Claim Missing Document
Check
Articles

Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes Rio, Fildzah; Abubakar, Lastuti; Sugiharti, Dewi Kania
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i2.21588

Abstract

Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy aims to optimize intellectual property as credit or financing collateral for creative economy actors. From the banking side, intellectual property as an object of collateral cannot be implemented for various reasons, including those related to the execution of intellectual property in the event of bad credit or financing. Eventhough auction regulations recognize intellectual property as intangible assets that can be executed, they still don’t provide legal certainty for both creditors and debtors. This research aims to analyse regulatory constraints in intellectual property execution auctions and renewal in auction regulations that need to be carried out to support creative economy financing schemes. This research uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications and qualitative juridical data analysis. Based on the research, the following results were obtained: Although intellectual property is recognized as an object of execution auctions, regulation haven’t provide certainty regarding the execution mechanism, especially regarding the transfer of intellectual property rights. So, the idea is to make the rules stricter so that execution auctions can support intellectual property-based financing schemes for people working in the creative economy.
INVESTOR PROTECTION THROUGH EXCHANGE TRANSACTION SETTLEMENT GUARANTEE AND INVESTOR PROTECTION FUND Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2019): Februari
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.338 KB) | DOI: 10.21107/tlr.v1i1.5256

Abstract

Certainty and investors legal protection is the key to the success of capital market as financing and investment alternatives. To fulfill the international standards, Indonesia capital market regulation regulates the status of Clearing and Underwriter Institutions  organized by  Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) and serves  to guarantee transactions settlement in Exchange as well as managing the Guarantee Fund. Other investor protection organized by the Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) formed to protect the assets of investors who lost and manage the Investor Protection Fund. This study aims to examine the position of KPEI as guaranteeing institution for the settlement of Exchange transactions to prevent settlement failures that can have systemic impacts, including how to optimize the management of Guarantee Funds. In addition, it was also examined how Indonesia SIPF could manage the Investor Protection Fund optimally in order to provide maximum protection. The method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications. Data analysis used is qualitative juridical. Based on the results, KPEI is financial market infrastructure to prevent failure of potentially systemic transactions. Therefore, KPEI can be included as systemic financial institution. Either management of the Guarantee Fund by KPEI  or Investor Protection Fund management by SIPF can use the trust concept to be able to increase the Guarantee Fund and Investor Protection Fund so that the guarantee of Exchange transaction settlement and investor protection is more certain and optimal.
Copyright Content on the YouTube Platform as Collateral for Creative Economy Financing Azka Adriliya, Putri; Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1702

Abstract

The utilization of technology presents an opportunity for creative economy practitioners to expand their work, one of which is by leveraging digital platforms. The government provides support for creative economy practitioners through the implementation of Government Regulation Number 24 of 2022, which recognizes intellectual property rights as collateral for financing, similar to how copyright content on platforms like YouTube can be used as fiduciary collateral for intangible movable assets. Through this financing scheme, there is potential for content creators to utilize their content as collateral, aiming to secure financing for productivity. This research employs a juridical analysis method to explore the potential of copyright content on the YouTube platform as collateral for financing within the creative economy. The conclusion drawn is that it is indeed feasible to utilize copyright content on the YouTube platform as collateral for financing, in the form of tangible collateral. Valuation, on the other hand, can be based on the number of viewers or income approaches, even though as of now, there isn't a definitive standardization regarding this matter.
Perlindungan Hukum Investor pada Transaksi Repurchase Agreement: Studi Kasus Gagal Serah di PT. Hanson Internasional Tbk Rahmah, Dian Maris; Abubakar, Lastuti
Amanna Gappa VOLUME 33 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otoritas Jasa Kuangan (OJK) telah menerbitkan pedoman standar pelaksanaan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) dengan tujuan untuk melindungi para pihak dalam Transaksi Repo, tetapi dalam praktik masih ditemukan kasus terkait dengan Transaksi Repo di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dalam Transaksi Repo. Salah satunya adalah kasus gagal serah pada tanggal pembelian kembali dalam Transaksi Repo PT. Hanson Internasional Tbk. yang mengakibatkan kerugian bagi investor penjual. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam Transaksi Repo saham apabila terjadi gagal serah pada saat jatuh tempo pembelian kembali. Penelitian hukum ini merupakan penilitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak penjual adalah, investor penjual hanya menerima pembayaran sejumlah denda yang telah disepakati dari pihak pembeli. Investor penjual dapat pula menuntut ganti rugi berupa bunga kepada perusahaan efek yang bertindak sebagai agennya, apabila gagal serah tersebut disebabkan pula oleh kelalaian perusahaan efek tersebut. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan pengamanan terhadap efek yang menjadi objek transaksi Repo selama jangka waktu Transaksi Repo dengan menerapkan sistem pembekuan atau pemblokiran terhadap efek yang dijadikan sebagai objek Transaksi Repo.
Praktik Gadai Tanah Adat dalam Presfektif Hukum Agraria Nasional Muthia, Nurul; Abubakar, Lastuti; Rubiaty, Betty
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17220

Abstract

Tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu praktik yang masih berkembang di masyarakat adat Minangkabau adalah transaksi gadai tanah ulayat. Gadai tanah ini sering kali menimbulkan sengketa, terutama ketika penjual gadai tidak mampu untuk menebus tanah yang digadaikan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah di Minangkabau umumnya masih bertumpu pada hukum adat setempat gadai tetap harus ditebus walaupun sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan oleh hukum nasional sesuai UUPA dan UU Nomor 56 Prp Tahun 1960. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi penjual gadai adalah dengan cara preventif berupa pembuatan perjanjian gadai baik dibawah tangan ataupun secara otentik. Perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan dengan musyawarah adat yang melibatkan Kerapatan Adat Nagari(KAN) dan Niniak Mamak untuk mencapai mufakat apabila tidak tercapai maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri secara perdata atau secara pidana.
KEBIJAKAN INTEGRATIF DALAM TRANSFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH UNTUK MENDUKUNG HILIRISASI INDUSTRI STRATEGIS Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.3.2024.227-236

Abstract

Kebijakan industri nasional melalui program hilirisasi industri memperlihatkan capaiannya, antara lain melalui kemitraan Industri Kecil Menengah (IKM) dan industri besar serta pengembangan usaha baru. Permasalahan rendahnya kerja sama antara IKM dan usaha besar tidak dapat dilepaskan dari karakteristik dan hambatan yang dihadapi oleh IKM, yang berakar dari kebijakan pemerintah. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana kebijakan atau regulasi dapat menempatkan IKM sebagai bagian dari industri nasional; dan bagaimana model kebijakan yang dapat mendorong percepatan hilirisasi industri strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan agar tujuan hilirisasi industri strategis dan peningkatan global value chain adalah dengan melakukan transformasi UMKM agar mampu berkompetisi. Model pengaturan terintegrasi berperan penting dalam proses transformasi UMKM.
Regulatory Optimization of Bitcoin as Collateral: Property Classification and Secured Lending Framework in Indonesia Darmawan, Kevin; Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri; Sugiharti, Dewi Kania
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1738

Abstract

The development of financial technology has driven the emergence of digital assets such as Bitcoin, which challenge the conventional legal framework of property law. Although not recognized as legal tender, Bitcoin has been acknowledged as a legal asset by Indonesia's Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti). This study aims to examine the legal status of Bitcoin as collateral in Indonesia’s property law framework, as well as assess the adequacy of current regulations in accommodating this function. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach and deductive reasoning. The findings indicate that Bitcoin fulfills the legal criteria of an intangible object and, in theory, can be used as an object of fiduciary security. However, the absence of explicit legal recognition and a digitally integrated collateral registration system has led to legal uncertainty. Although regulations in Indonesia have provided a degree of legality and oversight, systemic institutional integration remains lacking. Therefore, legal reform is needed in the area of digital asset-based collateral, along with the establishment of a comprehensive administrative registration system to ensure the validity of security interests in digital assets
Implementation of Sustainable Finance Taxonomy Policy through Sustainable Credit: Regulations, Opportunities, and Challenges for Banks in Indonesia Novianto, Muhammad Rifqi; Abubakar, Lastuti; Handayani, Tri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1833

Abstract

Indonesia's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement has implications for banks in carrying out their business practices to lead to sustainable practices. The phenomenon occurs when banks indirectly contribute to causing environmental damage such as providing credit that is only oriented towards profit. The Financial Services Authority (OJK) as a regulator issues the Sustainable Finance Taxonomy Policy as a guideline for banks to maximize the implementation of sustainable finance, especially in providing credit. This study aims to analyze how the Sustainable Finance Taxonomy policy influences and plays a strategic role in increasing sustainable banking credit in Indonesia. This study uses a normative legal approach with analytical descriptive specifications and the object of research is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, this study found that the Sustainable Finance Taxonomy policy plays a strategic role in increasing sustainable credit. The results of this study are expected to provide knowledge for policy makers in creating a sustainable financial system with legal certainty.
The Role of Mandatory Tender Offers in Protecting Minority Shareholders in Public Companies Feivel, Maximilian; Abubakar, Lastuti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 5 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i5.1965

Abstract

The presence of minority shareholders in the ownership structure of listed companies often places them in a vulnerable position, especially in the event of a corporate takeover. To address this risk, Indonesian capital market law introduces the mandatory tender offer provision as stipulated in POJK No. 9/POJK.04/2018, which requires the new controlling party to purchase shares owned by other shareholders at a fair price. This research aims to legally evaluate the effectiveness of the mandatory tender offer as an instrument of legal protection for minority shareholders. The approach used is normative juridical with library research, examining primary legal materials such as relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant articles. Based on the results of this study, it was found that the mandatory tender offer serves a protective purpose; however, the existing provisions still face challenges in terms of implementation, price transparency, and access to information for minority shareholders. Recommendations include strengthening supervisory mechanisms, updating regulations, and integrating the principles of fairness and accountability into public company governance
Analisis Praktik Penggunaan Surat Kuasa dalam Perjanjian Gadai Saham Ditinjau dari Hukum Jaminan William, Boris; Abubakar, Lastuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5008

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik gadai saham oleh pemegang saham Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPT yang telah diubah dengan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Penelitian ini berfokus pada penggunaan surat kuasa oleh penerima jaminan untuk melakukan proses eksekusi jaminan gadai berupa saham ketika terjadi wanprestasi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri No. 472/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, yang memunculkan pertanyaan hukum terkait keabsahan surat kuasa yang digunakan dalam perjanjian gadai saham. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun surat kuasa dapat berfungsi sebagai dokumen pelengkap dalam perjanjian penjaminan saham, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jaminan. Penelitian ini menyoroti perlunya batasan hukum yang lebih jelas mengenai kewenangan penerima gadai yang menggunakan surat kuasa untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.