Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

ANALYSIS OF BOGOR CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2019 ABOUT THE MANAGEMENT AND EMPOWERMENT OF STREET VENDORS Syafira, Eva Lusiana; Rumatiga, Hidayat; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government has issued Bogor City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors.   As we know, the sidewalks on Jalan Merdeka are still filled with street vendors ranging from drink and food sellers and clock repair workers lining the sidewalks along Jalan Merdeka which leads to Red Bridge. As a result of all this, many pedestrians who were walking on the sidewalk had to move to the side of the road, because many street vendors' carts were blocking them. from this research to determine the role, supporting and inhibiting factors as well as the efforts made by the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on the sidewalk of Jalan Merdek which leads to Red Bridge. The research used was descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. What is obtained from this research is that the Bogor City Civil Service Police Unit has carried out its role well. The supporting factors for the Bogor City Civil Service Police Unit in controlling street vendors on Jalan Merdeka are having a clear legal basis and good relationships with other agencies. The inhibiting factors include a lack of awareness of street vendors and the community, the absence of clear legal sanctions, limited operational budgets, poor conditions of facilities and infrastructure. The efforts made by the Bogor City Civil Service Police Unit include carrying out additional outreach, maximizing members in every activity, and improving existing facilities and infrastructure.
LEGAL PROTECTION FOR HOME BUYERS AGAINST DEFAULT BY DEVELOPERS Sizia, Aleynca; Khairi, Ilman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for home buyers is very important when developers default, one of which is by guaranteeing the house certificate that has been purchased to a third party, such as banks or other financial institutions. This practice is detrimental to buyers because it can cause the house certificate that should be the buyer's right to become collateral for the developer's debt. As a result, buyers risk losing the rights to the house they have purchased if the developer fails to pay off their debts. According to Consumer Protection Law No. 8 of 1999, these practices run counter to the idea of good faith in the agreement and infringe upon the rights of consumers. Buyers who suffer losses due to the developer's failure have the right to demand that their rights be fulfilled, that they be compensated, or that the agreement be cancelled, according to the Civil Code (KUHPer), particularly Articles 1320 and 1267. The goal of the guarantee cannot disregard the rights of other parties, such as homebuyers, as stated in Law No. 4 of 1996, which deals with Dependent Rights. Strict government oversight and openness in property purchasing and selling activities are necessary for more effective legal protection. Furthermore, in order to prevent any losses caused by developer default, purchasers are urged to exercise greater caution in verifying the certificate's legitimacy before to finalizing a deal.
Analisis Hukum Terhadap Kinerja Pelayanan Kendaraan Taktis Korps Brimob Polri dalam Menghadapi Kejahatan Berintensitas Tinggi Tri Surya, Bagiyo; Nurwati; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19163

Abstract

Kendaraan taksis adalah fasilitas yang diberikan kepada Korp Brimob untuk mendukung tugas operasional, namun masih terbatas. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui analisis hukum terhadap kinerja pelayanan kendaraan taktis korps brimob polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi. Penelitian ini merupakan peneltian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menganalisis persoalan hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melihat persoalan tersebut sebagai gejala masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan dalam melaksanakan fungsi pelayanan kinerja kendaraan taksis bagi Korp Brimob, yaitu: 1) efektivitas operasional, 2) profesionalisme, 3) pertanggungjawaban hukum, 4) proporsionalitas, 5) legalitas dan kejelasan prosedur, 6) pengawasan dan transparansi. Terdapat beberapa hambatan, yaitu: Masih minimnya anggota yang melakukan pelayanan kendaraan taksis; Masih terbatasnya kendaraan taksis yang disediakan untuk operasionalnya Korp Brimob; Standar Operasional Prosesdur yang belum komprehensif; Belum adanya analisis kebutuhan terhadap kebutuhan kendaraan taksis; Anggaran operasional yang masih terbatas.
Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Anak sebagai Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia Kurniawan, Andhy; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 8 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i8.19354

Abstract

Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada hak-hak sebagai warga negara dan masyarakat internasional yang perlu memperoleh kepastian hukum atas segala perbuatan hukumnya. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui status kewarganegaraan anak sebagai akibat perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini metode analisis normatif dalam mengkaji persoalan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau orang asing dengan orang Indonesia ada dua ketentuan yaitu 1) kewarganegaraan terbatas yaitu selama belum mencapai usia 18 tahun atau belum menikah, anak yang lahir dari perkawinan campuran masih memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan asing sesuai asal negara ayah atau ibunya. 2) Dan jika sudah mencapai usia 18 tahun atau menikah maka harus memilih salah satu kewarganegaraan asing atau Indonesia, dan jika  tidak memili maka dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Pemberian status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sangat penting karena berdampak pada perbuatan hukum anak tersebut jika sudah dewasa nanti. Anak yang sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia harus taat terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam segala bidang hukum.
The Legal Validity of the Sale and Purchase Deed Executed Before the Land Deed Official Pursuant to a Power of Attorney in the Notarial Sale and Purchase Agreement Alatas, Husein; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa; Yusuf, Muhammad Arsjad
DE'RECHTSSTAAT Vol. 11 No. 2 (2025): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v11i2.18821

Abstract

The purpose of this research is to analyze the position of the authentic deed in the evidence in the trial of civil cases and to find out and analyze the legal force of the sale and purchase deed before the official who made the land deed made based on the power of attorney stated in the deed of the notary sale and purchase binding agreement. This research method uses a normative juridical approach that emphasizes literature studies with the addition of literature, namely decision studies to strengthen the analysis and produce accurate conclusions. The results of the study show that first, the power of attorney listed in the PPJB deed is a unit that is not separate from the PPJB deed as an authentic deed and becomes full proof for judges in civil trials. Second, that the AJB made before PPAT based on the power of attorney stated in the PPJB Notarial deed has perfect legal force and is legally binding and the power of attorney listed in the notary deed is valid as authentic evidence.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Bastyan, Rico Agistra; Suhartini , Endeh; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa; Saputra, Galang Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
TRAFFIC POLICE OPTIMIZATION IN ENFORCING TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION OF BOGOR CITY POLICE Teguh Permana , Muhammad; Nurwati; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many motorcyclists are aware of the safety riding program that is often published by various parties, especially the traffic police. However, it seems that the introduction and campaign of the safety riding concept alone is not enough to explain to motor vehicle drivers about road safety. Minor to major violations are still often found. Research methods are needed to collect a number of materials used to answer the legal analysis. Starting from the problem, the research method used is the normative legal research method, namely the law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The Traffic Police (Polantas) is responsible for traffic regulations on the highway, this unit assists other elements in the police to handle violations of the law on the highway. For this reason, there are four steps that are the main characteristics of the Polantas task, namely traffic law enforcement (both preventive and repressive), public education about traffic, traffic engineering, and registration and identification of drivers and motor vehicles. In addition, Polantas serves the community in managing STNK, SIM, and helping with traffic accidents.
Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang Islami, Khahfi Nur; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15709

Abstract

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan prakasa pemerintah untuk percepatan pemberian sertipikat tanda bukti hak kepemilikan atas.tanah guna memberikan kepastian.dan.perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas.tanah dengan biaya.yang di tanggung oleh pemerintah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara sistematik pada wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh kantor badan pertanahan nasional dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun ditemukan bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di beri tanda stample cap Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum sertipikat hasil Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang dan menhetahui perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hasil pendaftaran.tanah.sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya. Sumber.lain dari penelitian ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sertipikat hasil pendaftaran.tanah sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan.hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhutang tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang. Karena itu diperlukan regulasi khusus terkait sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang untuk menjadi pegangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat karena seluruh dokumen mengenai tanah telah di serahkan seluruhnya kepada kantor BPN dalam rangka pendaftaran sertipikat.
Hak Tanggungan (Pengertian, Sejarah, Landasan Hukum, Jenis, Proses Pembuatan dan Penghapusan Hak Tanggungan) Resti, Dede; Cantika, Ananda Putri; Tahir, Awaludin; Fauzan, Muhammad Rofiq; Al-Mutaqin, Muhammad Bimawaluya; Agustin, Kesya Renata; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.17448

Abstract

Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang diselenggarakan dalam pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Namun, masih banyak hal yang belum berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai macam halangan yang membuat manusia berada dalam kesulitan khususnya dalam masalah kehidupan dan perekonomian. Hutang merupakan suatu permasalahan yang kerap hadir dalam kehidupan manusia. Untuk itu peraturan tentang hak tanggungan hadir utntuk mengatasi permasalah tersebut. Hak tanggungan hadir dengan berbagai prinsip seperti, kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, dan juga perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para penulis dan terutama para pembaca sekalian agar mengetahui lebih lanjut tentang apa itu hak tanggungan. Penulisan ini menggunakan metode kajian yuridis normatif. Yaitu berlandaskan dokumen undang-undang dan bahan bacaan dari jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen kepustakaan lainnya yang terkait dengan hak tanggungan. Kemudian penulis menuangkan apa yang telah diteliti dan dipelajarinya kedalam tulisan ini. Tulisan ini menjabarkan tentang pengertian, sejarah, landasan hukum, jenis, proses pembuatan dan penghapusan hak tanggungan.
Analisis Hukum Pemberian Sanksi terhadap Mucikari dalam Perkara Prostitusi Online dengan Pekerja Seks Komersial Anak Martin, MuhammadLutfhi; Gilalo, Jacobus Jopie; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.17473

Abstract

Dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya penggabungan antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi ini melahirkan sebuah sarana baru yang dikenal sebagai internet. Kemajuan teknologi, khususnya yang terkait dengan perkembangan digital, membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena prostitusi melalui media elektronik atau yang disebut sebagai prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam pemberian sanksi terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online yang melibatkan pekerja seks komersial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak pidana mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan kepada mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak tegas pelaku serta melindungi korban anak. Adapun upaya penanggulangan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur meliputi langkah-langkah untuk menghapus kemiskinan sebagai akar permasalahan. Faktor ekonomi yang sulit seringkali memaksa individu untuk menjual diri akibat kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak. Selain itu, hukuman yang tegas terhadap mucikari yang memfasilitasi prostitusi online juga diperlukan. Selanjutnya, edukasi kepada remaja dan anak di bawah umur tentang bahaya perilaku seks bebas, termasuk risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lainnya, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini.