Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Jurnal Pengabdian UNDIKMA Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Sirjon, Lade
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA EDUKASI DALAM UPAYA MEMINIMALISIR DAMPAK COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA Tatawu, Guasman; Intan, Nur; Sirjon, Lade; Hasima, Rahman; Sulihin, La Ode Muhamad
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 2, No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.105 KB) | DOI: 10.52423/anoa.v2i1.14873

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat melalui media sosial sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Program kerja yang dilaksanakan oleh peserta KKN Tematik adalah sebagai berikut: 1) sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19 seperti penerapan social distancing atau physical distancing dan penerapan new normal serta cara menggunakan masker dalam bentuk poster dan 2) membagikan masker, hand sanitizer serta sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada masyarakat bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia di Kota Kendari. Semua program tersebut disampaikan dengan cara memanfaatkan media sosial instagram sebagai sarana edukasi dalam upaya meminimalisir dampak covid-19. Hasil kegiatan menunjukan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam upaya mencegah dan meminimalisir dampak covid-19 di Sulawesi Tenggara baik dan kegiatan pengabdian penanggulangan covid-19 ini sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat  Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran covid-19.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Ahuawatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Nur, Fuad; Hidayat, Sabrina; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Mufakhir, La Ode Abul
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 3 (2024): Mei
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i3.892

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan membuka cakrawala dan wawasan masyarakat terkait Peraturan Desa sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai simulasi yang memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan menemukan solusi dari permasalahan penyusunan peraturan desa yang dihadapi. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ahuawatu adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Kelancaran pelatihan ini dikarekan adanya dukungan dari seluruh stakeholder dalam membantu tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan pelatihan secara maksimal. Pada pelatihan ini, narasumber tidak hanya menyampaikan materi berikaitan urgensi Peraturan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tapi juga teknis penyusunan Peraturan Desa yang disertai simulasi yang terarah dan mudah dipahami oleh peserta, sehingga para peserta pada pelatihan ini dapat memahami teori dan juga praktek penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta pada kegiatan ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk melahirkan Peraturan Desa yang berkualitas di Desa Ahuawatu.
Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Kepada Aparat Pemerintah Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Nur, Fuad; Demaq, La Ode Muhammad Kaisar; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Purnama, Yan Fathahillah; Saputra, La Ode Muhammad Saleh; Rosidin, Ayib
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 7 (2024): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i7.1394

Abstract

Kegiatan ini merupakan bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparat Pemerintah Desa Lamomea terkait tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Desa. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pelatihan ini meliputi ceramah dan dialog disertai pelatihan secara langsung kepada Aparat Pemerintah Desa tentang teknis penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Adapun hasil yang dicapai dalam pelatihan penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan di Kantor Desa Lamomea adalah pelatihan yang berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan yang berarti. Pelatihan ini telah menambah pengetahuan aparat pemerintah desa dalam bidang peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penyusunan peraturan desa sehingga telah mengiplementasikan Undang-Undang Desa dengan kesiapannya untuk menghadirkan peraturan desa yang aspiratif, responsif dan taat asas demi terciptanya tertib hukum dan harmonisasi hukum nasional. Begitu pula dengan adanya draft rancangan Peraturan Desa Lamomea tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan yang memuat bagian Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan dapat disahkan  menjadi Peraturan Desa dengan mengikuti alur penerbitan Peraturan Desa berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2014. Melalui Peraturan Desa tersebut diharapkan dapat mendukung segala program, upaya, kegiatan Pemerintah Desa Lamomea dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.
Pembentukan Forum Warga Pengawasan Partisipatif Di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 2 No. 8 (2024): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v2i8.1440

Abstract

Pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan sarana kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Dalam setiap pemilihan, ragam pelanggaran masih kerap terjadi. Proses pengawasan merupakan usaha untuk memastikan pemilihan berlangsung secara berkualitas. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang substansi salah satunya dengan ikut serta dalam mengawasi tahapan pemilihan. Rendahnya tingkat kesadaran masayarakat menimbulkan sikap acuh dari masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi yang pada akhirnya pelanggaran dianggap sebagai hal yang biasa saja. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan langsung, dimana mahasiswa tim pengabdian turun langsung ke masyarakat khususnya pemuda melalui sekolah-sekolah maupun di masyarakat. Pada rangkaian akhir kegiatan, dilakukan pembentukan forum warga pengawasan partisipatif yang dengan sasaran pemilih pemula. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para pemuda diantaranya tingkat partisipasi pemuda dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, pengetahuan para pemuda khususnya pemuda tentang perbuatan yang dilarang dalam pemilihan kepala daerah, belum adanya kelompok-kelompok pemuda yang bergerak dalam bidang pengawasan partisipatif pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Urgensinya partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah sama urgennya dengan usaha pendalaman proses demokrasi pada masyarakat secara utuh. Barometer kualitas demokrasi adalah adanya partisipasi warga dalam pemilihan. Sebagai bentuk penerapan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Panwascam Ranomeeto bekerja sama dengan tim pengabdian masyarakat membentuk forum warga pengawasan partisipatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat kepada pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta berani melaporkan setiap indikasi pelanggaran pidana Pemilu dalam pemilihan.
Penyuluhan Hukum tentang Mewujudkan Sekolah Bebas Bullying Melalui Kesadaran Hak Asasi Manusia di MAN 1 Kendari Nur, Fuad; Setiawan, Risman; Faisal, Fitriah; Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq; Sirjon, Lade; Sulihin, La Ode Muhamad; Ukkas, Jumiati; Heryanti, Heryanti; Intan, Nur; Saputra, La Ode Muhammad Saleh
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 8 (2025): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i8.3236

Abstract

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada perkembangan psikologis dan akademik peserta didik, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Data Komnas HAM Republik Indonesia menunjukkan 80 persen pelajar di Indonesia pernah mengalami bullying, namun mayoritas korban memilih untuk diam. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah bebas bullying melalui kesadaran hak asasi manusia di MAN 1 Kendari. Kegiatan dilaksanakan pada 17 Mei 2025 menggunakan metode ceramah dan dialog yang melibatkan narasumber, siswa, guru, dan juga dihadiri mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pencegahan bullying memerlukan pendekatan berbasis HAM melalui empat strategi utama: (1) pengembangan kebijakan anti-bullying; (2) edukasi dan kesadaran HAM; (3) pendidikan karakter berbasis empati dan toleransi; dan (4) sistem pelaporan anonim serta pengawasan rutin dari sekolah. Keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi seluruh elemen sekolah meliputi siswa yang berani melaporkan, guru yang responsif, orang tua yang komunikatif, dan sekolah yang konsisten menerapkan sanksi yang edukatif. Penyuluhan ini diharapkan menjadi fondasi kesadaran hukum dalam mewujudkan MAN 1 Kendari sebagai sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.
Penyuluhan Hukum Tentang Politik Uang Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilih Cerdas Sulihin, La Ode Muhamad; Abdullah, Sitti Aisah; Sirjon, Lade; Sanib, Safril Sofwan; Arfa, Arfa
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 5 No. 4 (2024): November
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v5i4.13173

Abstract

This service activity aims to increase legal knowledge about money politics for high school students as an effort to create intelligent voters. This activity was carried out at SMA Negeri 2 South Konawe and Madrasah Aliyah DDI Nurul Qalbi Ranomeeto. The method of implementing this community service used interactive counseling with evaluation instruments, namely pre-test and post-test. Furthermore, the data analysis technique for this community service was analyzed descriptively. The results of this community service showed that there was an increase in students' understanding of the criminal law aspect of money politics practices. Through insight into criminal regulations on money politics practices, it could guide students in acting in society in accordance with legal provisions so that it has implications for the realization of smart voters.
Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective: Ambiguitas Hukum dan Dampaknya terhadap Kriminalisasi Masyarakat dalam Kasus Penghalangan Pertambangan: Perspektif Hukum yang Inklusif Sirjon, Lade
Rechtsidee Vol. 11 No. 1 (2023): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v12i1.979

Abstract

This normative legal research scrutinizes the implications of criminal provisions concerning parties who hinder mining, and critically investigates an inclusive legal perspective on the penalization of such parties. The research, underpinned by a conceptual and statutory approach, identifies that the ambiguous penal provisions can potentially result in criminalizing local communities engaging in activities perceived as obstacles to mining operations. It highlights a critical contradiction between these punitive measures and the principle of affirmative action within prophetic law. The study also exposes a legal obscurity pertaining to the lack of parameters to define acts that hinder or obstruct mining operations, which contributes to the risk of community criminalization around mining sites. The research culminates in suggesting legal and political strategies to address this issue: a judicial review at the Constitutional Court, and hearings and aspirations at the People's Representative Council (DPR) to revise mining criminal law regulations. This study reveals that such interventions are crucial to ensure lex certa, a component of the principle of legality, which can provide legal certainty to affected communities, thus reducing unwarranted community criminalization.Highlights: Legal ambiguity may criminalize local communities. Current punitive measures contradict affirmative action. Judicial review and legislative amendments are necessary for legal certainty. Keywords: Legal Ambiguity, Mining Obstruction, Community Criminalization, Inclusive Legal Perspective, Affirmative Action.
Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Nur, Fuad; Sirjon, Lade; Muhamad Sulihin, La Ode
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara mengolah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian, dengan berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.
Edukasi Hukum Tentang Perundungan dan Ujaran Kebencian Pada Siswa SMP di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Muhamad Sulihin, La Ode; Tatawu, Guasman; Sirjon, Lade; Jabalnur, Jabalnur; Rizky, Ali
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siswa SMP merupakan masa transisi dari kehidupan masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa ini para siswa secara psikologis dan emosional belum seimbang dan belum stabil. Kondisi ini rentan dengan berbagai perilaku menyimpang. Contoh perilaku menyimpang yang saat ini kerap dilakukan oleh siswa adalah perundungan atau bullying. Perilaku perundungan di kalangan siswa sangat membutuhkan perhatian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kesadaran hukum terhadap mereka melalui penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Konsel dan SMP Negeri 12 Konsel dengan metode pemberian pengarahan tentang hukum secara langsung melalui ceramah dan diskusi. Melalui aktivitas pengabdian ini, diharapkan para siswa dapat mengetahui aturan hukum tentang perundungan (bullying). Dengan pengetahuan tersebut, para siswa memahami bahwa perbuatan-perbuatan perundungan adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana (undang-undang) dan diancam dengan sanksi pidana. Hasil penyuluhan ini menggambarkan terjadi lonjakan pengetahuan yang diperoleh siswa, yang akan mendukung kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan siswa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
The Position of Article 23 of the Corruption Criminal Act After the Enactment of the National Criminal Code Sirjon, Lade; Yan Fathahillah Purnama; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; Risma Yulestari
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 2 (2025): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v52.28429

Abstract

Enforcing criminal law against corruption in Indonesia faces significant challenges due to the dynamics of legal change, particularly following the enactment of Law No. 1 of 2023 on the National Criminal Code. This study aims to analyze how the principles of legality and lex favor reo, as applied to the interpretation of criminal provisions, affect the consistency of law enforcement, particularly in the context of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption, which refers to several provisions of the old Criminal Code. Using a normative legal research method with a conceptual approach and a comparative analysis of court decisions, data are collected through literature reviews and regulatory analysis. The research findings indicate that changes in the normative reference of primary norms in the National Criminal Code have led to significant differences in the criminal threats and criminal provisions referenced in Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption. The application of the lex favor reo principle becomes crucial, as the most lenient provisions are applied not only to the defendant but also in the context of the National Criminal Code, where the terminology is expanded to include the concepts of the perpetrator, accomplice, suspect, defendant, and convict. The consistency of the Supreme Court in adhering to a material theory limited to the interpretation of "changes in legislation" underscores the protection of individual rights. A comprehensive harmonization and synchronization between the National Criminal Code and the Law on the Eradication of Corruption is essential to prevent normative conflicts and to ensure legal certainty in the implementation of Article 23 of the Law on the Eradication of Corruption.
Co-Authors Abdullah, Sitti Aisah Abul Mufakhir, La Ode Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Arfa, Arfa Demaq, La Ode Muhammad Kaisar faisal, fitriah Heryanti Heryanti Hidayat, Sabrina Jabalnur, Jabalnur La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Taufiq Afoeli Muhamad Sulihin, La Ode Nur Intan, Nur Nur, Fuad Purnama, Yan Fathahillah Rahman Hasima Risma Yulestari Risman Setiawan Rizky, Ali Rosidin, Ayib Sanib, Safril Sofwan Saputra, La Ode Muhammad Saleh Tatawu, Guasman Ukkas, Jumiati Yan Fathahillah Purnama