Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi International Journal of Law Reconstruction Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Vyavahara Duta Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Luh Gede Yogi Arthani
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PESAWAT PADA KEGIATAN TERORISME Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Diana Sari, Ni Putu; Bunga, Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1131

Abstract

Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka sudah tentu diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah penguasaan pesawat udara secara paksa atau lebih sering disebut pembajakan pesawat udara. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981, pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206. Hal tersebut merupakan pembajakan pesawat dalam kegiatan aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pembajakan pesawat pada kegiatan terorisme. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah. Hasil penelitian ini yakni bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b. Konvensi Tokyo 1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi merugikan atau mengganggu ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara berlaku sepenuhnya. Penerbangan yang bersifat cepat dari satu Negara ke Negara lain, tanpa memperhatikan batas suatu negara terhadap negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana oleh pembajak. Hakekat perbuatan pembajakan pesawat mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter pada kegiatan terorisme. Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, khususnya menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN PRO BONO DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR Oleh Galguadi, G. Andika; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of the Legal Aid Law is an effort to uphold the right of every Indonesian citizen to access justice and receive fair and impartial judicial treatment. The establishment of a Legal Aid Post (Posbakum) functions as a mechanism to ensure fair legal protection. Functioning as a key player in providing public legal services, Posbakum is committed to providing high-quality assistance and safeguarding the legal rights of all beneficiaries. Various scientific records have highlighted examples where Posbakum, particularly in certain regions in Indonesia, faced operational inefficiencies. This scenario extends to Posbakum which is affiliated with the Denpasar District Court. The main focus of This investigation revolved around examining the implementation and outreach efforts of the Denpasar District Court Posbakum, in addition to evaluating the efficacy of its legal aid provisions. Using qualitative methodology, this research is a field investigation that combines interview sessions and document analysis for data collection. The primary data source consists of insights derived from interviews, while additional information is gathered from relevant documentation and related sources. Data monitoring includes the process of condensation, presentation, and conclusive conclusions. This study concludes that the Denpasar District Court Posbakum operates quite effectively, although with room for further optimization in its functions. This situation is caused by persistent obstacles in the service delivery framework, originating from community dynamics, available resources, infrastructure constraints, cultural influences, and operational efficacy.
HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ARTHANI, NI LUH GEDE YOGI; Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Lestari, Anak Agung Adi; Dita Sari, Ni Nyoman Candra; Adnyadewi, Ni Made Santi
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1361

Abstract

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adnyadewi, Ni Made Santi Anak Agung Adi Lestari Ari Subagia Asrita, Ni Nyoman Manik Gita Chandra Subagia, Ni Made Devilia Dewi Bunga, Dewi Diana Sari, Ni Putu Dita Sari, Ni Nyoman Candra Dwaranika, Ni Kade Bunga Galguadi, G. Andika Haris Lovya Ady atma Made Emy Andayani Citra Ni Kadek Dewik Lusmayanti Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Komang Sutrisni Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putu Jaya Kusuma Putu Putri Pradnyani Dewi Suharyanti, Ni Putu Noni Yuliniantari, Ni Kadek