Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.42
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi International Journal of Law Reconstruction Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vyavahara Duta Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Luh Gede Yogi Arthani
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : JUMAHA

 1 
TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU YANG MELAKUKAN TABRAK LARI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR) Ari Subagia; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.458 KB)

Abstract

Traffic accidents can occur as a result of someone's negligence or due to someone's non-compliance with traffic signs and / or signs. In this study, the authors focused research on hit-and-run traffic accidents. The hit and run was carried out by an irresponsible actor, by leaving the victim without stopping his vehicle. Furthermore, in the case of a hit-and-run traffic accident, the researcher took the object of research at the Denpasar Police Traffic Police Office. Based on data from the Denpasar Police Traffic Traffic Unit, there are numbers of hit-and-run traffic accidents from 2018 to 2020 with details in 2018 a total of 126 cases, 117 in 2019, and 107 in 2020. An important issue to be discussed further is how the role of the police in obtaining evidence in the crime scene in the Denpasar Police jurisdiction and what are the factors that strengthen that the case was indeed a hit and run. The theoretical basis used is the theory of authority, theory of evidence and theory of law enforcement. In this study, contains empirical legal research using descriptive research and using qualitative data analysis. The role played by the police in finding evidence at the scene of the hit-and-run traffic accident is still not optimal, this is because cases of traffic accidents that are caused by hit-and-run most of the cases are not resolved quickly because the police themselves experience a number of obstacles including relatively long investigation time, limited budget, limited personnel and minimal infrastructure. Factors that influence the truth of the hit-and-run case in a traffic accident case are influenced by facts in the field based on evidence at the crime scene, witness testimony and victim's testimony which are then analyzed and concluded. In addition, the police also use discretionary powers based on the Police Law, so that it can be concluded that the traffic accident was a hit-and-run or not.
UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE Haris Lovya Ady atma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.529 KB)

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yakni sebagai sarana kegiatan sosialita yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya, yang di kenal dengan istilah cybercrime, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah Penipuan berkedok arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyetor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali. Serta upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis tentang keadaan yang terjadi mengenai praktik dan sistem arisan online di wilayah hukum Polda Bali dan Upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku namun terdapat upaya yang belum maksimal dikarenakan kendala sumber daya manusia, kendala pembuktian dan kendala sarana dan prasarana
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRESTA DENPASAR Putu Jaya Kusuma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referring to Article 133 of the Criminal Procedure Code, for the crime of murder the investigator may request the assistance of an expert doctor to assist the investigation process. Assistance for examination of expert doctors is stated in writing in the Visum et Repertum, which is useful as evidence needed by investigators in the investigation file. The problems studied in this research are: 1) The role of Visum et Repertum in the process of investigating the crime of murder at the Denpasar Police. 2) Obstacles for investigators and forensic doctors in the investigation through evidence of Visum et Repertum at the Denpasar Police. The research method used is the empirical legal research method. The result of this study is that Visum et Repertum has played a role as documentary evidence to complete the investigation file for the crime of murder at the Denpasar Police. The obstacles encountered are related to time in terms of conducting an examination or autopsy of the corpse with the relationship between time to conduct an investigation by investigators, because the doctor needs to be careful in carrying out body examinations.
Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Ni Kadek Dewik Lusmayanti; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Badung masih saja terus terjadi dari tahun ke tahun, salah satu kasusnya terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pelakunya adalah seorang oknum Guru Olahraga SD 4 Sembung Mengwi Badung. Korbannya adalah anak didiknya sendir. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan dalih mengikuti les olahraga Cricket. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakkan Hukum Pidana dan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi Di Desa Sembung. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku sudah dijerat hukuman penjara dan penyebab terjadinya kejadian ini dipengaruhi oleh banyak factor.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Chandra Subagia, Ni Made Devilia; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pelanggaran yang banyak adalah anak-anak dibawah umur yang dimana seharusnya anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai kendaraan karena anak dibawah umur dianggap memiliki psikologi yang lebih labil atau kerap berubah-ubah. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggung jawaban pidana seperti minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi, minimnya sarana dan fasilitas,salah satu pihak tidak bersedia berdamai, dan para pihak tidak hadir dalam proses diversi.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU Dwaranika, Ni Kade Bunga; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN PRO BONO DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR Oleh Galguadi, G. Andika; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of the Legal Aid Law is an effort to uphold the right of every Indonesian citizen to access justice and receive fair and impartial judicial treatment. The establishment of a Legal Aid Post (Posbakum) functions as a mechanism to ensure fair legal protection. Functioning as a key player in providing public legal services, Posbakum is committed to providing high-quality assistance and safeguarding the legal rights of all beneficiaries. Various scientific records have highlighted examples where Posbakum, particularly in certain regions in Indonesia, faced operational inefficiencies. This scenario extends to Posbakum which is affiliated with the Denpasar District Court. The main focus of This investigation revolved around examining the implementation and outreach efforts of the Denpasar District Court Posbakum, in addition to evaluating the efficacy of its legal aid provisions. Using qualitative methodology, this research is a field investigation that combines interview sessions and document analysis for data collection. The primary data source consists of insights derived from interviews, while additional information is gathered from relevant documentation and related sources. Data monitoring includes the process of condensation, presentation, and conclusive conclusions. This study concludes that the Denpasar District Court Posbakum operates quite effectively, although with room for further optimization in its functions. This situation is caused by persistent obstacles in the service delivery framework, originating from community dynamics, available resources, infrastructure constraints, cultural influences, and operational efficacy.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adnyadewi, Ni Made Santi Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi Anak Agung Adi Lestari Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari Ari Subagia Asrita, Ni Nyoman Manik Gita Chandra Subagia, Ni Made Devilia Dewi Bunga, Dewi Diana Sari, Ni Putu Dita Sari, Ni Nyoman Candra Dwaranika, Ni Kade Bunga Galguadi, G. Andika Haris Lovya Ady atma Made Emy Andayani Citra Ni Kadek Dewik Lusmayanti Ni Kadek Yuliniantari Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Komang Sutrisni Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Ni Nyoman Manik Gita Asrita Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putu Jaya Kusuma Putu Putri Pradnyani Dewi Suharyanti, Ni Putu Noni Yuliniantari, Ni Kadek