Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Istijab, Istijab
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Aziz, Ahmad Yusril; Budiarti, Dwi; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i1.128

Abstract

Presidential threshold merupakan ambang batas penentuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Presidential threshold merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik sebesar 20 persen kursi dari DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Aturan presidential threshold menjadi pro dan kontra karena aturan ini membatasi hak politik secara bebas mencalonkan atau memilih calon presiden. Kemudian koalisi yang dominan terhadap calon presiden tertentu sehingga memunculkan dua calon saja sehingga masyarakat tidak disajikan adanya calon alternatif. Presidential threshold menjadi pro kontra bagi partai politik karena besarnya persentase ambang batas presiden yang terlalu besar. Kemudian parpol yang belum berhasil lolos ambang batas parlemen pada pemilu yang lalu belum dapat mengusung kandidat presiden karena membutuhkan hasil suara legislatif. Parpol baru bergabung juga tidak memiliki kemampuan untuk mengusulkan kandidat presiden karena juga belum memiliki hasil suara legislatif untuk memenuhi besaran angka presidential threshold sehingga haknya sebagai partai politik mengikuti ajang pemilihan presiden terhambat aturan presidential threshold. Pada penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenai kedudukan presidential threshold dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mengenai dampak ditimbulkan dari presidential threshold dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap partai politik.
Perlindungan Hukum Tari Terbang Bandung (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan Sanggar Seni Dharma Budaya Kota Pasuruan) Kirana, Marshella Duhita Cahya; Ismail, Yudhia; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v6i2.159

Abstract

Di Indonesia, ada dua jenis perlindungan hukum untuk hak cipta atas tarian tradisional yaitu berupa perlindugan hukum bersifat preventif dan represiv. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis empiris yakni teknik studi terkait gejala hukum yang terjadi dari perilaku manusia, meliputi kejadian suatu perkara yang dapat diperoleh dengan proses wawancara ataupun melakukan pengamatan secara langsung. Berdasar penelitian ini, Kota Pasuruan dapat memberikan perlindungan hukum dengan melakukan inventarisasi, menjaga keamanan, dan mempromosikan budaya utamanya, yaitu tari terbang Bandung. Selain itu, pemerintah setempat berupaya mendaftarkan tari terbang Bandung  sebagai Warisan Budaya Takbenda dan melakukan pembelaan dengan tulisan normatif sesuai hukum yang berlaku jika tari terbang Bandung ditiru oleh suatu oknum individu atau komunitas.
Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perdagangan Internasional Dalam Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor Sayogya, Muhammad Hadi; Istijab, Istijab; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.151

Abstract

Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk perdagangan yang meliputi lebih dari dua negara. Dalam proses melakukan transaksi jual beli dalam dunia internasional perlu adanya suatu lembaga yang dapat menaungi, menjaga dan mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui lembaga perdagangan internasional. Dalam proses pengaturannya diperlukan suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga tersebut dan ditaati oleh masyarakat internasional yang mengakuinya. Pengaturan ini dibuat untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi baru dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Perlu adanya penegakan hukum yang pasti untuk mewujudkan kepastian hukum dalam dunia internasional. Hal ini tak terlepas dari lembaga kehakiman tingakat internasional yang melahirkan aturan – aturan pokok yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan aturan di tingkat lembaga internasional, lembaga regional maupun di tingkat state atau negara
Analisis Hukum Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Alat Tapping Box Aslamiyah, Suaibatul; Istijab, Istijab; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.166

Abstract

Pajak, terutama pajak restoran, memiliki dampak  yang substansial terhadap pendapatan daerah karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anda harus membayar pajak jika Anda seorang operator layanan restoran, karena Anda pada dasarnya adalah pemilik restoran. Bagaimana sistem Tapping-Box mempengaruhi pajak restoran adalah subjek dari studi ini. Dalam studi ini, kami melihat konsekuensi hukum dari pelaporan pajak restoran menggunakan perangkat Tapping-Box dan sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan meninjau undang-undang dan peraturan tertentu. Strategi ini menggabungkan pendekatan konseptual yang merujuk pada berbagai kerangka teori dan pengetahuan hukum. Studi ini mengikuti metodologi yuridis normatif. Akibat hukum dalam pelaporan pajak secara online  yang penting untuk dipahami oleh pengusaha restoran yang dapat timbul dari penggunaan alat tapping box. Berikut beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari penggunaan system ini : Sanksi dan Denda 1) Penghindaran Sanksi. Restoran yang menggunakan aplikasi tapping box secara benar dan tepat waktu dapat menghindari sanksi atau denda yang mungkindikenakan karena pelaporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. 2) Penegakan Sanksi. Jika ditemukan pelanggaran seperti manipulasi data atau tidak menggunakan aplikasi tapping box sesuai ketentuan, restoran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI) (Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan) Yuliana, Yuliana; Istijab, Istijab; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.169

Abstract

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” memberikan celah metode mediasi (non litigasi). Penulis mengangkat penelitian terkait peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) terkait kasus sengketa tanah pada tingkat kelurahan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Nantinya hasil dari penelitian mengenai peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) pada tersebut akan dianalisa menggunakan parameter metode kualitatif. Sehingga nantinya penulis dalam menyelesaikan penelitian ini akan meninjau langsung pada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian peran kelurahan penulis mendapati beberapa hal sebagaimana berikut: (1) Mekanisme penyelesaian gugatan mediasi (non litigasi) pembagian hak waris atas tanah dilakukan beberapa kali. Sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dalam proses tersebut lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antar pihak. Dimana dalam hal ini pihak kelurahan melakukan pendekatan kekeluargaan tanpa proses paksaan antar para pihak. Para pihak pun dengan kesadarannya dan tanpa tekanan berkenan menyelesaikan gugatan tersebut melalui metode mediasi (non litigasi). (2). Pembagian hak waris atas tanah berdasarkan Keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selesainya gugatan para pihak dengan menyepakati surat pedamaian dengan syarat ketentuan pembagian objek sengketa. Sehingga pada surat perjanjian tersebut menjadi syarat yang mengikat untuk dilakukannya pembagian dengan pengawalan dari pihak kelurahan. Selain itu karakter masyarakat Kelurahan Randusari memegang teguh aturan hukum agama. Sehingga dalam penyelesaian dan pembagian objek sengketa para tokoh masyakat memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelesaian mediasi (non litigasi) pada Kelurahan Randusari.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rawat Inap yang Memerlukan Tindak Operasi di Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan yang Bermutu Saqofi, M. Mundzir Ishaq; Istijab, Istijab; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.221

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan upaya apapun untuk mewujudkan hidup yang sehat. Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan kesehatan ini berperan penting dalam fungsi sosial yang tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan rasa kemanusiaan yang jelas dijamin oleh undang-undang, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi di rumah sakit untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang bermutu dan akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Sumber-sumber yang utama dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak pasien di rumah sakit, penting bagi baik pasien maupun petugas kesehatan untuk menyadari bahwa perlindungan tersebut merupakan kepentingan bersama. Adanya kesadaran ini menciptakan kenyamanan bagi pasien, sekaligus memberikan rasa aman bagi petugas kesehatan, sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman hukum dan setiap tindakan pelanggaran dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan oleh rumah sakit, pasti akan berhadapan dengan sanksi. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga medis. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap pasien, rumah sakit memiliki kewajiban etis dan hukum untuk menyediakan perawatan yang optimal. Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang melanggar kewajibannya adalah berupa sanksi administratif yang terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 7 AYAT (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM Habibillah, Kafi; Sulatri, Kristina; Istijab, Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.232

Abstract

Kredit macet mengacu pada ketidakmampuan debitur perorangan maupun perusahaan untuk membayar angsuran dan utang kepada pemberi pinjaman tepat waktu. Kondisi yang seperti ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab. Salah satu sebab itu misalnya terjadi bencana alam yang mengganggu kegiatan bisnis nasabah. Bencana alam sebagai peristiwa overmacht mempunyai akibat hukum bahwa kreditur tidak dapat menuntut prestasi. Debitur tidak lagi dinyatakan lalai dan tidak lagi diwajibkan membayar ganti rugi. Kreditur tidak dapat menuntut pemutusan perjanjian bersama dan kewajiban dianggap batal demi hukum. Pasal 7 Ayat (1) POJK No. 45/POJK.03/2017 mengatur mengenai restrukturisasi kredit macet akibat bencana alam dengan memberikan fasilitas tambahan yang diharapkan dapat membantu debitur dalam membangun kembali dan mengembangkan usahanya serta mampu melunasi kredit bermasalah sebelumnya
Co-Authors Ariesta, Wiwin Aziz, Ahmad Yusril Budiarti, Dwi Habibillah, Kafi Handayani, Sri Humiati, Humiati Imam Koeswahyono Ismail, Yudhia Iwan Permadi Kirana, Marshella Duhita Cahya muhammad mashuri Pangestu, Robby Aji Ramadhanie, Tegar Ade Safa’at, Rachmad Saputri, Silvia Dwi Saqofi, M. Mundzir Ishaq Sayogya, Muhammad Hadi Sholiha, Ani Amaliatus Suaibatul Aslamiyah Sukron, Achmad Sulatri, Kristina Yuliana Yuliana