Supratiwi .
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 55 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYELEWENGAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Teras, Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2020) Bunga Maha Dewi; supratiwi - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana aplikasi ini mampu meminimalisir tindakan penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara dan observasi dengan beberapa informan terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan prosedur dalam aplikasi, yaitu perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban. Namun, pada pengelolaan dana desanya terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu pada tahap perencanaan dan penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban sudah sesuai. Aplikasi Siskeudes yang diterapkan mampu mencegah dan meminimalisir tindakan penyelewengan yang disebabkan oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem pengendali internal yang langsung terhubung dengan server di pemerintah kabupaten, sehingga dapat menghasilkan laporan yang akuntabel
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA) PUTRI CEMPO KOTA SURAKARTA Yovi Kurnia Candra Aprilianto; Dzunuwanus Ghulam Manar; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Kota Surakarta bertindak dalam pembangunan pembangkit listrik bertenaga sampah untuk mengatasi permasalahan sampah dengan bekerja sama dengan sektor swasta. Namun, proyek yang sudah dimulai sejak 2016 tersebut masih belum beroperasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo Kota Surakarta dan kendalakendalanya. Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dari Kuncoro (2004), dimana terdapat 4 indikator pada teori peran pemerintah tersebut, yakni peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendalakendala dalam proses penyelenggaraan PLTSa Putri Cempo yang disebabkan karena perubahan peraturan, pandemi Covid-19, lamanya proses mendapatkan Sertifikat Laik Operasional (SLO), dan masih terdapat fasilitas yang masih dibangun menyebabkan waktu operasional mundur sehingga belum dapat beroperasi hingga saat ini. Pemerintah Kota Surakarta hanya menjalankan tiga peran pemerintah dari empat peran pemerintah yang ada pada teori, yaitu peran sebagai wirausaha (entrepreneur), koordinator, dan fasilitator. Namun pada peran sebagai fasilitator, Pemerintah Kota Surakarta belum memfasilitasi kepentingan pemulung. Sedangkan peran sebagai stimulator tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah bagi Pemerintah Kota Surakarta dapat segera memfasilitasi kepentingan para pemulung
Implementasi Salinmas Sebagai Upaya Penanganan Sampah Organik (Studi Kasus: Kelurahan Grendeng, Kabupaten Banyumas) Selvi Nur - Utami; Wijayanto - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terciptanya inovasi aplikasi Salinmas (Sampah Online Banyumas) dilatar belakangi oleh permasalahan darurat sampah pada tahun 2018 yang disebabkan oleh minimnya lahan TPA di wilayah perkotaan Purwokerto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah di Kelurahan Grendeng melalui teknologi informasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edwards III (1980) dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui inovasi aplikasi Salinmas dengan teori yang bersifat relevan. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah sumber data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawacara dan observasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital melalui aplikasi Salinmas di Kelurahan Grendeng tidak berjalan dengan baik dan mengalami kegagalan pada tahun 2020. Kegagalan Salinmas di Kelurahan Grendeng juga berkaitan dengan SDM fasilitator Dinas Lingkungan Hidup yang kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan. Selain itu jumlah SDM yang menjadi fasilitator program Salinmas sangat terbatas yakni sekitar 14 orang untuk seluruh kelurahan di Kecamatan Purwokerto. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah diharapkan pemerintah mampu merespon secara cepat terkait kendala yang dialami. Kemudian KSM diharapkan terus konsisten dalam penjemputan sampah. Serta masyarkat juga diharapkan dapat konsisten dalam pemilahan sampah, agar Salinmas dapat diimplementasikan kembali di Kelurahan Grendeng
EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG Tifar Auradiva Santosa; supratiwi - -; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kota Semarang mempunyai kebijakan berupa pengendalian penggunaan plastik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik yang ada di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik dengan menilai secara obyektif program-program yang ada dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan telah tercapai dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan James Anderson berupa evaluasi kebijakan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan karena kebijakan ini memiliki fokus terhadap lingkungan hidup Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perwal ini masih ditemukan banyak pelaku usaha yang masih menggunakan plastik sekali pakai, sedangkan yang sudah tidak menggunakan plastik sekali pakai hanya di minimarket, supermarket, swalayan, dan restoran-restoran ternama. Hal ini tentunya berdampak terhadap timbulan sampah secara keseluruhan yang belum mengalami penurunan secara signifikan, sehingga jumlahnya masih fluktuatif. Pencemaran lingkungan juga masih terjadi karena kurangnya pengawasan yang belum merata Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, selain itu sanksi-sanksi yang tertuang dalam Perwal Nomor 27 Tahun 2019 hanya sebatas formalitas belaka tanpa pernah diimplementasikan bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Sama halnya dengan sampah plastik yang jumlahnya masih fluktuatif. Oleh karena itu, Perwal ini dinilai masih belum bisa mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan dilihat berdasarkan kualitas lingkungan hidup yang belum maksimal
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR (STUDI PADA KAMPUNG ULOS HUTARAJA) Carol Ratna Alyssa Nainggolan; Fitriyah - -; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan wisata Danau Toba menjadi prioritas pengembangan daerah pariwisata. Kampung Hutaraja adalah salah satu permukiman di sekitar Danau Toba yang dipilih oleh Presiden Indonesia Joko Widodo untuk direvitalisasi karena memiliki komunitas budaya yang menarik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mengembangkan objek wisata Kampung Ulos Hutaraja serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pengembangan pariwisata. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata oleh Pitana dan Gayatri (2005) dan pendapat Eddyono tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, lebih menonjol sebagai dinamisator dalam pengembangan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja. Meskipun terlibat sebagai motivator dan fasilitator, pemerintah daerah terutama fokus pada inisiasi dan penggerakan berbagai kegiatan dan program untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dengan kolaborasi yang efektif dengan pihak ketiga. Faktor pendukung seperti atraksi wisata, fasilitas, dan infrastruktur memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata, namun tantangan dalam transportasi dan kurangnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat menjadi hambatan yang perlu diatasi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kedua sisi ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang holistik dan efektif untuk mengembangkan pariwisata di Kampung Ulos Hutaraja secara berkelanjutan