Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Widya Yuridika Journal of Law Science Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Al-Ittizaan : Jurnal Bimbingan Konseling Islam LEGAL BRIEF Jurnal Kajian Ilmiah FOCUS: Journal of Social Studies Journal of Research in Social Science and Humanities IBLAM Law Review Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia KAMI MENGABDI JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Sains dan Teknologi
Widyaningrum, Tuti
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik Sebagai Alat Kontrol dan Payung Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Menghadapi Bonus Demografi 2030 Advitama, Dave; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti; Mangaranap Sirait, Timbo
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 15 No. 2 (2024): Surya kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v15i2.44586

Abstract

Pada tahun 2030 jumlah kelompok usia produktif akan menjadi dua kali lipat, bonus demografi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas dalam memasuki era transformasi digital. Dalam pelaksanaannya adanya bonus demografi pada era digitalisasi dan teknologi informasi, selain dapat memberikan efek positif bagi produktivitas juga dapat memberikan efek negatif, diantaranya semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi dan teknologi transaksi elektronik, bahkan karena kemudahan dan kecanggihan teknologi yang ada, kejahatan dapat dilakukan melalui lintas batas suatu negara. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan upaya penegakan dan penanggulangan khususnya dibidang hukum pidana dengan tetap memperhatikan norma -norma yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (”UU ITE”) diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga produktivitas bonus demografi menjadi maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Legal Politics as a Component for Improving the Minimum Service Standard for Early Childhood Education Nurhasanah, Nia; Farma Rahayu, Mella Ismelina; Christiawan, Rio; Widyaningrum, Tuti
Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Vol 6, No 2 (2023): Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/ittizaan.v6i2.30279

Abstract

Based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fourth paragraph refers to the ideals to be implemented within a single composition of the Republic of Indonesia. Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandates that every person has the right to develop himself through meeting his basic needs, has the right to receive education and to benefit from science and technology, arts and culture, to improve for the quality of his life and for the welfare of humanity. This research aims to analyze legal politics in implementing the fulfillment of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) in Indonesia. This research is normative legal research with a normative juridical approach. The research results show that the implementation of SPM in the PAUD sector is very important to ensure that every young child receives quality educational services. Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2018 concerning Minimum Service Standards explains that local governments are obliged to implement SPM to fulfill the types of basic services and quality of basic services that every citizen has the right to receive. The implication is that the implementation of Minimum Service Standards (SPM) in Early Childhood Education (PAUD) is very important to ensure that every young child in Indonesia receives quality educational services, which ultimately contributes to improving the quality of life and human welfare.
PENYELEWENGAN DANA DESA: TINJAUAN TERHADAP KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DESA SONGBLEDEG, KABUPATEN WONOGIRI Karuh, Meyfy Merci; Widyaningrum, Tuti
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.378

Abstract

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan alokasi dana desa untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, korupsi dana desa masih menjadi masalah serius. Penyelewengan dana desa di Desa Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri, mengakibatkan kerugian bagi negara. Upaya pemerintah dalam penanggulangan penyelewengan dana desa meliputi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, kecamatan, serta penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Pentingnya pengawasan yang efektif, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindakan korupsi. Pembangunan desa yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang Desa dan upaya pencegahan korupsi yang kuat.
EQUALITY OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VIS-À-VIS THE LAW IN CASES OF SEXUAL INTERCOURSE AND ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAW Suharto, Andry; Widyaningrum, Tuti
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i1.741

Abstract

Child rape is a devastating form of sexual violence. This study aims to investigate and analyze the equality of legal protection for children in cases of sexual relations and abuse, focusing on the perspective of child protection law. This study uses methods that research normative juridical law. The results showed that the established legal law has partially worked for victims of child violence. The study's conclusions address whether the diversion process undertaken by law enforcement authorities in the Juvenile Justice System for adolescents facing legal problems due to allegations of sexual intercourse and/or maltreatment reflects gender non-discrimination.
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong Widyaningrum, Tuti; Sihotang, Biner; Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung; Firman, Firman; Nababan, Roni Evander; Mailinda, Nur; Octaviani, Octaviani; Teturan, Regina Lisa Febrina
BERDIKARI Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v8i2.8722

Abstract

 ABSTRAK Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di Kecamatan Cigombong, masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip KIP, khususnya terkait penyampaian informasi penggunaan anggaran desa. Untuk itu, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama pihak Kecamatan Cigombong melaksanakan kegiatan sosialisasi KIP sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilaksanakan luring pada 11 Agustus 2025 di Aula Cigombong, dengan metode presentasi (infografis dan PPT), diskusi, konsultasi, serta tanya jawab. Sebelum sosialisasi, pemahaman perangkat desa terkait KIP masih terbatas. Setelah kegiatan, perangkat desa memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai regulasi dan penerapan KIP. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan secara konsisten dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dipercaya masyarakat.
Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari Praktik Rentenir di Indonesia Widyaningrum, Tuti; Bali, Dwi
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8738

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berpenghasilan kurang akan membuat masyarakat untuk malakukan pinjaman langsung kepada seseorang yang memberikan jasa pinjam uang dengan bunga tinggi disebut juga dengan rentenir. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran hukum terhadap rentenir dan perlindungan apa yang diberikan kepada para nasabahnya dari penindasan rentenir serta solusi penanggulangan kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir tidak dapat dipidana karena tidak ada undang – undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana. Namun apabila rentenir melakukan perampasan barang maka rentenir tersebut bisa dipidanakan. Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dapat dikenakan hukuman jika hal itu terbukti, karena perjanjian hutang – piutang ini hanya secara lisan dan tidak memiliki sanksi hukum tidak ada aturan khusus yang mengatur perindungan hukum terhadap korban rentenir. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai acuan.
Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif Check and Balances dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia Waruwu, Adi Rumanto; Widyaningrum, Tuti
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.8166

Abstract

Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi krusial dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Perubahan reformasi yang terjadi dalam dinamika ketatanegaraan setelah membawa dampak signifikan terhadap kekuasaan MPR, termasuk terkait pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pencabutan Ketetapan MPR dan pengaruhnya terhadap prinsip check and balances dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu peraturan-undangan dan konteks. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan dengan pencabutan Ketetapan MPR. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep serta doktrin-doktrin dalam hukum tata negara yang relevan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme pencabutan TAP MPR dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara, khususnya MPR, dalam sistem kelembagaan, serta pengurangan yang signifikan terhadap tugas dan kewenangan MPR itu sendiri.
Recovery of State Assets Through the Management of Assets Resulting From Criminal Acts With The Principle of Ongoing Concern: Maintaining The Sustainability of Asset Settlement Soeherman, Soeherman; Widyaningrum, Tuti
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 6 (2026): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i6.1530

Abstract

This study aims to analyze and construct the principle  of Ongoing Concern in the legal context of asset management resulting from criminal acts, especially related to the Non-Conviction Based Asset Forfeiture  mechanism in Indonesia. The Principle  of Ongoing Concern, which is often used in the accounting and business worlds, was adapted in this study to see how the management of assets resulting from criminal acts can be carried out in a sustainable manner, even without criminalization.  With a juridical-normative approach, this study analyzes existing regulations, laws and regulations related to asset confiscation and forfeiture, and challenges faced in the implementation of the Non-Conviction Based Asset Forfeiture mechanism  in Indonesia. This research uses secondary data, obtained through a study of related legal literature, including books, journals, articles, and previous research. The results show that the application  of the principle of Ongoing Concern in the management of assets resulting from criminal acts in Indonesia is still limited to the stage of confiscation and confiscation of assets, without clear guidelines for the interim management of confiscated assets. In addition, the institutions that manage assets resulting from criminal acts are not optimal, with a lack of coordination between law enforcement agencies and a lack of protection for the rights of third parties. This research formulates an ideal legal model that includes the establishment of an independent and professional asset management agency, cross-agency coordination procedures, and transparent audit and public reporting mechanisms. The resulting recommendations aim to create a more effective, accountable, and sustainable asset recovery system, with a focus on improving the technical capacity of law enforcement officials
Juridical construction of proving state losses in SOE corruption crimes after the distinction of corporate losses and state losses Indrajaya, N; Saragih, Yasmirah Mandasar; Widyaningrum, Tuti; Junianto, Daniel Ricky; Hardoyo, Cipto
Journal of Law Science Vol. 8 No. 1 (2026): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v8i1.6994

Abstract

This article analyzes the legal implications of the separation between corporate losses and state losses in the governance of State-Owned Enterprises (SOEs) following the enactment of Law Number 1 of 2025 on SOEs. Historically, losses incurred by SOEs have been automatically construed as state financial losses, leading to the extensive application of criminal law to business decisions and generating legal uncertainty for SOE management. This study aims to examine the genealogy of the concept of state loss, the transformation of the legal paradigm introduced by the 2025 SOE Law, and the juridical consequences of distinguishing corporate losses from state losses within the framework of public accountability. This research employs a normative juridical approach, supported by statutory, conceptual, and case analysis, particularly Constitutional Court decisions related to state finance and SOEs. The findings show that the 2025 SOE Law marks a significant shift toward a corporate law paradigm by affirming the principle of separate legal entity and limiting the automatic qualification of SOE losses as state losses. However, the study also finds that this separation cannot be applied in a purely formal manner. Corporate losses may still constitute state losses when arising from abuse of authority, unlawful acts, or actions that cause substantial harm to state finances or the national economy. The article concludes that a functional and impact-based approach is essential to balance corporate autonomy with public accountability. Clear juridical criteria and regulatory harmonization are necessary to prevent both the criminalization of legitimate business risks and the erosion of accountability in SOE governance.
Separation of State Assets in State-Owned Enterprises from State Liability for Losses Purwanto, Mulyono Dwi; Widyaningrum, Tuti
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.519

Abstract

The issue of state finance and the separation of state assets in SOEs lies at the intersection of criminal law on corruption, state financial law, and state corporate law, so that the relationship between regimes must be arranged so that corporate losses are not automatically treated as state losses or vice versa. The reform of the 2025 SOE Law emphasizes corporate autonomy that is supervised through audits and the principle of lex specialis. Research Objectives Analyze the legal status of separated state assets in SOEs within the framework of state finances and examine the effect of such separation on the limits of liability for state losses. The research method used is normative juridical based on secondary data with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature study of the 1945 Constitution, the Corruption Law, the State Finance Law, the 2025 SOE Law, and decisions, then analyzed qualitatively. Research Results The status of separated assets is layered on the horizon of permanent ownership including state finances according to Law 17/2003, while on the horizon of management it becomes corporate capital according to Law 1/2025 in conjunction with Law 16/2025 and the principles of good corporate governance. Losses from state-owned enterprises (SOEs) transform into state losses if they are proven to have reduced state fiscal capacity due to fiduciary violations outside the business judgment rule. Furthermore, the separation of assets creates a multi-layered accountability regime based on fault-based liability and positions the SOE Law as a lex specialis, requiring both corporate and fiscal tests before the Corruption Eradication Law is applied as the ultimum remedium.
Co-Authors Advitama, Dave Azharie, Ade Bali, Dwi Christiawan, Rio Dhanudibroto, Handojo Didi Jubaidi Firman Firman Hamidi, Muhammad Rifqi Hardoyo, Cipto Indrajaya, N Islamiati, Diah Junianto, Daniel Ricky Karuh, Meyfy Merci Khoirunnisa Khoirunnisa Mailinda, Nur Marpaung, Bangun Mella Ismelina Farma Rahayu Nababan, Roni Evander Nurhasanah, Nia Octaviani Octaviani Panggabean, Renaldi Immanuel Purwanto, Mulyono Dwi Saputera, Januar Agung Saragih, Yasmirah Mandasar Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung Sihotang, Biner Sinaga, Rio Alfred Soeherman, Soeherman Suharto, Andry SYARONI, IMAM Teturan, Regina Lisa Febrina Timbo Mangaranap Sirait Tiorivaldi Tiorivaldi Vimelita, Kleine Fitri Wagiman . Waruwu, Adi Rumanto