Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Krisna, Amy Shientiarizki; Ahmad Fadhli Busthomi; Maya Pramudita; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4337

Abstract

Keberadaan obat tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai alternatif pengobatan. Namun, peredaran obat tradisional tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal, peran BPOM dalam pengawasan, serta bentuk perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur secara berlapis, dengan UU Kesehatan sebagai lex specialis yang menekankan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat, dan UUPK sebagai lex generalis yang menjamin hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, dan informasi yang benar. BPOM memiliki peran strategis dalam evaluasi izin edar, pemantauan distribusi, dan penindakan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk operasi gabungan dengan aparat penegak hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh mekanisme perdata melalui ganti rugi langsung, BPSK, maupun pengadilan, sedangkan pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda sesuai UU Kesehatan. Kesimpulannya, integrasi mekanisme perdata dan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak konsumen, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan peredaran obat tradisional ilegal di masa depan. Saran penelitian menekankan penguatan pengawasan BPOM melalui teknologi, edukasi konsumen, dan kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.
Kejahatan Korporasi dan Kerugian Negara dalam Analisis Yuridis Korupsi dalam Tata Niaga PT Timah Tbk Amalia Solikha; Peni Nurmaliza; Rahayu Sri Utami
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.862

Abstract

Corporate crime in the natural resources sector is a legal phenomenon that has a broad impact on state finances and public interests. This article analyzes the legal case of tin trade corruption involving PT Timah Tbk, a state-owned enterprise managing a strategic commodity. This study aims to examine the construction of corporate crime and the legal implications of state financial losses arising from deviant trade practices. The research method used is normative legal research with a juridical-analytical approach through a review of laws and regulations, legal doctrine, and relevant legal facts. The results of the study indicate that tin trade corruption is a systemic corporate crime integrated into the company's policies and business mechanisms, so that criminal liability cannot be limited to individuals alone. The resulting state losses are multidimensional, including fiscal losses, loss of potential revenue, and violations of the principle of state control over natural resources. This study emphasizes the importance of strengthening corporate criminal law enforcement to maintain the integrity of state-owned enterprises and protect state interests.
Kejahatan Korporasi dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan, Pertanggungjawaban Hukum, dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara Nur`ainy Agmilya Sasmitha; Rahayu Sri Utami
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/tjd74a54

Abstract

The Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) case represents one of the most significant corporate crime cases in Indonesia’s banking history, revealing complex interactions between regulatory weaknesses, corporate misconduct, and state financial losses. This study examines corporate crime in the BLBI case through a juridical analysis focusing on deviations in fund utilization, legal accountability mechanisms, and their impact on state finances. The findings indicate that the misuse of BLBI funds was facilitated by inadequate banking supervision, weak corporate governance, and ineffective enforcement of prudential principles during the financial crisis. Although Indonesian law provides a framework for corporate criminal liability and asset recovery, practical implementation has faced substantial legal and institutional challenges. The BLBI case has caused not only massive financial losses to the state but also long-term consequences for public trust in the banking system and legal institutions. Therefore, strengthening legal accountability, enhancing transparency, and reforming banking supervision are essential measures to prevent similar corporate crimes and to safeguard state financial interests in the future.