Articles
<![CDATA[Kebijakan Legislasi “Cyber Sex” Pada Forum Anonymous Chatbot Telegram Menurut Undang-Undang ITE ]]>
<![CDATA[BR Hidayat]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023431
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Legilasi Tindakan Cyber Sex Pada Forum Anonymous Chat Bot melalui media aplikasi telegram menurut Undang-Undang ITE serta penanggulangan Cyber Sex pada forum Anonymous Chat bot telegram. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan legislasi yang dapat di tempuh guna memberikan dan mengetahui tindakan pidana dalam forum Anonymous Chat bot telegram. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dicermati lagi pada delik pembuatan masih membutuhkan KHUP dalam penegakannya yang harus dipahami UU ITE tidak bisa secara lex spesialis dalam mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku Cyber Sex. Penanggulangan Cyber Sex harus dilakukan tidak hanya kebijakan penal semata oleh karena itu dalam menanggulangi Cyber Sex membutuhkan penanggulangan secara integral seperti yang terdapat dalam teori situation crime prevention dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Nova Apriyanto]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023436
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi atas kepemilikan tanah untuk kepentingan pembangunan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan bagaimana mekanisme penyelesaian hukum ketika pemilik hak atas tanah menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang telah di tetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa 1. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Konten Youtube sebagai Objek Jaminan di Bank ]]>
<![CDATA[Rebica Stevani Soinbala]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023444
<![CDATA[Youtube is also increasingly in demand because it can become a new niche for finding or increasing income (salary). With this rapid development, more and more people are creating YouTube accounts to use as a business as a source of income. YouTube itself opens wide opportunities for content creators who want to create content to earn income. Currently in Indonesia there are many popular names among YouTubers. With the development of the content creator profession in the digital media industry, they earn a higher income than people in general. So that digital media gets a trial opportunity to ensure that the content created is worthy of being used as a loan value at the bank. This research is normative-juridical research. By using a statutory approach and a conceptual approach. Data collection techniques were carried out using the library study method. The data analysis technique was carried out in a qualitative descriptive manner. Article 16 of the 2014 Copyright Law has regulated a new provision regarding legal certainty to guarantee copyrights (copyright works) as the basis for borrowing money. issued Government Regulation (PP) No. 24 of 2022 concerning Regulations for Implementing Law No. 24 of 2019 concerning the Creative Economy which regulates intellectual property-based financing schemes. In the procedure for binding YouTube account content as a fiduciary guarantee object that is categorized as copyright, it must first be registered and ratified at the Director General of Intellectual Property at the Ministry of Law and Human Rights.]]>
<![CDATA[Problematika Perumusan Unsur Tindak Pidana Perkawinan Semu dalam Pasal 135 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ]]>
<![CDATA[Sugianto Sugianto]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023438
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan oleh pejabat imigrasi dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pejabat imigrasi berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Artikel ini membahas tentang tindak pidana perkawinan semu dalam perspektif hukum Islam. Perkawinan semu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin tinggal atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum, perkawinan itu merupakan bentuk penyelundupan hukum. Berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pelaku perkawinan semu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).]]>
<![CDATA[Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Wi’i Nggahi pada Pernikahan Suku Donggo Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Salahuddin Salahuddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023439
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi Wi’i Nggahi pada pernikahan masyarakat Desa Rora. Latar belakang masyarakat menerapakan penggunaan W’i’i Nggahi dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat Desa Rora Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, yaitu dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian bahwa orang tua menjodohkan anaknya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, namun dalam adat ini mengharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap pilihan orang tua. Adapun alasan-alasan penyebab praktik penggunaan Wi’i Nggahi adalah menjaga harta benda, sebagai bentuk ketaatan kepada orang tua, mempertahankan adat. Islam memandang tidak menyalahkannya, namun hanya saja di dalam pelaksanaanya sesuai ketentuan tidak memberatkan salah satu pihak dan harus ada persetujuannya seperti yang tertuang pada pasal 6 (1) UU No. 1 tahun 1974, karena dalam pasal 28 KUH Perdata. Secara tegas tidak menyebutkan hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945, bahkan menurut Imam Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat. kecuali dalam pasal 18B 1945 menyebutkan, telah membuktikan semangat negara untuk tetap mempertahankan dan menghormati pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adatnya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Asisten Rumah Tangga (ART) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Reni Yusmita]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023445
<![CDATA[Asisten rumah tangga (ART) merupakan salah satu pekerjaan saat dilakoni oleh sebagian masyarakat, yamg jasanya itu dibutuhkan dalam menata dan menangani urusan rumah tangga. Tetapi sampai saat ini juga belum ada undang – undang yang mengatur mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan belum dapat menjamin secara penuh dalam memberikan perlindungan hukum dan memberikan pemenuhan atas hak-hak para pekerja Asisten Rumah Tangga (ART). Undang-undang N0. 11 Tahun 2020 juga tidak memasukan ART dalam kategori pekerja buruh secara formal sehingga Asisten Rumah Tangga tidak dapat diberikan perlindungan hukum seperti para pekerja lainya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Asisten Rumah Tangga(ART) dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Hasil yang diperoleh yaitu Undang-undang Ketenagakerjaan tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi (ART) karna bukan pekerja yang masuk dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi (ART) ), dengan melakukan pembaharuan hukum yang diformulasikan dalam berbagai kebijakan berbasis keberpihakan terhadap (ART), mengangkat ke permukaan kasus-kasus ART agar memperoleh respon banyak pihak guna menjadi agenda dalam upaya perubahan ke arah yang lebih baik serta memberikan akses dan responsif yang cepat jika ada oknum yang melaukakan intimidasi agar dapat melindungi dari berbagai tekanan sang pemberi kerja.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda NTB ]]>
<![CDATA[Muhammad Hijratul Azmi]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023474
<![CDATA[This study aims to determine how to the criminal law enforcement act of human trafficking at the NTB Regional Police and to find out what are the obstacles in law enforcement the criminal act of trafficking in persons at the NTB Regional Police. The type of research used is empirical legal research methods, with statutory, conceptual, and sociological approaches. Based on this research, the investigation of human trafficking in the NTB Police is carried out in two stages, namely investigation and investigation. The investigation stage starts from receiving a Notification of the Return of Indonesian Citizens/PMI to receiving a case delegation letter from the National Police Headquarters, then the investigation starts from making an investigation warrant to making a notification of the progress of the investigation results (SP2HP). The internal obstacle experienced by the NTB Regional Police investigators is that the investigator cannot detain overseas agents who are involved in the criminal act of trafficking in persons because they do not know the agent's whereabouts. Meanwhile, external constraints can be seen from the legal factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities or facilities, and community factors.]]>
<![CDATA[Konsep Pertanggungjawaban Pidana Perawat dalam Memberikan Pelayanan Medis ]]>
<![CDATA[Muhammad Khairil Anwar]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023484
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pelayanan medis yang dilakukan perawat yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pelayanan medis yang dilakukan perawat yang berimplikasi pidana. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative dengan mengguakan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa setiap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus memiliki indikasi medis, dikerjakan sesuai aturan (standar profesi dan standar prosedur operasional) serta didahului oleh meminta persetujuan pasien (informed consent). Sengketa medik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Kedua jalur ini memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.]]>
<![CDATA[Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan In Absentia ]]>
<![CDATA[Hilmi Manossoh Prayugo]]>;
<![CDATA[Amiruddin Amiruddin]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023480
<![CDATA[Peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana korupsi telah difasilitasi oleh beberapa undang-undang, sepertu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 Ayat 1 berbunyi; “Dalam hal terdakwah telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara mengenai penangan ataupun pemeriksaan terdakwa di muka persidangan, serta pengembalikan kerugian keuangn negara atau perekonomian negara yany timbul dari tindak pidana korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah Terdapat beberapa bentuk langkah penegakkan hukum pidana dalam mengembaliaan asset kekayaan yaitu Pembuktian Terbalik Dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.]]>
<![CDATA[Implikasi Perubahan Perizinan Tenaga Kerja Asing terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Saskia Nina Sartori]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023496
<![CDATA[The establishment of the Job Creation Law which was aimed to respond to global economic development and accelerate domestic economic growth, was being rejected by various groups of people resulting in a Judicial Review process by the Constitutional Court of Indonesia. The law has been declared being conditionally unconstitutional by the Court which brings out juridical implications. This study aims to analyze the juridical implications of the establishment of job creation law towards changes in permits for the use of foreign workers and the implication of the change on the original local government revenue of West Lombok. This research uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The result of this study shows changes regarding to the permit for foreign workers' usage due to the problematic newly established law. However, this is not supported by a supporting regional regulation therefore the retribution cannot be carried out effectively by the West Lombok District Government. Abstrak: Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditujukan untuk meresponi perkembangan ekonomi global serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan hingga melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat kemudian berdampak secara yuridis. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak yuridis disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perubahan perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing serta implikasinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Lombok Barat. Metodologi penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menenjukkan bahwa terdapat perubahan pengaturan terkait izin kerja bagi Tenaga Kerja Asing namun tidak didukung dengan adanya penyesuaian melalui Peraturan Daerah sehingga penarikan retribusi daerah tidak dapat dilakukan secara efektif.]]>
