Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

6.226

P-Index

This Author published in this journals

All Journal LAW REFORM Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Business and Human Rights Law and Policy

Lalu Hadi Adha

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 219028

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2 3 4

PENERAPAN USIA KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Hifdul Lisan Amal; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat sangat minim karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang penetapan batas usia kawin yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana dalam praktiknya sering terjadi pernikahan dibawah usia kawin karena anak sudah tidak lagi patuh terhadap nasihat orang tua yang menjadikan anak merasa bebas dalam bergaul, dan mudahnya dalam mengurus dispensasi usia kawin karena dalam masyarakat Kabupaten Dompu mengenal yang namanya perkawinan selarian (londo iha). Pandangan masyarakat terhadap penetapan batas usia kawin dapat disimpulkan hanya sebagai pedoman dalam melakukan perkawinan namun tidak mengikat, yang dimana faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dibawah usia kawin karena faktor sosial budaya, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Oleh karena itu seiring terjadinya perkawinan dibawah usia kawin dalam masyarakat dapat dipandang sebagai perkawinan yang tidak baik keberadaannya ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, sehingga batas usia kawin perlu dipertimbangkan kembali di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat) Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

This research aims to find out the effectivity of the Government regulation number 54 of 2007 concerning the practice of children adoption at sub-district Narmada, Lombok Barat regency as well as to find out causing factors that prevent people to adopt children based on the regulation. Applied research type is normative-empirical. Research result indicates that all adoption practice by the people of Narmada are conducted under written or oral agreement, which only 20 % or 3 families conducted the adoption in accordance with the regulation. Meanwhile, causing factors that prevent Narmada people from adopting children based on the regulation are including the lack legal socialization of the regulation leads to the lack understanding on it. From the citizens side, there is a stigma or perception that legal children adoption through court and adat institution decision is complicated and expensive.

PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA PT.SUMBER DAYA LOMBOK SEJAHTERA DENGAN PT. BANK MANDIRI ( PERSERO) TBK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Nadia Amalia; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perjanjian outsourcing antara PT.sumber daya lombok sejahtera dengan PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa proses pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu serta pelaksanaannya pada perusahaan PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera,ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, undang-undang ketenagakerjaan, ketentuan upah minimum provinsi NTB dan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian outsourcing antara antara PT. Sumber Daya Lombok Sejahtera, PT. Bank Mandiri Persero Tbk dibagi menjadi dua dua faktor yakni faktor yuridis dan faktor non yuridis. Maka diharapkan kepada para pihak dalam membuat perjanjian outsourcing dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR : 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA Kurniawan Hidayat; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama di tinjau dari hukum positif dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Sel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembatalan perkawinan di pengadilan agama ditinjau dari hukum positif terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, pembuatan permohonan, pendaftaran permohonan, pemeriksaan permohonan, mediasi dan putusan. Sedangkan alasan permohonan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim. Karena dari hasil pemeriksaan alat bukti dan fakta-fakta yang didapat selama persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dengan cara paksaan. sehingga perkawinan tersebut dipandang mengandung cacat hukum

TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH KERJA LEMBUR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 ITAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN Nurul Farah Sahlisa; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upah kerja lembur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar oleh perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma, Peraturan Perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang teridiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 menambahkan waktu kerja lembur dari sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, sehingga kesimpulannya ketentuan perhitungan mengenai upah lembur tidak berubah, tetap menggunakan dasar upah per jam (1 / 173 x upah sebulan). Upaya hukum jika upah lembur tidak dibayar perusahaan yaitu penyelesaiannya dengan cara dapat dipilih salah satunya adalah Mediasi Hubungan Indsutrial.

Analisis Yuridis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Nur Ardini Rahmadani; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.59 KB)

This research aims to compare the regulation of the termination of employment relationship between the Law No. 13 of 2003 on employment and the Law No. 11 of 2020 on job creation. This is a normative legal research which applies statutory, conceptual, and Sosiological approaches.This research finds out that the Law No. 13 of 2003 on employment narrows the space for employers to terminate the employment relationship. On the other hands, the Law No. 11 of 2020 on job creation as stipulates in Article 81 Point 37 amendments to Article 151 paragraph (2) wider space for employers to terminate the employment relationship unilaterally only by giving the labor a notice on the reason of such termination without any confirmation from LPPHI. Regarding labor’s rights, Article 156 of Law Number 13 of 2003 stipulate that the awarding severance payment, long service pay, and compensation for entitlements are in accordance with existing laws and regulations.

Tanggung Jawab Perusahaan Kepada Pekerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeur) : (Studi Di Hotel Jayakarta Lombok) Anggita Putri Nabilah; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine the implementation of the Jayakarta Hotel Lombok's responsibilities in supporting the fulfilment of the rights and obligations of workers temporarily laid off due to the Covid-19 pandemic and the factors that affect the implementation of their responsibilities. This study uses empirical legal research methods using field data as the main data. The result of the research is that the implementation of the responsibility of Hotel Jayakarta Lombok is to continue to provide wages to permanent workers who are temporarily dismissed, but only 50% of the initial salary and incentives are given in the amount of Rp. 500,000, while contract employees are given 25% of the initial salary and incentives are given in the amount of Rp.300,000. Factors that affect the implementation of the responsibility of Hotel Jayakarta Lombok are juridical and non-juridical factors, juridical factors, namely labour laws and regulations related to presidential decrees and ministerial decisions to governor's circulars, especially in handling laid-off workers due to the Covid-19 pandemic. Meanwhile, what is meant by non-juridical factors refers to everything that is the policy of the Jayakarta Hotel Lombok.

KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL Lalu Hadi Adha; H. Zaeni Asyhadie; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah ini khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya aktanikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurt UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini kami bersama tim telah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prosedur Itsbat Nikah serta tujuan pentingnya dilaksanakan Itsbat Nikah pada masyarakat yang perkawinanya belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB SERIKAT PEKERJA DALAM MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS Zaeni Asyhadie; Lalu Hadi Adha; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Dalam perspektif ketenagakerjaan, iklim berusaha yang kondusif adalah suatu kondisi hubungan kerja yang harmonis di perusahaan dimana pengusaha dan serikat pekerja/buruh bekerja sama atas dasar saling menghormati dan saling memahami kepentingan masing-masing, secara optimal mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan, tidak memaksakan kehendak dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, tidak berprasangka negatif atau buruk terhadap mitra kerjanya. Untuk dapat menciptakan iklim berusaha yang kondusif sebagaimana diuraikan, diperlukan beberapa hal yang pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sebagai para pihak pelaku hubungan kerja dalam proses produksi barang dan jasa di tempat kerja harus bersedia dan mampu melaksanakan hal-hal yang Menunjukkan dan melaksanakan sikap kemitraan dalam kegiatan hubungan kerja. Oleh karena itu untuk mencapai keharmonisan dalam menjalin Hubungan kerja sebagaimana yang diuraikan tersebut, tentunya Para pihak ( Pekerja dan Pengusaha ) harus memiliki pemahaman tentang peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelenggarakan hubungan kerja.

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya : Studi Putusan Nomor 0668/Pdt.G/2020/PA.Bima Rizki Ananda Soleha; Lalu Hadi Adha
Private Law Vol. 2 No. 2 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The title of this research is Juridical Analysis of First Decree of Islamic Court Decisions on Divorce Cases and Its Legal Consequences (Study on the Verdict Number 0668/Pdt.G/2020/Pa.Bima). The purpose of this study was to determine the legal consequences of divorce and the judge's legal considerations in accordance with the positive law that applies in determining the Decision of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm. This research was expected to provide benefits for the development of legal knowledge regarding the legal consequences of divorce and legal considerations of judges in accordance with generally accepted positive law. The method used in this research is normative research. The sources of legal materials in this study were literatures study and the decision of the Bima Islamic Court Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm. The types of legal materials used in this research were primary, secondary and tertiary data in the form of the Bima Islamic Court decision from the Verdict Number 0668/Pdt.P/20/PA.Bm and secondary data in the form of books, scientific works, and others. The technique of collecting legal materials was literature study. The method of analyzing legal materials in this research was descriptive qualitative analysis method. The results of this study stated that the legal consequences of divorce based on the Verdict of the Islamic Court Number 0668/Pdt.G/20/PA.Bm, namely the termination of the marital relationship due to the decision of the religious court, so that there is no longer a husband and wife relationship between the two parties. The existence of the provision of a living from the Petitioner to the Respondent by obtaining “iddah” and “mut'ah” living. Then, judging from the positive legal process in the Court Decision process, both of them are in accordance with the applicable law.

Co-Authors Aditya Rahman Aditya Rahman Allan Mustafa Umami Anggita Putri Nabilah Angriani, Ayu Aris Munandar Asyhadie, H. Zaeni Asyhadie, Zaeni Diangsa Wagian, Diangsa Didin Saprudin Dwi Cahya, Baiq Karunia Farah Savira Fathoni, M. Yazid Hifdul Lisan Amal Junaidin Junaidin Kurniawan Hidayat Kusuma, Rahmawati Kusuma, Rahmawati Lukman as, Rosdiana_putri Milano, Bagus Shelva Mohammad Irfan Muhamad Sapoan Muhammad Alfian Sangaji Nadia Amalia Ni Nyoman Sri Sukma Mega Viedny Ni Putu Wimas Lestari Dewi Nur Ardini Rahmadani Nurul Farah Sahlisa Putri, Rosdiana Raden Mochammad Hazrat Rachmatullah Rahmawati Rahmianti Rahmianti Rizki Ananda Soleha Sahrudin Sahrudin Sahrudin, Sahrudin Siska Wilia Sapitri Tasyriqiya Aulia Putri Ventaria Yulia, Erika Wiwiek Wahyuningsih Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zulhizah Febriansyah

Title Search

Found 38 Documents Search Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 38 Documents
Search
Journal : Private Law