Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Criminal Liability of Police Officers in Cases of Abuse of Authority Against Protesters Sri Setiawati; Sumartini Dewi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.9046

Abstract

The misuse of authority by law enforcement officers in handling public demonstrations remains a recurring issue within Indonesia’s legal enforcement practices. Such incidents are frequently manifested through arbitrary arrests, excessive use of force, and the criminalization of peaceful protesters. In fact, the right to express opinions publicly is explicitly guaranteed under the 1945 Constitution and Law No. 9 of 1998. Repressive actions of this nature not only constitute legal violations but also erode public trust in the police institution. From a criminal law perspective, officers who exceed their authority may be held accountable under provisions of the Indonesian Penal Code, such as Article 170 or 351 on acts of violence, as well as through internal disciplinary sanctions. This study employs both normative and empirical approaches, examining recent cases including the May Day 2025 demonstrations and the Kanjuruhan tragedy to highlight weaknesses in oversight mechanisms, both internal and external. Findings indicate that a culture of impunity persists, allowing officers to often escape criminal liability despite evidence of misconduct. Therefore, comprehensive reforms are urgently needed, including strengthening oversight systems, ensuring consistent law enforcement, and fostering cultural transformation within the police force to ensure accountability and justice are genuinely upheld.
Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia Sri Setiawati; Sumartini Dewi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i1.2482

Abstract

Meskipun berbagai peraturan-perundangan telah diberlakukan, permainan judi di Indonesia terus berkembang dan semakin marak muncul di kalangan masyarakat, meskipun termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. Berbagai modus permainan perjudian semakin berkembang dan kembali melahirkan permasalahan sosial hingga tumbuh menjadi penyakit masyarakat. Di era disrupsi digital, judi kembali hadir dalam wadah-wadah virtual melalui website di internet. Situs-situs website permainan judi secara online mulai berkembang sejak awal perkembangan website masuk di dunia pada tahun 1990 dan mulai menjadi “internet sensation” pada awal tahun 2000-an. Tulisan ini difokuskan pada permasalahan pertama, bagaimanakah Pengaturan Judi Online dalam Hukum Positif di Indonesia, dan kedua bagaimanakah Urgensi Penanggulangan Judi Online sebagai Penyakit Masyarakat Baru. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundangan di Indonesia yang masih konvensional, tidak mampu menanggulangi judi online. Mengingat judi online bersifat adiktif dan berkaitan erat serta menumbuh-suburkan berbagai kejahatan, yakni jual-beli nomor rekening bank, penipuan, pencurian data, pencucian uang, dan dengan mengingat karakteristik internet sangat mudah dilakukan oleh siapapun, maka penanggulangan secara menyeluruh dan sistemik terhadap judi online ini menjadi urgen.