Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Zabidin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Konsep Pembuktian Digital dalam Kasus Kejahatan Teknologi Informasi: Application of the Concept of Digital Evidence in Information Technology Crime Cases Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Bambang Supriadi; Zabidin; Herniwati; Ozha Tiwa Hiawananta
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6742

Abstract

Kejahatan berbasis teknologi juga meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat. Berbagai pelanggaran yang memanfaatkan perangkat digital termasuk dalam kategori ini: hacking, penipuan online, pencurian identitas, hingga penyebaran informasi yang merugikan. Penerapan konsep pembuktian digital merupakan bagian yang sangat penting dari proses penegakan hukum kejahatan ini. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti dari perangkat atau sistem digital, seperti komputer, ponsel, server, dan jaringan internet, disebut pembuktian digital. Bukti digital ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus menjadi komponen penting dari proses pengadilan. Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsep pembuktian digital dapat digunakan dalam kasus kejahatan teknologi informasi. Ini akan membahas masalah yang ada dalam proses pembuktian dan solusi untuk masalah tersebut.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Budi Handayani; Muktar; Sri Setiawati; Pratiwi Ayu Sri D; Zabidin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

Abstract

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.
Analysis of Corruption Enforcement Law on PT Timah Corruption Case as a Form of Corporate Crime Zabidin; Pratiwi Ayu Sri D; Sri Setiawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7219

Abstract

Corruption within the corporate sector, particularly in state-owned enterprises, has emerged as a significant concern in the Indonesian legal system. A notable example of this is the corruption scandal at PT. Timah, a state-owned entity in the tin mining industry. This case uncovered instances of authority misuse and budget manipulation by individuals within the company, resulting in harm to both the state and the public. The Law on Corruption Crimes serves as the primary legal framework to address such criminal activities. This article seeks to explore the implementation of this law in the case of PT. Timah and provide insights into the challenges that law enforcement may face in tackling similar cases in the future.
Co-Authors Budi Handayani Herniwati Mery Rohana Lisbeth Sibarani Muktar Ozha Tiwa Hiawananta Pratiwi Ayu Sri D Sri Setiawati Supriadi, Bambang