Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Prinsip–prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah berdasakan UU No.17 Tahun 2003 Suryadin, Suryadin; Ramadoni, Ramadoni; Mustamin, Mustamin; Erham, Erham
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 12 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i12.5153

Abstract

In Indonesia, such standards are formally regulated under Law Number 17 of 2003 on State Finance, which functions as the foundational legal framework for the administration of public finances at both central and regional levels. This study aims to examine and analyze the general principles of state and regional financial management as normatively formulated in Law No. 17 of 2003, as well as to assess their implementation from a legal perspective. The research adopts a normative juridical method, employing statutory and conceptual approaches to interpret legal norms and doctrines relevant to state finance law. The analysis relies exclusively on secondary legal materials, including legislation, scholarly writings, and academic studies on public financial governance. The findings indicate that Law No. 17 of 2003 establishes a coherent and comprehensive normative structure consistent with the principles of good financial governance, particularly accountability and transparency. However, the implementation of these principles remains inconsistent, especially at the regional level. The main legal obstacles identified include regulatory overlap, weak synchronization between central and regional regulations, and deficiencies in internal control mechanisms. These issues result in a formalistic application of legal norms, where compliance is largely procedural rather than substantive. Consequently, strengthening regulatory harmonization and legal coherence between central and regional frameworks is essential to ensure the effective realization of the principles mandated by Law No. 17 of 2003.
Arah Politik Hukum Pembangunan Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia man, A.Rahman; Sofiyan, Feri; Erham, Erham
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7575

Abstract

Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum pembangunan nasional dalam konteks sistem hukum Indonesia serta menilai implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah politik hukum pembangunan nasional secara normatif telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa disharmoni regulasi, inkonsistensi kebijakan, serta perbedaan interpretasi norma di lapangan. Oleh karena itu, penguatan politik hukum pembangunan nasional dalam sistem hukum Indonesia diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan efektivitas pembangunan.
Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Pengabdian Darmin, Darmin; Firmansyah, Muhd; Gufran, Gufran; Mastorat, Mastorat; Adnan, Adnan; Nasrullah, Nasrullah; Jufrin, Jufrin; Erham, Erham; Ahmad, Ahmad
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.5928

Abstract

Progam Pengabdian kepada masyarakat ini yakni Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) : Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menerapkan sistem pengelolaan dan manajemen sampah berkelanjutan berbasis teknologi tepat guna di Desa Kaboro, Kecamatan Lambitu, Kota Bima. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini melibatkan mitra sasaran yang terdiri atas Badan usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintahan Desa Kaboro dalam proses edukasi, perancangan, dan implementasi alat pengelola sampah, seperti mesin pencacah dan tungku pemanas plastik sebagai bentuk pengelolaan sampah berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta kemampuan warga dalam mengoperasikan alat secara mandiri setelah pelatihan. Program ini berkontribusi pada pemberdayaan komunitas, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tingkat lokal. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi sederhana dengan kearifan lokal dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan sampah plastik.