Articles
<![CDATA[Kajian Yuridis Transaksi Jual-Beli melalui Facebook Ditinjau dari KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Rahman Sofian]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023423
<![CDATA[This research is aimed to know and comprehend the validity of sale and purchase transactions through facebook reviewed from the Civil Law and to understand the legal protection of the parties in the sale and purchase transactions through facebook in case of default. The type of research with qualitative analysis method that is collecting data based on quality relating to the issues discussed. The findings are: First: the sale and purchase transactions through facebook reviewed from the Civil Law considered valid because Law number 11 in the year of 2008 EIT based on Civil Law. Second: basically, the legal protection of the parties in the sale and purchase transactions through facebook in case of default has been guaranteed and protected by Law number 11 in the year of 2008 Electronic Information and Transaction, Civil Law, and Law number 8 in the year of 1999 Consumer Protection, and has evidence and postulate to prove that there are parties who have been disadvantage.]]>
<![CDATA[Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Yaumi Ramdhani]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023425
<![CDATA[Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam skala nasional masih kerap terjadi didalam masyarakat dan termasuk perbuatan melanggar hukum. Faktanya, dari aspek Kriminologi tindakan ini terjadi Karena adanya ketidakseimbangan hak-hak pelaku dan korban. Bahwa korban tidak menerima konpensasi dalam bentuk pemidanaan pelaku karena kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya. Dalam aspek Sosiologis kita melihat bahwa timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat dari aparat penegak hukum menjadi alasan utama tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) kerap terjadi didalam masyarakat. Terlepas dari itu yang harus kita pahami bahwa adanya pengaruh perkembangan politik reformasi juga menimbulkan arti yang salah untuk beberapa komunitas dimana mereka memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa memperhatikan hukum pidana yang ada. KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan seperti pada Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan.]]>
<![CDATA[Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemegang Sertifikat Hak Milik terhadap Penerbitan Sertipikat Ganda ]]>
<![CDATA[Zulfikar Rangga Utama]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023418
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pertanahan nasional dalam hal penerbitan sertifikat ganda. Penelitian ini menggunakan metode penilitian kualitatif; dimana dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi dari kepustakaan yang berhubungan, menganalisis masalah berdasarkan teori yang telah ada. maka diperoleh beberapa kesimpulan, Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian terjadinya sertifikat ganda merupakan akibat kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah akibat kurangnya pengawasan dan pengendalian atas suatu kebijakan pertanahan yang telah diterbitkan. Sebagai tindak lanjut penyelesaian sengketa sertifikat ganda, maka para pihak menggugat ke pengadilan Negeri Bima untuk memeriksa keabsahan sertifikat hak masing-masing. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) meletakkan dasar untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut pasal 19 UUPA No.5 tahun 1997 (selanjutnya disebut PP 24 /1997) tentang tujuan pendaftaran tanah. "untuk memberika kepastian hukum dan perlindungan hukum".]]>
<![CDATA[Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nadia Rezkina Dilla]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023427
<![CDATA[Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming. Kasus child grooming di Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 859 kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Hasil penelitian menghasilkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) tidak dapat dijerat dengan pasal 76E UU perlindungan anak karena dalam pasal tersebut hanya sebatas pada perbuatan cabul yang dimana perbuatan cabul ini merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan fisik dan juga dalam pasal tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan media sosial. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum mengenai penerapan aturan hukum yang lebih tepat yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di media sosial (child grooming) khususnya dalam UU perlindungan anak.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahmad Hidayah]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023419
<![CDATA[Berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPNP2PMI), terdapat kasus hukum yang menimpa pekerja migran Indonesia sepanjang 2016 berjumlah 4.761 kasus. Sementara di tahun 2017 sebanyak 4.349 kasus. Sedangkan di 2018 sebanyak 3.598 kasus. Dengan demikian, total yang ditangani BNP2PMI sebanyak 12.708 kasus. Adapun data kasus pada bulan April–Juni tahun 2019 memperlihatkan terdapat 1.903 kasus dalam kurun waktu tiga bulan saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, serta mengkaji upaya peningkatan posisi daya tawar sebagai upaya meningkatkan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terbaik kepada calon Pekerja Migran (Pekerja Migran Indonesia) adalah dengan melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan migrasi tenaga kerja yang bertujuan untuk mencapai migrasi yang aman dan adil. Kemudian penting bagi pemerintah untuk meningkatkan skill Pekerja Migran Indoensia khususnya pada tahap pendidikan dan pelatihan dimana calon Pekerja Migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani.]]>
<![CDATA[Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan ]]>
<![CDATA[Muhammad Muslih Hisyam]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023420
<![CDATA[The purposes of this study are, firstly, to find out how the regulation of the crime of murder in Islamic law and the Criminal Code, and secondly, to figure out the principle of non-imposing penalty for the crime of murder in Islamic law and Indonesian Criminal Law. This research uses normative legal analysis. The results of this study explain how the regulation of the crime of murder in Islamic law and Indonesian law, and how the principle of non-imposing penaltyfor the crime of murder in Islamic Criminal Law and Indonesian Criminal Law.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ]]>
<![CDATA[Rafiatun Shaliha]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023428
<![CDATA[Pada tahun 2022 ditemukan ada 1.685 data pengaduan dari para pekerja migran dengan beberapa kategori kasus seperti upah tidak dibayarkan, PMI sakit bahkan meninggal dunia, beban kerja yang tidak sesuai, perdagangan orang, pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak selesai, penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI dan beberapa jenis pengaduan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pekerja migran indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja migran. Hal ini disebabkan misalnya minimnya kepesertaan tersebut akibat PMI tidak mendapatkan informasi yang lengkap terkait BPJS, menerima informasi tetapi tidak mendapat akses atau kanal pendaftaran dan pembayaran di luar negeri, manfaat jaminan sosial yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja migran dan pekerja migran sudah memiliki asuransi di negara penempatan yang biasanya disediakan oleh majikan serta regulasi yang berlaku tidak sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan pekerja migran Indonesia.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan No : 397/PID. SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I ]]>
<![CDATA[Sariful Islam]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Utan Kayu Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023421
<![CDATA[This research purpose to examine the judge's considerations in deciding cases of narcotics group I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr) and the criminal application of narcotics dealers in class I (verdict No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr). The method using is normative legal research, with the statute approach, conceptual, and cases. The results of the research show First: Judge's consideration in imposing a crime based on judicial considerations which includes facts revealed in the trial process conclusion based on the testimony of the defendant, witnesses, and evidence. also covering that alleviate and incriminate the defendant. Second: The criminal application against criminal act without the rights to possess narcotics class I, not a plant, in cases No.397/Pid.Sus/2019/PN.Mtr. the prosecutor used alternative charges: primair Article 114 Paragraph (1) and subsidiair Article 112 Paragraph (1) of the Narcotics Acts.]]>
<![CDATA[Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis ]]>
<![CDATA[Ufran Ufran]]>;
<![CDATA[Rodliyah Rodliyah]]>;
<![CDATA[Lalu Parman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v7i2.115
<![CDATA[Artikel ini membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimolgoi kritis. Ia merupakan fenomena yang mempunyai konsekuensi fisik dan psikologis. Korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai stereotipe dan sikap menyalahkan korban ketika mengungkapkan pengalamannya. Persepsi publik tentang derajat kesalahan yang dilakukan korban cenderung masih sangat bervariasi. Banyak korban kemudian dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah. Sebaliknya, korban juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan kontruksi sosial tertentu. Kepelikan ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak menerima pengakuan sosial yang layak. Mereka menjadi korban sesungguhnya karena mereka berada pada posisi yang rentan dan tidak bersalah. Bias dalam menentukan derajat kesalahan korban ini menyebakan kekeliruan membebankan tanggung jawab untuk mengakhiri viktimisasi kekerasan lebih sering kepada korban daripada pada pelakunya.]]>
<![CDATA[Penguatan Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram) ]]>
<![CDATA[Rian Topan Jaelani]]>;
<![CDATA[Ufran Ufran]]>
<![CDATA[ Indonesia Berdaya Vol 4, No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[UKInstitute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47679/ib.2023434
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan nomor 42/PDT.G/2018/Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena pembahasan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan didalam persidangan. Simpulan dari penelitian ini adalah penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan sesuai dengan hasil dalam persidangan.]]>
