Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) DE'RECHTSSTAAT Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Karimah Tauhid Transnational Business Law Journal
Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
LEGAL PROTECTION FOR HOME BUYERS AGAINST DEFAULT BY DEVELOPERS Sizia, Aleynca; Khairi, Ilman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Legal protection for home buyers is very important when developers default, one of which is by guaranteeing the house certificate that has been purchased to a third party, such as banks or other financial institutions. This practice is detrimental to buyers because it can cause the house certificate that should be the buyer's right to become collateral for the developer's debt. As a result, buyers risk losing the rights to the house they have purchased if the developer fails to pay off their debts. According to Consumer Protection Law No. 8 of 1999, these practices run counter to the idea of good faith in the agreement and infringe upon the rights of consumers. Buyers who suffer losses due to the developer's failure have the right to demand that their rights be fulfilled, that they be compensated, or that the agreement be cancelled, according to the Civil Code (KUHPer), particularly Articles 1320 and 1267. The goal of the guarantee cannot disregard the rights of other parties, such as homebuyers, as stated in Law No. 4 of 1996, which deals with Dependent Rights. Strict government oversight and openness in property purchasing and selling activities are necessary for more effective legal protection. Furthermore, in order to prevent any losses caused by developer default, purchasers are urged to exercise greater caution in verifying the certificate's legitimacy before to finalizing a deal.
Evaluasi Efektivitas Peta Proses Bisnis dalam Mendukung Fungsi Operasional KORBRIMOB Polri Bastyan, Rico Agistra; Suhartini , Endeh; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa; Saputra, Galang Adi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.5954

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum Business Process Map (BMP) dalam pelaksanaan operasional Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi efektivitas BPM dalam mendukung tugas dan fungsi Korbrimob, khususnya dalam beradaptasi dengan ancaman keamanan yang terus berkembang dan perubahan lingkungan strategis. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPM Korbrimob Polri memiliki landasan hukum yang kuat melalui Keputusan Komandan Nomor: Kep/183/V/2024, yang selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. Penerapannya telah meningkatkan efektivitas operasional, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar unit. Pemahaman personel terhadap BPM bervariasi, terutama pada tingkat kognitif dan operasional, tetapi kurang pada tingkat strategis, yang berdampak pada kemampuan beradaptasi terhadap ancaman keamanan kontemporer. Studi ini menyimpulkan bahwa optimalisasi struktur organisasi, pengembangan kerangka hukum yang adaptif, dan peningkatan kapasitas personel sangat penting untuk meningkatkan efektivitas BPM dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan mekanisme koordinasi dan pembinaan pemahaman tingkat strategis di antara personel untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan keamanan yang dinamis.
TRAFFIC POLICE OPTIMIZATION IN ENFORCING TRAFFIC VIOLATIONS IN THE JURISDICTION OF BOGOR CITY POLICE Teguh Permana , Muhammad; Nurwati; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON DJUANDA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (DICSS) 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many motorcyclists are aware of the safety riding program that is often published by various parties, especially the traffic police. However, it seems that the introduction and campaign of the safety riding concept alone is not enough to explain to motor vehicle drivers about road safety. Minor to major violations are still often found. Research methods are needed to collect a number of materials used to answer the legal analysis. Starting from the problem, the research method used is the normative legal research method, namely the law is conceptualized as norms, rules, principles or dogmas. The Traffic Police (Polantas) is responsible for traffic regulations on the highway, this unit assists other elements in the police to handle violations of the law on the highway. For this reason, there are four steps that are the main characteristics of the Polantas task, namely traffic law enforcement (both preventive and repressive), public education about traffic, traffic engineering, and registration and identification of drivers and motor vehicles. In addition, Polantas serves the community in managing STNK, SIM, and helping with traffic accidents.
Kepastian Hukum Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan Cap Stample Bea Perolehan Hak Atas Tanah Terhutang Islami, Khahfi Nur; Sihotang, Sudiman; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 10 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i10.15709

Abstract

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan prakasa pemerintah untuk percepatan pemberian sertipikat tanda bukti hak kepemilikan atas.tanah guna memberikan kepastian.dan.perlindungan hukum kepada para pemilik hak atas.tanah dengan biaya.yang di tanggung oleh pemerintah. Pendaftaran tanah ini dilaksanakan secara sistematik pada wilayah tertentu yang sudah ditentukan oleh kantor badan pertanahan nasional dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun ditemukan bahwa sertipikat hasil pendaftaran tanah sistematis lengkap yang di beri tanda stample cap Bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) terhutang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kepastian hukum sertipikat hasil Pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang dan menhetahui perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hasil pendaftaran.tanah.sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Metode penelitian yang di gunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dan karya ilmiah lainnya. Sumber.lain dari penelitian ini adalah undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan terkait pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sertipikat hasil pendaftaran.tanah sistematis.lengkap dengan stample cap bea perolehan.hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhutang tidak memiliki kepastian hukum sehingga tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang. Karena itu diperlukan regulasi khusus terkait sertipikat dengan stample cap BPHTB terhutang untuk menjadi pegangan yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik sertipikat karena seluruh dokumen mengenai tanah telah di serahkan seluruhnya kepada kantor BPN dalam rangka pendaftaran sertipikat.
Hak Tanggungan (Pengertian, Sejarah, Landasan Hukum, Jenis, Proses Pembuatan dan Penghapusan Hak Tanggungan) Resti, Dede; Cantika, Ananda Putri; Tahir, Awaludin; Fauzan, Muhammad Rofiq; Al-Mutaqin, Muhammad Bimawaluya; Agustin, Kesya Renata; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.17448

Abstract

Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu yang diselenggarakan dalam pemerintahan harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Namun, masih banyak hal yang belum berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Terdapat berbagai macam halangan yang membuat manusia berada dalam kesulitan khususnya dalam masalah kehidupan dan perekonomian. Hutang merupakan suatu permasalahan yang kerap hadir dalam kehidupan manusia. Untuk itu peraturan tentang hak tanggungan hadir utntuk mengatasi permasalah tersebut. Hak tanggungan hadir dengan berbagai prinsip seperti, kepastian hukum, keadilan, kesetaraan, dan juga perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para penulis dan terutama para pembaca sekalian agar mengetahui lebih lanjut tentang apa itu hak tanggungan. Penulisan ini menggunakan metode kajian yuridis normatif. Yaitu berlandaskan dokumen undang-undang dan bahan bacaan dari jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen kepustakaan lainnya yang terkait dengan hak tanggungan. Kemudian penulis menuangkan apa yang telah diteliti dan dipelajarinya kedalam tulisan ini. Tulisan ini menjabarkan tentang pengertian, sejarah, landasan hukum, jenis, proses pembuatan dan penghapusan hak tanggungan.
Analisis Hukum Pemberian Sanksi terhadap Mucikari dalam Perkara Prostitusi Online dengan Pekerja Seks Komersial Anak Martin, MuhammadLutfhi; Gilalo, Jacobus Jopie; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 4 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i4.17473

Abstract

Dengan kemajuan peradaban manusia, penemuan komputer yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya penggabungan antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer. Konvergensi ini melahirkan sebuah sarana baru yang dikenal sebagai internet. Kemajuan teknologi, khususnya yang terkait dengan perkembangan digital, membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk fenomena prostitusi melalui media elektronik atau yang disebut sebagai prostitusi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pemahaman hukum dalam pemberian sanksi terhadap mucikari dalam kasus prostitusi online yang melibatkan pekerja seks komersial anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yaitu pengaturan sanksi pidana dalam perkara prostitusi online anak terhadap pelaku tindak pidana mucikari diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sanksi yang diberikan kepada mucikari mencakup pidana penjara dan denda yang berat, dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti lemahnya pengawasan dan kompleksitas penanganan kasus, sehingga diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menindak tegas pelaku serta melindungi korban anak. Adapun upaya penanggulangan prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur meliputi langkah-langkah untuk menghapus kemiskinan sebagai akar permasalahan. Faktor ekonomi yang sulit seringkali memaksa individu untuk menjual diri akibat kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak. Selain itu, hukuman yang tegas terhadap mucikari yang memfasilitasi prostitusi online juga diperlukan. Selanjutnya, edukasi kepada remaja dan anak di bawah umur tentang bahaya perilaku seks bebas, termasuk risiko penularan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lainnya, menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini.
Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli) Sanjaya, Rian; Fajriatunnisa; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18138

Abstract

Penelitian ini membahas hukum waris adat Bali yang berakar dari sistem kekerabatan patrilineal dan mayorat. Dalam masyarakat Bali, hukum waris adat memiliki norma-norma yang mengatur pembagian harta kekayaan berdasarkan garis keturunan laki-laki. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli yang menyangkut sengketa waris tanah di Desa Sekaan, Kabupaten Bangli. Dalam kasus ini, penggugat menuntut hak atas tanah sengketa berdasarkan tradisi hukum adat Bali. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak dapat diterima karena tidak melibatkan pihak desa adat sebagai pemilik tanah yang berkepentingan. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis kualitatif dan berfokus pada aspek legalitas gugatan serta prinsip-prinsip hukum adat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan tradisional dalam penyelesaian perselisihan warisan untuk mencapai keadilan yang inklusif.
Sengketa Hak Waris Tanah Adat dalam Sistem Patrilineal di Rote Ndao (Putusan Mahkamah Agung No. 1048 K/Pdt/2012) Rahayu, May Riski Anita; Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika; Larashati, Ligar; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18140

Abstract

Putusan MA No. 1048 K/Pdt/2012 mengungkap kompleksitas sengketa waris tanah adat di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang berakar pada sistem patrilineal yang berlaku.  Sistem ini, yang menitikberatkan garis keturunan laki-laki dalam pewarisan hak atas tanah, seringkali menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, atau antar generasi.  Kasus ini mengilustrasikan bagaimana perbedaan interpretasi atas aturan adat, kurangnya dokumentasi kepemilikan tanah yang jelas, dan lemahnya penegakan hukum adat dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut.  Putusan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum adat setempat,  pentingnya dokumentasi kepemilikan tanah yang akurat, dan upaya untuk memperjelas aturan waris agar dapat mencegah dan menyelesaikan sengketa sejenis di masa mendatang.  Kasus ini juga menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan hukum adat dengan sistem hukum nasional dalam menyelesaikan tanah sengketa.
Prinsip “Harato Pusako Tinggi” Masyarakat Matrilineal dalam Putusan Mahkamah Agung No.1877 K/PDT/2012 Rohmadi, Agung; Fauziah, Nazwa Siti; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18141

Abstract

Dalam perkembangan dinamika hukum nasional dan pengaruh budaya islam di Indonesia, tidak menjadi alasan untuk menjalankan eksistensi dan prinsip Harato Pusako Tinggi dalam masyarakat matrilineal, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung No. 1877 K/PDT/2012. Prinsip harato pusako tinggi pada dasarnya merujuk pada harta pusaka utama yang diwariskan secara turun-temurun melalui jalur perempuan. Berbeda dengan sistem patrilineal yang menekankan pewarisan melalui garis keturunan laki-laki, sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan kekayaan dan status sosial. Harta pusaka ini bukan hanya sekadar benda fisik, tetapi juga mencakup tanah, hak ulayat, dan berbagai aset lainnya yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi bagi komunitas matrilineal. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1877 K/PDT/2012 merupakan sebuah kasus penting yang mencerminkan kompleksitas penerapan hukum adat dalam konteks masyarakat matrilineal di Indonesia. Kasus ini berpusat pada sengketa kepemilikan atas dua bidang sawah yang diklaim sebagai harato pusako tinggi oleh para penggugat, yang merupakan anggota dari sebuah kaum matrilineal di Minangkabau.
Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif : Studi Kasus Putusan Nomor : 396/K/PDT/2019 Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni; Pradygta, Rasellino; Yumarni, Ani; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18142

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak waris dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 396/K/PDT/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang berfokus pada penafsiran hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan pentingnya pembuktian dokumen hukum dan keselarasan dengan hukum waris nasional untuk mencapai keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Studi ini juga menyoroti peran hakim dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa waris.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Mahdi Agustin, Kesya Renata Al-Mutaqin, Muhammad Bimawaluya Andrian, Ahmad Ghofirli Awaliya, Devi Azhari, Marisa Bastyan, Rico Agistra Cantika, Ananda Putri Damayanti, Febri Dharmawan, Edy Effendi, Indah Syalsabilla Endeh Suhartini Fajriatunnisa Fauzan, Muhammad Rofiq Fauziah, Nazwa Siti Fawwaz, Adnan Harahap, Nur Ika Depiyanti Hidayani, Jenny Ilman Khairi Indhira, Maya Islami, Khahfi Nur Ladzuardi, Iqbal Larashati, Ligar Latifah, Futri Imelda Lubis, Sutan Martua M. Rendi Aridhayandi Mardiansyah, Rifal Arya Maricar, Yasmin Martin, MuhammadLutfhi Maulidin, Muhamad Ardi Munir, Ramadhana Adrieansyah Mursid, Sri Rizka Novi Anggraeni Nurwansa, Muhammad Yusuf Raika Nurwati Nurwati Nurwati Pertiwi, Wanda Fasha Pradygta, Rasellino Pratama, Satria Cipta Agung Rahayu, May Riski Anita Resti, Dede Rohmadi, Agung Rumatiga, Hidayat Sanjaya, Rian Saputra, Galang Adi Saputra, Wahyu Sukma Aji Shiddiq, Rahmat Sihotang, Sudiman Sizia, Aleynca Syafira, Eva Lusiana Syah, Aditia Thaariq Tahir, Awaludin Teguh Permana , Muhammad Weldi, Jefri Nofrizal Yumarni, Ani