Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Bulletin of Community Engagement International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research, and Technology (IJSET) JUSTICES: Journal of Law Jurnal Media Akademik (JMA) Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Realism: Law Review
Sutiarnoto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PEMBATALAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN PADA PUTUSAN NOMOR 663/PDT.G/2019/PN.MDN Widya Agnes Hamid; Sutiarnoto; Jelly Leviza; Affila
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.73

Abstract

Dalam Pembuatan SKMHT harus terpenuhi 1320 KUHPerdata syarat subjektif dan Objektif, yaitu mengenai identitas, legalitas dan kapasitas penghadap dan objek jaminan. Pada Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2019/PN.MDN mengenai pembatalan SKMHT karenanya tidak terpenuhinya syarat subjektif sebagai syarat sah perjanjian sehingga akta SKMHT dibatalkan. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian Putusan Nomor : 663/Pdt.G/2019/PN Mdn tentang Batalnya Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, terjadi karena tanah yang dijaminkan dengan hak tanggungan kepada Bank merupakan tanah warisan yang belum dibagi. Sehingga perlu adanya persetujuan beberapa Ahli Waris sebagai pemberian Hak Tanggungan. Hakim memutuskan membatalkan SKMHT, APHT serta Sertifikat Hak Tanggungan. konsekuensi tidak terpenuhinya syarat subjektif pada Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  sehingga harus dinyatakan tidak sah menurut hukum sehingga akibatnya SKMHT tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta tidak mempunyai titel eksekutorial sebagai layaknya sebuah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Hak Tangungan Nomor: 4 Tahun 1996.
PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP KARYA CIPTA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA MANAJEMEN KOLEKTIF Aidil Hamdi; Saidin; Jelly Leviza; Sutiarnoto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i1.118

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang ada di lingkupan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun sastra dan seni dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan biaya, pikiran, dan waktu. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyakan) karya cipta yang dilindungi seperti lagu dan atau musik, Dibentuknya LMK merupakan salah satu bentuk pelindungan terhadap pencipta, dan memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak ekonomi dari pencipta atas karya ciptanya yang tidak didaftarkan pada Manajemen kolektif, berdasarkan hukum di Indonesia, serta kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta, serta penyelesaian sengketa terhadap karya cipta yang tidak didaftar hak ekonominya yang dinikmati pihak lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta mengkaji ketentuan perundang-undangan. Teori hukum yang digunakan penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Pelindungan Hukum dan Teori Kewenangan. Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan yang peneliti lakukan dengan studi kepustakaan (Library Research). Menurut Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak terkait, Kewenangan manajemen kolektif dalam mengelola royalti yang merupakan hak ekonomi dari si pencipta LMK merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti, Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbittrase, atau pengadilan (Pasal 95ayat 1 Undang-Undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta).  
Sengketa Penerapan Tariff Impor Dan Hambatan Dagang Antara Amerika Serikat Dan Negara China Dalam Perspektif Kerangka WTO Barus, Adhi Pradana; Suhaidi; Sutiarnoto; Jelly Leviza
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2022): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i1.21

Abstract

Hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China menjadi perhatian dunia terutama karena sengketa dagang yang terjadi antara kedua negara.Amerika Serikat membuat kebijakan untuk menaikkan tariff bea masuk yang tinggi untuk barang impor dari negara China. Kebijakan ini bertentangan dengan GATT khususnya Pasal I dan Pasal II yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi antara negara anggota WTO. Sengketa ini diawali dengan adanya kebijakan tariff bea masuk impor yang hanya ditujukan kepada Negara China, Amerika mengaku ini dilakukan demi melindungi pekerja domestik dan produk domestik, dan ini semua bagian dari kampanye Donald Trump, kemudian pada akhirnya Negara China melayangkan gugatan ke Amerika Serikat melalui DSB. Dalam penemuan yang dilakukan oleh Panel, bahwa Amerika Serikat dalam sengketa dagang ini telah terbukti melanggar ketentuan GATT/WTO yaitu Pasal I dan Pasal II GATT yang dengan sepihak menaikkan komitmen tariff tanpa ada perundingan terlebih dahulu, setelah sengketa ini dibawa ke Dispute Settlement Body dimana Panel menyatakan Amerika Serikat telah bersalah dan tidak memiliki bukti yang cukup jelas dalam pembelaanya dalam hal pencegahan lebih lanjut maka WTO dapat menggunakan ketentuan Pasal I, Pasal II, dan Pasal III GATT/WTO untuk dapat mengendalikan tariff bea masuk impor, dan juga masalah perdagangan internasional kedepannya untuk menyelesaikan masalah secara baik. Kata kunci: Hambatan perdagangan, Sengketa Dagang, Tariff, WTO. Abstract The relationship between the United States and China has attracted worldwide attention, especially because of the trade dispute between the two countries. The United States made a policy to raise high import duty rates for goods imported from China. This policy contradicts the GATT, especially Article I and Article II which state that there should be no discrimination between WTO member countries. This dispute began with the existence of import tariffs that were only aimed at the State of China, America claimed this was done to protect domestic workers and domestic products, and this was all part of Donald Trump's campaign, then in the end China filed a lawsuit against the United States through the DSB. In the findings made by the Panel, that the United States in this trade dispute has violated the provisions of the GATT/WTO, namely Article I and Article II of the GATT which unilaterally raised tariffs without prior agreement, after this dispute was brought to the Settlement Body where the Panel stated that the United States has been guilty and does not have clear enough evidence in his defense in further prevention, the WTO can use the provisions of Article I, Article II, and Article III of the GATT/WTO to control import duty tariffs, as well as international trade issues in the future to resolve the problem properly. Keywords: tariffs, trade barriers, trade disputes, WTO.
Legal Analysis of Providing Documents by a Notary to People Who Have No Direct Interest (MA Case Study Number 20/PK/PID/2020) Maulia Permata Rizki Pohan; Suprayitno; Sutiarnoto; Abdul Harris
JUSTICES: Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Progressive and Critical Law Review
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58355/justices.v3i1.101

Abstract

This study aims to determine and analyze the concept of UUJN and Legislation related to the obligation of notaries in providing documents to direct interested persons. To determine and analyze the sanctions for notaries who make power of sale deeds without the support of valid proof of ownership. To find out and analyze the legal protection of good faith buyers for the negligence of notaries who provide certificates to unauthorized parties Decision Number 20 PK/PID/2020. First, the conclusion states that every unlawful act that brings harm to another person, obliges the person who through his fault causes the loss, to compensate for the loss and everyone is responsible not only for losses caused by his actions, but also for losses caused by his negligence or lack of caution. Second, the legal consequences or sanctions for notaries who make power of sale deeds without valid proof of ownership can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal. Notaries may also be subject to civil sanctions. Third, the legal protection of good faith buyers against the negligence of notaries who provide certificates to unauthorized parties in Decision Number 20 PK/PID/2020. In principle, the law always provides legal protection to good faith buyers.
Analisis Pembagian Harta Warisan yang Masih Disewa oleh Pihak Ketiga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935 K/Pdt/2023) Wanda Jaya Silaen; Hasim Purba; Sutiarnoto
Bulletin of Community Engagement Vol. 4 No. 3 (2024): Bulletin of Community Engagement
Publisher : CV. Creative Tugu Pena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51278/bce.v4i3.1527

Abstract

The aim of this research is to determine the ownership status of inherited assets that are still being rented by third parties, the distribution of inherited assets that are still being rented by third parties whose lease terms have not yet ended, and to analyze the judge's considerations in the Supreme Court Decision Number 1935 K/PDT/2023. The method used in this writing is a normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature study. This research has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively and conclusions are drawn deductively. The research results found that the ownership status of inherited assets that are still rented by third parties remains jointly owned by the heirs, without changing the ownership status of the inherited objects. Distribution of inherited assets in this condition can be done in several ways, such as selling the inherited object along with the rental rights, waiting for the lease period to end before dividing, or dividing the rental proceeds proportionally between the heirs. This is in line with the Supreme Court decision Number 1935 K/PDT/2023, where the judge emphasized the principle of justice in the distribution of inheritance by giving equal rights to all legal heirs, including ordering the disputed object to be vacated for sale and the proceeds of the sale to be divided equally among all heir. This decision strengthens the understanding that the heirs' rights to inherited assets are still recognized and protected, even though the objects of inheritance are being rented by a third party.
Legalitas Kewenangan Notaris sebagai Kuasa Dalam Pendaftaran Merek Rizky, Fajar Khaify; Safnul, Dody; Sutiarnoto; Leviza, Jelly; Sinulingga, Tommy Aditia
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20058

Abstract

Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris harus memahami ketentuan yang diatur dalam undang-undang agar masyarakat dapat memahami dengan benar, tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, serta memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam proses pendaftaran HAKI berupa merek, masyarakat boleh saja melalui notaris, tetapi hanya dalam membantu penyusunan dokumen atau memberikan nasihat hukum terkait merek. Namun, untuk bertindak sebagai kuasa pendaftaran merek, legalitas kewenangan notaris harus berizin dan terdaftar sebagai konsultan HKI di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pendaftaran merek dilakukan secara resmi melalui DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek dan legalitas kewenangan notaris sebagai kuasa dalam pendaftaran merek. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Hasil dalam tulisan ini adalah 1) Pengaturan pendaftaran merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.; 2) Secara legal, notaris tidak berwenang menjadi kuasa dalam pendaftaran merek kecuali notaris tersebut sudah terdaftar sebagai Konsultan KI di DJKI. Bertindak sebagai kuasa tanpa izin Konsultan KI dapat dianggap melanggar hukum yang berlaku.
LEGAL ANALYSIS OF LAND OWNERSHIP TRANSFER THROUGHT RELEASE OF RIGHTS WITH COMPENSATION (PHGR) (Case Study of Decision Number 275/PDT.G/2020/PN Mdn) Sayyida Faradiba Vahlevi; Hasim Purba; Sutiarnoto
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 4 No. 1 (2024): DECEMBER
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijset.v4i1.638

Abstract

Transfer of land rights can be done in various ways, one of which is through Transfer of Land Rights with Compensation (PHGR). Article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be carried out in good faith. Good faith when making an agreement means honesty. One of the legal issues regarding the transfer of land rights with compensation in the Medan District Court Decision Number: 275 / Pdt.G / 2020 / PN Mdn, in conjunction with the Medan High Court Decision Number: 370 / Pdt / 2021 PT MDN, in conjunction with the Supreme Court Decision Number: 4259 K / Pdt / 2022. The issues raised in this decision are: What are the legal consequences of the transfer of land rights based on the release of rights with compensation, how is the legal protection of the parties against the transfer of land rights with compensation that is transferred by borrowing a name and how is the analysis of the considerations of the Medan District Court Judge in Case Number 275 / Pdt.G / 2020 / PN Mdn in conjunction with Decision No. 370/Pdt/2021/PT MDN jo. Decision No. 4259 K/Pdt/2022. The research method used is normative juridical with a descriptive analytical approach. The data used are secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out through literature studies and interviews. The analysis was carried out qualitatively by drawing deductive conclusions to answer the research problems. The results of this study are known The legal consequences of the transfer of land rights with compensation are valid and transferred so that the recipient can use and take maximum benefits from the land they own, but this must meet the provisions of the elements of Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for the parties against the transfer of land rights with compensation that is transferred by borrowing a name consists of 2 (two) forms, namely the first preventive legal protection is by registering the land, the second repressive legal protection through the General Court. Legal protection for holders of land rights that have not been certified in good faith as regulated in Article 24 and Article 32 of PP 24 of 1997 concerning Land Registration, namely being able to file complaints, objections and lawsuits through the court. and the Panel of Judges rejected the cassation application, while the legal consideration of the judge was that the Judex Facti Decision of the Medan High Court did not conflict with the law and/or statutes.
Perlindungan Hukum Pengungsi Rohingya yang Ditolak Masyarakat Aceh Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951: Legal Protection for Rohingya Refugees who are rejected by the Aceh Community Based on the 1951 Geneva Convention Sirait, Leonny Rachel Aprillia; Sutiarnoto; Leviza, Jelly
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i2.19536

Abstract

Pada tahun 2023, kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah besar di Aceh menjadi isu krusial yang menyoroti kompleksitas permasalahan kemanusiaan. Pengungsi ini melarikan diri dari situasi yang tidak kondusif di negara asal mereka untuk mencari perlindungan. Namun, respons yang beragam dari masyarakat lokal di Aceh telah menciptakan hambatan signifikan dalam penyediaan bantuan dan akses terhadap tempat tinggal yang layak bagi mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan mendesak para pengungsi dan penerimaan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam kerangka hukum internasional dan nasional, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada. Pendekatan kajian pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, dan peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memegang prinsip non-refoulement, yaitu tidak mengusir pengungsi kembali ke tempat yang mengancam keselamatan mereka. Dasar hukum perlindungan ini sebagian besar berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Meskipun peraturan ini menjadi landasan formal, implementasinya di lapangan, khususnya di Aceh, masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini berkaitan dengan koordinasi antar lembaga dan kapasitas pemerintah daerah. Selain itu, peran lembaga pemerintah daerah dan organisasi internasional juga vital dalam memberikan bantuan, meskipun upaya tersebut masih belum mampu mengatasi seluruh masalah secara menyeluruh.
The Importance of Business Place Permits (SITU) for Home Industries in Petumbukan, Deli Serdang Regency Rambe, Suria Ningsih; Jelly Leviza; Erna Herlinda; Purba, Hasim Purba; Sutiarnoto
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2021): ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.476 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v6i2.5089

Abstract

Every member of the community wants to live in prosperity with their entire family through various kinds of businesses, including home industries. Home Industry (IRT) is an activity carried out in the home, although in the end the Home Industry will be marketed outside the home. Home Industry (IRT) is an industry with a workforce of one unit to four people. This industry has very limited capital. If the activity goes on for a long time, there will be an impact on the home business, namely it is not registered and does not have an official permit from the Government. One of the Home Industries (IRT) is in Petumbukan, Deli Serdang Regency. This Home Industry is a food and snack business or is called a snack. This Home Industry (IRT) has the name RJ, which stands for the name of the owner, Raju. This Raju Home Industry has five workers. This Raju Home Industry Business starts from morning until evening. Besides producing food (light snacks) consisting of sweet potato chips and banana chips. Currently the Home Industry (IRT) is very rapidly developing in Indonesia in general and in the Deli Serdang Regency area in particular. With the proliferation of Home Industries in City Districts, they should understand their obligation to regulate Business Place Permits (SITU) because if the Home Industry has taken up its home business, it will benefit a lot, one of which is getting a loan / capital credit from Government bank. Therefore, through community service activities for Lecturers who are Compulsory to Serve which was carried out on Monday, September 21, 2020, socialization was carried out on how or procedures so that Home Industry (IRT) on Petumbukan Jalan Besar Number 46 can obtain a Business Place Permit (SITU). and partners understand the benefits that will be obtained after obtaining the Business Place Permit (SITU). Chaired by: Suria Ningsih, SH. MHum, and consisting of Erna Herlinda, SH. MHum, Dr. Jelly Leviza, SH. MHum, Prof. Dr. Hasim Purba, SH. MHum, Dr. Sutiarnoto, SH. MHum. The method used in this socialization activity was a focused discussion beginning with a lecture and continued with direct questions and answers with the participants.
PERLINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Zhein Fajar Rheina; Sutiarnoto; Agusmidah
Realism: Law Review Vol. 2 No. 2 (2024): Realism: Law Review
Publisher : Sabtida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71250/rlr.v2i2.40

Abstract

Abstract: Working abroad or what is called Migration is a step taken by workers in Indonesia to improve the quality of life, so as to obtain a decent life. The current PMI number has positive and negative values. Problems regarding PMI will continue to arise if PMI abroad are not given any protection. This Normative Research discussesProtection of Indonesian Migrant Workers as an indicator of fulfilling human rights according to International Law, The role of the ILO in implementing Employment Standards related to Social Security Protection for Migrant Workers, Social Security Program Policy for PMI in Malaysia. The method used in writing this thesis is Normative Juridical research, namely research using secondary data which is primary, secondary and tertiary legal materials through international agreements, legal regulations, legal books and the internet. The data analysis used is a qualitative data analysis method. Based on this, the author can conclude that International Law provides protection for social security rights as an indicator of fulfilling human rights for every migrant worker by ratifying the UDHR which specifically addresses human rights issues. In the international scope, protection is also provided through international organizations that collaborate with various multilateral institutions to establish employment standards for workers. Indonesia has a policy to provide protection for PMI in the form of Law no. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers which contains provisions that placement and protection are integrated within the authority of the Ministry of Manpower as well as providing more in-depth guidance and advocacy regarding the Agreement between workers and employers in order to increase legal awareness and better legal protection for prospective PMI’s.
Co-Authors Abdul Harris Affila Agusmidah Agusmidah Aidil Hamdi Azwar, Tengku Keizerina Devi Barus, Adhi Pradana Elsa Aprilia Rambe HASIM PURBA Herlinda, Erna Jelly Leviza M. Alfathan Maulia Permata Rizki Pohan Muhammad Luthfi Yandi Nasution, Syarah Ermayanti Purba, Hasim Purba Rambe, Suria Ningsih Rizky, Fajar Khaify Safnul, Dody Saidin Sayyida Faradiba Vahlevi Sinulingga, Tommy Aditia Sirait, Leonny Rachel Aprillia Suhaidi Sunarmi SUPRAYITNO Wanda Jaya Silaen Widya Agnes Hamid Zhein Fajar Rheina