Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : UPMI Proceeding Series Journal

POLYGAMY FOR POLICE MEMBERS WITH THE RELIGION OF ISLAM IN A MARRIAGE LEGAL PERSPECTIVE: POLIGAMI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG BERAGAMA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN Erma, Zetria
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.18

Abstract

Praktek poligami bisa dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk bagi anggota kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan poligami bagi anggota kepolisian ditinjau dari hukum perkawinan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Aturan poligami bagi anggota kepolisian yang beragama Islam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 dimana anggota kepolisian dilarang untuk berpoligami dan hanya diizinkan mempunyai seorang istri. Untuk itu disarankan agar anggota kepolisian yang beragama Islam tidak melakukan poligami karena sanksinya cukup berat.
TRADITIONAL LAND REGISTRATION REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2021: PENDAFTARAN TANAH ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2021 Erma, Zetria
UPMI Proceeding Series Vol. 2 No. 2 (2024): OKTOBER 2024
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia dan untuk mewujudkan tertib hukum dalam kepemilikan tanah maka pendaftaran tanah tanah adat menjadi suatu keharusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui pendaftran tanah adat ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Kedudukan tanah adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah termasuk dalam pendaftaran tanah yang berasal dari hak pengelolaan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2). Pelaksanaan pendaftaran terhadap tanah adat adalah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih aktif mensosilisasikan tentang pentingnya pendaftaran tanah adat dan agar masyarakat adat lebih memahami tentang pentingnya pendaftaran tanah adat.