Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU Dwaranika, Ni Kade Bunga; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.
PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma; Yuliniantari, Ni Kadek; Asrita, Ni Nyoman Manik Gita
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8093

Abstract

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PESAWAT PADA KEGIATAN TERORISME Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Diana Sari, Ni Putu; Bunga, Dewi
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 2 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i2.1131

Abstract

Berkaitan dengan semakin banyaknya pesawat udara, maka sudah tentu diikuti pula dengan semakin banyaknya kemungkinan-kemungkinan terjadinya suatu tindakan kejahatan di dalam pesawat udara. Salah satu kejahatan di bidang penerbangan adalah penguasaan pesawat udara secara paksa atau lebih sering disebut pembajakan pesawat udara. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA). Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981, pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206. Hal tersebut merupakan pembajakan pesawat dalam kegiatan aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pembajakan pesawat pada kegiatan terorisme. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai suatu objek serta pendekatan masalah. Hasil penelitian ini yakni bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) huruf b. Konvensi Tokyo 1963 tindakan-tindakan yang tidak termasuk pelanggaran menurut hukum nasional, tetapi merugikan atau mengganggu ketertiban dan disiplin di dalam pesawat udara berlaku sepenuhnya. Penerbangan yang bersifat cepat dari satu Negara ke Negara lain, tanpa memperhatikan batas suatu negara terhadap negara lain dapat dimanfaatkan sebagai sarana tindak pidana oleh pembajak. Hakekat perbuatan pembajakan pesawat mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter pada kegiatan terorisme. Kebijakan hukum pidana (kriminalisasi) terhadap Terorisme dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, khususnya menggunakan sistem global, yaitu melalui undang-undang khusus yang mengatur terorisme diluar KUHP dengan disertai ketentuan-ketentuan khusus termasuk hukum acaranya.
EFEKTIVITAS PEMBERIAN PRO BONO DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR Oleh Galguadi, G. Andika; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 02 (2024): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The enactment of the Legal Aid Law is an effort to uphold the right of every Indonesian citizen to access justice and receive fair and impartial judicial treatment. The establishment of a Legal Aid Post (Posbakum) functions as a mechanism to ensure fair legal protection. Functioning as a key player in providing public legal services, Posbakum is committed to providing high-quality assistance and safeguarding the legal rights of all beneficiaries. Various scientific records have highlighted examples where Posbakum, particularly in certain regions in Indonesia, faced operational inefficiencies. This scenario extends to Posbakum which is affiliated with the Denpasar District Court. The main focus of This investigation revolved around examining the implementation and outreach efforts of the Denpasar District Court Posbakum, in addition to evaluating the efficacy of its legal aid provisions. Using qualitative methodology, this research is a field investigation that combines interview sessions and document analysis for data collection. The primary data source consists of insights derived from interviews, while additional information is gathered from relevant documentation and related sources. Data monitoring includes the process of condensation, presentation, and conclusive conclusions. This study concludes that the Denpasar District Court Posbakum operates quite effectively, although with room for further optimization in its functions. This situation is caused by persistent obstacles in the service delivery framework, originating from community dynamics, available resources, infrastructure constraints, cultural influences, and operational efficacy.
Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bunga, Dewi; Yogi Arthani, Ni Luh Gede; Andayani Citra, Made Emy; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1029

Abstract

Praktik pemaksaan perkawinan hingga kini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan pendekatan agama, faktor ekonomi dan adat istiadat. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan kekhususan dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Hukum acara pada tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHAP, namun demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal-hal khusus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dan melindungi korban dari stigmatisasi dan labelisasi negatif.
HARMONISASI TRADISI MEPERAS SENTANA DALAM PERSIDANGAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ARTHANI, NI LUH GEDE YOGI; Kumala Dewi, Ni Komang Ratih; Lestari, Anak Agung Adi; Dita Sari, Ni Nyoman Candra; Adnyadewi, Ni Made Santi
Jurnal Aktual Justice Vol 9 No 2 (2024): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v9i2.1361

Abstract

Adoption is a solution for couples unable to have children. In Bali, adoption involves a traditional ceremony known as meperas sentana, which holds spiritual and social significance under Balinese customary law. This study aims to analyze the reasons behind the performance of the meperas sentana ceremony prior to the child adoption process in the Denpasar District Court, examining both customary and formal legal aspects. The findings reveal that 52% of respondents understand adoption according to Balinese customary law, while 68% are familiar with adoption under national law. The varying levels of understanding highlight the need for increased socialization of both legal systems. This study provides insights into the importance of balancing the preservation of local traditions with compliance with national law in child adoption practices in Bali.
AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGAJUAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI POLRES KLUNGKUNG I Gede Adhi Arcana; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan berfokus pada berbagai aspek aksesibilitas yang diberikan oleh Polres Klungkung dalam melayani pengajuan SIM bagi penyandang disabilitas. Aspek-aspek yang akan dianalisis meliputi kemudahan prosedur administrasi, ketersediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, sikap dan pemahaman petugas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk mendukung aksesibilitas ini. Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Klungkung menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas kendaraan modifikasi untuk ujian praktik, kurangnya sosialisasi mengenai hak mereka, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, ketidakseimbangan antara struktur (fasilitas yang belum memadai), substansi (prosedur yang kurang fleksibel), dan budaya hukum (kurangnya kesadaran dan stigma masyarakat). Proses pengajuan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penyandang disabilitas di Polres Klungkung masih menghadapi berbagai hambatan yang mencakup aspek fisik, administratif, sosial, dan teknis.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN DARAT JNE EXPRESS DI KOTA DENPASAR Ni Made Niki Titania; I Gusti Bagus Hengki; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 5 No. 02 (2025): EDISI OKTOBER 2025 : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan hukum antara pengirim dan perusahaan jasa ekspedisi dalam perjanjian pengiriman barang, serta tanggung jawab ekspedisi atas keterlambatan pengiriman dengan studi kasus pada JNE Express Kota Denpasar. Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, meskipun tidak selalu tertulis, dan resi pengiriman dianggap sebagai bukti sah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan fakta hukum dan sosiologi hukum, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman disebabkan oleh faktor internal seperti kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, keterbatasan alat, dan kendala distribusi, serta faktor eksternal seperti cuaca buruk, kemacetan, gudang penuh, dan ketidakhadiran penerima. JNE Express tetap berkewajiban memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk permintaan maaf, investigasi, dan ganti rugi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku untuk melindungi hak konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang.
Value Approach and Character Education in Reviewing Cohabitation Phenomenon Ni Luh Gede Yogi Arthani
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 2 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.2.2.1236.108-115

Abstract

Coexistence between two people who have a love affair without marriage ties is called cohabitation, or what is in Indonesian language termed "kumpul kebo." This cohabitation phenomenon is not only found in urban areas, but also in rural areas. Some people in Indonesia reject this behavior because it is considered contrary to the cultural values, while the others let the people around them take the decision to live together. The refusal by local community members was carried out by persecuting lovers who allegedly committed cohabitation. This certainly makes other legal problems. In this study, two issues will be discussed namely cohabitation behavior which is categorized as a criminal act and an attempt to criminalize cohabitation in the legal system in Indonesia. Not all cohabitation behaviors are categorized as criminal acts. Cohabitation as a criminal offense is if it is carried out by people who are already married to another person as stipulated in Article 284 of the Criminal Code. The efforts to criminalize cohabitation in the legal system in Indonesia are carried out by submitting applications in the Constitutional Court and cohabitation arrangements in the Draft of Penal Code.
SINERGY OF DESA PAKRAMAN INTARAN AND ADMINISTRATIVE VILLAGE OF SANUR IN STRUCTURING THE IMMIGRANTS Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Putu Noni Suharyanti
Kertha Wicaksana Vol 12 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.12.2.2018.124-132

Abstract

Bali as one of the target areas of urbanization and mobilization is inseparable to the issues of immigrants. Sanur area, particularly the one that is known as a tourist area, has been most the target of the visits of immigrants seeking to improve the economy. Sanur Desa Pakraman Intaran of Denpasar has undergone transformation from a fishing village into a village that relies on tourism sector. Ideally, the immigrants or called as tamiu are obliged to report themselves to the head of the neighborhood or local prajuru adat/banjar for the creation of an orderly administration. However, in practice there are immigrants who have not cared to work on the rules. To overcome the problem, it is necessary to the efforts in the form of structuring the immigrants. Structuring the immigrants necessarily requires synergy between the village of service with pakraman in order to create the same understanding, vision and mission in order to control the immigrants.