Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PENYELEWENGAN DANA DESA: TINJAUAN TERHADAP KORUPSI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DESA SONGBLEDEG, KABUPATEN WONOGIRI Karuh, Meyfy Merci; Widyaningrum, Tuti
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.378

Abstract

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan dan alokasi dana desa untuk memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, korupsi dana desa masih menjadi masalah serius. Penyelewengan dana desa di Desa Songbledeg, Paranggupito, Wonogiri, mengakibatkan kerugian bagi negara. Upaya pemerintah dalam penanggulangan penyelewengan dana desa meliputi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah, kecamatan, serta penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan. Pentingnya pengawasan yang efektif, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta transparansi dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindakan korupsi. Pembangunan desa yang mandiri dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang Desa dan upaya pencegahan korupsi yang kuat.
Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong Widyaningrum, Tuti; Sihotang, Biner; Sekartaji, Raden Rara Hapsari Tunjung; Firman, Firman; Nababan, Roni Evander; Mailinda, Nur; Octaviani, Octaviani; Teturan, Regina Lisa Febrina
BERDIKARI Vol 8, No 2 (2025): Jurnal Berdikari
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/berdikari.v8i2.8722

Abstract

 ABSTRAK Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di Kecamatan Cigombong, masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip KIP, khususnya terkait penyampaian informasi penggunaan anggaran desa. Untuk itu, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama pihak Kecamatan Cigombong melaksanakan kegiatan sosialisasi KIP sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilaksanakan luring pada 11 Agustus 2025 di Aula Cigombong, dengan metode presentasi (infografis dan PPT), diskusi, konsultasi, serta tanya jawab. Sebelum sosialisasi, pemahaman perangkat desa terkait KIP masih terbatas. Setelah kegiatan, perangkat desa memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai regulasi dan penerapan KIP. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan secara konsisten dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dipercaya masyarakat.
Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum Soeherman, Soeherman; Widyaningrum, Tuti; Suhardiman, Cecep
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.5534

Abstract

This purpose of this research is to examine the comparative implementation of Common Law, Civil Law, Religious Law, Customary Law, and Socialist Law systems in terms of the effectiveness of the asset recovery process and the strategic role of the Asset Recovery Center (PPA) in accelerating the recovery of state losses caused by corruption. This research adopts a juridical-normative approach, which is a legal study conducted by examining literature or secondary data as the basis for analysis.The results of the study indicate that in the context of strengthening the role of the Asset Recovery Center as a measure to accelerate the reduction of state losses due to corruption, each legal system has its advantages and challenges. Common Law is flexible and innovative in handling complex cases. Civil Law provides legal certainty through clear codification. Religious Law offers strong moral values but faces challenges in social adaptability and political interference, requiring an inclusive approach. Customary Law prioritizes traditional values and collaboration with customary leaders but experiences difficulties in legal consistency across regions. The Socialist Law system emphasizes social justice and wealth redistribution but faces challenges of political influence and complex bureaucracy.