Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Advokasi International Journal of Law Reconstruction Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Vyavahara Duta Aktual Justice Jurnal Hukum Saraswati Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai JUMAHA YUSTHIMA Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum
Ni Luh Gede Yogi Arthani
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU YANG MELAKUKAN TABRAK LARI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR) Ari Subagia; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.458 KB)

Abstract

Traffic accidents can occur as a result of someone's negligence or due to someone's non-compliance with traffic signs and / or signs. In this study, the authors focused research on hit-and-run traffic accidents. The hit and run was carried out by an irresponsible actor, by leaving the victim without stopping his vehicle. Furthermore, in the case of a hit-and-run traffic accident, the researcher took the object of research at the Denpasar Police Traffic Police Office. Based on data from the Denpasar Police Traffic Traffic Unit, there are numbers of hit-and-run traffic accidents from 2018 to 2020 with details in 2018 a total of 126 cases, 117 in 2019, and 107 in 2020. An important issue to be discussed further is how the role of the police in obtaining evidence in the crime scene in the Denpasar Police jurisdiction and what are the factors that strengthen that the case was indeed a hit and run. The theoretical basis used is the theory of authority, theory of evidence and theory of law enforcement. In this study, contains empirical legal research using descriptive research and using qualitative data analysis. The role played by the police in finding evidence at the scene of the hit-and-run traffic accident is still not optimal, this is because cases of traffic accidents that are caused by hit-and-run most of the cases are not resolved quickly because the police themselves experience a number of obstacles including relatively long investigation time, limited budget, limited personnel and minimal infrastructure. Factors that influence the truth of the hit-and-run case in a traffic accident case are influenced by facts in the field based on evidence at the crime scene, witness testimony and victim's testimony which are then analyzed and concluded. In addition, the police also use discretionary powers based on the Police Law, so that it can be concluded that the traffic accident was a hit-and-run or not.
UPAYA POLDA BALI DALAM MENCEGAH PENIPUAN ARISAN ONLINE Haris Lovya Ady atma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.529 KB)

Abstract

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet. Salah satunya yakni sebagai sarana kegiatan sosialita yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan online ini merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. di samping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia serta lingkungannya, yang di kenal dengan istilah cybercrime, salah satu kejahatan yang terjadi saat ini adalah Penipuan berkedok arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara penyetor dan pengelola arisan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam arisan online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Polda Bali. Serta upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Peneliti menganalisis tentang keadaan yang terjadi mengenai praktik dan sistem arisan online di wilayah hukum Polda Bali dan Upaya Polda Bali dalam mencegah penipuan arisan online Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Polda Bali sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku namun terdapat upaya yang belum maksimal dikarenakan kendala sumber daya manusia, kendala pembuktian dan kendala sarana dan prasarana
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN DALAM FENOMENA SING BELING SING NGANTEN DI BALI Ni Komang Ratih Kumala Dewi; Ni Luh Gede Yogi Arthani; Ni Komang Sutrisni; Putu Putri Pradnyani Dewi; Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya fenomena sing beling sing nganten di Bali sangat mencemaskan para orang tua maupun masyarakat mengingat pola pikir generasi saat ini yang lebih memilih melaksanakan hubungan seksual dengan pasangannya sebelum terjadinya perkawinan dimana memiliki tujuannya yaitu terjadinyan kehamilan pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi pemicu mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Perempuan pada khususnya tentunya tidak memikirkan akibat dari perbuatannya dan hal-hal yang harus diperhatikan jika seandainya terjadi sesuatu yang tidak sessuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perempuan dalam fenomena sing beling sing nganten di Bali Adapun metode penelitain yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yaitu penelitia hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari prilaku manusia baik dari prilaku verbal yang didapat dari hasilb wawancara maupun prilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, Untuk hasil dari penelitian ini yaitu Perlindungan terhadap perempuan di tengah terjadinya fenomena sing beling sing nganten di Bali Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRESTA DENPASAR Putu Jaya Kusuma; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Referring to Article 133 of the Criminal Procedure Code, for the crime of murder the investigator may request the assistance of an expert doctor to assist the investigation process. Assistance for examination of expert doctors is stated in writing in the Visum et Repertum, which is useful as evidence needed by investigators in the investigation file. The problems studied in this research are: 1) The role of Visum et Repertum in the process of investigating the crime of murder at the Denpasar Police. 2) Obstacles for investigators and forensic doctors in the investigation through evidence of Visum et Repertum at the Denpasar Police. The research method used is the empirical legal research method. The result of this study is that Visum et Repertum has played a role as documentary evidence to complete the investigation file for the crime of murder at the Denpasar Police. The obstacles encountered are related to time in terms of conducting an examination or autopsy of the corpse with the relationship between time to conduct an investigation by investigators, because the doctor needs to be careful in carrying out body examinations.
Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Ni Kadek Dewik Lusmayanti; Ni Luh Gede Yogi Arthani
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Badung masih saja terus terjadi dari tahun ke tahun, salah satu kasusnya terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Pelakunya adalah seorang oknum Guru Olahraga SD 4 Sembung Mengwi Badung. Korbannya adalah anak didiknya sendir. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan dalih mengikuti les olahraga Cricket. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakkan Hukum Pidana dan penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi Di Desa Sembung. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaku sudah dijerat hukuman penjara dan penyebab terjadinya kejadian ini dipengaruhi oleh banyak factor.
The Indonesian Legal Policy on Prostitution, Could it be Legalized? Ni Luh Gede Yogi Arthani; Made Emy Andayani Citra
International Journal of Law Reconstruction Vol 7, No 1 (2023): International Journal of Law Reconstruction
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/ijlr.v7i1.27763

Abstract

Prostitution is an eternal business throughout the history of human civilization. This activity has existed since the royal era until now. In terms of finance, the business of prostitution brings a huge turnover of money. Prostitute income per day is even higher than the applicable minimum wage in each district and city. This business continues to grow even though many countries prohibit prostitution. This study aims to examine regarding the causes and dimensions of violence in prostitution and the state's legal policy on prostitution. This research is a normative legal research that examines the possibility of legalizing or prohibiting prostitution. The research was conducted using statutory approaches, legal concepts and comparative law. The analysis was carried out qualitatively. The findings of this study are prostitution is influenced by educational, economic, social, legal and political factors. This activity can involve women, men, LGBT, both adults and children. However, the greatest involvements as the sex workers are women and children. Indonesia is a country that prohibits prostitution as regulated in Article 296 and 506 of the Criminal Code, as well as several other special provisions. To overcome prostitution, the Indonesian Government issued a number of policies to disband the red-light districts. There are countries in the world that prohibit prostitution like Indonesia, some allow it with strict restrictions, and some even allow state revenue from taxes.
Strategi Pencegahan Kejahatan Penculikan Anak Pada Saat Aktivitas Pulang Sekolah Ni Luh Gede Yogi Arthani
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.762

Abstract

Protection of children is not only an activity and effort of the parents whose obligation to protect their children, but also the effort of all levels of society. The community and the state are obliged to participate in child protection because children are the successors of the nation. The crime of kidnapping children is prone to occur in children who are outside the supervision of parents or the environment of people who care about children, one of the opportunities that is often used by perpetrators to kidnap children is when they come back home from their school. This research is a normative juridical research, by formulating problems namely: 1) What are the factors that cause the crime of kidnapping children after school? 2) What is the strategy in preventing the crime of kidnapping children during activities after school? Factors that cause child abductions are due to the opportunity and negligence of parents or guardians of children in supervising children. Therefore, to prevent kidnapping of children during activities after school, there needs to be cooperation of parents, children, schools, and government participation through the police together to look after and provide protection to children, to prevent kidnapping of children.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR Chandra Subagia, Ni Made Devilia; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran Lalu Lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan yang diharapkan. Aturan yang dimaksud disini ialah aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh masyarakat terkhusus dalam hal ini UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pelaku pelanggaran yang banyak adalah anak-anak dibawah umur yang dimana seharusnya anak-anak tersebut belum diperbolehkan mengendarai kendaraan karena anak dibawah umur dianggap memiliki psikologi yang lebih labil atau kerap berubah-ubah. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mekanisme pertanggung jawaban pidana seperti minimnya penegak hukum yang mengetahui proses diversi, minimnya sarana dan fasilitas,salah satu pihak tidak bersedia berdamai, dan para pihak tidak hadir dalam proses diversi.
PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU Dwaranika, Ni Kade Bunga; Arthani, Ni Luh Gede Yogi
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 4 No. 1 (2024): EDISI APRIL: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The unauthorized construction in the green belt of Canggu Village, particularly along Padang Lenjong Subak Liplip Street, violates Article 3 of the 1992 regulation prohibiting the establishment of illegal structures in green belt areas. This study aims to evaluate the enforcement of Regulation No. 3 of 1992 regarding this prohibition in Canggu Village and identify challenges in its implementation. Despite rapid tourism sector growth in the region, there are negative impacts, such as the reduction of Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau or RTH) in Badung Regency. Regulations pertaining to green belts in Badung Regency are governed by Regional Regulation No. 3 of 1992. This article employs an empirical method with a legislative and factual approach to analyze the implementation of these regulations. It is hoped that the Badung Regency government will take decisive actions to enforce green belt rules and maintain a balance between tourism development and environmental preservation.
PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma; Yuliniantari, Ni Kadek; Asrita, Ni Nyoman Manik Gita
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8093

Abstract

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .
Co-Authors A.A. Putu Wiwik Sugiantari Adnyadewi, Ni Made Santi Anak Agung Adi Lestari Ari Subagia Asrita, Ni Nyoman Manik Gita Chandra Subagia, Ni Made Devilia Dewi Bunga, Dewi Diana Sari, Ni Putu Dita Sari, Ni Nyoman Candra Dwaranika, Ni Kade Bunga Galguadi, G. Andika Haris Lovya Ady atma Made Emy Andayani Citra Ni Kadek Dewik Lusmayanti Ni Komang Ratih Kumala Dewi Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Komang Ratih Ni Komang Sutrisni Ni Nyoman Dewi Mega Purnami Sari Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma Putu Jaya Kusuma Putu Putri Pradnyani Dewi Suharyanti, Ni Putu Noni Yuliniantari, Ni Kadek