
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/millati.v10i1.2686

Abstract

The study focuses on dowry as parental motivation in underage marriage in Bogor, with the main question being how the misinterpretation of the concept of birrul walidain (filial piety to parents) drives the practice. The background of the issue shows that social and economic pressures often reinforce the erroneous interpretation of this concept, where young girls are forced into early marriage as a form of obedience to their parents. The position of this research is to critique the misinterpretation and offer a new perspective on the understanding of birrul walidain in the context of child rights protection. The method used is qualitative, involving in-depth interviews with five victims of early marriage. The relevant theories in this analysis are feminist theory and child rights, which are used to understand how social and patriarchal structures exploit girls through religious doctrine. The research findings indicate that family pressure and the incorrect application of birrul walidain have restricted the victims' freedom, leading to a loss of educational opportunities and personal freedom. The main conclusion of this study emphasizes the need for reform in religious and social education to improve societal understanding of balanced duty, thereby protecting children's rights from exploitation in the form of early marriage.
Co-Authors Abdul Aziz Achmad Saeful Ahmad Badruddin Amin , Muhammad Andini, Riddo Anshori, Muh Arifin, Mohamad Zaenal Badrus Samsul Fata Fakhry Fadhi Fuad Masykur Holiludin Ibnu Hajar Iqbal Subhan Nugraha Karnubi Kelin Kelin Ma'rufatun, Ma'rufatun Muh Anshori Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Rizal Miftahul Fajri Nadia Auliya Sari Nurkholis Padia Rahmadani Saeful, Achmad