Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.111
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum
Ufran, Ufran
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tanggung Jawab Rupbasan terhadap Benda Sitaan Negara yang Berada di Rupbasan Kelas I Mataram Juwitanto Juwitanto; Amiruddin Amiruddin; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023527

Abstract

Penyitaan ditujukan untuk kepentingan "pembuktian" terutama sebagai barang bukti dimuka sidang peradilan. Berdasarkan Pasal 44 KUHAP, maka benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dalam Rupbasan, penyimpanan benda sitaan seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga, namun masih saja terdapat benda-benda sitaan yang hilang atau raib. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tanggung jawab Rupbasan terhadap benda sitaan negara yang berada di Rupbasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab Kepala Rupbasan terhadap benda sitaan, yaitu tanggung jawab secara fisik, tanggung jawab terhadap pemeliharaan benda sitaan, tanggung jawab terhadap pengamanan dan keselamatan benda sitaan, tanggung jawab secara perdata, administrasi dan pidana terhadap benda sitaan yang berada di Rupbasan.
Pertanggunjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja Evi Vardiyana Kusumawati; Rodliyah Rodliyah; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023519

Abstract

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyedia jasa kontruksi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, pertangungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertangungjawaban pidana vicarious liability  yang menentukan bahwa setiap orang bertangungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lan yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang kontruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertangungjawab dalam pengawasan K3.
Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Suci Rizki Ananda; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023538

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengatur terkait perlindungan terhadap perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang dipaparkan secara deskriptif dengan memberikan gambaran terkait variable yang diangkat dalam penelitian dan mengimplementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan) terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sepanjang tahun 2022 tercatat bahwa terdapat 7 bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa di NTB antara lain: Fisik, Psikis, Seksual, Eksploitasi, Trafficking, Penelantaran dan Kekerasan Lainnya. Dalam melaksanakan penyelenggaraan dan perlindungan terhadap perempuan maka dilaksanakannya langkah pencegahan, penganganan serta pemulihan terhadap korban kekerasan seperti melakukan rehabilitasi, pemberdayaan dan reintegrasi berkelanjutan terhadap perempuan dan memberikan pelayanan serta bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan dan menjunjung pembudayaan sistem sosial yang berdasarkan keadilan gender.
Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mataram) Hariadi Rahman; Lalu Parman; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023545

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama ntuk menegetahui Dasar Konstitusional Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Kedua Untuk mengetahui Bagaimana bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Pengadilan Negeri Mataram. Ketiga untuk mengetahui bagaimana aturan Undang-Undang terkait narkotika yang bisa menjadi tindak pidana asal sebagai dasar Terjadinya tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal sudah memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim terkait dengan aspek materiil dan aspek penalaran hukum. Kedua Aspek Penalaran Hukum, penyusun melihat kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode lain seperti metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi serta hanya berdasar pada bunyi pasal dalam undang-undang saja. Sehingga dua Majelis Hakim hanya memperhatikan anggapannya yaitu tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal, oleh karena itu menurutnya harus dibuktikan.
Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Sahdan Sahdan; Ufran Ufran
Indonesia Berdaya Vol 4, No 3 (2023)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.2023542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peran notaris dalam pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata dan Untuk mengetahui akibat hukum notaris jika tidak sesuai dalam pembagian waris berdasrkan KUHPerdata, Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dipengadilan. Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan perbuatan kelalaiannya dalam pembuata akta (isi) yakni dapat berakibat pada hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan dipengadilan.
Co-Authors Abdi Rahmansyah Abu Sa’it Ahmad Ahmad Amiruddin . Amiruddin Amiruddin Amiruddin Amiruddin BR Hidayat Dena Murdiawati Dena Murdiawati Djumardin Djumardin Dwi Tania Wista Yuliantari Evi Vardiyana Kusumawati Hardiyanti Astuti Hariadi Rahman Hariyanto Hariyanto Hasri Ratna Utari Hilmi Manossoh Prayugo I Putu Diatmika Iwan Kurniawan Juwitanto Juwitanto Lalu Muhammad Rukanda Lalu Parman Lalu Parman Lalu Parman Mahyudin Igo Muhammad Hijratul Azmi Muhammad Khairil Anwar Muhammad Muslih Hisyam Muhammad Sood Nadia Rezkina Dilla Nova Apriyanto Nurfauzah Maulidiyah Pradiptha Himawan Putra Rafiatun Shaliha Rahmad Hidayah Rahman Sofian Ramdani Abd. Hafizh Rebica Stevani Soinbala Reni Yusmita Rian Topan Jaelani Rina Rohayu Harun Ristanti, Yuni Rodliyah . Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah Rodliyah Sahdan Sahdan Salahuddin Salahuddin Sariful Islam Saskia Nina Sartori Suci Rizki Ananda Sugianto Sugianto Titin Nurfatlah Yaumi Ramdhani Zulfikar Rangga Utama