Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Sri Setiawati
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.77 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v7i2.394

Abstract

In the independence era, especially in the reformation era that highly appreciates Human Rights, the presence of slavery or servitude issue is no longer tolerated. From the legal point of view, Indonesia has stated that slavery or servitude is a crime against a person's freedom that shall be punished by an imprisonment that ranges between five to fifteen years (Article 324-337 of the Penal Code). However, advancement in information technology, communication, and transportation that has accelerated globalization, is also abused by criminals to disguise the slavery and servitude into their new form: human trafficking; they operate secretly and move outside the law.Traffickers – who quickly have grown into transnational syndicates – are very subtle in trapping their preys, but very cruel in exploiting their preys in various ways so victims are powerless to free themselves. Reinforcement of the commitment made by the Government of the Republic of Indonesia (RI) for the elimination of human trafficking is reflected in Presidential Decree No. 88Year 2002 on the National Plan of Action for the Elimination of Trafficking of Women and Children (RAN P3A) and the Bill on Elimination of the Crime of Human Trafficking (UU PTPPO) in order to be passed as a law. In the 2005-2009 National Legislation Program, the Bill on the Crime of Human Trafficking was ranked number 22, out of 55 priority bills to be deliberated in 2005.Prosecution against traffickers has been intensified by building the capacity of law enforcers and greater cooperation with other stakeholders and law enforcers from friendly countries, so the National Police of the Republic of Indonesia has processed 23 of verdicts from the Court: some were found not guilty, others were sentenced for between 6 months to 13 years in prison; the average punishments were 3 years and 3 months. Information dissemination and advocacy by various parties to law enforcers has led to serious penalties being inflicted upon the traffickers. Indonesia has made progress in the elimination of human trafficking especially in women and children, but it is still far from reaching the goal of National Plan of Actions of Elimination of Trafficking of Women and Children, that is: ”To eliminate all type of trafficking of women and children in Indonesia”. Thus, attempts in strengthening the network should be intensified so that the cruelty against Indonesian women and children can be immediately eliminated.
Penerapan Metode CPM Dan PERT Pada Penjadwalan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Rehabilitasi / Perbaikan Dan Peningkatan Infrastruktur Irigasi Daerah Lintas Kabupaten/Kota D.I Pekan Dolok) Sri Setiawati
Jurnal Teknik Sipil USU Vol 6, No 1 (2017): JURNAL TEKNIK SIPIL USU VOLUME 6 NO. 1 TAHUN 2017
Publisher : Jurnal Teknik Sipil USU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.474 KB)

Abstract

Abstrak Dalam suatu proyek konstruksi, proses penjadwalan adalah salah satu faktor penting penentu berhasil atau tidaknya proyek konstruksi tersebut. Apabila penjadwalan dilakukan dengan cermat dan teliti maka kemungkinan proyek tersebut berhasil akan semakin besar. Dimana penjadwalan itu sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan perangkat untuk menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta kerangka waktu tertentu, di mana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya yang ekonomis. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan metode CPM dan PERT pada penjadwalan proyek konstruksi yang awalnya menggunakan metode Bar Chart dalam penjadwalannya sehingga menghasilkan time schedule dengan durasi kerja yang tepat dan memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi. Dalam penjadwalan diperlukan diagram network untuk menentukan urutan keseluruhan kegiatan. Untuk menyusun diagram network perlu diketahui kegiatan apa yang menjadi predecessor, successor, dan concurrent. Untuk menyusun diagram network pada metode CPM dan PERT digunakan pendekatan AOA atau Activity On Arrow. Tujuan dari perencanaan jadwal adalah untuk mempermudah perumusan masalah proyek, menentukan metode atau cara yang sesuai, agar kelancaran kegiatan lebih terorganisir, sehingga mendapatkan hasil akhir yang optimum. Sedangkan manfaat perencanaan tersebut bagi proyek adalah untuk mengetahui keterkaitan antar kegiatan, mengetahui kegiatan yang diperlukan menjadi perhatian (kegiatan kritis), mengetahui dengan jelas kapan memulai kegiatan dan kapan harus menyelesaikannya. Dari hasil perhitungan perencana dengan menggunkan metode Bar Chart dan dengan metode CPM yang digunakan peneliti didapatkan durasi keseluruhan kegiatan proyek adalah 150 hari kerja. Sedangkan dengan menggunakan metode PERT didapatkan hasil bahwa probabilitas keberhasilan selesainya proyek dengan durasi 150 hari hanya 25%. Dengan menggunakan metode PERT didapat bahwa dengan durasi penyelesaian proyek selama 164 - 187 hari memiliki probabilitas 80% - 99,97%. Kata Kunci : CPM, PERT, diagram network.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN AGROEKOWISATA DANAU BONTAK DI NAGARI LUBUK GADANG KABUPATEN SOLOK SELATAN Rudi Febriamansyah; Sri Setiawati; Elita Amrina; Yuerlita Yuerlita; Fuji Astuti Febria; Jabang Nurdin; Purnawan Purnawan; Yonariza Yonariza; Mahdi Mahdi; Rika Hariance; Sirajul Fuad Zis; Yulistriani Yulistriani
BULETIN ILMIAH NAGARI MEMBANGUN Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : LPPM (Institute for Research and Community Services) Universitas Andalas Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/bina.v7i2.594

Abstract

West Sumatra, one of the provinces in Indonesia, is renowned for its rich cultural heritage and beautiful natural landscapes. Additionally, its agricultural sector significantly contributes to the region's Gross Regional Domestic Product (GRDP), including in Solok Selatan Regency, which boasts the Seribu Rumah Gadang area as its tourism icon. Solok Selatan Regency is also home to Lake Bontak, the only lake in the region, located within the conservation area of Kerinci Seblat National Park (TNKS), one of the gateways for climbing Mount Kerinci. The Independent Conservation Group (KKM) Bangun Rejo has been managing agro-ecotourism by establishing a Tourism Awareness Group (Pokdarwis) and farmer groups. These groups engage in integrated farming, agriculture, and livestock businesses with nature tourism at Lake Bontak. The empowerment of these community groups aims to develop sustainable agro-ecotourism in Solok Selatan Regency. One method used is Focus Group Discussions (FGD) to identify the potential for agro-ecotourism development at Lake Bontak. The outcomes of these activities include the agro-edutourism development concept, the creation of social media accounts for promotion, and the cleaning and installation of tracking paths and tourist activity guides in the Lake Bontak area. Additionally, there is an emphasis on educating the community about conducting tourism activities that prioritize biodiversity conservation within the conservation area to support ongoing environmental knowledge around Lake Bontak. It is hoped that this area will attract both local and international tourists, particularly students and researchers interested in exploring the flora and fauna potential through the agro-edutourism concept.
ANALISIS MARKETING MIX YANG MEMENGARUHI KEPUASAN BELANJA DI MINIMARKET TANIA PADA MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA Sri Setiawati; Feri Setyowibowo
EKBIS (Ekonomi & Bisnis) Vol 12 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56689/ekbis.v12i2.1500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing mix terhadap kepuasan belanja di minimarket Tania, mengetahui pengaruh marketing mix paling tinggi terhadap kepuasan belanja di minimarket Tania, mengetahui pengaruh marketing mix yang memiliki pengaruh paling rendah terhadap kepuasan belanja di Minimarket Tania. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data Chi-Square dan Importance Performance Anylisis. Populasi dan sampel yang digunakan untuk menguji analisis ini adalah populasi infinitif dan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh paling rendah terhadap tingkat kepuasan belanja yaitu variabel produk, promosi dan tempat. Variabel ini harus diperbaiki agar dapat meningkatkan kepuasan belanja di Minimarket Tania. Kata kunci : Kepuasan belanja, marketing mix, minimarket
Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media Christina Bagenda; Abdul Kholiq; Pratiwi Ayu Sri D.; Sri Setiawati; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6571

Abstract

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Minangkabau (Studi Kasus 5 Keluarga di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar) Rindu Pilyta; Sri Setiawati; Syahrizal
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Februari)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i2.142

Abstract

Childcare in Minangkabau is the responsibility of all elements of the family and the environment around the child, but in its development this parenting pattern has undergone various changes due to the times and these changes were then followed by a decrease in the role of the extended family in Minangkabau households. This research aims to examine parenting patterns in Minangkabau families, especially in Nagari Paninjauan. This research uses a descriptive qualitative method, using data collection techniques in the form of observation, interviews, literature studies, and documentation. Through case studies of five families, this research found that local culture-based parenting is still applied in daily practice. Nevertheless, each family shows adaptation to the times, integrating modern values without eliminating Minangkabau traditions. This study found that despite social changes, cultural values still function as guidelines in parenting in Minangkabau society. There are also some obstacles experienced due to the development of increasingly modern times
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Budi Handayani; Muktar; Sri Setiawati; Pratiwi Ayu Sri D; Zabidin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

Abstract

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.
Legal Consequences for Health Workers who Exceed Authority in Medical Services Sumartini Dewi; Sri Setiawati; Juhari
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7217

Abstract

This article examines the legal implications that healthcare professionals may encounter when they overstep their authorized scope in delivering medical services. Such occurrences are relatively common in Indonesia’s healthcare system, where doctors, nurses, and other medical personnel often act beyond their prescribed authority. Various factors, including lack of awareness, insufficient training, and the pressure to complete tasks quickly, may contribute to these actions. The purpose of this paper is to analyze the legal repercussions for healthcare professionals who exceed their authority and to provide a deeper understanding of the regulations governing the professional authority of healthcare providers in Indonesia. It is hoped that this article will offer valuable insights and enhance healthcare professionals’ understanding of the importance of adhering to legal guidelines in medical practice.
Analysis of Corruption Enforcement Law on PT Timah Corruption Case as a Form of Corporate Crime Zabidin; Pratiwi Ayu Sri D; Sri Setiawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7219

Abstract

Corruption within the corporate sector, particularly in state-owned enterprises, has emerged as a significant concern in the Indonesian legal system. A notable example of this is the corruption scandal at PT. Timah, a state-owned entity in the tin mining industry. This case uncovered instances of authority misuse and budget manipulation by individuals within the company, resulting in harm to both the state and the public. The Law on Corruption Crimes serves as the primary legal framework to address such criminal activities. This article seeks to explore the implementation of this law in the case of PT. Timah and provide insights into the challenges that law enforcement may face in tackling similar cases in the future.
STRATEGI PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) MELALUI PEMASARAN DIGITAL DI KOTA DEPOK Santi Octavia; Puji Rahayu; Sri Setiawati
Jurnal Manajemen Riset Bisnis Indonesia Vol. 13 No. 3 (2024): Desember
Publisher : STIE Manajemen Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan kepala keluarga (PEKKA) sering menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dankultural yang menghambat mereka dalam mencapai kemandirian ekonomi. Dalam era digital, pemasarandigital dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan mereka melalui peningkatan keterampilan,akses pasar yang lebih luas, dan efisiensi dalam berwirausaha. Survei Indeks Literasi Digital Nasional2021: persentase perempuan yang menggunakan internet lebih tinggi daripada pria, yaitu 56,6%.Menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah memiliki akses ke teknologi dan saat ini sedangbermigrasi dan bertransformasi secara digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatankualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisisdokumen. Informan penelitian terdiri dari perempuan kepala keluarga, pendamping pemberdayaanmasyarakat, dan pakar pemasaran digital. Data dianalisis dengan pendekatan analisis SWOT untukmengidentifikasi strategi-strategi kunci yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapanpemasaran digital mampu meningkatkan kemandirian ekonomi PEKKA melalui beberapa langkahstrategis, yaitu pelatihan keterampilan digital, fasilitasi akses ke platform digital, pengembangan jaringanpemasaran, serta pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta danpemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan program pendukung juga menjadi faktor kuncikeberhasilan.