Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Badan Pengawas Obat Dan Makanan Krisna, Amy Shientiarizki; Ahmad Fadhli Busthomi; Maya Pramudita; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4337

Abstract

Keberadaan obat tradisional di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai warisan budaya maupun sebagai alternatif pengobatan. Namun, peredaran obat tradisional tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen terhadap obat tradisional ilegal, peran BPOM dalam pengawasan, serta bentuk perlindungan hukum dan upaya penegakan hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur secara berlapis, dengan UU Kesehatan sebagai lex specialis yang menekankan standar keamanan, khasiat, dan mutu obat, dan UUPK sebagai lex generalis yang menjamin hak konsumen atas keselamatan, kenyamanan, dan informasi yang benar. BPOM memiliki peran strategis dalam evaluasi izin edar, pemantauan distribusi, dan penindakan melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk operasi gabungan dengan aparat penegak hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh mekanisme perdata melalui ganti rugi langsung, BPSK, maupun pengadilan, sedangkan pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana dan/atau denda sesuai UU Kesehatan. Kesimpulannya, integrasi mekanisme perdata dan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak konsumen, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pencegahan peredaran obat tradisional ilegal di masa depan. Saran penelitian menekankan penguatan pengawasan BPOM melalui teknologi, edukasi konsumen, dan kolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.
Kejahatan Korporasi dan Kerugian Negara dalam Analisis Yuridis Korupsi dalam Tata Niaga PT Timah Tbk Amalia Solikha; Peni Nurmaliza; Rahayu Sri Utami
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.862

Abstract

Corporate crime in the natural resources sector is a legal phenomenon that has a broad impact on state finances and public interests. This article analyzes the legal case of tin trade corruption involving PT Timah Tbk, a state-owned enterprise managing a strategic commodity. This study aims to examine the construction of corporate crime and the legal implications of state financial losses arising from deviant trade practices. The research method used is normative legal research with a juridical-analytical approach through a review of laws and regulations, legal doctrine, and relevant legal facts. The results of the study indicate that tin trade corruption is a systemic corporate crime integrated into the company's policies and business mechanisms, so that criminal liability cannot be limited to individuals alone. The resulting state losses are multidimensional, including fiscal losses, loss of potential revenue, and violations of the principle of state control over natural resources. This study emphasizes the importance of strengthening corporate criminal law enforcement to maintain the integrity of state-owned enterprises and protect state interests.
Kejahatan Korporasi dalam Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Analisis Yuridis terhadap Penyimpangan, Pertanggungjawaban Hukum, dan Dampaknya terhadap Keuangan Negara Nur`ainy Agmilya Sasmitha; Rahayu Sri Utami
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 3 (2026): March: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/tjd74a54

Abstract

The Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) case represents one of the most significant corporate crime cases in Indonesia’s banking history, revealing complex interactions between regulatory weaknesses, corporate misconduct, and state financial losses. This study examines corporate crime in the BLBI case through a juridical analysis focusing on deviations in fund utilization, legal accountability mechanisms, and their impact on state finances. The findings indicate that the misuse of BLBI funds was facilitated by inadequate banking supervision, weak corporate governance, and ineffective enforcement of prudential principles during the financial crisis. Although Indonesian law provides a framework for corporate criminal liability and asset recovery, practical implementation has faced substantial legal and institutional challenges. The BLBI case has caused not only massive financial losses to the state but also long-term consequences for public trust in the banking system and legal institutions. Therefore, strengthening legal accountability, enhancing transparency, and reforming banking supervision are essential measures to prevent similar corporate crimes and to safeguard state financial interests in the future.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023) Muzakki Ayatulloh GH; Nur’ainy Agmilya Sasmitha; Rahayu Sri Utami
Pemuliaan Keadilan Vol. 3 No. 1 (2026): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v3i1.1484

Abstract

This study discusses the function of corporate criminal liability for State-Owned Enterprises (SOEs), particularly SOEs, by examining a case of corruption in the sale of commodities at Perum Bulog Jakarta in 2022-2023, which caused financial losses to the state amounting to approximately IDR 7.192 billion. This case illustrates the abuse of authority by SOE officials, which not only reflects individual violations but also is a symptom of weaknesses in the culture of internal control and compliance in state-owned companies. The purpose of this study is to examine the regulation and application of the principle of corporate criminal liability in State-Owned Enterprises (SOEs) with reference to Law Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes, the latest Criminal Code (Law Number 1 of 2023), and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The method used is normative legal research with a juridical approach, which focuses on the review of legislation, the concept of corporate criminal liability, and the analysis of related court decisions. The results of the study show that acts of corruption involving Bulog have fulfilled the elements of corporate criminal liability, because they were carried out in the exercise of official authority and were intended for the benefit of the institution. The application of the provisions in the new Criminal Code, particularly Articles 45 to 47 and Article 118, confirms the position of corporations as legal subjects in the criminal law system. The implications of this research highlight the need to strengthen the Good Corporate Governance (GCG) system in SOEs and the need for consistent enforcement of corporate criminal liability by law enforcement officials to ensure justice, transparency, and the prevention of structural corruption in Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Arief Rahman; Dewi Puspitorini Husodo; Sherliyanah; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4277

Abstract

Pertanggungjawaban rumah sakit atas tindakan medis dokter merupakan isu penting dalam perlindungan hukum pasien seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan dan kasus dugaan malpraktik medis. Rumah sakit tidak lagi dipandang hanya sebagai penyedia fasilitas kesehatan, melainkan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas seluruh rangkaian pelayanan medis yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit terhadap tindakan medis dokter yang menimbulkan kerugian bagi pasien serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk pertanggungjawaban rumah sakit bersifat multidimensional, meliputi pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, pertanggungjawaban institusional melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dan sanksi administratif, serta pertanggungjawaban sebagai pelaku usaha jasa kesehatan. Integrasi ketiga rezim hukum tersebut menegaskan kewajiban rumah sakit untuk bertanggung jawab secara finansial, administratif, dan manajerial guna menjamin perlindungan hukum pasien.  
Tanggung Jawab Hukum Produsen Farmasi Terhadap Konsumen Atas Peredaran Sirup Terkontaminasi Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Sunanto; I Putu Diatmika; Umu Istiharoh; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4292

Abstract

Peredaran sirup obat yang terkontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol hingga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap keamanan produk farmasi serta memperlihatkan lemahnya perlindungan konsumen di sektor kesehatan. Kondisi tersebut menuntut kajian hukum yang komprehensif terkait pertanggungjawaban produsen farmasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum produsen farmasi terhadap konsumen serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen dalam menuntut pertanggungjawaban atas kerugian akibat peredaran sirup terkontaminasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang didukung oleh teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen farmasi memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata melalui prinsip tanggung jawab mutlak, tanggung jawab pidana atas pelanggaran standar keamanan dan keselamatan produk, serta tanggung jawab administratif berupa sanksi dari otoritas pengawas. Mekanisme perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditempuh melalui jalur nonlitigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta jalur litigasi melalui pengadilan, termasuk gugatan perdata dan class action. Pengaturan tersebut secara normatif telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan teknis. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas perlindungan konsumen di bidang farmasi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta akses konsumen terhadap mekanisme pemulihan hak yang adil dan berkeadilan.
Kepastian Hukum Dan Perlindungan Konsumen Atas Maraknya Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Lalu Anugrah Nugraha; Christin Natalia Parhusip N; Wahyu Nur Chalamsah Setiawan; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kepastian hukum bagi konsumen serta kerangka normatif perlindungan konsumen terhadap maraknya peredaran sediaan farmasi ilegal di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana kepastian hukum diwujudkan, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam studi kasus konkret. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi konsumen diwujudkan melalui kewajiban izin edar sebagai jaminan keamanan, khasiat, dan mutu produk yang diawasi oleh BPOM. Perlindungan konsumen dilakukan melalui mekanisme preventif berupa kontrol pra-pasar dan mekanisme represif melalui kontrol pasca-pasar yang mencakup sanksi administratif hingga pidana. Penerapan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi ilegal dalam kasus yang diteliti menunjukkan adanya sanksi berlapis sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena produk tersebut dianggap sebagai objek terlarang yang membahayakan kesehatan publik.
Analisis Yuridis terhadap Praktik Dark Patterns dalam Digital Marketing dan Dampaknya bagi Konsumen Dwi Arman Prasetya; Narumi Hayakawa; Rahayu Sri Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digital marketing mendorong pelaku usaha memanfaatkan desain antarmuka digital untuk memengaruhi perilaku konsumen, salah satunya melalui praktik dark patterns. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi memanipulasi keputusan konsumen dan melemahkan prinsip keadilan serta transparansi transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dark patterns dalam digital marketing dari perspektif hukum perlindungan konsumen serta dampaknya terhadap pemenuhan hak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark patterns bertentangan dengan hak konsumen atas informasi yang benar dan kebebasan memilih, memperkuat asimetri informasi, serta mereduksi otonomi konsumen dalam memberikan persetujuan. Selain itu, sifat manipulatif berbasis desain menyulitkan penegakan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang adaptif untuk melindungi konsumen digital.
Analisis Tipografi pada Spanduk Pemasaran Perumahan Nadya Nur Rahman; Rahayu Sri Utami; Agung Zainal Muttakin Raden
Jurnal Desain Vol 5, No 03 (2018): Jurnal Desain
Publisher : Universitas Indraprasta PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.889 KB) | DOI: 10.30998/jurnaldesain.v5i03.2572

Abstract

Spanduk merupakan bagian dari media iklan lini bawah. Efektifitas spanduk dipasang di jalan diharapkan mampu menjaring minat audience. Awalnya spanduk berbahan kain dengan kemudian informasi yang diberikan dituliskan dengan mengunakan cat sablon, teknik ini sering disebut dengan teknik cetak saring, atau gaya desainnya disebut dengan gaya vernakular. Seiring kemajuan teknologi dunia cetak spanduk tidak hanya berbahan kain bisa juga menggunakan bahan flexy tenik yang digunakan dengan mencetak langsung melalui mesin cetak berskala besar. Dalam mendesain sebuah spanduk harus memperhatikan elemen-elemen penting salah satunya yaitu tipografi. Tipografi pada spanduk harus bisa mewakili konsep dan karakteristik dari apa yang ingin disampaikan. Dalam penelitian ini dianalisis spanduk pemasaran perumahan yang terdapat dijalur lalulintas kendaraan di Jakarta berdasarkan hirarki dan kontras serta prinsip pokok tipografi (readability, legibility, dan visibility).